HADIR: Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat menghadiri Open Body Contest Labuhanbatu.
HADIR: Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat menghadiri Open Body Contest Labuhanbatu.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat mengapresiasi penyelenggaraan even Open Body Contest memperebutkan piala Bupati Labuhanbatu CUP I, di Rantauprapat, Labuhanbatu, Minggu (01/3),
Kota Rantauprapat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang bergengsi Open Body Contest se-Indonesia, seluruh atlet binaraga yang sudah mendaftar akan memperlihatkan otot otot dan garis tubuh idealnya.
Puluhan para peserta mendaftarkan diri. Dan dewan juri dihadirkan dari sejumlah kota untuk memberikan penilaian terbaiknya. Diantaranya, Yana (Jakarta), Kiko (Padang), dan Rijal (Medan) merupakan sejumlah sosok juri profesional yang dipercaya panitia untuk menjadi juri Open Body Contest .
Kapolres labuhanbatu AKBP Agus Darojat di hadapan Bupati Labuhanbatu Andi suhaimi dalimunthe, Camat Rantau Utara Turing Ritonga dan Kabag Ops Polres Labuhanbatu Kompol Marludin, ajang open body Contest di Kota Rantauprapat diharapkan dapat melahirkan atlet atlet nasional yang berprestasi dan bisa berlaga di ajang internasional.
“Kami menyambut baik kegiatan open body Contest dan aparat kepolisian siap mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” pungkas Agus. (fdh/azw)
BERSAMA: Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, ketua Bhayangkari Cabang Nias, Waka Polres Nias para juri foto bersama dengan para pemenang lomba.
BERSAMA: Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, ketua Bhayangkari Cabang Nias, Waka Polres Nias para juri foto bersama dengan para pemenang lomba.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Jil Grup meraih juara I lomba vocal grup se-Kepulauan Nias Piala Kapolres Nias Tahun 2020. Pada babak grand final, Jil grup berhasil menyisihkan empat grup lainnya di Taman Yaahowu Kota Gunungsitoli, Sabtu (29/2) malam.
Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan selaku pemrakarsa lomba vocal grup se-Kepulauan Nias mengucapkan selamat kepada pemenang. Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para juri, serta semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan lomba ini.
“Selamat kepada adik-adik dari Jil Grup berhasil menjadi juara pertama, semoga prestasi yang dicapai dapat terus diasah dan ditingkatkan menuju ajang kompetisi lainnya,” kata AKBP Deni.
“Dan kepada peserta lainnya baik yang meraih juara kedua, ketiga, maupun yang meraih harapan satu dan juara harapan dua. Adik-adik semua telah menunjukan prestasi yang luar biasa,” tambah AKBP Deni.
Dewan juri grand final yang dipimpin musisi Nias Faty Zebua menetapkan : juara I Jil Group, mendapatkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp 10 juta. Juara II STP Dian Mandala, mendapatkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta. Sedangkan Juara III Consonanse Group, mendapatkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp5 juta.
Selanjutnya, juara harapan I Isola Diction Group, mendapatkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp3 juta, dan juara harapan II Omega Star mendapatkan tropi, piagam penghargaan serta uang pembinaan sebesar Rp2 juta.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh forkopimda, ketua DPRD Kabupaten Nias, Ketua Bhayangkari Cabang Nias, Waka Polres Nias, personel Polres Nias, personel 0213/Nias dan dimeriahkan dengan penampilan artis Nias Foiman Zega, Brian Harefa, serta penampilan Polisi Cilik Polres Nias, dan Barongsai PAS Gunungsitoli. (adl/azw)
OBJEK WISATA: Air Terjun Lae Pendaroh, satu di antara objek wisata di Kabupaten Dairi.
OBJEK WISATA: Air Terjun Lae Pendaroh, satu di antara objek wisata di Kabupaten Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Para pengusaha hotel di Dairi menyambut gembira kebijakan pemerintah terkait pembebasan pajak hotel/restoran selama enam bulan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara. Meski merasa diuntungkan, namun menurut mereka, kebijakan itu tanggung.
“Tentu senang sekali. Apalagi, bulan Juni nanti, di sini ada even pariwisata: Dairi Ultra Marathon. Namun, tanggung juga kalau cuma 6 bulan, terlalu singkat. Maunya lebih lama lagi,” kata Rio Situmorang, manajemen Hotel Martabe, hotel di Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan.
