MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara dr Alwi Mujahit Hasibuan membenarkan 1 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, meninggal dunia, Selasa (17/3) malam.

“Pasien meninggal sekitar pukul 20.45 WIB dan sudah dibawa pulang kepada keluarganya,” kata Alwi saat diwawancarai ketika berada di Kantor TVRI Sumut, Medan, Rabu (18/3) pagi.

Alwi mengaku belum tahu bagaimana riwayat perjalanan pasien tersebut. “Saya belum begitu persis tahu. Sepengetahuan saya, mereka pulang dari Yerusalem lalu singgah ke Italia,” katanya.

Ia menyatakan, pasien tersebut pergi keluar negeri tidak sendirian. “Ada satu kelompok dan sedang kita coba telusuri,” ucap Alwi.

Ditanya apakah sempat bekerja? “Itu akan kita telusuri juga. Saat ini belum tahu persis, dan tim saya sedang bekerja,” jawabnya.

Disinggung kapan masuk ke rumah sakit, Alwi tak mengingatnya. “Saya tidak ingat persis kapan waktunya, tapi sekitar akhir minggu lalu,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran virus corona (Covid 19) mengakibatkan penurunan jumlah penumpang menggunakan jasa KM Kelud mencapai 50 persen. Ini terlihat saat kapal tiba dan keberangkatan di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan.

Kepala Cabang PT Pelni Medan Lutfi Israr, Selasa (17/3) mengatakan, penurunan jumlah penumpang tersebut mencapai 50 persen. Bahkan, untuk keberangkatan hanya 1.000 orang yang menuju Batam, Tanjungbalai Karimun dan Tanjungpriok.

“Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak awal merebaknya isu corona, sehingga jumlah penumpang tidak padat seperti biasanya,” ujar Lutfi.

Meski jumlah penumpang mengalami penurunan, pelayanan terhadap calon penumpang tetap prioritas, termasuk mengantisipasi virus corona dengan berbagai tindakan yang diberikan, mulai dari pemesanan dan pembelian tiket di kantor cabang Pelni hingga saat akan memasuki Terminal Bandar Deli dan naik ke atas kapal.

“Sejak awal virus corona merebak, antisipasi dan deteksi dini sudah dilakukan mulai dari penyemprotan depan loket penjualan tiket hingga di atas kapal pun tetap ada imbauan-imbauan,” katanya.

Pantauan di sekitar terminal, para penumpang yang akan berangkat ke Pulau Batam melalui Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan terlihat sepi. Begitu masuk ke dalam terminal, para penumpang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan menyemprotkan air sanitizer yang tersedia ke tangan masing-masing di setiap pintu masuk Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan.

Para penumpang berjalan melenggang karena sepinya penumpang yang bertolak dari Pelabuhan Belawan.

“Hari penumpang KM Kelud sepi sehingga tak terlihat saling mendesak saat akan masuk ke dalam terminal,” kata Susilawaty Sembiring, penumpang yang akan bertolak ke Tanjungbalai Karimun. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang gagal terlaksana justru dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan menjadikan lokasi itu sebagai tempat maksiat. Ada 400 kios yang terbengkalai tersebut tidak hanya dijadikan lokasi maksiat, tapi juga dijadikan bermain judi dan narkoba.

“Kita mendesak Pemko Medan untuk segera membongkar kios itu, lapak itu dijadikan untuk aneh – aneh bagi masyarakat. Kalau malam ada aja yang dilakukan di lapak itu, jangan nanti dampak buruk itu terus dibiarkan,” kata Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Selasa (17/3).

Pria akrab disapa Atan ini mengaku, sejak dibangun sampai sekarang kios itu tidak pernah digunakan untuk berjualan. Padahal, anggaran untuk lapak relokasi itu mencapai Rp4 miliar terbuang sia – sia.

“Bayangkan saja, dengan biaya APBD, kios itu dijadikan tempat maksiat terutama pada malam hari oleh sejumlah pengunjung cafe yang beroperasi didekat kios tersebut,” beber Atan.

Desakan atau peringatan tersebut dianggap penting, mengingat bulan suci Ramadan semakin dekat. Selain itu, aktivitas yang tidak layak itu jika terus dibiarkan dikhawatirkan bisa mengganggu jiwa anak muda Kota Belawan.

“Yang paling saya khawatirkan, akan ada gelombang unjukrasa dari warga jika hal ini dibiarkan. Oleh karenanya Pemko Medan perlu segera mengambil langkah antisifasi,” ujar Atan mengingatkan.

