Home Blog Page 4445

FPKS Dorong Gubsu Terapkan Program JPS, Libatkan BUMN, BUMD & Pengusaha

Misno Adisyah Putra prans/sumut pos
Misno Adisyah Putra prans/sumut pos
Misno Adisyah Putra prans/sumut pos
Misno Adisyah Putra
prans/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diminta segera menyelesaikan dan menerapkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayah ini, terhadap masyarakat yang terdampak akibat virus corona atau Covid-19.

Program tersebut dinilai sangat penting di samping kesiapan Sumut dalam menangani masyarakat yang tertular pandemi global tersebut, melalui persiapan kamar isolasi, sumber daya manusia dan sumber daya medis lainnya, sebagai stimulus perekonomian masyarakat yang diimbau pemerintah supaya tetap berada di rumah guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Saat rapat dengan Gubsu, kami dari mengusulkan beberapa hal yaitu refocushing dan realokasi APBD Sumut tahun 2020, masyarakat diberikan JPS mengusulkan pada Gubsu agar melibatkan BUMN dan BUMD serta pengusaha swasta yang ada di Sumut untuk menggunakan CSR-nya pada penyelamatan masyarakat Sumut dan mengusulkan agar dilakukan penyemprotan disinfektan massal,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut, Misno Adisyah Putra kepada wartawan, Selasa (31/3), usai mengikuti rapat koordinasi lintas fraksi bersama Gubsu Edy Rahmayadi, di Posko Utama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumut.

Pihaknya juga meminta Gubsu bekerja cepat dengan melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD Sumut maupun pihak-pihak terkait dalam hal penanganan covid 19 di Sumut.

“Fraksi PKS meminta agar segera disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, agar Covid-19 ini bisa segera diputus mata rantainya,” terangnya.

Pada rakor tersebut, diungkapkan Misno, alat cek massal atau rapid test Covid-19 dapat segera diterapkan terhadap seluruh tenaga medis pada rumah sakit-rumah sakit rujukan. Pihaknya pun menolak menyertakan para anggota dewan dalam pelaksanaan rapid test tersebut.

“Kami mendengar dan menerima masukan dari masyarakat bahwa terkait rencana Pak Gubsu ingin menyertakan DPRD Sumut untuk dirapid test, maka sikap kami menolak dan meminta Pak Gubsu untuk prioritaskan tenaga medis sebagai garda terdepan, dan masyarakat Sumut untuk di rapid test,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubsu Edy Rahmayadi mengapresiasi usulan Fraksi PKS tersebut dan salah satu yang ia lakukan ke depan ialah akan melakukan pergeseran anggaran yang mana dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Kita akan melakukan pergeseran anggaran, saat ini sedang diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), semoga ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah mengungkapkan dalam waktu dekat RS Martha Friska 2 di Jl. Multatuli Medan siap beroperasi, menyusul RS GL Tobing milik PTPN II Tanjungmorawa pada Sabtu (28/3). “Sekarang ini sedang kita persiapan semuanya, dalam waktu dekat akan beroperasi,” katanya.

Standar pelayanan yang diberlakukan juga sama seperti RS GL Tobing. Yaitu standarisasi perawatan untuk pasien Covid-19. “Termasuk jumlah SDM medis dan paramedisnya. Sedang kita mapping sesuai jumlah ruangan. Untuk di RS GL Tobing, sejak beroperasi sudah merawat 12 pasien Covid-19 yang datang dari sejumlah daerah,” katanya.

Saat disinggung soal kebijakan pemerintah pusat akan pembatasan sosial secara besar-besaran termasuk darurat sipil dalam rangka memutus mata rantai penyakit ini, dirinya menyebut hal tersebut nantinya akan langsung disampaikan gubernur selaku ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut. “Soal itu nanti biar pak gubernur saja yang menjelaskan ya,” katanya. (prn/ila)

RS Martha Friska II Siap Tampung Pasien

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih terkait penanganan Covid-19 di Sumut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Sumut memastikan, Rumah Sakit (RS) Martha Friska II telah siap menampung pasien Covid-19.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi langsung melakukan peninjauan kesiapan dari RS yang berlokasi di Jalan Multatuli Medan, Selasa (31/3).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumut yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut memeriksa seluruh kondisi Rumah Sakit RS Martha Friska, mulai dari pintu masuk sampai ketersediaan kamar dan kelengkapan alat kesehatan yang ada. Termasuk meminta kepada Tim Gugus Tugas memastikan persiapan tenaga kesehatan berikut kelengkapannya, seperti alat pengamanan diri (APD).

