MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemko Medan, Samsul Fitri, menjalani sidang perdana di Ruang Cakra In Pengadilan Tipikor Medan, Senin (2/3). Dia didakwa menjadi perantara suap Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin.

Dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dijelaskan, sejumlah uang yang disetorkan Samsul Fitri dari kutipan terhadap para kepala dinas/pejabat eselon II, di Pemko Medan totalnya berjumlah Rp2,1 miliar lebih. “Uang itu antara lain dari Isya Ansari, selaku Kadis PU Pemko Medan sejak 6 Februari 2019. Benny Iskandar selaku Kadis Perkim sejak 2 April 2019. Suherman, selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerah (BP2RD) sejak Februari 2019, Iswar Lubis selaku Kadis Perhubungan sejak April 2019,” kata JPU KPK, Hidayat.

Selain itu, urai jaksa, Samsul kemudian mendapat arahan dari Eldin untuk meminta uang kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan. Meskipun mengetahui hal tersebut bertentangan, namun untuk menunjukkan loyalitasnya, Syamsul mengikuti arahan itu dengan meminta uang kepada Isa Ansyari ketika ada kebutuhan Eldin yang tidak ada mata anggarannya.

Atas arahan Eldin ke Samsul, para OPD yang lain juga mengikutinya dan menyerahkan uang secara bertahap melalui Samsul Fitri. Pemberian uang juga disebut untuk mempertahankan jabatan masing-masing di Pemko Medan. Salah satunya pada kegiatan APEKSI di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Juli 2018 yang membutuhkan dana Rp200 juta.

“Namun yang ditanggung APBD tidak mencapai jumlah tersebut. Eldin memberikan arahan untuk meminta uang kepada para Kepala OPD. Terdakwa di hadapan Dzulmi Eldin kemudian membuat catatan para Kepala OPD yang akan dimintai uang dan disetujui yang perkiraannya mencapai jumlah Rp240 juta. Namun realisasinya hanya Rp120 juta,” urai jaksa.

Permintaan Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019. “Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp1,5 miliar. Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp500 juta. Terdakwa kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Dzulmi Eldin. Edin kemudian mengarahkan terdakwa untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut,” jelasnya.

Dalam berkas dakwaan juga disebutkan, sejumlah para Kepala OPD lain yang dimintai uang diantaranya, Edwin Effendi selaku Kadis Kesehatan Pemko Medan sejak Februari 2019, Dammikrot selaku Kadis Perdagangan sejak Februari 2019, Muhammad Husni selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan sejak 2017, Khairunnisa Mozasa selaku Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sejak April 2019.

Emilia Lubis selaku Kadis Ketahanan Pangan sejak tahun 2019, Edliaty selaku Kadis UMKM sejak April 2019, Qomarul Fattah, selaku Kadis DPMPTSP sejak Februari 2019, Agus Suriyono Kadis Pariwisata sejak Juli 2019. Hannalore Simanjuntak, Kadis Ketenagakerjaan sejak 2017, Syarif Armansyah Lubis Kadis Lingkungan Hidup sejak Februari 2019, Zulkarnain Kadisdukcapil sejak Februari 2019, Suryadi Panjaitan selaku Direktur RSUD Pringadi Medan sejak November 2017, Ikhsyar Risyad Marbun, Kadis Pertanian dan Perikanan Pemko Medan sejak 2019.

“Kemudian Usma Polita Nasution selaku Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga sejak Februari 2019. Rusdi Sinuraya, selaku Dirut PD Pasar sejak 2017, Renward Parapat selaku Asisten Administrasi Umum sejak Februari 2019. Abdul Johan selaku Sekretaris Disdij sejak 2018,” sebut jaksa.

Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, totalnya mencapai Rp2,1 miliar lebih. “Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” tandas jaksa. (man)

SUMUTPOS.CO – KEINGINAN pemerintah Indonesia agar visa umrah tetap berlaku setelah wabah virus korona mereda ternyata bertepuk sebelah tangan. Kemarin Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa biaya visa akan dikembalikan. Dengan demikian, otomatis visa umrah yang kini dimiliki jamaah dianggap hangus.

