MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) membangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), adalah bentuk kegagalan Pemko Medan menindak perusahaan tersebut.

Hal itu ditegaskan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin, Minggu (1/3). Pria akrab disapa Awel ini juga menduga wakil rakyat atau dewan yang mempunyai peran dalam pengawasan terhadap masalah yang timbul di tengah masayarakat dianggap lemah.

“Kita berbicara dulu ke Pemko Medan, dalam hal ini, pemerintah melalui dinasnya kita lihat tidak mampu menindak perusahaan itu. Sebab, perusahaan besar itu bebas membangun secara ilegal tanpa izin,” tegasnya.

Kader PAN ini mendesak, agar Pemko Medan jangan hanya mampu menindak bagi kalangan bawah, misalnya, pedagang kaki lima. Sehingga terkesan aturan dan penindakan hanya diberlakukan kepada rakyat kecil.

“Coba lihat, perusahaan begitu besar, sampai saat ini dibiarkan terus berdiri tanpa IMB dan Amdal. Ada apa dengan Pemko Medan, jangan – jangan sudah sengaja dibiarkan perusahaan itu berdiri ilegal karena ada sesuatu,” tegasnya lagi.

Ia juga kecewa dengan anggota DPRD yang sempat ingin melakukan sidak ke lokasi pembangunan tersebut. Namun, sampai saat ini tidak dilakukan, artinya, pengawasan DPRD dianggap lemah.

“Kenapa dewan diam. Kalau masalah kecil mampu mereka bertindak tegas, perusahaan itu kenapa tidak bisa mereka bertindak. Kita mencurigai, kinerja dewan belum mampu menjadi wakil rakyat berperan untuk kepentingan rakyat. Kita tidak ingin, dengan bentuk – bentuk sesuatu dewan diam dengan hal yang menyalah terhadap perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Harapan Awel, Pemko Medan dan DPRD harus bisa beriringan melakukan penindakan kegiatan ilegal yang melanggar aturan di tengah masyarakat. Apalagi, perusahaan STTC membangun tanpa izin yang dapat merugikan PAD Kota Medan.

“Janganlah diam. Siapa lagi yang dipercayai masyarakat kalau tidak pemerintah dan dewan. Mudah-mudahan ada langkah yang bisa diambil untuk menindak perusahaan itu segera,” pinta Awel.

Sebelumnya, Pengamat Lingkungan Kota Medan, Jaya Rajuna menegaskan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan dinilai tidak berfungsi menjalankan tugasnya untuk menindak bangunan yang tidak memiliki izin lingkungan yang manjadi dasar untuk mengurus izin bangunan.

“Apapun ceritanya, lahan yang dibangun STTC seluas 2 hektare itu harus ada izin lingkungan. Bagaimana mereka bisa urus IMB, kalau izin dasar dari lingkungan tidak ada. Semua itu sejalan untuk diurus, desaian bangunan yang akan diajukan dapat merinci restribusi yang harus mereka bayar nantinya untuk izin pembangunan tersebut,” pungkas Jaya Arjuna.

Tidak adanya izin lingkungan yang dipegang oleh STTC, sebut Dosen USU ini menduga, BLH yang tidak mampu menindak atau memberi sanksi sudah jelas tidak berfungsi menjalankan tugasnya.

“Coba kita lihat saja seperti Podomor, jelas – jelas AMDAL nya bermasalah, tapi mereka tidak berani membongkar. Apalagi sekelas STTC, menurut saya bubarkan saja BLH kalau memang tidak berfungsi,” tegasnya.

Ia mendesak, agar BLH Kota Medan bekerja berdasarkan fungsinya, bila pembangunan itu mau dilanjutkan harus melaksanakann proses izin yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak dilakukan pembiaran pembangunnya secara ilegal.

“Sebenarnya, AMDAL itu ada gunanya juga bagi pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Kenapa harus berat mengurus izinnya, jadi kita minta pemerintah harus tegas dalam hal lingkungan,” pungkas Jaya Arjuna. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sengkarut eselonisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menjadi atensi Komisi A DPRD Sumut. Dalam pekan ini, Sekdaprovsu R Sabrina dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan dipanggil untuk menjelaskan masalah tersebut.