Menurut para pengusaha hotel di Dairi, peluncuran kebijakan tersebut sangat pas dengan situasi pariwisata Tao Silalahi (sebutan untuk perairan Danau Toba wilayah Kabupaten Dairi) saat ini.
“Kalau pajak enggak dipungut, kami bisa membuat promo. Apalagi, sekarang kan lagi low season, di mana kunjungan tamu lagi rendah berhubung karena sedang tidak musim liburan. Jadi, pas banget,” kata Tata Ginting, manajemen Debang Resort, hotel di Desa Silalahi III.
Sebagai informasi, kebijakan pembebasan pajak hotel/restoran dibuat pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata yang sempat lesu imbas merebaknya wabah virus Corona.
Dengan kebijakan ini, para pengusaha hotel/restoran tak ditagih pajak selama enam bulan. Kebijakan ini berlaku untuk kawasan Danau Toba dan 9 destinasi wisata lain yang tersebar di Indonesia.
Kendati pengusaha hotel di Dairi menilai tanggung, mereka memuji pemerintah. Mereka pun optimistis, mampu mendongkrak angka kunjungan tamu/wisatawan ke Silahisabungan, Dairi.
“Sekarang saja kami sudah buat promo, khusus untuk kamar tipe Superior. Rp350 ribu per malam. Normalnya, 400 ribu untuk weekday dan Rp500 ribu untuk weekend,” ujar Tata Ginting.
Sementara itu, Sekdakab Dairi, Leonardus Sihotang, mengaku belum menguasai ihwal kebijakan pembebasan pajak tersebut.
“Besok tanggal 2 Maret, kami menghadiri pertemuan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Katanya, daerah dapat insentif bagi daerah destinasi wisata yang terkena pemberlakuan kebijakan itu,” kata Leo kepada Tribun Medan, Minggu (1/3).
Saat diminta penilaian pribadinya terhadap kebijakan itu, Leo enggan berkomentar.
“Kita tak tahu apakah kebijakan itu membuat rugi. Mana boleh berasumsi sebelum menguasai persoalan. Nantilah, setelah menghadiri rapat itu, baru saya bisa beritahu,” ujar Leo.
Namun, Leo optimistis, kebijakan pemerintah pusat itu bakal mendatangkan keuntungan. “Enggak mungkin kan pemerintah membuat kebijakan untuk mendatangkan kerugian,” pungkas Leo. (bbs/azw)
DIABADIKAN: Ketua KPU Karo Gemar Tarigan dan Wakil Bupati Karo Cory Sebayang bersama para PPK yang baru dilantik.
DIABADIKAN: Ketua KPU Karo Gemar Tarigan dan Wakil Bupati Karo Cory Sebayang bersama para PPK yang baru dilantik.
KARO, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo melantik 85 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di Taman Resort Simalem, Minggu (1/3).
Usai melakukan pelantikan, Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan para PPK melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di daerahnya.
“Setelah pengambilan sumpah dan janji yang diucapkan oleh para PPK, maka secara otomatis mereka tersebut sudah terikat dengan UU Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu,” ucap Gemar.
Gemar juga menyatakan, para PPK yang dilantik adalah mereka yang melewati sejumlah rangkaian seleksi, agar tetap menjaga profesional dan independensi dalam melaksanakan tugas.
Pesan Gemar, agar para PPK yang sudah dilantik ini segera melakukan kordinasi dengan stakeholder di wilayah tugas masing-masing. Dia juga mengingatkan ada sanksi bagi oknum PPK yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya. Karena mereka adalah pelaku sejarah dalam pelaksanaan pemilukada, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Jika pada pelaksanaan tugasnya, yang terhitung mulai 1 Maret 2020 sampai berakhirnya masa pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo. Jika ada menemukan atau menerima laporan ada penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran pada tahapan kegiatan, maka akan langsung ditindak tegas baik mulai dari peneguran, sanksi sampai ke tingkat pemecatan.(deo/han)
SERTIJAB:
Kapolres Karo, AKBP Yustinus Setyo Indriyono SH SIK, bersama istri pada acara sertijab di Mapolres Karo, Sabtu (29/2).