“Apa yang perlu disiapkan oleh tim medis, segera kerjakan. Jadi dalam dua hari ini, semua siap. Untuk yang berat-berat bisa ditangani di sini. Panggil nanti dokter-dokter untuk penanganan di RS ini. Kalau perlu yang di RSUP Adam Malik nanti bawa ke sini,” kata Gubernur kepada dr Restuti Saragih.

Dalam dua hari ke depan, seluruh fasilitas telah siap melayani pasien Covid-19, baik Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tergolong berat atau butuh penanganan lebih intensif. Sebelumnya, RS GL Tobing Tanjung Morawa juga telah menampung pasien Covid-19.

“Saya minta TNI/Polri untuk mengamankan akses masuk ke sini (RS). Karena begitu ada yang mau masuk, perlu diamankan. Untuk urusan yang di dalam (gedung), itu bagian tenaga kesehatan,” kata Edy.

Sebab beberapa contoh kasus penolakan evakuasi jenazah pasien positif maupun PDP, terjadi saat masa penanganan oleh tim kesehatan. Padahal pemerintah telah memberlakukan protap penanganan kasus Covid-19, mulai isolasi dan pemakaman jenazah.

“Jadi nanti bersama-sama kalian, TNI, Polisi dan Satpol PP. Siapkan tenda di sini (halaman). Fungsikan semuanya, termasuk kamar mandi. Minimal 15 orang di sini yang berjaga di luar (gedung),” tegasnya.

Instruksi tersebut pun langsung direspon tim Gugus Tugas bersama jajaran TNI Polri, di antaranya Dandim 0201/BS Kolonel (Inf) Roy Hansen J Sinaga, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Edison Isir, dr Handoyo dan dr Restuti Saragih (Gugus Tugas). (ris/prn)

Masyarakat Diminta Tetap Tenang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait dampak ekonomi bagi masyarakat Sumut akibat pandemi Covid-19, Gubsu Edy mengatakan, telah membuat sejumlah program.

“Masyarakat tetap tenang, jangan panik. Nanti pada saatnya atas pertimbangan legislatif, akan diberikan bantuan kepada masyarakat secara selektif dan yang benar-benar membutuhkan akibat dampak Covid-19 ini. Jadi, jangan panik. Tetap tenang. Kalau diimbau pemerintah untuk berada di rumah, maka lakukan. Nanti ada tim sosial yang melakukan deteksi,” pungkas Edy.

Senada, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin meminta masyarakat Sumut jangan termakan isu-isu yang tak bertanggung jawab, seperti penjarahan.

“Tidak ada isu-isu penjarahan. Yang ada kita semua bersatu melawan Covid-19. Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya dampak ekonomi kepada masyarakat. Terpenting, jangan panik karena pemerintah telah mengambil tindakan,” katanya.

Martuani menyatakan, Operasi Aman Nusa II Toba 2020 yang digelar pihaknya bersama unsur TNI dan aparatur gabungan pemerintah daerah, dilakukan untuk menghadapi bencana Covid-19 khususnya di Sumut. “Diimbau kepada seluruh warga Sumut untuk patuhi protokol kesehatan. Siapapun orangnya, baik itu pejabat pemerintahan daerah maupun TNI dan Polri, harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Protokol kesehatan dimaksud, sambung Martuani, mengenai kerumunan orang banyak. Sebab, jika ada kerumuman, pasti dibubarkan. Kemudian protokol pemakaman kasus Covid-19, dan seterusnya.

“Kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika melanggar, ada sanksi hukumannya 1 tahun kurungan penjara. Hal inin sesuai dengan Undang Undang Nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian, Undang Undang Nomor 6/2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman 1 tahun. Selanjutnya, Pasal 212-216 KUHPidana dengan ancaman 6 bulan. Semua yang dilakukan aparatur pemerintah ada dasar hukumnya, apabila diimbau pemerintah (tidak ada kerumunan) maka wajib bubar,” tandasnya.

Semprot Masal Disinfektan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19, Pemprovsu bersama unsur Forkopimda Sumut memimpin penyemprotan disinfektan secara masal di sejumlah kawasan inti Kota Medan.

