BINJAI, SUMUTPOS.CO – Masker kesehatan yang dijual di sejumlah apotek belakangan sulit dicari. Ini dimanfaatkan sejumlah usaha rumahan untuk membuat masker berbahan kain.

Pantauan Sumut Pos, masker berbahan kain mulai nampak terpajang di sejumlah ruas jalan Kota Binjai, Selasa (31/3). Mereka menjualnya dengan harga bervariasi.

Mulai dari Rp5 ribu sampai Rp7 ribu per satuannya. Warna yang dijajakan juga beragam.

Hitam, merah, abu, biru dan lainnya. Selain menjajakan di sejumlah ruas jalan, juga ada dijual melalui akun media sosial Facebook.

“Kami sudah lama buat masker dari kain ini. Tidak secara tiba-tiba karena kesempatan adanya kejadian wabah,” kata seorang penjual masker berbahan kain di Kota Binjai.

Masker kain yang dibuatnya ketika mendapat pesanan. Bukan dijajakan di pinggir jalan. Namun, mereka tidak membatasi pembelian. Artinya, penjual masker kain tetap memenuhi jumlah pesanan yang dipesan.

“Minimal pesan setengah lusin,” kata dia.

Sementara, masker kain disebut-sebut tidak bagus. Sebab, masalah yang dihadapi ini musuh yang tak terlihat. Adalah, Virus Corona.

Bukan untuk menghindar dari abu. Menanggapi ini, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr HM Indra Tarigan menilai, masker berbahan kain bukan tidak bagus.

“Masker kain ini bukan tidak bagus. Namun, lebih baik masker kesehatan,” kata dia saat ditemui di Posko Covid-19 Dinkes Binjai.

Dia menyarankan, masker berbahan kain idealnya harus rajin dicuci. Jangan tidak rajin dicuci. “Kalau masker kesehatan yang dijual di apotek ini, bahannya lain. Di masker (kesehatan) itu, ada filternya yang menyaring bakteri. Namun karena sedang alangkah, ya tidak apa dipakai masker kain. Daripada tidak ada. Tapi harus rajin dicuci ya,” pungkasnya. (ted/azw)

Melihat Nasib Para Tuna Netra di Tengah Wabah Corona

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah wabah penyebaran virus corona ada sepenggal cerita yang pilu dirasakan para tuna netra yang tergabung dalam Persatuan Tuna Netra Sumatera Utara (Sumut). Wabah virus corona telah mematikan mata pencarian mereka sebagai pemijat. Saat ini kelangsung hidup sehari-hari mereka terancam kelaparan.

Mewakili para tuna netra, Ketua DPD Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Sumut, Khairul Batubara menceritakan nasib anggotanya yang berjumlah 300 orang. “Kami tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Anggota Pertuni terancam akan diusir dari rumah kontrak mereka, karena tidak ada lagi pemasukan dari hasil meminjat.

Ini kontrakan kami juga sudah mau habis akhir bulan ini,” ujar Khairul dengan nada sedih.

Khairul menjelaskan, dampak penyebaran corona ini, sangat pahit. Karena, ia sudah menutup jasa pijat sehat dan tradisiona sejak 10 Meret 2020, lalu. Sedangkan ia harus menafkahi istrinya yang juga tuna netra dan kedua anakanya tersebut.

“Tolong kami dek, kami tidak tahu mau mengadu kepada siapa. Kepada wartawan lah, semoga nasib kami ini diperhatikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Khairul.

Khairul mengakui virus corona itu, bila tertular akan mengancam kesehatan hingga mati. Dengan pemaham itu, ia menolak tawaran untuk memijat pasien. Meski mendapatkan upah besar senilai Rp 500 ribu. “Diimingi Rp500 ribu, saya tetap tidak mau. Saya takut,” tutur pria usia 53 tahun itu.

Ia mengungkapkan lebih baik menjaga dirinya dari penyebaran virus corona dengan menolak pasien untuk dipijat.

Untuk di Sumut, Khairul mengatakan ada 300 kepala keluarga anggota Pertuni. Rata-rata memiliki pekerjaan yang sama sebagai pemijat, berdagang dan pengamen.

“Biasanya kalau mijat dapatlah Rp35 ribu dari pasien. Kalau dikasih lebih yah alhamdulillah. Sekarang udah gak ada lagi,” kata Khairul.

Beberapa orang anggota Pertuni lainnya juga masih ada yang nekat untuk berjualan kerupuk. Namun bukan malah untung, mereka malah sering merugi.”Karena udah gak ada lagi yang beli. Sudah sepi. Kadang rugi karena harus membayar ongkos becak,” tutur Khairul.