Pemerintah Saudi sudah mengumumkan akan membuka skema refund atau pencairan kembali uang pengurusan visa umrah rata-rata sebesar USD 200 (Rp 2,8 juta) per orang. Pengumuman pengembalian biaya visa umrah oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu beredar kemarin (2/3) pagi. Dalam pengumumannya. mereka menyiapkan mekanisme elektronik untuk melayani permohonan pengembalian biaya melalui agen atau provider visa umrah.

Pemerintah Saudi menyampaikan, bagi jamaah yang gagal berangkat akibat penutupan akses penerbangan, bisa mengurus ke agen travel setempat di negara masing-masing. Bagi jamaah umrah asal Indonesia, pengurusan pengembalian biaya umrah dilakukan di travel dalam negeri.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali membenarkan adanya mekanisme refund biaya visa haji tersebut. Dia menuturkan, Konsul Haji KJRI Jeddah tentu menghormati keputusan tersebut. ’’Kalau melihat adanya pengembalian uang visa, secara otomatis visa umrah tersebut batal dengan sendirinya,’’ tegasnya.

Data Kementerian Agama (Kemenag), jamaah yang sudah mengantongi visa umrah mencapai 18.722 orang. Visa-visa tersebut sudah keluar sebelum penetapan larangan penerbangan umrah dikeluarkan oleh pemerintah Saudi pada 27 Februari lalu.

Kasubdit Pengawasan Ibadah umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan, jumlah calon jamaah umrah yang sudah membayar paket mencapai 46.620 orang. Mereka mengambil paket umrah untuk perjalanan 27 Februari sampai Juni 2020. Namun, dari jumlah tersebut, baru 18.722 jamaah yang sudah keluar visanya.

Terkait teknis refund biaya visa umrah, jajaran Kemenag bakal bertemu dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta Rabu besok (4/3). Dia berharap hasil pertemuan itu akan ketemu penjelasan teknis soal pengembalian uang pengurusan visa umrah.

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, saat ini maskapai penerbangan yang biasa mengangkut jamaah umrah mulai merugi. Sebab, mereka berangkat dari Indonesia menuju Makkah atau Madinah dalam keadaan kosong. Mereka terpaksa terbang karena berkewajiban mengangkut jamaah pulang kembali ke tanah air.

Masalah visa umrah sebelumnya dibahas dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menag Fachrul Razi Jumat lalu (28/2). Salah satu butir kesepakatan pertemuan itu adalah pemerintah Indonesia meminta Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta untuk mempertimbangkan agar visa umrah dapat diterbitkan ulang. Atau diperpanjang masa berlakunya tanpa biaya tambahan.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menuturkan, mereka harus berkoodinasi dahulu dengan partner yang ada di Arab Saudi. Dia menjelaskan, biaya visa umrah rata-rata USD 200 per jamaah. ’’Yang pasti kami tetap prioritaskan jamaah agar tetap reschedule,’’ jelasnya.

Bila nanti jamaah batal berangkat, pihak travel akan memastikan dahulu komponen-komponen layanan umrah yang tidak ada biaya pembatalan. Jika ada, travel tentu akan membebankan biaya pembatalan itu kepada jamaah. ’’Bila jamaah masih mau batal tanpa biaya, apa boleh buat, kerugian akan ditangung PPIU,’’ jelasnya. Namun, Syam belum bisa menaksir berapa potensi kerugian akibat penghentian sementara penerbangan umrah itu.

Sementara itu KJRI Jeddah tadi malam mengeluarkan sejumlah pengumuman. Diantaranya adalah belum adanya keputusan tanggal pencabutan larangan penerbangan umrah. Kabar bahwa penerbangan umrah dibuka kembali pada 13 Maret 2020 itu tidak benar. Tanggal tersebut adalah batas waktu refund tiket dari maskapai Saudia Airlines.

Menag Fachrul Razi menyampaikan, sudah ada kesepakatan dari sejumlah pihak terkait penundaan penerbangan umrah itu. Maskapai dan travel umrah sepakat tidak ada tambahan biaya yang dibebankan kepada jamaah. Selain itu, dia mengatakan persiapan haji 2020 tetap berjalan normal.

ASITA Imbau Jemaah Tak Panik

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Sumatera Utara mengimbau kepada jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya agar tidak panik. Sebab, hubungan Indonesia dengan kerajaan Saudi Arabia sudah terjalin cukup baik. “Nanti apabila pemerintah Saudi telah memberikan izin kembali, jamaah dapat me-reschedule keberangkatannya pada biro-biro perjalanan dimana mereka membeli paket umroh. Karena itu tetap bersabar dan tawakkal karena jemaah tidak dirugikan,” ujar Ketua ASITA Sumut, Solahuddin Nasution kepada Harian Sumut Pos di Medan, Senin (2/3).

