MEDAN, SUMUTPOS.CO – Membandelnya pengembang Hotel Grand Royal Central atas rekomendasi Komisi IV DPRD Medan yang meminta penghentian sementara (stanvas) proyek pembangunan, membuat Komisi IV mendatangi bangunan Hotel yang terletak di Jalan Merak Jingga Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat tersebut.

Para anggota dewan tersebut sangat menyayangkan sikap pihak pengembang dinilai tidak mengindahkan rekomendasi stanvas karena proses pembangunan mereka yang telah menyimpang dari aturan.

“Kita menyesalkan sikap pengembang yang tidak kooperatif dan tidak taat aturan. Sementara sebelumnya sudah kita rekomendasikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) agar stanvas karena sudah melanggar aturan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak didampingi anggota Hendra DS, Senin (2/3).

Untuk itu, kata Paul, komisi IV akan kembali mengundang pihak pengembang untuk menghadiri RDP. Sebab hingga saat ini diketahui, pihak pengembang yakni PT Aneka Industri dan Jasa masih melakukan proses pembangunan. Padahal IMB yang mereka miliki hanya sebatas 9 lantai, namun faktanya saat ini bangunan sudah berdiri kokokh hingga tinggi 13 lantai.

Anggota Komisi IV lainnya, Hendra DS juga menuding pihak pengembang melakukan penyimpangan,seperti lahan parkir yang tidak memadai dan kanopi yang dinilai melanggar roilen bangunan. “Jangan kalian berlindung karena perusahaan pengelola milik Pemprovsu, saya pastikan Gubernur tidak akan setuju melakukan pelanggaran seperti ini,” ujar Hendra.

Kunjungan Komisi IV DPRD Medan dipimpin Ketua Komisi Paul MA Simanjuntak didampingi anggota Hendra DS. Kunjungan itu diterima oleh Reni Maisarah dan Marihot Manullang selaku pihak pengembang, juga Ivan mewakili Satpol PP, Camat Medan Barat Rudi Faisal Lubis, Lurah Kesawan Maswan Harahap dan staf Komisi IV Zukfikar.

Seperti diketahui, DPRD Medan sebelumnya sudah merekomendasikan agar bangunan Hotel Grand Royal Central distanvaskan, pembangunan dapat dilanjutkan jika sudah melengkapi seluruh perizinan.

Sebelumnya, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan mengatakan untuk IMB bangunan Hotel hanya diterbitkan 9 lantai namun faktanya pembangunan dilapangan sudah mencapai 13 lantai.

Pihak Satpol PP Kota Medan pun mengaku telah menerima surat penindakan Hotel Central dari Dinas PKPPR Kota Medan, Satpol PP berencana untuk melakukan penindakan Hotel Grand Royal Central dalam pekan ini.

Seperti diketahui, lahan Hotel Grand Royal Cetral merupakan milik Pemprovsu yang di BOT kan kepada PT Aneka Industri dan Jasa selama 13 Tahun. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Proses pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan masih tertunda. Pasalnya Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan masih melakukan appraisal (taksiran nilai property) terhadap sebagian lahan yang akan dibangun jembatan Titi Dua Sicanang Belawan tersebut.

“Sampai saat ini kita masih menunggu final appraisal-nya dari Dinas PKPPR, mereka masih hitung. Katanya paling lama akhir bulan ini appraisalnya selesai,” ucap Plt Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah kepada Sumut Pos, Senin (2/3).

Dikatakan Zulfansyah, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang yang baru berada tepat di samping jembatan alternatif yang saat ini digunakan oleh masyarakat Sicanang.

Zulfansyah mengaku telah menemui masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jembatan itu, masyarakat pun kooperatif dan saat ini hanya tinggal menunggu appraisalnya. Setelah appraisal nya selesai, pihak Pemko Medan pun akan segera membayar biaya pembebasan lah tersebut.