“Ya, Komisi A DPRD Sumut sudah menjadwal RDP dengan Sekdaprovsu dan BKD sesuai agenda Bamus pada 5 Maret 2020 ini, untuk membahas permasalahan eselonisasi pejabat Pemprovsu,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menjawab Sumut Pos, Minggu (1/3).

Pihaknya mendengar banyak sekali informasi tentang permasalahan internal Pemprovsu. Antara lain, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP/eselon II) yang tak kunjung selesai sampai pengangkatan pejabat administrator (eselon III), yang belum mendapat izin dari kepala daerah.

“Bahkan ada kita dengar, pengangkatan pejabat dilakukan dua kali. Artinya ada yang sampai dua kali dilantik. Ini perlu mendapat klarifikasi dari sekda yang juga selaku ketua panitia seleksi lelang jabatan eselon II,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, bagaimana mungkin Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah dapat berlari kencang mengimplementasikann

visi misinya membangun Sumut bermartabat, jika urusan rumah tangga hampir 1,5 tahun ini tak kunjung beres.

“Kalau hampir di banyak OPD pimpinannya diisi pejabat sementara atau plt, tentu ini tidak baik bagi pemerintah provinsi. Maka dari itu kami terus mendorong agar Pemprovsu menyelesaikan persoalan pengisian jabatan ini, baik dari tatanan eselon II hingga kebawah,” katanya.

BKD Setdaprovsu sebelumnya mengamini bahwa dalam waktu dekat open bidding JPTP Pemprovsu 2020 akan dilakukan. “Saya baru dapat informasi rekomendasi KASN sudah ada (atas open bidding JPTP Pemprovsu). Dalam waktu dekat, belum pasti apakah di bulan dua ini atau bulan tiga. Itu semua tergantung pimpinan,” ujar Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Afifi Lubis menjawab wartawan, Senin (17/2).

Soal berapa JPTP yang akan diseleksi ulang kembali nanti, pihaknya selaku penanggungjawab administrasi belum mengetahui. Namun menurut Afifi, dari sembilan jabatan yang lowong sebelumnya sebagian bakal ada yang dibuka lagi.

“Ada dua jalur dalam pengisian jabatan. Pertama melalui job fit dan kedua open bidding. Kemungkinan sebagian akan dibuka lagi (seleksi), lalu bisa saja melalui job fit berdasarkan asesmen yang dilakukan sebelumnya,” terangnya.

Dijelaskannya, job fit umumnya diterapkan untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemprovsu. Sementara melalui open bidding, seluruh pejabat di pemerintahan Indonesia boleh mendaftar dan mengikutinya. “Salah satunya bisa melalui asesmen (pengisian pejabat), baik rotasi ataupun mutasi. Kalau open bidding, pejabat dari luar Sumut boleh ikut selama persyaratannya mencukupi,” tuturnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diketahui sudah memberi lampu hijau pelaksanaan kembali seleksi terbuka JPTP Pemprovsu. Rekomendasi KASN tersebut sudah diberikan sejak 16 Desember lalu. “Rekomendasi untuk selter JPTP (Pemprovsu) sudah ada tertanggal 16 Desember 2019, ya tentunya tindaklanjut hasil selter setiap tahapannya silahkan publik pantau saja,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana, Kamis (13/2).

Menurut dia, Pansel JPTP Pemprovsu sudah membalas surat KASN sekaligus menjawab alasan pembukaan ulang seleksi jabatan eselon II yang sebelumnya telah terlaksana. “Iya, karena semua alasan yang diminta KASN sudah disampaikan oleh gubernur dengan ibu sekda melalui surat dan dokumen yang diminta KASN udah diterima KASN,” katanya.

Hanya saja mengenai jadwal pelaksanaan seleksi JPTP kapan dibuka, pihaknya belum mendapat informasi lanjutan. “Belum dapat laporan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, terdapat 10 pimpinan OPD Pemprovsu masih lowong dan saat ini dihuni plt. Yakni antara lain; Biro Organisasi, BKD, BPKAD, BPPRD, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMPPTSP, Dinas Kehutanan, serta Dinas Pendidikan. Jumlah itu dapat bertambah karena ada beberapa pimpinan OPD yang akan memasuki masa pensiun. Berdasarkan informasi dari BKD, sebanyak sembilan pejabat eselon II Pemprovsu masuk masa pensiun tahun ini.