Ditambah lagi, aktivitas mobilitas massa dengan jumlah besar dilarang. Hal itu berdampak banyak acara resepsi pernikah ditunda. Pesta pernikah itu, sebagai ladang pencarian nafkah dilakukan sebagai mereka dengan mengamen.

“Bisa mengamen dari panggung resepsi pernikahan dan membawa pulang Rp75 ribu.Ini kan sudah gak ada pesta nikahan lagi. Jadi mau bagaimana kami ini,” ujar Khairul.

Selama pandemi corona, Pertuni sudah meminta agar seluruh anggotanya tetap di rumah. Mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran corona. Namun, desakan ekonomi, mereka tetap keluar untuk menyambung kehidupan.

“Ada yang tidak bisa bayar kontrakan lagi. Karena mereka kan ada yang ngontrak rumah itu bulanan. Kami tetap keluar juga mencari nafkah dek,” katanya.

Khairul mengungkapkan, untuk mengisi kekosongan waktu karena tidak ada pekerjaan, mereka berkumpul di Kantor Pertuni di Jalan Ayahanda, Kota Medan. Di situ, digelar pengajian dan tausyiah.

“Mereka takut juga di rumah. Nanti stress karena dimarahi istri gak bawa uang karena gak kerja. Maka memilih ke kantor untuk mengaji,” jelasnya.

Mereka pun, membuat kegiatan sederhana bersama.”Dari hari Sabtu pekan lalu kita adakan makan gratis untuk anggota. Itu sampai hari selasa. Tapi yah sederhana saja makannya. Kadang pakai sayur saja, kadang cuma pakai ikan asin, kadang pakai kecap juga,” ujar dia.

Saat ini, ada sekitar 32 anggota Pertuni yang ada di sekretariat. Mereka harus berbagi 8 ruangan yang ada di sekretariat. “Kondisi kami saat ini baik-baik saja semuanya. Belum ada yang sakit. Kami selalu menjaga jarak. Saat makan kami berjarak,” kata Khairul.

Segala upaya dilakukan Pertuni sembari berdoa kepada Allah agar musibah virus cepat berlalu dan mereka serta masyarakat di tanah air dapat kembali beraktivitas normal untuk bekerja dan mencari nafkah.

“Kami juga mencoba menyurati kementerian sosial. Kami berdoa wabah corona ini cepat berakhir. Kami juga berdoa pemerintah bisa membuka hatinya untuk kami kaum disabilitas yang saat ini tidak punya penghasilan untuk bertahan hidup,” ujar Khairul dengan suara parau.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mewabahnya Virus Corona (Covid-19) khususnya di Kota Medan dan sekitarnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara menyerahkan tangki air pencuci tangan di halaman Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/3).

Tangki air pencuci tangan yang diserahkan langsung secara simbolis kepada lima orang perwakilan camat di Kota Medan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri. Kelima Camat yang menerima secara simbolis yakni

Camat Medan Petisah Agha Novrian, Camat Medan Polonia Amran Sanusi Rambe, Camat Medan Barat Rudi Faizal Lubis, Camat Medan Tembung Ahmad Barli M Nasution, dan Camat Medan Helvetia Andi Mario Siregar.

Penyerahan tangki air secara simbolis tersebut, dihadiri juga oleh jajaran PDAM Tirtanadi, di antaranya Direktur Air Minum Jhoni Mulyadi, Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) Tirtanadi Humarkar Ritonga, Kadiv Transmisi Distribusi Muhri, Kadiv Umum Nurlin, dan Ka Litbang Adi Sucipto.

Pada kesepatan itu, Edy Rahmayadi meminta para camat yang menerima tangki air pencuci tangan ini agar menjaga dengan baik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menggunakannya sebagai pencegahan salah satu upaya dalam memerangi virus corona.

Karena menurut Edy, salah satu pencegahan yang paling efektif adalah dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih 20 detik atau dapat juga menggunakan cairan antiseptik. “Untuk mengurai virus, hindari pertemuan dengan orang banyak, pakai masker jika sedang sakit, dan jika sakit sebaiknya berdiam di rumah dan batasi interaksi dengan orang lain. Jangan panik dan mudah tetpancing dengan berita yang tidak bertanggung jawab,” imbau Edy.

Sementara Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri di sela -sela acara mengatakan, tanki air untuk cuci tangan tersebut direncanakan akan disebar ke setiap kecamatan yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Hal ini merupakan wujud nyata dan kepedulian Tirtanadi dalam mengantisipasi berkembang virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya.

Trisno juga memohon doa daribseluruh masyarakat agar wabah Virus Covid-19 ini cepat berlalu agar aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa kembali.

Direktur Air Minum yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 PDAM Tirtanadi, Joni Mulyadi menyampaikan, saat ini memang ada beberapa tanki air cuci tangan di tempat-tempat tertentu dan tidak berkordinasi dengan PDAM Tirtanadi dalam ketersediaan airnya.

