SUMUTPOS.CO – Penyaluran dana desa (DD) pada tahap I tahun anggaran 2020 di Sumatera Utara baru dinikmati tiga daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Simalungun dan Toba Samosir. Nilai totalnya Rp68,99 miliar untuk 195 desa dari ketiga kabupaten tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Tiarta Sebayang dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa TA 2020, di Gedung Olahraga (GOR) Pemprovsu, Jalan Pancing/Willem Iskandar Medan, Senin (2/3).

“Secara keseluruhan sampai dengan tanggal 2 Maret 2020, penyaluran dana desa tahap I telah disalurkan ke 195 desa dengan nilai Rp68,99 miliar yang terdiri dari; Kabupaten Tapteng sebanyak 159 desa sebesar Rp57,74 miliar; Simalungun sebanyak 31 desa sebesar Rp9,64 miliar, dan Kabupaten Tobasa sebanyak lima desa dengan nilai Rp1,61 miliar,” katanya.

Secara khusus, pihaknya memberi apresiasi kepada Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani karena daerahnya paling cepat direalisasikan seluruh DD tahap I tahun ini. Diharapkan hal tersebut menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengikuti langkah Tapteng dalam memacu pembangunan desa.

“Apabila kita lihat penyaluran tahun 2019, alokasi DD sebesar Rp4,45 triliun dengan realisasi Rp4,38 triliun atau 98,52 persen. Sedangkan 2020 ini, Provinsi Sumut mendapat alokasi sebesar Rp4,55 triliun. Diharapkan realisasinya akan menciptakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa sehingga cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud di Provinsi Sumut,” kata Tiarta.

Diungkapkan dia, penyaluran DD TA. 2019 menghasilkan pembangunan di Sumut antara lain jalan desa sepanjang 292 Km, pengerasan jalan desa sepanjang 1.665 Km, sambungan air bersih sepanjang 37 km, gedung PAUD dan TK sebanyak 248 unit, posyandu sebanyak 244 unit, embung desa sebanyak 14 dan banyak lagi.

“Oleh sebab itu, dengan raker ini diharapkan segenap pemangku kepentingan memiliki gerak dan pemikiran yang sama untuk mempercepat penyaluran DD. Dengan demikian, desa dapat lebih cepat melakukan pembangunan di daerahnya,” katanya yang menyampaikan materi soal ini berdasarkan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. “Dalam PMK tersebut terdapat mekanisme baru di mana DD langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa sehingga penyaluran menjadi lebih cepat,” pungkasnya.

Raker yang dibuka Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi atas diinisiasi Kementerian Dalam Negeri dan bertujuan mempercepat penyaluran DD pada 2020 yang mengalami perubahan mekanisme lebih cepat sampai ke rekening desa.

Peserta raker terdiri dari gubernur, para bupati, sekdaprovsu, sekda kabupaten dan kota, kadis PMD provinsi dan kabupaten/kota, BPKAD, Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, 389 camat, 2.056 kepala desa, 491 pendamping desa, kapolda/kapolres, kajati/kajari, BPKP, dan KPPN. Selain dari kakanwil DJPb, raker juga diisi dengan pemaparan pihak Kemendes PDTT, BPKP, dan Kemendagri serta dilanjutkan dengan diskusi.

Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menyampaikan, Pemprovsu akan memberi dana insentif kepada desa yang sudah berhasil menjadi mandiri. Hal ini diharapkan dapat memotivasi para perangkat desa berinovasi dan memanfaatkan DD dengan sebaik-baiknya untuk membangun desanya sehingga maju dan berkembang menjadi desa mandiri. “Begitu desanya mandiri, saya akan apresiasikan dana APBD untuk desa itu,” katanya.

Desa mandiri merupakan status tertinggi dari hasil penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Penilaian tersebut memiliki beberapa komponen diantaranya Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan. Adapun status lain yang berada di bawah mandiri adalah desa maju, desa berkembang, desa tertinggal serta desa sangat tertinggal.

Hingga saat ini dari 5.417 desa di Sumut, baru empat desa yang berstatus desa mandiri, yaitu Desa Raya (Karo), Desa Dolok Merangir (Simalungun), Desa Pasar Binanga dan Desa Parsombaan (Padang Lawas). Kemudian, 195 desa maju, 2450 desa berkembang, 2045 desa tertinggal dan 723 desa sangat tertinggal.