Pihaknya juga berharap kepada pemerintah Indonesia untuk dapat bernegosiasi dengan kerajaan Saudi Arabia agar jemaah umroh dari Indonesia tetap diberikan visa dan diperkenankan melaksanakan ibadah umroh ke Saudi Arabia. “Indonesia dinilai punya posisi tawar yang cukup sterategis, mengingat sampai hari ini belum ada yang terdeteksi positif mengidap virus corona di Indonesia. Kemudian mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Justru dalam hal ini, kata Solahuddin, pihak yang paling dirugikan adalah perusahaan travel, terlebih-lebih pada minggu pertama setelah larangan dikeluarkan pemerintah Saudi Arabia. “Terutama biaya-biaya operasional sebelum jadwal keberangkatan. Biaya tiket kemungkinan besar bisa direfund. Tapi, biaya land arrangement di Saudi Arabia seperti biaya hotel, biaya catering, transport lokal, dan lain sebagainya yang sudah terlanjur dipanjar atau dibayarkan, ini yang jadi masalah,” ungkapnya.

Kemungkinan, lanjutnya, ada yang bisa direfund, tetapu ada juga yang tidak bisa. Hal ini tergantung kontrak kerjasama perusahaan travel yang bersangkutan dengan mitranya di Saudi Arabia.

“Namun, untuk travel anggota ASITA, saya rasa sudah punya hubungan yang baik dengan mitranya di Saudi Arabia, jadi bisa mencari win-win solusion. Keputusannya tetap pada kebijakan Saudi Arabia,” tukasnya.

Seperti diketahui, Arab Saudi menyetop kunjungan sementara bagi WN asing untuk melakukan umrah. Saudi juga menghentikan sementara kunjungan ke Masjid Nabawi, Madinah, demi mencegah penyebaran virus Corona. (wan/agf/syn/riz/oni/jpg/mag-1)

SUMUTPOS.CO – Indonesia menjadi negara ke-65 yang melaporkan kasus Covid-19. Kemarin (2/3), Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang yang menjadi pasien Covid-19 pertama di Indonesia. 62 hari sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, Tiongkok, 31 Desember lalu. Kedua pasien kini menjalani isolasi di RS Pusat Infeksi Sulianti Saroso Jakarta.

KEDUA pasien Covid-19 itu melakukan kontak langsung dengan WNA Jepang yang datang ke Indonesia pertengahan Februari lalu. WNA Jepang itu dinyatakan positif Covid-19 saat berada di Malaysia setelah berkunjung ke Indonesia. Dari situ, pemerintah langsung melakukan surveillance tracking berdasarkan penjelasan dari yang bersangkutan. Tentang siapa saja orang yang berhubungan dengan dia selama berada di Indonesia.

Hasilnya, ada dua orang yang sempat melakukan close contact (interaksi jarak dekat) dengan WNA Jepang itu. Yakni, seorang ibu berusia 64 tahun dan anak perempuannya yang berusia 31 tahun, keduanya warga kota Depok, Jawa Barat. Saat dicek, mereka dalam kondisi sakit. ’’Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif Korona,’’ terang Presiden Joko Widodo dalam sesi keterangan pers di Istana Merdeka, kemarin.

Atas kondisi tersebut, Presiden menyatakan, sejak awal pemerintah sudah mengikuti protocol WHO secara ketat. Juga bekerja sama dengan perwakilan WHO di Jakarta. Begitu pula saat mengevakuasi WNI dari episentrum seperti Wuhan dan kapal Diamond Princess, bahkan kapal World Dream.

Pemerintah juga mengawasi 135 pintu masuk ke Indonesia baik drat, laut, maupun udara, secara ketat. Peralatan yang sesuai standar WHO disediakan, meskipun dalam praktiknya pemeriksaan juga tidak mudah. ’’Karena ngecek dengan yang namanya thermal scanner itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bsia dijamin 100 persen,’’ lanjutnya.