“Kalau akhir bulan (Maret) ini appraisalnya sudah selesai, maka paling lama awal bulan April sudah bisa kita tenderkan proyeknya. Proses tender sendiri memakan waktu sekitar 40 hari,” kata Zulfansyah.

Bila sudah ditenderkan, kata Zulfansyah, maka proses pengerjaan jembatan pun sudah bisa dilaksanakan. “Kalau tendernya selesai di pertengahan bulan Mei, maka paling lama akhir bulan Mei sudah bisa mulai dikerjakan.Waktu pengerjaannya kita targetkan 6 bulan, jadi target kita November 2020 ini sudah selesai dan sudah bisa langsung dipergunakan,” jelasnya.

Zulfansyah menerangkan, Pemko Medan sudah menganggarkan dana sebesar Rp15 miliar dari APBD Kota Medan untuk membangun jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut.

“Anggarannya Rp15 miliar, memang itu tidak cukup untuk membangun sampai tuntas lengkap dengan pernak-pernik jembatan itu, tapi setidaknya nilai itu sudah bisa dipergunakan untuk membangun jembatan secara konstruksi hingga fungsinya kita pastikan layak untuk dilintasi. Jadi saat ini, kita memang sedang menunggu proses appraisalnya saja,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya jembatan Titi Dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017 jembatan tersebut amblas. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) masih berlanjut. Meskipun tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), masih dilakukan pembiaran oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.

Pengamat Kebijakan Pemko Medan, Bambang Santoso SH, MH, mengatakan, dalam UU No 28 Tahun 2002 tetang bangunan gedung diatur dalam Pasal 39 dijeaskan, setiap bangunan yang tidak punya izin, wajib dilakukan pembongkaran. Jadi, tidak ada alasan bagi pemko untuk menunggunggu atau memeberikan toleransi kepada bangunan yang tidak mempunyai izin.

“Sudah jelas izinnya bermasalah, DLH jangan diam. Kalau memang perusahaan itu membandel, DLH sudah bisa meneruskan masalah itu ke polisi, agar perusahaan itu dapat dipidana,” tegas Bambang.

Sebab, lanjutnya, setiap bangunan atau gedung untuk didirikan harus melalui proses perizin bangunan, artinya perlu adanya dasar syaratn

secara lingkungan dan analisa dampak mengenai lingkungan (AMDAL). Bila izin dasar itu tidak dipenuhi, maka IMB untuk gedung itu belum bisa diterbitkan oleh dinas terkait. “Kalau kita lihat, bagaimana IMB-nya bisa keluar, sedangkan Amdal-nya tidak ada. Jadi, patut kita duga pembangunan itu berdiri secara ilegal,” tegasnya.

Dijelaskannya, dalam mendirikan perusahaan perlu adanya izin lingkungan agar masalah lingkungan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, DLH yang punya kewenangan penuh harus turun ke lapangan membuat surat rekomendasi agar menghentikan pembangunan perusahaan tersebut.

“Mendirikan gedung atau pabrik, sangat berhubungan dengan upaya pemantauan lingkungan (UPL), upaya kelola lingkungan (UKL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi, pengawasan DLH kita nilai lemah,” ungkap Bambang.

Apabila proses syarat yang sudah ditentukan, pihak pemilik bangunan tidak menjalankan prosedur, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana dimaksud di dalam ketentua UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 yang pada pokoknya menegaskan, setiap orang yang melakukan usaha datau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

“Tidak ada alasan bagi Pemko Medan atau DLH membiarkan pihak – pihak yang melanggar aturan untuk mendirikan bangunan secara liar. Jangan, karena adanya intervensi atau pembekingan, maka kebijakan pembangunan di Kota Medan merugikan masyarakat dan PAD bagi sumber pendapatan Pemko Medan,” tegas Bambang.