Karenanya Gubsu minta para kades lebih kreatif dan berinovasi menggunakan DD untuk membangun desanya, antara lain dengan cara mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa.

Ia juga mengatakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, pengawasan penggunaan DD harus dilakukan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Apalagi diketahui, sejak 2015 sampai 2020, alokasi DD yang digelontorkan ke Sumut sudah mencapai Rp 17,2 triliun. (prn/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Tebingtinggi, selalu dipenuhi antrean masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Parahnya, pengendara rela berjam-jam antre, karena takut tidak kebagian.

Kondisi itu terpantau Sumut Pos di SPBU No. 14206183, Jalan Sisingamangaraja Kota Tebingtinggi, Senin (2/3).

Untuk mendapat BBM jenis Premium, pengendara roda empat dan dua harus antre hingga ratusan meter. Dalam hitungan jam, stok premium di SPBU langsung habis.

Amatan koran ini di lapangan, dicurigai adanya aksi memborong BBM jenis Premium untuk dijual kembali oleh pedagang eceran. Pasalnya, setiap BBM jenis Premium masuk ke SPBU, pembelinya selalu sama.

Tiga SPBU tersebut adalah SPBU Simpang Beo Jalan KL Yos Sudarso dan SPBU Simpang Kampung Keling Jalan HM Yamin Kota Tebingtinggi.

Petugas SPBU Simpang Rambung Jalan SM Raja, Andi, mengatakan, setiap masuk bahan bakar premium, pembeli selalu antre panjang, dan pembelian dibatasi paling banyak Rp200.000.

Terkait pembeli yang antre kebanyakan orang yang sama, Andi mengaku tidak mengetahuinya. “Enggak tau pak, saya hanya menjual,”katanya.

Menanggapi kondisi di SPBU tersebut, Kabag Perekonomian Kota Tebingtinggi Zahidin Spd mengaku belum mengetahui kuota BBM jenis premium untuk ketiga SPBU tersebut. Tetapi Zahidin memastikan, ketiga SPBU tersebut setiap harinya melayani penjualan.

Zahidin pun mengaku adanya aksi borong warga yang diduga pedagang eceran, makanya setiap masuk BBM jenis Premium selalu habis di tiga SPBU.

Hal itu dibuktikan Zahidin, jika pihaknya pernah melakukan investigasi terhadap para pembeli di SPBU.

Dikatakannya, kebanyakan para pembeli itu itu saja orangnya, terkadang orang itu membeli menggunakan mobil sedan yang sudah dimodifikasi tangki minyaknya, bahkan ada yang menggunakan sepeda motor dengan tanki besar. “Kita mau bilang apa, sementara mereka membeli tidak menggunakan jiregen, tetapi menggunakan kendaraan seperti mobil sedang dan carry serta menggunakan sepeda motor besar. Tetapi pihak SPBU semuanya melakukan pembatasan pembelian premium hanya Rp200.000,” jelasnya.

“Atas kasus ini, kita sudah memberikan informasi kepada pihak kepolisian setempat, tetapi karena pembelian dibatasi maka itu belum ada tindakan, memang sebahagian banyak para pembeli itu adalah kebanyakan pedagang yang kurang mampu,” jelasnya.

Penelusuran kembali dilakukan, salah seorang penjual bensin eceran di seputaran Jalan Ir H Juanda, seorang ibu mengatakan bahwa harga eceran bensin per liternya dijual seharga Rp10.000, untuk harga beli di SPBU Rp6.500.

“Rata rata per hari bisa laku sampai 40 liter, dengan keuntungan Rp3.500 per liter sudah bisa untuk makan dan biaya anak sekolah,” bilang ibu paruh baya itu.

Untuk membagi tugas, ibu paruh baya itu mengaku berbagi tugas dengan suami, setiap harinya suami dengan membawa modal mencari SPBU yang melakukan pengisian bahan bakar jenis premium, dengan menggunakan motor besar, bisa dua kali isi. (ian)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD mengajak Pemkab Dairi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk mencari solusi dan penanganan masalah virus African Swim Faver (ASF) menyerang ternak babi.