Ada lebih dari 100 RS yang disiapkan dan sudah memiliki ruangan isolasi untuk Covid-19 dengan standar yang baik. Sejak awal juga sudah dibentuk tim gabungan TNI, Polri, dan sipil dalam penanganan Covid-19. Juga SOP yang standarnya sama dengan standar internasional. ’’Kita juga memiliki anggaran, anggarannya ada dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini (Covid-19),’’ tambah Presiden.

Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto kemarin langsung membesuk kedua pasien di RSPI Sulianti Saroso. Dia melihat pasien dari luar ruang isolasi, di area yang aman. ’’Kondisinya (paseian) baik banget. Sebenarnya kalau mau dipulangkan ya dipulangkan,’’ ujarnya.

Namun, Kemenkes perlu mengecek ulang kondisi mereka. Karena itulah keduanya tetap diisolasi. ’’Biasanya setelah lima hari kita swab ulang sesuai dengan ketentuan WHO. Biasanya negatif kalau sudah dalam perawatan,’’ lanjut mantan Direktur RSPAD Gatot Soebroto itu. Perawatan dilakukan sebagaimana merawat pasien influenza. Pasien diberikan vitamin dan makanan sehat. Fokusnya adalah menaikkan imunitas pasien. Bila imunitas sudah naik, maka pasien akan sembuh dengan sendirinya. Istilah medisnya, self limited disease.

Terawan menuturkan, kedua pasien bisa sampai berinteraksi dekat dengan WNA jepang itu karena mereka memang teman dekat. Keduanya sempat berlatih dansa di kawasan Jakarta Selatan sebelum sang WNA terbang ke Malaysia. Yang tertular lebih dahulu adalah pasien berusia 31 tahun. setelah itu baru ibunya yang berusia 64 tahun.

Di kediaman pasien, terangnya, secara total ada empat orang yang tinggal. Dua orang lainnya sama sekali tidak menunjukkan gejala. ’’Tetapi kami minta untuk ke sini (RSPI),’’ ujar terawan. Mereka sudah pula melaksanakan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya, mereka dinyatakan tidak sakit sehingga tidak ikut diisolasi.

Mantan Direktur Utama RSPAD itu mengungkapkan, bahwa tak semua orang yang kontak dinyatakan positif. Bisa jadi, karena memiliki imunitas tinggi maka tidak sampai tertular. Dia mencontohkan pada kasus ABK World Dream. Menurut dia, dengan pekerjaan mereka sebagai ABK tentu risiko kontak jauh lebih besar. “Setelah diperiksa hasilnya negative semua,” ungkapnya. Oleh sebab itu, dia kembali menekankan soal pentingnya menjaga imunitas dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

Terawan juga memastikan bahwa kedua pasien tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dicek sebelumnya. Mereka yang dicek di laboratoorium itu seluruhnya sudah dinyatrakan negatif Covid-19. Terawan juga menegaskan bahwa yang diisolasi hanya yang positif. Sementara mereka yang sudah dinyatakan negatif tentu saja tidak diisolasi.

Fasilitas di RSPI, tuturnya, sudah sesuai dengan standar WHO. Penanganan terhadap pasien juga dilakukan sesuai dengan simulasi yang dijalankan selama ini. Hanya saja, kondisi pasien lebih ringan dibandingkan yang selama ini disimulasikan.

Terawan meminta masyarakat percaya kepada pemerintah. temuan dua kasus menunjukkan bahwa pemeriksaan yang selama ini dilakukan sudah tepat dan disampaikan apa adanya. ’’Kalau negatif ya dibilang negatif. Kalau positif, ya disampaikan,’’ tuturnya. tidak ada yang ditutupi.

Selain itu, Indonesia sudah tercatat di WHO sebagai negara yang telah menggunakan JEE (Joint External Evaluation) tool dari WHO. Sejak 2017, Indonesia masuk jajaran negara-negara yang oleh WHO dinyatakan siap menghadapi wabah.

Disinggung mengenai lolosnya WNA Jepang itu masuk ke Indonesia, menurut Terawan bukan berarti alatnya thermal scanner tidak berfungsi. Prosedur di pintu-pintu masuk sudah dicek langsung oleh WHO dan dinyatakan sesuai dengan protokol. Semua yang datang dari luar negeri tetap melalui thermal scanner otomatis. Lalu, bila ada yang dicurigai, akan ditarik dan dicek ulang menggunakan thermal gun.