SERTIJAB:
Kapolres Karo, AKBP Yustinus Setyo Indriyono SH SIK, bersama istri pada acara sertijab di Mapolres Karo, Sabtu (29/2).
KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang, berharap Kapolres Karo yang baru tetap melanjutkan komitmennya memberantas judi dan narkoba di Bumi Turang. Selain memberangus penyakit masyarakat ini, Polres Karo juga tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Hal ini dikatakan Cory saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Karo yang baru, AKBP Yustinus Setyo Indriyono SH SIK, menggantikan AKBP Benny Remus Hutajulu SIK MH yang mendapat promosi jabatan sebagai Wadir Samapta Polda Sumut.
Sertijab ini berlangsung hikmad di Mapolres Karo, Sabtu (29/2) pagi dengan upacara parade penyambutan dan pelepasan.
Saat tiba di Mapolres Karo, AKBP Yustinus Setyo langsung mendapat sambutan hangat dan pengalungan bunga dari tokoh adat Karo bersama para perwira.
Dalam kesempatan ini, AKBP Benny Remus Hutajulu SIK MH mengucapkan terima kasih kepada seluruh kalangan masyarakat Karo dan jajaran Polres Karo atas dedikasinya selama dirinya bertugas sebagai di Karo.
Disamping itu, ia mengharapkan agar Kapolres Karo yang baru dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Karo.
“Saya yakin, dengan pengalaman sebelumnya, rekan saya ini (Yustinus) pasti mampu dan dapat melebihi saya dalam melaksanakan tugas untuk memimpin Polres Karo,” jelasnya.
Sementara AKBP Yustinus berharap dirinya dapat diterima sebagai warga dan juga sebagai Kapolres Karo.
“Sebagai warga yang baru, tentu dapat diterima sebagai warga Karo. Untuk itu, saya meminta dukungan serta kerjasama dari semua pihak,” katanya.
Menurut pria kelahiran Sleman Yogyakarta 1979 itu, sebelum bertugas di Polres Karo, ia sudah bertugas di empat pulau besar di Indonesia diantaranya, pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan saat ini di pulau Sumatera. Ia menegaskan, dirinya akan melanjutkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan Kapolres Karo sebelumnya.
“Kami akan berupaya melaksanakan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu. Inovasi yang telah dilakukan sebelumnya akan kami pertahankan, bah kan kalau bisa akan kami tingkat kan,” pungkasnya. (deo/han)
SEMINAR: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar bersama Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar dalam seminar kesehatan yang digelar IBI, Sabtu (29/2).
SOPIAN/SUMUT POS
SEMINAR: Wakil Wali Kota Tebingtinggi Oki Doni Siregar bersama Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar dalam seminar kesehatan yang digelar IBI, Sabtu (29/2). SOPIAN/SUMUT POS
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menggelar seminar dengan tema Bidan Garda Terdepan dalam pelaksanaan Iva dan penanganan kasus stunting dan pemberian ASI.
Seminar dengan menghadirkan dr Boyke Dian Nugraha S.Pog dan dr Elida Reulina Sidabutar S.Pog dilaksanakan di Gedung Balai Kartini Baru, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Sabtu (29/2).
Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar dalam sambutannya membuka seminar, mengapresiasi pelaksanaan seminar tentang dunia kesehatan.
Dijelaskan Oki, seminar ini mengajarkan, bahwa tugas para bidan itu sangat mulia, yaitu untuk penyelamatan ibu hamil hingga yang melahirkan. Bahkan, bidan juga menjadi garda terdepan dalam mengentaskan permasalahan stunting di masyarakat.
“Masalah stuting ini adalah masalah nasional dan pelik. Pemerintah daerah harus terus menerus melakukan penyuluhan hingga ke lapisan bawah. Bidan merupakan elemen yang pas dalam mengatasi stunting ini,”bilang Oki Doni.
Bukan masalah stunting saja, lanjut Oki, bidan juga harus bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada ibu ibu yang mempunyai anak bayi untuk memberikan ASI. Karena ASI bagi anak merupakan sumber protein dan bisa memberikan kekebalan tubuh, serta perkembangan kepada anal bayi tersebut.