Ajakan itu disampaikan Ketua fraksi Golkar, Depriwanto Sitohang di gedung dewan, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (2/3).

Menurutnya, selama ini perhatian pemerintah hanya pada permasalahan virus yang mengakibatkan babi mati.

Sementara perhatian terhadap masalah dihadapi peternak nyaris tidak ada, termasuk upaya ganti rugi bagi peternak yang mengalami kerugian.

Maka dari itu, kata Depriwanto, RDP sangat dibutuhkan untuk mencarikan solusi. RDP dan rapat kerja antara legislatif dengan eksekutif sudah biasa dan tujuanya untuk mencarikan solusi. “Sudah enam bulan DPRD sekarang bertugas, tetapi belum pernah melakukan RDP ataupun rapat kerja dengan pemerintah,”imbuhnya.

Depriwanto menyampaikan, fraksi Golkar sudah mengusulkan penjadwalan RDP kepada pimpinan dewan terkait aspirasi masyarakat, yakni masalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), kasus ASF pada ternak babi, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aspirasi masalah masyarakat dengan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Depriwanto menegaskan, RDP masalah virus ASF memdesak kita lakukan. Masyarakat butuh solusi. Bukan hanya menangani virus, tetapi bagaimna solusi untuk kerugian masyarakat peternak. “Ditaksir, akibat ke jadian itu, kerugian peternak (masyarakat) biasa dan peternak besar (pengusaha) masing-masing peternak sekitar Rp50juta-Rp500 juta,”ungkapnya.

Legislatif dan eksekutif perlu duduk bersama untuk membicarakan solusi. “Misalnya, jika saat ini masih belum dimungkinkan untuk memberi ternak babi maka bantuan apa yang cocok kita kasih membantu masyarakat untuk memulihkan ekonomi mereka pasca serangan virus ASF dimaksud. Bisa lewat bantuan bibit pertanian supaya ditampung dananya pada APBD untuk bisa dikembang kan masyarakat, tandasnya.

Justru RDP yang tidak terjadwal sebelumnya, yakni masalah keuangan terkait menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) saya dengar sudah dilakukan.

Seperti diberitakan sebelumnya, data diperoleh dari Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Dairi periode bulan September – Desember 2019, 13 ribu ternak babi mati akibat serangan ASF.(rud/han).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi tahun anggaran 2019 sebesar Rp18,7 miliar.

Dijelaskan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Harryson Rumapea ditemui wartawan di Kantornya, Senin (2/3).

Peroleh PAD sebesar Rp18,7 miliar tersebut, bersumber dari retribusi daerah dan pajak daerah. Untuk perolehan dari pajak daerah sebesar Rp13,8 miliar dengan target Rp15 miliar. Sedangkan PAD dari retribusi daerah sebesar Rp 4,9 milliar.

Sementara target penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 naik menjadi naik menjadi Rp 17,7 milliar.

“Oleh sebab itu, tata kelola PAD sangat perlu ditingkatkan. Sesuai arahan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu tata kelola PAD untuk mewujudkan Dairi Unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman,”bilang Harryson.

“Artinya, semakin tinggi PAD, pembangunan sarana dan prasarana juga akan meningkat,”sambungnya.

Harryson mengatakan, banyak objek pajak yang potensial di Dairi, mendorong peningkatan PAD yakni pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Namun, rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Dairi, sehingga pendapatan dari objek pajak tersebut belum maksimal. Perlu dilakukan penyesuaian. Dan untuk penyesuaian dimaksud, pihaknya akan mengandeng kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidikalang dalam perumusan penyesuaian NJOP.

“Kita akan berkoordinasi dengan BPN, termasuk mengenai data zona nilai tanah,” jelasnya kepada wartawan. (rud/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama dan melahirkan kekuatan besar untuk membangun Kabupaten Langkat. Demikian disampaikan Bupati Langkat, Terbit Rencana PA dalam sambutannya saat menghadiri pesta kerja tahunan di Dusun Begerse,,Desa Selaput, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sabtu (29/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan bantuan sebesar Rp82 juta kepada panitia penyelenggara kegiatan pesta tahunan, Megawati Beri Ginting.