Terawan juga memastikan semua orang yang berhubungan dengan pasien beberapa hari belakangan sedang dicari. Pemerintah menggunakan metode surveillance tracking untuk mencari tahu siapa saja yang berhubungan atau berinteraksi dengan mereka secara dekat. ’’Kami hubungi satu persatu,’’ tambah Terawan.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya kemarin membeberkan kronologi sakitnya kedua pasien itu. kedua pasien awalnya mengeluh flu dan sesak napas pada pertengahan Februari lalu. Kemudian pasien tersebut memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga.

Pasien menceritakan bahwa pada 14 Februari lalu dia menerima tamu WNA Jepang dari Malaysia. Pekerjaannya sebagai pendamping dansa di entertainment. Lalu setelah itu dia mendapat informasi di Malaysia bahwa WNA Jepang tersebut positif Corona. ’’Dia kembali lagi ke RS Mitra Keluarga. Dia khawatir terkena Corona,” kata Idris di Balaikota Depok, kemarin.

Setelah melakukan pengecekan dan observasi, benar saja, diketahui jika pasien tersebut positif Virus Corona. Dua pasien langsung dirujuk ke RS Sulianti Saroso. Menurut Idris, selain dua pasien yang positif itu, ada lebih dari 50 perawat Rumah Sakit Mitra Keluarga yang diduga sakit. ’’Mereka sakit dengan gejala yang sama dengan penyakit dari virus Corona,’’ lanjutnya.

Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran untuk waspada terhadap penyebaran penyakit ini. Surat edaran tersebut juga sudah disebarluaskan. “Intinya jangan panik. Lakukan tindakan antisipasi seperti cuci tangan. Sistem imun kita menurun karena merokok. Kalau bisa sementara stop merokok. Virus ini akan menyerang saat tubuh kita lemah. Makan juga yang sehat,” jelas dia.

Selain itu, langkah antisipasi juga telah disiapkan. Salah satu yang mungkin dilakukan ialah meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah. “Kita akan diskusikan minta pelaku-pelaku pendidikan, anak-anak sekolah kita liburkan dalam kondisi seperti ini,” ucap dia.

Kemarin, polisi mensterilisasi rumah pasien. Puluhan aparat keamanan menjaga ketat dan memasang garis polisi. Kapolsek Sukmajaya AKP Ibrahim mengatakan, pihaknya melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya warga yang mendekat ke rumah pasien. ’’Karena info dari Dinkes Depok itu harus steril 20 meter dari ruangan yang terkahir dia datangani,” ucap dia.

Pihaknya berharap warga sekitar tetap menjauh dari rumah pasien yang terjangkit virus Corona ini. Nantinya anggotanya tetap menjaga di lokasi. “Kami all-out untuk menjaga di lokasi. Diharapkan warga radius dalam jarak 20 meter dilarang mendekat, atau bahkan tidak sama sekali kesini,” terang dia.

Terpisah, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyambangi Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Kedatangannya itu, ditunjukan untuk melihat secara langsung rumah sakit yang disebut meliburkan 73 karyawannya karena bersentuhan langsung dengan korban.

Menurut Terawan, langkah yang diambil manajemen rumah sakit itu merupakan tindakan berlebihan dan paranoid. “Iya itu paranoid, berlebihan. Tapi kita kasih tau kayak gini kan jadi sadar mereka,” ucap di RS Mitra Keluarga.

Terawan mengatakan, jika melakukan pengawasan kepada rumah sakit. “Itu berlebihan lah. Mereka ini kan orang dengan pengawasan (ODP) yang sebenarnya bisa beraktivitas normal (bekerja),” kata dia.

Pemantauan jarak jauh kata dia justru tidak efektif. Malah, jika ODP atau pemantauan tersebut tetap beraktivitas kerja seperti biasa, akan memudahkan pihak rumah sakit dalam melakukan pemantauan. “Jadi harusnya sih tidak perlu itu (diistirahatkan di rumah),” kata dia.

Dia juga menyebutkan, ada yang harus diluruskan dari pemberitaan soal Corona. “Saya datang untuk luruskan berita dan apa yang kita lakukan sesuai standar WHO,” ucapnya.