Kegiatan seminar ini juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Tebingtinggi Muhammad Azwar, Kepala Kesehatan Kabupaten Serdangbedagai, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, Serta pengurus IBI cabang Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serang Bedagai. Seminar dihadiri 850 peserta yang terbagi atas 400 peserta berasal dari Kota Tebingtinggi, 400 peserta berasal dari Sergai. (ian/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan gedung Rumah Sakit (RS) tipe C Kota Medan di Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan telah dinyatakan rampung oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.
Namun hingga saat ini gedung RS tipe C yang berada di kawasan Medan Utara itu belum bisa beroperasi. Sebab hingga saat ini Pemko Medan masih akan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung.
Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengatakan, untuk membangun infrastruktur pendukung tersebut, Pemko Medan melalui Dinas PKPPR Kota Medan telah menganggarkan dana sebesar Rp14 miliar.
“Pembangunan gedung sudah selesai, sekarang tinggal membangun infrastruktur pendukungnya, seperti instalasi AC, ruang Rontgentn
dan beberapa hal lainnya. Anggarannya Rp14 miliar,” ucap Benny kepada Sumut Pos, Minggu (1/3).
Disebutkan Benny, untuk membangun infrastruktur pendukung tersebut, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan proses persiapan tender. “Sedang persiapan tender, bulan (Maret) ini juga kita tenderkan proyeknya,” ujarnya.
Usai proses tender, kata Benny, pihaknya akan segera melakukan tahap pembangunan. “Targetnya dalam pertengahan tahun ini proses pembangunan infrastruktur pendukungnya selesai, mungkin sekitar Juni atau Juli,” papar dia.
Benny menyebutkan bila infrastruktur pendukung yang akan dibangun Dinas PKPPR dan hal lainnya seperti Mabeler dan alat-alat kesehatan yang nantinya akan digunakan oleh RS tersebut telah tersedia, ama sudah bisa dioperasikan.
Sedangkan untuk alat-alat kesehatan dan peralatan lainnya, seperti tempat tidur dan peralatan Mabel lainnya, hal itu akan disiapkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan. “Kalau semuanya sudah selesai, tentu bisa segera beroperasi. Targetnya tahun ini juga bisa beroperasi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan Rumah Sakit Tipe C milik Pemko Medan tersebut memiliki 8 lantai, direncanakan akan dilengkapi dengan dua buah lift, basement dan ruang parkir yang cukup memadai dengan total luas bangunan sekitar 13.539 M2.
Pembangunan RS ini dibangun dengan menggunakan dana APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018/2019, dengan total nilai anggaran yang disebut mencapai angka Rp100 miliar. Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Medan Labuhan ini dibangun sebagai salah satu wujud komitmen Pemko Medan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah selesai pada 17 Februari 2020 yang lalu. Dari proses SKD yang telah digelar di SMP Negeri 1 Medan di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang itu, sebanyak 1.139 dari 2.386 peserta dinyatakan lulus SKD.
Namun hingga saat ini, belum diketahui kapan proses ujian selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan digelar. Sebab, hingga saat ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan masih menunggu arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sampai saat ini kita belum dapat informasi terkait jadwal pelaksanaan SKB,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Minggu (1/3).
Dikatakan Muslim, sama dengan pelaksanaan SKD sebelumnya, pelaksanaan SKB juga masih menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang program ujiannya masih bersumber dari BKN. “Sama seperti SKD, jadwalnya tetap harus menunggu dari BKN, karena servernya dari mereka,” ujarnya.
Namun, kata Muslim, bila mengacu kepada hasil rapat panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS 2019, pelaksanaan SKB akan berlangsung dalam rentang waktu antara 25 Maret hingga 10 April 2020. “Jadwal pastinya kita belum tahu, tapi menurut hasil rapat pancasila, seharusnya antara tanggal 25 Maret sampai 10 April, nanti BKD yang menentukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kata Muslim, pihaknya di BKDPSDM Kota Medan telah merekap data yang mereka terima dari Kanreg VI BKN Medan untuk menghitung jumlah peserta yang lulus test SKD CPNS Pemko Medan beserta peringkatnya.
