Dua Bulan Berjalan, 562 Pengajuan Izin Masuk ke DPMPTSP

MEDAN, SUMUTOS.CO – Tahun 2020 baru saja berjalan selama 2 bulan. Namun iklim persaingan bisnis terlihat cukup ketat. Hal itu terlihat dari banyaknya pengajuan izin reklame yang masuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan di di Jalan A.H Nasution.

Kepala DPMPTSP Kota Medan, Ir Qamarul Fattah mengatakan hingga Jumat (28/2) kemarin, sudah mendapatkan pengajuan izin sebanyak 562. “Sampai hari ini (kemarin,Red) pengajuan izin ada 562 pengajuan. Untuk reklame Billboard ada 51 pengajuan dan untuk reklame merek usaha ada 511 pengajuan izin,” ucap Qamarul kepada Sumut Pos, Jumat (28/2).

Dikatakan Qamarul, tidak ada yang berubah dengan syarat pengajuan izin di OPD nya. Namun terjadi pengetatan izin pada rekkame yang berada di ruang milik jalan. “Tahun ini jelas, tidak ada lagi izin reklame yang boleh keluar kalau lahan reklamenya berada di ruang milik jalan, sekarang tidak di izin kan. Dan sebenarnya hal itu sudah berlaku sejak tahun lalu, tepatnya bulan Juli yang lalu,” ujarnya.

Izin-izin reklame hanya dikeluarkan untuk reklame yang berdiri di persil (lahan) milik masyarakat atau bukan merupakan ruang milik jalan. Selain itu pemohon yang mengajukan izin juga diharuskan menunjukkan bukti kepemilikan surat alas hak atas lahan atau surat sewa menyewa dari pemilik lahan yang akan dipergunakan sebagai tempat reklame.

“Jangan nanti si A menyewa kepada pemilik persil, lalu nanti si A menyewakan persil itu kepada pihak Advertising dan akhirnya pemilik persil protes. Jadi, harus ada bukti kepemilikan persil ataupun bukti sewa menyewa yang disertai dengan bukti tidak keberatan dari pemilik persil,” tegasnya.

Khusus untuk reklame bersifat konstruksi, lanjut Qamarul, pihaknya mengharuskan adanya rekomendasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

“Untuk reklame yang konstruksi tetap harus ada rekomendasi dari Dinas PKPPR. Kemudian, kita juga meminta adanya asuransi yang menyeluruh, bukan terhadap media nya saja tetapi juga kepada korban yang menjadi korban apabila terjadi sesuatu karena reklame tersebut, termasuk apabila reklame jatuh dan menimpa orang lain,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketegasan Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam melaksanakan perintah eksekusi terhadap lahan seluas 13.913 meter persegi di Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan diapresiasi para ahli waris.

Menurut mereka, eksekusi yang menghasilkan putusan pembagian lahan tersebut secara natura kepada 8 orang ahli waris dari Ramli alias Hng Weng Tjoen merupakan hal yang sangat berkeadilan.

Pembagian secara natura bermakna penggantian atau imbalan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang tetapi barang.

Selain itu, tidak ada pengosongan di lahan yang menjadi sengketa dan akan melakukan perlawanan atas surat pengosongan lahan yang diajukan oleh pihak juru sita PN Medan, Rabu (26/2).

Salah seorang ahli waris yang juga menjadi tergugat VI dalam perkara ini, Jonny, melalui kuasa hukumnya Johansen Simanihuruk mengatakan, putusan tersebut merupakan putusan yang berkeadilan namun tidak ada pengosongan lahan melainkan pembagian secara natura.

“Itu merupakan putusan hukum dan kita tentu tidak boleh melawannya. Kalau ada upaya lain nanti tentu akan dilakukan juga lewat jalur hukum,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/2) sore.

Ia mengatakan, kliennya sempat mengajukan keberatan saat juru sita PN Medan membacakan putusan, di mana di dalamnya disebutkan ada perintah eksekusi dan pengosongan lahan tersebut. Padahal, dalam putusan yang salinannya mereka terima hanya disebutkan bahwa lahan tersebut dibagi menjadi 8 bagian sesuai jumlah ahli waris. Masing-masing ahli waris memperoleh luas lahan yang sama.

“Di dalamnya tidak ada disebut pengosongan, makanya kemarin kita pertanyakan kepada PN Medan kenapa ada disebutkan pengosongan. Akhirnya keberatan kita direspon dan dinyatakan tidak ada pengosongan. Kita apresiasi PN Medan yang langsung merespon keberatan kita,” pungkasnya.