Yakni Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis, Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kadis Pendidikan, Arsyad Lubis, Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Naufal Mahyar, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Ida Mariana, Kadis Perpustakaan dan Arsip Halen Purba, Kasatpol PP Suriadi Bahar, Kepala Badan Kesbangpol Antony Siahaan, Kabiro Bina Sosial dan Kesejahteraan M Yusuf, dan Kepala Dinas Perkebunan sekaligus Plt Kepala Dinas Kehutanan, Herawati. (prn/ila)

SUMUTPOS.CO – INDONESIA menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih nihil kasus penyebaran virus Corona (COVID-19). Banyak negara meragukan, Indonesia belum terdampak COVID-2019, salah satunya Australia. Bahkan, Arab Saudi menganggap, Indonesia telah terkena wabah tersebut dengan membatalkan penerbitan visa dan penerbangan ke negaranya.

Anggota DPR Komisi VIII Fraksi PKS, Bukhori Yusuf pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan status zero suspect di Indonesia. Pasalnya, selama ini hanya pejabat setingkat menteri yang melakukan sosialisasi akan hal tersebut. Sebab, untuk kasus COVID-2019, telah banyak negara yang mempublikasikan data-datanya, tidak seperti kasus penyebaran wabah sebelumnya.

“Jangan kemudian pernyataan menteri, Presiden sampaikan ‘Saya sebagai Presiden RI sampai saat ini saya nyatakan bahwa Indonesia masih zero’ karena ini situasinya bukan porsi menteri lagi,” katanya di acara Cross Check, Jakarta, Minggu (1/3).

Kekhawatiran seluruh dunia akan wabah ini membuat Indonesia harus lebih meyakinkan dan tegas lagi dalam memberikan suatu pernyataan. Pasalnya, hal ini merupakan suatu kejadian yang serius. “Kalau Arab Saudi dan juga Singapura memposisikan Indonesia setara dengan negara-negara ini. Kita harus bicara lebih dalam lagi, apakah betul bahwa kita masih zero atau kemudian sebenarnya kita tidak cepat menanggap satu gejala. Jangan sampai nanti ketinggalan. Tiba-tiba sudah mewabah baru kita nyatakan. Itu yang kita khawatirkan,” jelas Bukhori.

Pernyataan yang masih kurang kuat, ia meminta agar kasus ini jangan dikaitkan dengan aspek politik. Pasalnya, hal ini menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia. “Kalau memang ini masih zero, pemerintah harus mengumumkannya secara transparan. Supaya masyarakat yakin (Jokowi yang mengumumkan-red), kalau hanya pejabat seperti Menteri Kesehatan, saya kira hanya menjadi wacana publik,” ungkapnya.

Sebelumnya disebutkan, satu penyebab Indonesia belum terjangkit Corona karena memiliki iklim tropis. Padahal menurut Pakar Virus Lembaga Eijkman, Herawati Sudoyo, tidak demikian. Menurutnya, iklim tropis tidak menjamin sebuah negara bebas dari penyakit virus yang bernama COVID-2019. Bahkan, negara yang beriklim sama seperti Indonesia, yaitu Malaysia terdampak.

Virus memang lemah terhadap suhu yang panas. Namun, suhu panas yang dimaksud harus benar-benar tinggi. “Sampai sekarang belum ada penelitian mengenai peran dari suhu terhadap mati atau hidupnya virus korona,” kata Herawati Sudoyo di Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (1/3).

Ia menjelaskan, suhu tropis yang ada di Indonesia kurang untuk membunuh virus korona. Sebab, panas di Indonesia hanya berkisar diangka 30 derajat saja, sedangkan yang dibutuhkan di atas 56 derajat celcius. “Kalau kita panasin dia dalam suhu 56 derajat, dia (virus korona) akan mati dalam waktu 30 menit, tapi kan enggak 56 derajat lingkungan kita,” kata dia.

Menurutnya, suhu belum bisa dipastikan dapat mengurangi kekuatan sebuah virus. Pasalnya, pengertian tersebut masih hanya sebatas teori. “Jadi itu sangat spekulatif yang bilang bahwa temperatu akan mengurangi. Itu adalah teori yang memang kita anut bahwa dalam musim dingin respon imun tubuh menurun sehingga kita mudah sekali terjangkit,” tandasnya.