Pria yang juga pemerhati hukukm ini mendesak, agar pihak kepolisian untuk turut andil terhadap masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Karena, secara hukum, persoalan dokumen lingkungan menjadi tanggung jawab penegak hukum untuk menindaknya dalam ranah pidana.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Armansyah Lubis mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan dalam menindak perusahaan itu, tetapi secara pengawasan sudah mereka lakukan. Hanya saja tidak mengeluarkan surat rekomendasi ke pihak kepolisian.

“Kalian kejar coba polisi, karena pidananya jelas. Kami ini hanya sifatnya hanya pengawasan, sejauh ini perusahaan itu memang tidak ada izin lingkungannya. Bahkan, Dinas PKP2R pun sudah bisa menindak untuk mengeluarkan rekomendasu menghentikan pembangunannya. Karena sudah berdiri bangunannya,” tegasnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra menegaskan, pihaknya belum bisa melakukan penindakan. Sebab, fisik bangunan belum diketahui. Pihaknya bisa melakukan penindakan bila sudah ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

“Fisik bangunannya aja kita belum tahu mau dibangun apa, yang tahu orang dinas. Seharusnya mereka yang berhak. Tapi, kalau bangunannya sudah berdiri, tidak ada dokumen lingkungan baru bisa kita tindak,” jelas Jerico. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu bangunan gudang penyimpanan ikan ekspor terbakar di Gabion, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB), Senin (2/3) pagi. Meskipun tidak ada korban jiwa, dalam peristiwa itu pemilik usaha, Ahok mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Kejadian kebakaran itu muncul dari dalam gudang, kobaran api membuat suara klakson dari alarm gudang itu tidak henti bersuara. Api dengan gumpalan asap tebal terus menyelimuti bagian dinding perusahaan ekspor tersebut.

Api diduga dari mobil pikap yang parkir di dalam gudang, para pekerja berusahan memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak berapa lama, petugas pemadam datang ke lokasi melakukan penyiraman. “Tadi apinya dari mobil pikap, makanya kami cepat menyiramkan dengar air. Syukur, apinya tidak merambak ke gudang lain,” kata pekerja di lokasi.

Alhasil, dalam tempo setengah jam api akhirnya dapat didapamkan. Dalam musibah itu, mobil pikap ludes terbakar dan sejumlah peralatan dalam gudang turut terbakar.

Kanit Reskrim Polsek Belawan, Iptu AR Riza mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP, tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran tersebut. “Kita sudah amankan sejumlah barang bukti, untuk penyebab kebakarannya masih kita selidiki,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan komitmen dan fokus memperjuangkan persoalan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan yang ada di Kota Medan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan kerjasama tim (team work) dari seluruh anggota Komisi II DPRD Medan.

“Kami komitmen terhadap fokus yang jadi tupoksi di sini (Komisi II). Dan untuk mewujudkan itu harus ada kerjasama di antara seluruh anggota komisi,” kata anggota Komisi II DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong SH kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3)n

Apalagi, kata politisi muda dari Partai Demokrat itu, bagi dirinya yang baru berkecimpung di dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPRD Medan, dengan menjaga kesolidan dan kerjasama di antara seluruh anggota Komisi II adalah kunci untuk bisa menjalankan tupoksi tersebut.

“Intinya saling menjaga kerjasama. Apalagi untuk kita-kita yang baru ini, harus lebih banyak belajar,” sebut Dodi yang saat itu bersama Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman dan anggota Komisi II lainnya, Janses Simbolon.

Menurut mereka, selain diperlukan kerja sama tim agar fokus Komisi II bisa terlaksana, adalah dengan adanya sistem keterbukaan di antara seluruh anggota komisi. Sebab, dengan adanya saling keterbukaan di antara semua anggota komisi, akan lebih mengetahui permasalahan apa yang ada di Kota Medan ini untuk dicari solusinya agar bisa disampaikan ke Pemko Medan.