Dalam hal ini, jika kedapatan mengambil jalur air dari perpipaan Tirtanadi akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurut Joni, merupakan losis (kehilangan air) bagi Tirtanadi.

Camat Medan Barat Rudi Faizal Lubis mengatakan, sangat berteri makasih kepada PDAM Tirtanadi atas bantuan tangki air cuci tangan yang diberikan saat ini sangat diperlukan sebanyak mungkin mencuci tangan untuk mencegah virus COVID-19.

“Kami sangat bersyukur sekali diberikan tangki air cuci tangan ini, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat kami di Medan Barat dan rencananya akan kami letakkan di pasar ikan lama (kesawan),” kata Faizal Lubis. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa penyesuaian sistem kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Medan yang dimulai sejak 26 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020, akhirnya diperpanjang. Hal itu dilakukan melihat kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya yang masih belum kondusif bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, perpanjangan masa kerja ASN dari rumah tersebut merupakan bentuk ketegasan Pemko Medan dalam mendukung imbauan pemerintah untuk meminimalisir sosial distancing dan physical distancing.

“Sudah kita perpanjang dari hari Jumat (27/3) yang lalu. Memang harus diperpanjang karena mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan para pegawai sekaligus dukungan kita untuk memutus rantau Covid-19 di Kota Medan,” ujarnya.

Berbeda dengan keputusan WFH pertama yang memberikan batas waktu hingga tanggal 31 Maret, keputusan Pemko Medan kali ini belum memberikan batas waktu yang pasti. “Dari 1 April sampai batas waktu yang belum ditentukan, kita perpanjang sampai batas aman,” tegasnya.

Namun begitu, kata Muslim, para ASN akan tetap bekerja di rumah masing-masing. Sebab, setiap ASN sudah diberi tugas masing-masing oleh masing-masing pimpinan OPD. Nantinya, setiap ASN juga wajib membuat laporan harian yang dikumpulkan setiap bulannya.”Koordinasinya kan ada di masing-masing pimpinan OPD, mereka wajib bekerja dengan tidak meninggalkan rumah dan dipantau oleh masing-masing pimpinannya,” pungkasnya.

Pantauan Sumut Pos, Selasa (31/3), sebagian ASN di Balai Kota Medan memang masih datang ke kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Walaupun hanya perwakilan masing-masing bagian, tetapi para pegawai tetap hadir untuk memastikan OPD-nya tetap bekerja sebagaimana mestinya.

“Masih tetap masuk. Sebabkan pelayanan masih harus berjalan walaupun tidak semua OPD atau bagian yang sifatnya pelayanan langsung. Tetapi saat ini setiap OPD memang sifatnya sebagai posko, posko itu tentu harus ada yang jaga,” kata Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pake kepada Sumut Pos, Selasa (31/3).

Bahkan, sejumlah ASN yang hadir di Balai Kota Medan tampak berjemur di halaman dalam kantor sebagai salah satu cara menjaga kesehatan untuk melawan penyebaran Covid-19.

“Setiap pagi para ASN memang berjemur di kantor (Balai) Kota, kita mengikuti imbauan agar tetap menjaga kesehatan dan melawan Covid-19 ini, salah satunya dengan berjemur setiap pagi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan mulai menerapkan sistem work from home (WFH) bagi para ASN nya sejak Kamis (26/3) yang lalu. Langkah itu diambil tak lama setelah salah satu pejabat eselon II Pemko Medan yang berstatus PDP meninggal dunia pada Rabu (25/3). (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi penimbunan sembilan bahan pokok (Sembako) di tengah merebakanya wabah virus corona (Covid-19), tim gabungan dari Disperindag Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan melakukan operasi pasar di sejumlah kawasan di Medan Utara.

Operasi berlangsung di sejumlah toko grosir, mini market, apotik dan pasar tradisional dengan melakukan pengecekan terhadap harga dan stok barang yang dijual dari sejumlah kawasan yang menjadi sasaran.

Petugas gabungan mendata sejumlah bahan pokok guna mengantisipasi adanya penimnbunan, meskipun belum ada ditemukan sejumlah pengusaha melakukan tindakan melanggar hukum, petugas memberikan imbauan dan pemberitahuan pencegahan dalam memasarkan bahan pokok kepada masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra mengatakan, operasi sudah mereka laksanakan beberapa hari sebelumnya, hasil operasi yang dilaksankan belum ada ditemukan bentuk penimbunan bahan pokok. Namun, pihaknyan terus mengawasi dan memantau di lapangan.

“Operasi ini kita lakukan bersama dengan instansi lainnya, pengawasan ini kita lakukan untuk mengantisipasi penimunan yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat,” jelasnya, Selasa (31/3).