Diketahui, PN Medan melaksanakan eksekusi terhadap lahan seluas 13.913 meter persegi di Jalan Ring Road, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di samping Ringroad City Walk. Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari ahli waris lahan warisan dari Ramli alias Hng Weng Tjoen.

Dalam eksekusi tersebut PN Medan menetapkan bahwa lahan tersebut dibagi kepada 8 orang ahli waris yakni Lie Mei, Lie Pin, Hasan, Husin, Sjofian Ramli alias Syofyan, Lien alias Lien Rali, Lie Hoa alias Lily dan Jonny. Alhasil, dalam eksekusi tersebut PN Medan melakukan pengukuran lahan bersama dengan pihak BPN dan menetapkan patok untuk masing-masing ahli waris tersebut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Trisno Sumantri meninjau lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Denai di Jalan Panglima Denai, Kamis (27/2).

Peninjauan ini dimaksudkan untuk mengecek persiapan pembangunan IPA Denai tersebut dengan berjalan mengelilingi ke setiap sudut area yang akan dijadikan pembangunan IPA Denai serta memastikan progres pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

Turut mendampingi Trisno Sumantri, di antaranya Direktur Air Minum Jhoni Mulyadi, Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) Humarkar Ritonga, Kadiv Transmisi dan Distribusi Muchri, Kadiv Produksi Andarianto, dan Kadiv Keuangan Syahrim serta lainnya. Pada kesempatan itu, Trisno mengatakan salah satu program Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yaitu mewujudkan Sumut bermatabat dengan meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Karenanya, lanjut Trisno, IPA yang akan dibangun memiliki kapasitas 240 liter/detik ini akan menambah produksi debit air yang merupakan wujud realisasi komitmen PDAM Tirtanadi dalam melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bersih, bagi masyarakat yang berada di wilayah Jalan Letda Sujono sekitarnya, Perumnas Mandala sekitarnya, Jalan Panglima Denai sekitarnya, dan Jalan Mandala bypass sekitarnya.

“Pembangunan IPA Denai ini direncanakan selesai dan akan beroperasi pada akhir tahun 2020 ini dan nantinya warga sekitar Medan Denai dan Medan Tembung serta daerah Mandala sekitarnya akan bertambah debit air yang mengalir ke rumahnya,” kata Trisno.

Trisno juga menyampaikan, PDAM Tirtanadi terus berbenah diri dengan melakukan penambahan produksi debit air melalui pembangunan IPA yang baru maupun penambahan (uprating) kapasitas prosuksi air yang saat ini sedang dalam proses antara lain uprating IPA Sunggal dan IPA Delitua.

Karena itu, lanjut Trisno, manajemen PDAM Tirtanadi akan terus melakukan trobosan serta upaya-upaya yang strategis untuk penambahan debit air bagi masyarakat pelanggan. “Mohon doa dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dan perogram kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun,” katanya.

Pada kesempatan ini juga, atas nama mangemen PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri selaku Dirut menyampaian permohonan maaf kepada masyarakat atas belum optimalnya pelayanan PDAM Tirtanadi. Namun dengan niat dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran serta dukungan masyarakat, secara bertahap pada tiga tahun ke depan kebutuhan air bersih akan dapat terpenuhi dengan baik.

Di tempat terpisah, Hendra, seorang warga Jalan Panglima Denai, mengaku sangat berterimakasih kepada PDAM Tirtanadi yang akan membangun IPA. “Kami merasa gembira sekali Tirtanadi membangun IPA ini, karena akan menambah debit air ke rumah kami. Sebab selama ini air di rumah kami debitnya kecil, maka dengan dibangunnya IPA tentu debitnya akan besar,” harap Hendra. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan driver ojek online (Ojol) dari Grab maupun Gojek bersatu menolak Komisi V DPR RI yang mengatakan kalau sepeda motor tidak jadi transportasi umum. Para Ojol meminta agar dalam revisi UU LLAJ tersebut, salah satunya memasukkan sepeda motor jadi transportasi umum.