“Intinya, kita tak bisa kerja sendirilah untuk mengatasi persoalan yang ada di Medan. Ini butuh sinergitas yang baik diataranya seluruh elemen,” kata Aulia.

Bahkan, Janses Simbolon secara tegas menampik berbagai kabar yang menyebutkan, ada keretakan di tubuh Komisi II. “Secara tegas saya sampaikan, kami baik-baik saja dan kami akan terus perjuangkan aspirasi masyarakat sesuai tupoksi kami di Komisi II ini,” pungkas politisi Hanura itu. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina mengungkapkan, dalam seminggu ke depan pihaknya akan melakukan rotasi mutasi di jajaran Pemprovsu.

“Kalau mungkin dalam seminggu ke depan rotasi mutasi yang kedua mungkin sudah disetujui. Nanti setelah rotasi mutasi itukan ada jabatan kosong, lalu kita usul lagi ke KASN untuk seleksi terbuka,” kata Ketua Pansel JPTP Pemprovsu ini menjawab wartawan usai rapat tertutup dengan Komisi A DPRD Sumut, Senin (2/3).

Sedangkan soal rangkap jabatan sejumlah pejabat eselon II yang sekarang ini terjadi di lingkungan Pemprovsu, kata dia, diperbolehkan karena untuk melakukan seleksi terbuka ada prosedur yang harus dilakukan. “Kenapa Plt lama? Karena memang ada prosedur untuk melakukan seleksi terbuka,” katanya.

Diketahui, sembilan jabatan eselon II Pemprovsu saat ini diisi pelaksana tugas (plt). Bahkan beberapa diantaranya ada yang merangkap jabatan, seperti Arsyad Lubis, sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kadis Pendidikan, Arief Tri Nugroho sebagai Asisten II sekaligus Plt Kadis PMPTSP, Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat sekaligus Plt Kabiro Organisasi, dan Afifi Lubis sebagai Kabiro Pemerintahan sekaligus Plt Kepala BKD.

Menurut Sabrina, prosedur pengisian jabatan eselon II ada dua cara, yakni rotasi mutasi dan seleksi terbuka. Namun, untuk melakukan seleksi terbuka, dia mengaku ada keterlambatan di pihaknya sehingga belum bisa dilakukan.

“Tadikan kami nunggu surat dari KASN (untuk laksanakan seleksi terbuka). Karena kita tunggu lama, kita usulkan lagi ke KASN untuk rotasi mutasi. Ternyata surat usulan kami untuk laksanakan seleksi terbuka tersebut, entah siapa yang menahannya sehingga terlambat di tempat kami. Sementara usulan surat kami tentang rotasi dan mutasi bagi jabatan tertentu sudah sampai ke KASN,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution menyampaikan, dalam rapat tertutup dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekdaprovsu pihaknya sudah menyampaikan secara terbuka dan tegas, bahwa keruwetan pengisian jabatan eselon II dan III tidak bisa serta merta diminta pertanggungjawaban oleh gubernur, karena gubernur adalah jabatan politik.

“Pertanggungjawaban itu ada pada sekda selaku ketua Baperjakat. Kita juga sampaikan bahwa jangan sampai keruwetan ini seolah-olah dialamatkan kepada gubernur. Padahal titik lemah terbesar itu ada ditingkat sekda. UU memiliki kewenangan yang luas kepada sekda, maka seharusnya dalam rangka percepatan pengisian jabatan eselon II, sekda-lah yang harus bertanggungjawab karena dia yang paling paham aturan-aturan mana yang boleh dan tidak boleh,” tegasnya.

Menurutnya sekda harus mampu menjembatani persoalan pengisian jabatan yang saat ini menjadi sorotan publik. “Kita berkeinginan agar sekda mampu menjadi menjembatani berbagai persoalan ini. Tanpa keterlibatannya ini tidak akan selesai. Jangan persoalan ini menambah keburukan prestasi gubernur,” pungkasnya. (prn/ila)