WHO: Semua Negara Bisa Terserang Virus Corona

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali menegaskan, semua negara di dunia harus selalu waspada terkait penyebara virus Korona jenis baru atau Covid-19. WHO menyebut, virus tersebut bisa menyerang semua negara.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan, penularan Covid-19 masuk kejadian luar biasa dan sudah sampai di titik yang menentukan. Virus tersebut berpotensi menjadi pandemi. Dia meminta pemerintah di negara masing-masing bertindak secara agresif untuk mencegah persebaran virus.

Dia juga meminta semua negara untuk bersiap jika Covid-19 datang sewaktu-waktu. Jangan membuat keputusan fatal dengan meyakini bahwa suatu negara tidak akan tertular. Sangat mungkin tidak akan ada satu negara pun yang lolos dari penularan virus tersebut.

Hingga saat ini, Minggu (1/3), virus tersebut sudah menyerang 62 negara termasuk Tiongkok yang merupakan sumber dari virus Korona. Secara global ada 87.116 kasus penularan dan 2.983 kematian. Virus mematikan itu bahkan sudah sampai di Afrika. Masing-masing satu orang positif terkena di Mesir dan Aljazair. Selain itu, Nigeria menyatakan bahwa ada satu kasus muncul di negaranya.

Pria asal Milan, Italia, yang membawa Covid-19 itu tiba 24 Februari. Saat masuk Nigeria, dia tidak mengalami tanda apa pun dan lolos deteksi. Namun, setelah beberapa hari, dia mulai sakit. “Kondisi pasien stabil secara klinis. Tidak ada gejala yang serius,” ujar Menteri Kesehatan Nigeria Osagie Ehanire.

Begitu berita tersebut menyebar, warga Lagos membeli masker dan barang-barang lainnya dalam jumlah besar. Kota berpenduduk 20 juta jiwa itu panik. Sebab, 2014 lalu negara tersebut diserang wabah Ebola. Di seluruh Afrika, Ebola merenggut lebih dari 11 ribu nyawa.

WHO sebelumnya sempat menyatakan kekhawatirannya jika Covid-19 sampai di Afrika. Sebab, mayoritas negara di benua tersebut tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Virus itu menyerang sistem pernapasan. Pasien membutuhkan alat bantu napas. Padahal, rata-rata rumah sakit di Afrika tak memilikinya dalam jumlah besar. (sha/c10/dos/jpc/jpg)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 34 narapidana (napi) hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan Tanjunggusta, hingga kini belum menjalani eksekusi. Para napi tersebut didominasi kasus narkotika.

“Ada 30-an lebih wargabinaan kita yang diputus pengadilan dengan hukuman mati. Sebagian para terpidana mati perkara narkotika,” kata Kalapas Klas I Medan, Frans Elias Nico, Sabtu (29/2).

Dijelaskannya, meskipun para napi hukumannya sudah inkrah tapi belum dapat dieksekusi dikarenakan berbagai hal. Salah satunya, kendala biaya.

“Untuk satu napi saja, itu butuh biaya ratusan juta.

Banyak yang harus diamankan. Misalnya biaya personel keamanan, biaya pengantaran jenazah, belum lagi mendatangkan para keluarganya” ungkapnya.

Menurutnya, eksekusi terpidana mati ini butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Karena, semakin banyak napi hukuman mati yang belum dieksekusi, membuat keberadan lapas semakin padat.

Nico menjelaskan, napi vonis mati di Lapas Klas I Medan sudah cukup lama keberadaannya dan belum dieksekusi. Ia menyebut, lapas hanyalah menampung para napi. Sedangkan urusan eksekusi ada di ranah kejaksaan. “Ya sudah cukup lama juga, tapi kalau masalah waktunya itu bukan ranah saya, sebab itu adalah hak kejaksaan yang menjawabnya,” jelasnya.

Persoalan ini, menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Sumanggar Siagian, pihaknya masih akan memeriksa kembali data para napi yang dieksekusi mati. “Ya, untuk saat ini kita belum bisa beritahu ya. Soalnya itu memerlukan waktu untuk membuka informasi datanya lagi,” tandasnya. (man)