Sementara, dari 3 tim yang dibentuk, belum ada ditemukan penimbunan bahan pokok dari gabungan Pemko Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan TNI. Apabila, nantinya ada bentuk penimbunan maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Yang jelas, kalau ada pemimbunan, maka akan kita jerat UU tentang Pangan dengan ancaman bagi penimbun dengan hukuman 2 tahun penjara,” ungkap Jerico. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan hingga saat ini masih tampak tutup. Hal itu sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kota Medan.

Para ASN yang bertugas di DPRD Medan bekerja dari rumah. Hal ini secara otomatis kegiatan kerja di DPRD Medan menjadi terhenti. Tak terkecuali para wakil rakyat di DPRD Medan sudah tidak tampak lagi bertugas di kantor.

Wakil Ketua DPRD Medan dari fraksi PAN, HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, saat ini para wakil rakyat memang sudah bekerja dari rumah.

“Kita memang sudah bekerja dari rumah, tapi tentu tetap bekerja. Kalau ke kantor juga kita tidak ada staf, mereka kan WFH. Selain itu, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita bekerja ke kantor setiap hari,” ucap Bahrum kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Bahrum tidak mengeluhkan para ASN yang WFH tersebut, ia justru menyebut langkah WFH yang diambil Pemko Medan untuk para ASN sudah tepat guna memutus rantai Covid-19 di Kota Medan.

“ASN juga masyarakat yang butuh melindungi dirinya dari WFH ini, begitu juga wakil rakyat. Ini juga sebagai wujud dukungan kita semua terhadap imbauan pemerintah agar tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang sangat penting,” ujarnya.

Namun begitu, kata Bahrum, pihaknya tetap bekerja untuk melayani rakyat. Selama WFH, para wakil rakyat di DPRD justru melakukan kegiatan di luar kantor.

“Anggota DPRD banyak melakukan kegiatan seperti penyemprotan disinfektan dan hal lainnya. Dirumah pun kita tetap menyelesaikan tugas-tugas kita,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Bahrum, melihat kondisi pandemi Corona yang masih meningkat di Indonesia termasuk di Kota Medan, pihaknya meminta Sekretariat DPRD Medan untuk memfasilitasi perangkat berikut teknologi yang memungkinkan para wakil rakyat di DPRD Medan untuk tetap berkoordinasi.

“Kita minta nanti sekretariat untuk menyiapkan aplikasi dan perangkat yang kita butuhkan untuk memungkinkan kami tetap melakukan rapat-rapat internal guna tetap menjalankan tugas-tugas kami,” ujar dia.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala juga menegaskan pihaknya tetap bekerja melayani rakyat walaupun tidak hadir ke kantor.

Selain itu, ia juga meminta Sekretariat DPRD Medan untuk menyiapkan peralatan dan teknologi yang memungkinkan para anggota DPRD Medan untuk tetap bekerja dari rumah dan tetap bisa melaksanakan rapat-rapat internal anggota DPRD.

“Seperti halnya hari ini, Pemko Medan rapat dengan sistem Tele Conference, kita juga meminta kepada Sekretariat agar menyiapkan teknologi-teknologi yang mendukung kami untuk bisa tetap bekerja dari rumah seperti para ASN di Pemko Medan. Sebab kita belum tahu, sampai kapan kondisi ini masih akan berlanjut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak diberlakukannya WFH, tak hanya Balai Kota, tapi gedung DPRD Medan juga tampak ditutup. Sebab para ASN yang merupakan pejabat hingga staf di DPRD Medan juga telah menerapkan sistem tersebut.

“Sampai besok ASN kita masih WFH, untuk kelanjutannya kita masih belum tahu, kita masih menunggu keputusan. Kabarnya sih memang mau diperpanjang, tapi kita belum dapat keputusannya sampai sekarang,” ucap Kabag Umum DPRD Medan, Andi Syukur Harahap kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Dikatakan Andi, saat ini mayoritas ASN di DPRD Medan menerapkan sistem WFH tersebut. “Di kantor para Kabag tetap masuk, termasuk saya. Lalu, Security tetap ada tapi bergantian dan jumlahnya tidak sebanyak hari biasa, cleaning service juga masih ada, mereka juga bekerja shif-shifan,” katanya.

Terkait dengan jam kerja para Wakil Rakyat, Andi mengatakan hal itu bukan merupakan kewenangan dari pihak sekretariat. “Kalau anggota dewan ya terpisah, itu bukan kewenangan kita mengatur jam kerja mereka. Kita di sekretariat sifatnya hanya mengatur para ASN dan pegawai saja. Jadi kita tidak tahu kapan para anggota dewan akan masuk kerja,” pungkasnya. (map/ila)