Acara adat karo ini, kata Bupati Langkat, selain untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, juga harus dimaknai sebagai wadah membangun semangat kebersamaan dari lintas generasi, guna menyatukan kekuatan membangun daerah.

“Khususnya di bidang pertanian, semangat kerja keras masyarakat Kecamatan Sirapit hendaknya mampu menjadi daya dorong bagi Kabupaten Langkat untuk menjadi lumbung pangan di Sumatera Utara ini,” imbuhnya

Kepada tokoh adat, masyarakat, agama serta pemuda diharapkan dapat menjadi contoh tauladan. Dengan terus bekerjasama dan bahu membahu bersama Pemkab Langkat, dalam membangun Langkat yang maju, sejahtera, makmur dan religius.

“Hanya dengan persatuan kekuatan akan muncul, dan hanya dengan kekuatan cita – cita membangun daerah ini dapat diwujudkan, “pungkasnya.

Untuk mencapai pembangunan maksimal, Bupati meminta kepada seluruh masyarakat Sirapit khususnya dan Langkat pada umumnya, dengan beragam profesi dan agama mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar tercapai kesepakatan untuk pembangunan.

Camat Sirapit, Endamia bersama anggota DPRD Langkat Edi Bahagia Sinuraya didampingi Kepala Desa-Lurah se- Sirapit, dan para tokoh masyarakat dalam kesempatan tersebut, menyatakan sikap untuk mendukung Terbit Rencana PA sebagai Bupati Langkat dua periode.

“Arahan dan bimbingan Bupati, merupakan motivasi dan penyemangat bagi kami, untuk bersama membangun negeri bertuah, “ ungkapnya. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, di ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, baru-baru ini.

Rombongan Diskominfo Provsu dipimpin Kabid TIK, Dedi Irawan didampingi 4 orang stafnya. Disambut Kasi Aplikasi dan Informatika PTAI, M. Firdaus dan Plt. Kasi Pengumpulan Informasi IKP Dian Wahyudi mewakili Kadis Kominfo Langkat, H.Syahmadi.

Kepala Bidang TIK, Dedi Irawan mengungkapkan ada 3 poin rencana kerja sama antara Diskominfo Provsu dan Langkat, untuk dikoordinasikan. Pertama, berkoordinasi tentang rencana pengajuan desa-desa di Langkat, untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi(Bakti).

Kedua, Diskominfo Provsu akan menyediakan lokasi Wifi gratis di tempat – tempat wisata, baik ekowisata ataupun wisata religius yang ada di Langkat, serta akan memasang data centre untuk memback-up server – server Pemda yang ada di Sumut, termasuk Langkat.

“Dari ketiga rencana tersebut, kami sangat mengharapkan kerja sama yang solid dari Diskominfo Langkat, agar semuanya terlaksana dengan baik sesuai SOP, “harapnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Aplikasi dan Informatika PTAI Firdaus mengatakan, Diskominfo Langkat sangat mengapresiasi rencana yang akan dilakukan Diskominfo Provsu, serta siap untuk bekerjasama dan berkoordinasi.

“Kami akan selalu stanbay untuk melaksanakannya, sebab hal itu selain memajukan Langkat juga sangat bermanfaat untuk masyarakatnya,Terimakasih Diskominfo Provsu atas kunjungan dan perhatiannya untuk Langkat,”ucap Firdaus

Diskominfo Provsu dalam kesempatan tersebut menyempatkan diri, melihat data base server serta meninjau ruang Langkat Comand Center (LCC) Diskominfo. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Langkat menggelar sosialisasi pencegahan narkotika, di Madrasah Aliyah Negeri -3(MAN-3) Stabat, Kabupaten Langkat, baru-baru ini

Ikut serta dalam rombongan Kejaksaan Negeri Stabat dan Dinas Kominfo Langkat dalam kgiatan Jaksa Masuk Sekolah masing-masing , Jaksa Fungsional Obrika Simbolon, Staf Intelijen M.Waliyullah dan Ichsan Edra serta Staf Bid Pidsus, Charles Sihombing. Kasi Penerbitan dan Pameran IKP Sukiman, Plt Kasi Pengumpulan Informasi IKP, Dian Wahyudi dan Staf IKP Edi Irwanto.