Ada tiga tim gabungan yang dilibatkan dengan rute berbeda. Tim pertama, mulai dari Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair hingga ke sekitar Terminal Pinang Baris dan Pasar Melati. Kemudian, dilanjutkan ke Simpang Pemda, Ngumban Surbakti dan kembali lagi ke depan Plaza Medan Fair.

Tim kedua, menuju Jalan Iskandar Muda, Juanda, Halat, Bromo, Sukaramai hingga kembali ke tempat apel.

Tim ketiga, menuju Jalan Iskandar Muda, Gajah Mada, S Parman, Wisma Benteng, Lapangan Merdeka, Balai Kota, Putri Hijau, Simpang Glugur, Adam Malik dan kembali depan Plaza Medan Fair.

“Penyemprotan disinfektan secara masal dilakukan ke permukaan benda-benda mati yang berada di pinggir jalan. Tujuannya untuk memutus penularan virus corona. Selain itu, juga membangkitkan semangat seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan Covid-19,” terang gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, kemarin.

Selain penyemprotan masal, pihaknya juga mempersiapkan 1.500 kamar/ruang isolasi tambahan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. “Kepada masyarakat diimbau hindari keramaian, atur jarak, dan paling utama tetap di rumah. Bekerjalah dari rumah. Kalau memang mendesak untuk keluar rumah, jauhi kerumunan dan atur jarak,” sebutnya.

Edy menambahkan, masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, ganti pakaian apabila keluar dari rumah sebelum berkumpul dengan keluarga. “Lakukanlah ini bersama-sama, maka yakinlah kita mampu melawan Covid-19,” tegasnya.

Warga Medan Diimbau Tak Mudik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari TKI yang pulang, perantau Sumut di tanah air, terutama di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), juga ikut diantisipasi.

Warga asal Medan yang saat ini berada di Jabodetabek, diimbau tidak mudik atau pulang kampung untuk sementara waktu. Khususnya memasuki bulan puasa dan lebaran.

“Bagi saudara-saudara ku yang berasal dari Medan dan saat ini di Jabodatabek, dimohon dalam satu bulan ke depan jangan pulang dulu ke Kota Medan dan sekitarnya,” ujar Akhyar Nasution dalam video yang beredar di grup WhatsApp jurnalis Medan, Selasa (31/3).

Di video berdurasi 1 menit 25 detik tersebut, Akhyar menyatakan, berdasarkan data dan fakta masyarakat berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif Covid-19 di Medan maupun di Sumut, penularan virus diduga mayoritas berasal dari Jabodatabek.

“Untuk memutus mata rantai itu, kami bermohon dan berharap kepada saudara-saudaraku, jangan dulu pulang ke Medan,” sebutnya.

Akhyar mengaku, Pemko Medan bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan masyarakat tengah berjuang memerangi rantai penyebaran virus tersebut. “Diimbau juga masyarakat Kota Medan untuk tidak melakukan perjalanan ke episentrum penularan Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Dairi dan Pemkab Humbahas telah menyampaikan imbauan senada, agar para perantau asal daerah mereka jangan dulu pulang kampung, hingga pandemi Covid-19 reda.

TKI Mudik Langsung Diisolasi, Ribuan TKI Asal Sumut Diprediksi Pulang Kampung via Jakur Tikus

SUMUTPOS.CO – Menjelang bulan puasa April ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengantisipasi kepulangan ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke kampung halamannya di berbagai daerah Sumut. Terutama dari negara Malaysia. Diperkirakan mereka akan mudik via berbagai jalur tikus, karena penerbangan tidak diizinkan. Agar para TKI ini tidak menyebarkan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mereka akan langsung diisolasi setibanya di Sumut.

“PEMPROVSU sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama rombongan TKI yang diperkirakan berjumlah sekitar 4.646 dari Malaysia, yang pulang ke Indonesia melalui jalur tikus,” kata Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, saat diwawancarai usai apel gabungan Operasi Aman Nusa II Toba 2020 Penanganan Covid-19, di Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair, Selasa (31/3).

Edy menyatakan, ada 5 kabupaten/kota di Sumut yang biasanya menjadi jalur tikus para TKI pulang kampung. Edy tidak mengungkap kelima kabupaten/kota yang maksud.

“Untuk para TKI, kita juga menyiapkan alat rapid test Covid-19 sebagai bagian dari tahap awal,” ujarnya.

Mantan Pangkostrad ini menuturkan, apabila pada diri TKI ditemukan hal-hal mencurigakan mengarah ke Covid-19, akan langsung dilakukan tindakan. “Kita akan lakukan tindakan cepat seperti isolasi, dan sebagainya. Hal ini untuk memutus rantai penularan virus,” cetusnya.