“Jangan roda dua dihapuskan, kita tidak punya roda empat (mobil). Kita bukan cari kaya, tapi cari hidup untuk anak istri,” ungkap Gusman, perwakilan massa saat berorasi saat unjukrasa di Gedung DPRD Sumut, Jumat (28/2)

Seperti diketahui, prnyataan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa yang menyebut, sebagian besar fraksi DPR RI setuju kendaraan roda dua tidak jadi transportasi umum, ditentang keras DPRD Sumatera Utara.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto yang menyambut massa demo mengatakan, menukung Ojol jadi transportasi umum dengan menolak pernyataan Komisi V DPR RI.

“ Kami berharap Komisi V DPR RI selaku yang membahas revisi UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak mengikuti kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto di hadapan ratusan ojek online (Ojol) yang sedang unjukrasa.

Ia mengungkapkan sudah menghubungi rekannya di Komisi V DPR RI untuk memastikan apakah ada usulan kalau kendaraan roda dua tidak jadi transportasi umum.

“Statemen yang disampaikan itu sifatnya pribadi, tidak ada usulan pemerintah agar sepada motor tidak jadi transportasi umum,” katanya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan anggota DPRD Sumut Merryl R Saragih.

Pihaknya juga berharap, revisi UU LLAJ nantinya sesuai dengan keinginan komunitas ojol. Jika tidak, dia khawatir akan banyak yang akan kehilangan pekerjaan dan negara ini akan bergejolak karena banyak pengangguran.

Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani berjanji akan menyampaikan tuntutan ojol di Sumut ke DPR RI yang tengah membahas revisi UU LLAJ.

“Kami selaku anggota DPRD Sumut akan melanjutkan dan meneruskan tuntutan ojol Sumut. Kami minta agar Komisi V untuk melibatkan perwakilan ojol di Jakarta,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan terus menyoroti minimnya kinerja PD Pembangunan Kota Medan. Sebab, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan, hingga saat ini PD Pembangunan masih terus belum mampu memberikan inovasi dalam mengelola tempat-tempat kunjungan yang beras dibawah naungannya. Alhasil, hingga saat ini PD Pembangunan masih menjadi salah satu BUMD Kota Medan yang belum mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Medan. Padahal, target yang diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada PD Pembangunan terbilang cukup kecil bila melihat Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) dan Kolam Renang Deli yang diurusnya.

Atas hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah SH MH mengatakan bahwa kondisi meruginya PD Pembangunan memang telah berlangsung sejak lama. Tidak mampunya lagi PD Pembangunan dalam memberikan PAD untuk Kota Medan, seharusnya membuat Pemko Medan tidak lagi mempertahankan BUMD tersebut.

“Kita sudah bentuk pansus Ranperda, salah satunya Perda perubahan PD menjadi PUD, termasuk PD Pembangunan menjadi PUD Pembangunan. Sebab, dengan berubahnya menjadi PUD, maka pihak ketiga diberikan kesempatan untuk masuk dan mengelola dua aset itu, yakni Medan Zoo dan Kolam Renang Deli,” kata Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Jumat (28/2).

Dikatakan Bahrum, Medan Zoo sudah terlalu lama terbengkalai, hingga pengunjung semakin sepi dan membuatnya tak bisa menghasilkan profit. Padahal katanya, tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan profit bagi pemerintah daerahnya.

“Ini yang gak benar, PD Pembangunan ini arahnya mau kemana juga Pemko gak menjelaskan. Ya sudah, di BOT (Build Operate Transfer) kan saja kalau begitu, atau diberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya, pasti untung. Itu sebabnya, kita akan segera bentuk PUD BUMD Kota Medan,” katanya.

Bahrum mengatakan, kondisi banyaknya pegawai dilingkungan PD Pembangunan juga sudah tidak relevan dengan kondisi PD Pembangunan sebagai BUMD tanpa PAD. “Ibarat burung terlalu gemuk, ya jelas lah susah terbang. Itu juga harus jadi perhatian, seleksi mana pegawai yang kinerjanya maksimal dan yang tidak. Tapi jangan sembarang pecat juga, pastikan ada pesangonnya,” tegasnya.

Untuk itu, Bahrum berharap, agar PD Pembangunan segera memperbaiki diri dan membenahi kinerjanya. “Mereka harus segera memperbaiki diri, itu intinya. Selain itu Pemko jiga harus objektif dengan para BUMD nya, jangan biarkan ada kebobrokan dalam BUMD Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution mengatakan bahwa pihaknya di Komisi III akan segera memanggil PD Pembangunan untuk mempertanyakan kinerja PD tersebut. (map/ila)