“Total yang hadir ujian SKD selama 3 hari itu ada sebanyak 2.119 peserta. Dari total itu, sebanyak 1.139 peserta atau sekitar 54 persen dari total peserta yang hadir dinyatakan lulus SKD. Sedangkan untuk sisanya, yaitu sebanyak 980 peserta yang hadir dinyatakan tidak lulus ujian. Jadi dari total 2.386 peserta yang berhak mengikuti SKD, yang tidak lulus ada sebanyak 1247 peserta, itu total yang tidak hadir dan yang hadir tapi tidak lulus ujian,” terangnya.
Untuk para peserta yang lulus test SKD, kata Muslim, tidak secara otomatis akan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yakni proses test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sebab, yang berhak mengikuti proses SKB adalah mereka yang berada di peringkat 3 besar pada formasi yang dilamarnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk para peserta CPNS di jajaran Pemko Medan telah selesai. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Driver Ojek Online (Ojol) meminta sepeda motor dijadìkan kendaraan umum dan menolak Komisi V DPR RI berencana kalau sepeda motor tidak jadi transportasi umum. Karenanya, pihak Manajemen Gojek terus berkoordinasi bersama pihak terkait agar sepeda motor dijadikan kendaraan umum.
Senior Manager Corporate Affairs Gojek, Teuku Parvinanda mengatakan, belum bisa berkomentar terkait Rancangan Undang-undang revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Tetapi kami akan terus mengamati dan berkoordinasi dengan instansi terkait jika diperlukan,” ujarnya.
Dalam hal ini, kata Parvinanda, Gojek akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan dampak positif kepada mitra driver dan ekosistem Gojek, serta dalam perumusannya telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Dijelaskannya, hingga saat ini Gojek terus berkembang pesat. Hal ini membuktikan layananan kendaraan umum sistem ojol memang diminati masyarakat di Indonesia. Gojek merupakan perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara, yang memelopori model Super App dan ekosistem terintegrasi.
“Gojek didirikan dengan keyakinan bahwa teknologi dapat mempermudah kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan konsumen dengan penyedia barang dan jasa terbaik di bidangnya,” jelasnya.
Parvinanda menambahkan, sejak awal berdiri pada 2010, Gojek mengawali perjalanannya dengan layanan kurir pengantaran barang dan transportasi roda dua. Aplikasi Gojek pertama kali diluncurkan pada Januari 2015 di Indonesia, dan kini telah berkembang menjadi Super App terdepan di Asia Tenggara, menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi dan pembayaran digital, pesan-antar makanan, logistik, dan berbagai layanan on-demand lainnya.
Sejalan dengan misinya untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, lanjut Parvinanda, serta menciptakan dampak sosial positif dalam skala besar bagi pengguna, mitra pengemudi, mitra penyedia layanan, serta mitra bisnis dan UMKM di dalam ekosistemnya, pada Agustus 2019 Gojek menempati urutan ke-11 dari 52 perusahaan berskala internasional dan menjadi satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara yang berhasil masuk untuk kedua kalinya ke dalam daftar Perusahaan yang Mengubah Dunia versi Majalah Fortune tahun 2019 (Fortune’s “Change the World” 2019).
Ia memaparkan, saat ini Gojek telah beroperasi di 207 kota di lima negara di Asia Tenggara. Per kuartal keempat 2019, aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh hampir 170 juta kali oleh pengguna Gojek di Asia Tenggara. Melansir data dari App Annie ‘2020 State of Mobile Report’, Gojek menjadi aplikasi on-demand paling banyak digunakan masyarakat Indonesia sepanjang 2019.
“Sebagai Super App, Gojek berkomitmen untuk terus menawarkan cara pintar guna memecahkan masalah yang masyarakat hadapi sehari-hari, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup jutaan masyarakat pengguna aplikasi Gojek di Asia Tenggara, khususnya di sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” tandasnya.
Salah seorang Driver Ojol darì Perusahaan Gojek, Fadli mengatakan, menjadi driver Gojek lebih simpel dan mudah menuju serta menjemput konsumen. Pekerjaannya sebagai Ojol pun tidak mengganggu perkerjaan lain yang sedang ditekuninya. “Menjadi Ojol ini sebagai side job saya. Pekerjaan saya yang lain adalah sebagai marketing mobil di salah satu perusahaan ternama. Saya senang bisa menjalani keduanya tanpa masing-masing pekerjaan mengganggu pekerjaan saya yang lain,” ujarnya. (mag-1/ila)
BERI KETERANGAN: Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza beri keterangan pada wartawan.