Diketahui, para TKI dari Malaysia sering kembali ke wilayah Sumut melalui jalur tikus yang berada di perairan Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Ada yang memiliki dokumen lengkap atau legal, ada juga yang ilegal.

Sebelumnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 32.192 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah pulang dari negara-negara penempatan yang terdampak wabah Covid-19.

Adapun jumlah negara dengan jumlah pemulangan PMI terbanyak yaitu Malaysia 11.566 PMI, Hongkong sebanyak 9.075 PMI, Taiwan 5.487 PMI, Singapura sebanyak 2.799 PMI, Brunai Darussalam sebanyak 889 PMI , Saudi Arabia sebanyak 888, Korea Selatan sejumlah 756 PMI, Italia sejumlah 641 PMI, Jepang terdapat 46 PMI, dan Amerika Serikat ada 45 PMI.

Untuk mencegah penyebarluasan Covid-19, suhu tubuh PMI yang baru tiba —terutama dari Malaysia—, langsung diperiksa.

Presiden Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi akhirnya memutuskan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Kesmas) dalam menghadapi virus Corona.

Selain itu, untuk mengatasi dampak penyebaran wabah tersebut, pemerintah menggunakan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,” kata Jokowi saat menggelar konferensi pers melalui telekonferensi, Selasa (31/3).

Keputusan itu, kata Jokowi, diambil dalam rapat kabinet. Jokowi melanjutkan, pelaksaan PSBB nantinya akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menerangkan bahwa dasar hukum pelaksaan kebijakan itu adalah Undang-yndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut,” jelas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan dengan terbitnya PP ini, maka semua kebijakan mengenai penanganan virus Corona sudah jelas. Dia meminta kepala daerah tidak keluar dari dua payung hukum tersebut.

“Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta Keppres tersebut,” kata dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memedomani aturan tersebut dalam mengambil tindakan. “Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” tandas Jokowi. (tan/jpnn)

Medan Siapkan Lahan Pemakaman Khusus Kasus Covid-19

Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Sumut/Tarmizi Khusairi WABAH: Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, saat memberikan keterangan, terkait kondisi wabah Covid-19 di Media Center, Kantor Gubsu, Selasa (31/03).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Sumut/Tarmizi Khusairi WABAH: Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, saat memberikan keterangan, terkait kondisi wabah Covid-19 di Media Center, Kantor Gubsu, Selasa (31/03).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Sumut/Tarmizi Khusairi WABAH: Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, saat memberikan keterangan, terkait kondisi wabah Covid-19 di Media Center, Kantor Gubsu, Selasa (31/03).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Sumut/Tarmizi Khusairi
WABAH: Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, saat memberikan keterangan, terkait kondisi wabah Covid-19 di Media Center, Kantor Gubsu, Selasa (31/03).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi penolakan masyarakat terhadap pemakaman jenazah kasus Covid-19, Pemerintah Kota Medan menyiapkan lahan pemakaman khusus bagi korban meninggal akibat Covid-19.

“Tempat pemakaman khusus jenazah kasus corona kita siapkan, karena selama ini ada hambatan seperti penolakan warga. Makanya kita siapkan tempat khusus, tim penanganan yang khusus, serta alat penguburan yang khusus,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Selasa (31/3).

Namun Edwin belum bersedia menyebutkan posisi lahan khusus dimaksud. “Kalau lokasinya, nantilah kita informasikan. Yang pasti sudah kita siapkan,” katanya.

Melalui upaya tersebut, pihaknya berharap proses penguburan jenazah positif Covid-19 tidak lagi menjadi masalah di lingkungan masyarakat. “Untuk penguburan kasus Covid-19 yang meninggal, kita sudah ada pengamanan dari rumah sakit. Jenazah dibungkus plastik kedap, dan peti yang dikunci. Sehingga tidak akan menularkan lagi,” katanya.

Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak lagi cemas dan ragu. Hal penting yang harus dijaga adalah proses penguburan jenazah harus dilakukan 4 jam pascameninggal. Dengan adanya tim pengubur khusus, proses penguburan diharapkan tidak akan lagi dapat menularkan virus.

“Kasus Covid-19 ini meningkat cepat. Ini merupakan kejadian yang luar biasa dengan angka kematian yang cukup tinggi. Apalagi mobilitas penduduk yang masih banyak di luar, tentu sangat berisiko Covid-19. Ditambah dengan keterbatasan sarana dan peralatan kesehatan, kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam keadaan darurat untuk tetap menyelamatkan,” terang dia.