Rombongan Kejari dan Diskominfo Langkat tersebut disambut Wakil Sekretaris MAN 3 Mulkam, Humas MAN 3 Edi Kusuma Hadi, dan sejumlah tenaga pendidik MAN 3 lainnya.

Pelaksana Tugas Kasi Pengumpulan Informasi IKP, Dian wahyudi dalam sosialisasi tersebut, mengatakan tentang cara menghindari narkoba, bahaya narkoba dan jeratan hukum dari tindak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.

“Diharapkan dengan sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman terkait narkoba kepada para pelajar,” kata Dian Wahyudi

Dengan begitu pastinya bangsa ini akan memiliki masa depan yang lebih baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Selain itu, kata Dian, sosialisasi ini juga mengajak para pelajar untuk bersama memerangi narkoba.

Sementara itu, Jaksa Fungsional Obrika Simbolon mengatakan, narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. “Narkoba mengandung zat-zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis serta menghancurkan syarat, yang berujung hancurnya kehidupan dan masa depan,” paparnya.

Karena itu, sambung Obrika, narkoba harus dijauhi dan diperangi oleh kita termasuk para pelajar. “Tujuannya, agar para generasi bangsa memiliki tubuh, jiwa dan pikiran yang sehat. Agar dapat membangun negeri ini, untuk lebih maju, makmur dan sejahtera dimasa yang akan datang.

“Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,”pungkasnya. (yas/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD-IPK) Kabupaten Karo melakukan audensi dengan Forkopimda, Senin (2/3) pagi. Audiensi tersebut dalam rangka pelantikan DPD IPK Kab. Karo periode 2020-2025.

Audensi berjalan lancar dan disambut baik oleh Forkopimda. Audensi dimulai dari Sekda Kab. Karo Drs Kamperas Terkelin Purba dilanjutkan ke Wakil Bupati Karo Cory S br Sebayang, Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, dan Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara SE.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kab. Karo, Drs Kamperas Terkelin Purba berharap pelantikan nanti berjalan lancar. “Saya yang juga dipilih menjadi salah satu penasehat di dalamnya sangat mendukung organisasi ini. Karena selama ini gerakannya saya lihat baik. Semangat terus, semoga nanti setelah dilantik IPK bisa bermitra dengan pemerintah untuk pembangunan dan bersinergilah sesama organisasi agar bisa sama-sama membangun Karo. Hindari benturan-benturan antar OKP lainnya,”ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Karo Cory Sebayang justru mengucapkan selamat walau belum dilantik kepada pengurus terpilih yang masih diketuai oleh Gembira Ginting. “Saya sangat kagum dan salam hormat, karena setau saya IPK pergerakannya cukup baik. Saya ucapkan terima kasih karena saya dimausukkan sebagai penasehat, dan saya sambut baik,” kata Cory di ruangannya.

Cory berharap ke depannya nanti IPK Kab. Karo bisa ikut mendorong pembangunan Tanah Karo. Hal senada dikatakan Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan didampingi Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit dan anggota DPRD Pujiati br Ginting. Iriani juga menyampaikan keinginannya untuk bisa bergabung menjadi Penasehat DPD IPK Kab. Karo.

“Saya mau gabung, karena saya lihat IPK di Karo cukup bagus dan almarhum suami saya juga dulu semasa hidupnya adalah ketua PAC IPK Tigabinangan,”kenangnya. Permintaan Ketua DPRD di Sambut baik oleh Ketua DPD IPK Karo.

Sekjend IPK Bistok Situmorang mengaku menyambut baik permintaan Iriani ibu.

“Suatu kehormatan atas kesediaannya mau bergabung ke keluarga besar IPK Kab. Karo. Kami sangat sambut baik kehadirannya,” ungkap Bistok. Sedang Dandim 0205/ TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara SE saat audensi juga menyambut baik dan menyatakan diri akan hadir diacara pelantikan. “Teruslah berkarya kalau ada kegiatan yang positif gandeng kita,” kata Dandim.

Sementara Firman Firdaus Sitepu selaku Ketua Panitia Pelantikan mengatakan, para Forkopimda yang ditemui tadi, mulai dari Sekda Kab Karo, Wakil Bupati Karo, Ketua DPRD Karo, Dandim 0205/ TK menyambut baik audensi mereka.