, di ruang kerjanya, Jumat (28/2) sore.
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
BERI KETERANGAN: Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza beri keterangan pada wartawan. , di ruang kerjanya, Jumat (28/2) sore. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Instruksi Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat lelang proyek di awal 2020, diterjemahkan dengan baik oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Instansi pimpinan Alfi Syahriza tersebut, hingga kini sudah melelang 158 paket proyek senilai Rp234,9 miliar. Dari 158 paket tersebut, 50 persen di antaranya sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Sisanya kita targetkan bulan tiga nanti selesai 100 persen. Sehingga pengerjaannya juga cepat selesai,” ujar Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza didampingi Sekretaris Muhammad Haldun kepada wartawan, Jumat (28/2) sore.
Menurut Alfi, dari nilai proyek Rp234,9 miliar itu, dana untuk pengerjaan fisik sebanyak Rp219,8 miliar. Sementara sisanya dikerjakan pihak konsultan. Bukan hanya itu, dari jumlah 158 paket yang akan ditenderkan selama 2020 tersebut juga diketahui tidak ada proyek strategis nasional yang ikut ditenderkan. “Jadi proyek-proyek yang ditenderkan tahun ini proyek reguler. Proyek-proyek yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
Beberapa proyek yang telah ditenderkan itu yakni untuk pengelolaan irigasi sungai. Pengelolaan ini meliputi pemeliharaan serta rehabilitasi beberapa sungai yang ada di Sumut. “Termasuk juga kita melakukan perlindungan terhadap proteksi tebing sungai,” ungkap mantan kepala Dinas PU Kota Binjai itu.
Pihaknya menargetkan paling lambat pengerjaan seluruh proyek pemeliharaan irigasi di Sumut, akan rampung pada September mendatang. Sementara untuk pengerjaan bendungan, seperti di Padanggarugur Padang Lawas Utara dan Siborna di Padang Lawas akan pihaknya alokasikan pada TA. 2021. “Kita akan coba anggarkan di 2021. Sekarang ini masih kita pelajari apa yang menjadi kebutuhan untuk pengerjaannya,” katanya.
Saat disinggung keterlibatan pihaknya dalam program Medan Bebas Banjir 2022, Alfi menjelaskan bahwa pada tahun ini Dinas SDACKTR tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk itu.
“Untuk Program Medan Bebas Banjir, kami hanya melakukan kegiatan pembebasan lahan dan AMDAL. Yakni melalui identifikasi larap, appraisal ganti rugi. Ini untuk spot Sungai Babura. Untuk NJOP misalnya, alokasi yang dibutuhkan itu hampir Rp1 triliun. Meski begitu untuk pembebasan lahan mungkin lebih banyak anggaran pemerintah pusat,” katanya.
Selanjutnya soal kolaborasi pihaknya dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Alfi menyebutkan mereka siap mendukung target produktivitas padi sawah 8 ton per hektare dengan melakukan pemeliharaan irigasi-irigasi yang ada tersebut. “Jadi dari pemeliharaan air sampai ke petak-petak sawahnya itu ada di kita. Selama pengerjaan dibawah kewenangan kita, tentu program kolaborasi tersebut kami ikut di dalamnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, terdapat 16 daerah irigasi yang tersebar di tujuh kabupaten yang akan pihaknya bangun bersama Dinas TPH tahun ini. Yakni Kabupaten Deliserdang, terdapat tiga titik seperti di Medan Krio, Percut Seituan, dan Namorambe.
Serdangbedagai juga ada tiga titik yaitu di Pekan Kemis, Pekan Dolok, dan Rantao Panjang. Lalu Simalungun ada tiga titik yakni di Raja Hombang/T. Mangaraja, Bah Tongguran I, dan Raja Maligas.
Selanjutnya Asahan terdapat dua titik yakni di Serbangan dan Panca Arga. Padang Lawas dua titik yaitu di Siborna dan Siborgus. Tapanuli Utara satu titik di Hasak I dan II, serta terakhir di Tapanuli Tengah ada dua titik di Badiri Lopian dan Pandurungan/Sitandiang. (prn/ila)