Selain itu, kata Terawan, pemakaian masker hanya digunakan bagi mereka yang sakit. Sedangkan bagi yang sehat tidak dianjurkan memakai masker. “Jadi bisa dibedakan dan jangan dijadikan public enemy bagi yang memakai masker,” ucap dia.

Selain Terawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga hadir untuk melihat situasi Kota Depok. Ridwan telah mengungumkan status siaga satu di Jawa Barat sejak dua Minggu lalu. “Kita dapat berita yang langsung diumumkan presiden terkait positif covid 19 atau virus corona. Kita bicara fakta dulu, saya sudah koordinasi dengan Menkes, pertama lokus terinfeksinya di Jakarta. Jadi belum ada bukti fakta bahwa lokus terinfeksinya di Kota Depok,” jelas dia.

Ridwan pun mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap tenang. Pihaknya akan terus memantau semua perkembangan yang ada. “Dari Pak Menteri juga sebagai referensi kami itu virusnya tidak menempel di benda mati, hanya melalui kontak langsung,” jelas dia.

Di sisi lain, Kemenkes bergerak cepat melakukan surveillance menyikapi terdeteksinya dua orang warga Depok yang positif SARS-CoV-2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono menyampaikan, tindakan ini berupa penelusuran kontak yang mungkin sebelumnya dilakukan oleh index case 1 dan 2.

Untuk sementara, pihaknya sudah mengantongi 48 nama. Daftar tersebut masuk kategori kontak erat, kontak dekat, dan kontak satu area. Kemenkes juga telah melakukan clustering untuk mengetahui attack risk dari kontak yang terjadi.

“Tidak boleh diumumkan siapa dan di mana. Saya tahu (nama 48 orang tersebu, red). Tapi saya gak mau mengumumkan,” tegasnya.

Semuanya dalam tahap pengawasan, tapi tidak semuanya akan diswab. Dia menjelaskan, pemeriksaan laboratorium akan diwajibkan bagi mereka yang masuk kategori kontak erat. Misalnya, telah melakukan sentuhan badan. Pemeriksaan ini guna memastikan apakah yang bersangkutan terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak.

Beda lagi dengan kontak dekat. Apabila ada yang melakukan kontak dekat dengan orang yang dinyatakan positif, maka yang bersangkutan berada dalam proses pemantauan. Jika jumlahnya lebih dari satu, maka pemantauan ini bisa dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk kemudian dilakukan pemeriksaan.

Sementara, untuk orang yang masuk kategori berada dalam satu ruangan atau area dengan orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 juga akan dipantau kondisinya. Tapi tidak semua diswab. Yang bersangkutan diminta segera memeriksakan atau melapor jika muncul gejala. “Kita sudah kantongi namanya dan kita pantau,” tegasnya.

Disinggung soal kemungkinan sterilisasi lokasi, baik kediaman, tempat latihan dansa, hingga rumah sakit, Anung mengaku belum sampai tahap sana. Kemenkes baru pada tahap menelusuri close contact.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo menambakan, bahwa sudah ada 100 rs rujukan yang disiapkan untuk menangani kasus Covid-2019. Semua Rs tersebut pun sudah disosialisasikan mengenai protocol penanganan, pengambilan specimen, hingga soal sistem rujukan. “Jumlah tersebut akan ditambah 32 Rs lagi, sedang disiapkan,” katanya.

Sementara itu, hingga kemarin tercatat sudah 153 kasus orang dalam pengawasan yang spesimennya diperiksa oleh Balitbangkes. Dari jumlah tersebut, dua dinyatakan positif. “Seperti yang diumumkan pak Presiden sebelumnya. Dua positif,” ujar Kepala Badan Litbangkes Siswanto. Jumlah tersebut diluar 188 orang ABK Kapal Wolrd Dream yang juga telah dinyatakan negative.

Disinggung soal specimen ABK Diamond Princess, Siswanto mengaku masih dalam proses pengerjaan. Spesimen baru masuk tadi pagi ke pihaknya.

Untuk kasus positif, hasil laboratorium pemeriksaan spesimen kedua pasien telah diketahui sejak Minggu, 1 Maret 2020 pukul 18.00 WIB. Pria yang akrab disapa Sis itu mengatakan, pemeriksaan langsung menggunakan primer SARS-COV Tipe 2 menggunakan PCR. Pihaknya melakukan validasi 3 kali untuk konfirm memang positif. (byu/bry/mia/jpg)