Sementara Danyon Simbisa 125, Kapolres Tanah Karo, Kajari Karo, Kepala Pengadilan Negeri Karo sedang dinas luar, hingga pihaknya belum sempat melakukan audensi. “Namun undangan sudah kita sampaikan,” tutur Firdaus.

Ssampai saat ini lanjut Firdaus, persiapan paniti sudah 80 persen. “Acara Pelantikan akan dilaksanakan pada Sabtu (7/3) di Hotel Sibayak Internasional Berastagi mulai pukul 19.30 WIB sampai selesai. Dengan target bersih berkisar 1500 undanga. Acara diselingi dengan hiburan,”ucapnya.

Firdaus juga berharap, agar acara pelantikan nanti berjalan lancar. “Terima kasih kepada stakeholder yang sudah mendukung pelantikan ini nanti,”papar Firdaus.(deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengaku telah siap menghadapi dan menangani pasien virus corona.

KOORDINASI : Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto didampingi Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna serta unsur Forkopimda melakukan koordinasi terkait warga Depok yang terjangkit Virus Corona di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jalan Margonda Raya, Senin (2/3).

(COVID-19) apabila suatu saat kasusnya ditemukan di Sumut. Karenanya, masyarakat diimbau jangan panik terkait ditemukannya dua warga Depok, Jawa Barat, yang positif mengidap COVID-19, Senin (2/3).

“Masyarakat tidak perlu panik dan jangan mudah terpancing oleh kabar-kabar di media sosial maupun internet. Kami telah melakukan langkah-langkah pencegahan di berbagai pintu masuk terhadap penyebaran virus tersebut,” kata Kepala Dinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan kepada wartawan, Senin (2/3).

Kata Alwi, terkait wabah virus COVID-19 ini, pihaknya telah siap siaga dan dibentuk tim khusus oleh Pemprovsu. Bahkan, beberapa waktu lalu mengumpulkan seluruh rumah sakit umum (RSU) yang ada di Sumut, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah, sehingga siap dan siaga menanggapi wabah yang meresahkan dunia.

Menurut dia, sangat penting seluruh RSU yang ada di Sumut satu bahasa, satu pandangan, dan satu gerak langkah menanggapi penyebaran virus corona. Dengan begitu, tidak akan ada kesalahan merespons atau gagap menanggapi virus COVID-19. “Pak Gubernur sangat serius terkait penyebaran virus ini, dan langsung memerintahkan untuk membentuk tim khusus. Saat ini, kita perlu koordinasi yang kuat dalam memberikan informasi cepat, sehingga tidak ada kegagapan atau kesalahan bertindak,” ungkap Alwi.

Disinggung mengenai beredarnya kabar 5 RSU milik pemerintah di Sumut menjadi rujukan penanggulangan infeksi virus tersebut, Alwi tak menampiknya. Kelimanya adalah RSUP H Adam Malik (HAM)-Medan, RSU Kabanjahe, RSU Pematang Siantar, RSU Tarutung, dan RSU Padang Sidempuan.

Bahkan, sambung Alwi, seluruh rumah sakit, baik itu milik pemerintah maupun swasta, juga harus siap dan siaga. “Namun terpenting, melakukan koordinasi,” sebut Alwi.

Dikatakannya, tim medis yang nantinya menangani kasus Covid-19 di Sumut tetap kendalinya oleh Tim PINERE (Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging) RSUP HAM. Pun begitu, ia tidak ingin fasilitas-fasilitas kesehatan membuat masyarakat resah dengan merespons berlebihan pasien dengan dugaan terjangkit virus corona karena akan menimbulkan keresahan.

“Kita tidak ingin membuat masyarakat resah. Apabila ada yang diduga terjangkit virus Covid-19, maka koordinasikan kepada kami, Dinas Kesehatan Sumut dan Tim PINERE (RSUP HAM). Jangan mengumumkan atau mengatakan ke publik sepihak, apalagi mengatakan pasien tersebut positif terinfeksi, sebelum ada kepastian. Biar kami yang mengumumkan hal tersebut,” tegas Alwi.

Senada disampaikan Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah. “Masyarakat Sumut tidak perlu panik, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) dan berdoa agar tidak tertular,” ucapnya.