Pada aspek pelayanan, pihaknya telah menyiagakan jajaran kesehatan mulai dari puskesmas hingga seluruh rumah sakit di Kota Medan, baik rumah sakit pemerintah, TNI, Polri dan swasta untuk tetap melakukan pelayanan dengan maksimal.

Terkait pendampingan, pihaknya melakukan pendataan lapangan. Jika ditemukan ODP, akan dilakukan observasi, pendampingan, dan edukasi keluarga, sehingga keluarga dapat lebih tenang dan tidak cemas. Masyarakat diminta tetap tinggal di rumah dan menjaga pola hidup sehat.

“Prinsipnya jangan cemas, ragu dan panik. Yang penting tetap di rumah, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Karena kalau yang lainnya seperti hand sanitizer itu hanyalah pendukung,” katanya.

Ia juga mengimbau agar warga tidak mudik, karena berisiko untuk keluarga di tempat mudik. (prn)

ODP Melonjak di Berbagai Daerah

SUMUTPOS.CO – Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Sumatera Utara, melonjak cukup tajam. ODP adalah orang yang dipantau karena baru pulang dari luar negeri atau luar kota yang terjangkit virus corona. Tapi belum ada gejala sakit, dan hanya diminta karantina rumah selama 14 hari.

“Di Kota Tebingtinggi, ODP naik ratusan persen, mencapai 166 orang. Yang sudah menjalani isolasi 14 hari dan dinyatakan sehat sebanyak 36 orang,” jelas Juru Bicara Penanganan Penyebaran Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, melalui keterangan resminya, Selasa (31/3).

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) —sebelumnya Tebingtinggi tidak ada (negatif)—, kini tercatat 1 orang. Pasien sudah dikirim dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit GL Tobing di Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.

“Kita belum tahu apakah si pasien positif Covid 19. Pemeriksaan sampel swab masih menunggu dari Balitbangkes di Jakarta,” jelasnya.

Nanang kembali menghimbau seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain (physical distancing). “Lebih baik berdiam diri tinggal di rumah,” jelasnya.

ODP di Dairi 130 Orang

DAIRI, SUMUTPOS.CO – jumlah ODP Covid-19 terus bertambah. Hingga Minggu (29/3,) jumlah ODP sebanyak 130 orang.

“Yang berstatus positif corona masih 1 orang dan saat ini sedang dirawat di RSUP H Adam Malik,” kata Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Dairi, dr Edison Antoni Damanik, Senin (30/3).

Ke-130 ODP tersebut tersebar di 11 kecamatan. Mereka isolasi mandiri di rumah masing-masing, sesuai ketentuan dari Bupati. Warga berstatus ODP itu baru datang dari luar Dairi, seperti luar negeri serta dari daerah-daerah endemi corona, sehingga disarankan karantina mandiri.

“Gugus Tugas sudah mengimbau seluruh ODP agar tidak kontak dengan anggota keluarga maupun orang lain. Isolasi mandiri tidak boleh keluar rumah, tidur di kamar sendiri, tidak boleh kontak langsung dengan anggota keluarga, dan tidak boleh bersosialisasi dengan orang lain,” katanya.

Selama isolasi mandiri, warga berstatus ODP dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi, vitamin, dan rajin berjemur, untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Adapun para pendatang ke Dairi, diakuinya, belum terdata secara menyeluruh. Untuk itu, Gugus Tugas mengimbau kepala desa dan kepala dusun agar mendata orang yang baru datang dari daerah-daerah endemi Covid-19, dan dianjurkan untuk melapor ke Puskesmas terdekat.

Terkait seorang pasien perempuan berusia 40 tahun asal Sidikalang positif Covid-19 dan diisukan sudah negatif corona setelah dirawat di RSUP HAM, menurut Edison, belum ada keterangan resmi dari Dinkes Sumut mengenai status si pasien.

“Kita berharap kondisi kesehatan pasien itu membaik. Tetapi sampai sekarang pasien masih berstatus positif Covid-19,” sebutnya.

Ditambahkan Damanik, sebagai langkah antisipasi, Pemkab Dairi telah menyiapkan 4 ruangan isolasi Covid-19 di RSUD Sidikalang.

1...4,4444,4454,446...15,842Page 4,445 of 15,842