Terkait 5 RSU di Sumut milik pemerintah yang menjadi rujukan kasus Covid-19, Aris mengatakan, baru RSUP HAM saja yang pasti. Beberapa rumah sakit lain memang ada disebutkan, akan tetapi hal itu belum terkonfirmasi.

Aris menyatakan, pihaknya siap jika suatu saat ditemukan virus corona di Sumut. “Sudah tersedia ruang isolasi untuk penderita yang terdeteksi. Namun, memang sejauh ini belum ada obat dan vaksinnya. Pengobatan, baru bisa dilakukan secara suportif dan juga simtomatik. Tim PINERE yang lebih paham soal pengobatan ini. Akan tetapi, yang pasti Sumut siap,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat ada memiliki keluhan seperti batuk, demam, dan sesak agar segera berobat ke fasilitas kesehatan. Meski begitu, tidak semua batuk, sesak dan demam itu akibat terinfeksi virus corona. “Ada kriteria yang sudah ditetapkan Kemenkes, misalnya memiliki kontak dengan yang baru pulang dari negara terjangkit maupun kontak dengan penderita,” tandasnya.

Tak jauh beda disampaikan Koordinator Tim PINERE RSUP HAM, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP. Kata Ade, pihaknya siap siaga menerima jikalau ada kasus virus corona. “Tim PINERE siap menerima jikalau ada kasus, siap untuk first case-nya (kasus pertama di Sumut),” katanya.

Ditegaskan Ade, pihaknya dari awal sudah siap dan siaga. “Sarana dan prasarana juga siap. Hanya dengan adanya kasus positif, ya kewaspadaan kita lebih ditingkatkan lagi. Kebiasaan untuk hidup sehat yang penting sekali,” ujarnya.

Dengan sudah ada ditemukan kasus, lanjut Ade, pasti dinas terkait akan menelusuri untuk close contact kasus. “Untuk daerah Sumut, tetap kesiapsiagaan kita yang akan diperketat. Tapi, paling utama preventifnya yang harus kita dorong sering-sering mungkin,” tukasnya.

negara Indonesia yang positif virus corona. Selain itu, masyarakat Sumut diminta bijak dan cerdas menerima informasi atau kabar mengenai virus corona. Apalagi, sumbernya tak jelas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

adanya dua warga Indonesia di Depok, Jawa Barat yang positif mengidap COVID-19, Senin (2/3/2020).

Tingkatkan Kewaspadaan

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Sumatera Utara, Ahmad Hadian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk dan lalu lintas orang atau perdagangan di wilayah perbatasan Sumut, mengingat dua WNI sudah dinyatakan positif COVID-19. “Jangan sampai pemerintah provinsi dan pemda di Sumut kecolongan. Akses keluar masuk orang dan perdagangan terutama pada wilayah-wilayah perbatasan di Sumut, mesti lebih diperketat lagi penjagaannya dari sekarang,” kata Ahmad Hadian menjawab Sumut Pos, Senin (2/3).

Pihaknya meminta Dinkes Sumut sebagai leading sector berkolaborasi secara intens dengan instansi terkait di kabupaten dan kota termasuk jajaran aparat hukum, guna menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan. Baik yang bersifat sarana rumah sakit, tim medis hingga aspek penanganan lainnya.

“Begitu juga pihak otoritas bandara, pelabuhan dan spot-spot lain di wilayah perdagangan yang berada di perbatasan Sumut, untuk lebih ketat mengawasi setiap orang yang keluar masuk. Karena yang dua WNI terjangkit virus korona di Jakarta, kenanya di Jakarta dari WNA Jepang. Jadi jangan sampai kejadian yang sama menimpa Sumut, kita harus antisipasi sedini mungkin,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut ini.

Masih masukan kepada Dinkes Sumut, pihaknya meminta, perlu dibuat sesegera mungkin komunikasi informasi edukasi terhadap masyarakat tentang virus corona sehingga masyarakat juga mendapat pemahaman utuh bagaimana cara antisipasinya. “Saya lihat hal ini belum dijalankan Dinkes Sumut, padahal kita tidak boleh main-main dengan corona ini. Berikan masyarakat pemahaman utuh akan bahayanya virus ini, misalkan perlu cuci tangan dan lain sebagainya. Ditambah lagi sarana di pintu-pintu masuk kita apakah perlu disiapkan disinfektan dan lainnya,” katanya.

Pihaknya juga berharap, aparat hukum dari TNI dan Polri ikut bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemda dalam mengantisipasi Covid-19 sesuai kewenangan yang dimiliki. “Saya kira soal anggaran jika memang pemprov atau pemda membutuhkan untuk penanganan corona ini, pemerintah pusat akan memberikannya. Sebab virus ini memang sedang mewabah dunia, dan kita pun di Sumut ini mesti lebih waspada lagi mulai dari sekarang,” pungkasnya.

Dinkes Medan Diminta Antisipasi

Tidak hanya Pemprov Sumut, Pemko Medan juga diminta melakukan upaya antisipasi agar virus mematikan tersebut tidak mewabah di Kota Medan. Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mendesak Dinkes Medan segera mengambil langkah-langkah nyata yang jelas-jelas efektif dalam mencegah adanya penyebaran virus Corona yang masuk dari luar Kota Medan.

“Apalagi sudah ada pernyataan Presiden RI bahwa ada dua warga Indonesia terjangkit virus corona ini, ini sudah tidak bisa dianggap sepele,” kata Afif Abdillah kepada Sumut Pos, Senin (2/3).

Ketua Fraksi Nasdem tersebut juga mengaku sangat menyayangkan atas bobolnya Indonesia dari pengawasan masuknya virus Corona. “Sudah beberapa kali kita sampaikan, harus segera dibuat Juknis dan Juklaknya, supaya setiap nantinya ditemukan indikasi adanya virus Corona ini, pihak rumah sakit langsung bisa bekerja sesuatu SOP. Enggak bisa main-main untuk situasi corona yang belum ada vaksinnya itu, kalau sudah ada terindikasi segera dilakukan penanganan,” ujarnya.

Dinkes Medan hingga setingkat Puskesmas, menurutnya harus mengoptimalkan pengawasan dan mampu melakukan langkah pencegahan agar penyebaran virus tidak terjadi di Kota Medan.

“Kota Medan justru paling dekat dengan Malaysia dan Singapura, bukan hanya Batam. Tapi kita sangat salut dengan gerak cepat atau darurat Singapura, ketika di negaranya ada terjangkit virus itu. Nah untuk Indonesia sendiri, termasuk Medan, fasilitas medis kita belum sebaik Singapura, lalu kita mau santai-santai saja atas virus Corona ini? Tidak bisa. Dinkes Medan harus segera mengambil langkah pencegahan penyebaran virus ini,” tambahnya.

Minimnya edukasi yang nyata terkait penyebaran virus corona dari Dinkes, Puskemas, Kantor Camat sampai pada sejumlah rumah sakit sampai saat ini, dikatakan Afif menjadi wajar apabila Indonesia bisa kebobolan bahwa ada warganya yang terjangkit nantinya. “Kenapa warga bisa terjangkit, karena ketidakpahaman mereka dan pemerintah minim dalam beri informasi. Langkah pencegahan kita tidak maksimal, wajar bila kita akhirnya ‘kebobolan’ virus Corona ini,” sebutnya.

Untuk itulah, menurut Afif, pihaknya terus mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) agar persoalan virus corona tidak menimbulkan banyak korban. Disebutkannya, virus Corona sudah terlanjur masuk ke Indonesia. Saat ini langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Medan adalah mencegah penyebarannya

“Kepada masyarakat jangan panik, tetap tenang namun tetap dengan kewaspadaan yang maksimal. Pemerintah harus serius, khususnya Pemerintah Kota Medan. Medan harus steril virus Corona, dan tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan. Kembali berkoordinasi dengan Imigrasi soal masuknya masyarakat dari luar Kota Medan dari jalur bandara dan pelabuhan,” tegasnya.

Terakhir lanjut Afif, pihaknya di Komisi II akan segera melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kota Medan guna melihat kesiapan setiap rumah sakit untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita di Komisi II akan segera menjadwalkan kunjungan ke sejumlaj rumah sakit, kita akan turut membawa Dinas Kesehatan. Ini penting, sangat penting, karena ini menyangkut masalah nyawa,” tutupnya.(ris/prn/map)