Ia menduga sebanyak Rp4 miliar anggaran dari negara digunakan Pemko Medan untuk membangun puluhan kios untuk penampungan pedagang Pasar Kapuas dijadikan sebagai ajang bisnis. Sebab, perencanaan kurang matang revitalisasi dimaksud batal dan bangun kios penampungan menjadi mubajir.

“Semua uang rakyat itu jadi terbuang sia sia dan itu bukti kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran tidak tepat sasaran. Padahal uang sebanyak itu sangat bermanfaat jika digunakan untuk membenahi drainase di Belawan,” jelas Atan.

Atan juga meminta BPKP, Kejaksaan serta KPK untuk menyelidiki penggunaan uang rakyat tersebut agar oknum pengawai Pemko Medan yang terlibat ditindak dan hal yang sama tidak terulang lagi. “Dulu sudah ada terpidana kasus korupsi terkait revitalisasi Pasar Kapuas dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi,” kata Atan yang juga aktifis nelayan itu.

Sebelumnya, Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Kapuas batal dilaksanakan akibat dua hal. Pertama, proses penghapusan aset PD Pasar jadi nol karena Pemko Medan tidak bisa membangun pasar milik PD Pasar. “Karena itu aset yang dipisahkan muncul kelalaian waktu sehingga proses tersebut terlambat,” katanya.

Kedua, ada perhitungan ulang biaya karena anggaran Rp20 miliar tidak cukup setelah dilakukan pengecekan kondisi tanah yang labil di dasar dan herannya hal ini tidak diantisipasi sebelumnya.

“Kita keberatan saat ekspos yang dilakukan Perkim saat rapat PAPBD 2019 karena sudah merugikan warga Belawan dan kita minta agar diteruskan melalui sistem multiyear artinya anggaran yang ada dilaksanakan pembangunannya kekurangan dilanjutkan pada tahun 2020,” tegas Bahrumsyah. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akhirnya mengambil kebijakan meliburkan seluruh pelajar di Sumut, terhitung mulai Selasa (17/3) hingga 3 April mendatang. Kebijakan ini berlaku untuk SMA, SMK, SLB dan sederajat baik negeri dan swasta di Sumut.

Kebijakan ini terkesan mendadak. Pasalnya, sehari sebelumnya yakni pada Senin (16/3), Gubsu sempat menegaskan, tidak akan meliburkan sekolah dengan alasan kondisi Sumut masih aman dan terkendali dari pandemi virus corona. Bahkan dirinya khawatir jika diliburkan anak sekolah justru bepergian.

Namun kemarin (17/3), Gubsu meralat kebijakannya. Melalui Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 440/2666/2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatra Utara tertanggal 17 Maret 2020, Edy meliburkan proses belajar-mengajar di sekolah.

Gubsu berharap, selama libur, para pelajar diimbau belajar mandiri di rumah dengan metode belajar jarak jauh. “Sehingga murid-murid tetap bisa belajar dengan diawasi orangtuanya,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai rapat koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan.

Selama proses belajar mandiri, kepala sekolah wajib mengatur keterpenuhan hari dan jam kerja bagi guru, tenaga kependidikan dan pekerja sekolah. Kemudian untuk Ujian Nasional (UN) SMK yang sudah berjalan sejak Senin (16/3), tetap berjalan hingga Kamis (19/3).

Kepada pihak sekolah yang melaksanakan UN, diminta menyediakan sarana hand sanitizer, termoscanner atau bentuk lain untuk pencegahan virus tersebut. Selain itu Gubsu meminta para orangtua siswa, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan agar mengawasi siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak bepergian jauh ke luar kota serta menghindari kontak fisik seperti bersalaman, cium tangan atau berpelukan. “Jadi ini bukan diliburkan tapi belajar dari rumah selama 14 hari ke depan, dengan tetap diawasi oleh guru dan orangtuanya,” katanya.

Edy mengharapkan, seluruh kepala daerah di Sumut dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 dengan melihat situasi dan kondisi di wilayah kerja masing-masing.

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting sebelumnya mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati Gubsu ihwal aktivitas sekolah untuk diliburkan selama dua pekan. Diungkapkan Baskami, ada beberapa poin penting yang dibahas dan disepakati terkait mengantisipasi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19. Diantaranya meminta Gubsu mengeluarkan surat edaran agar meliburkan sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Sumut selama dua pekan.

DPRD Sumut juga minta semua rumah sakit pemerintah maupun swasta harus selalu siap siaga menerima pasien yang terindikasi terjangkit virus korona, serta biaya pengobatan selama perawatan rumah sakit agar ditanggung pemerintah, karena penyakit Covid-19 sudah merupakan wabah secara nasional bahkan internasional. “Kita juga mengimbau masyarakat Sumut agar mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul, karena virus corona lebih cepat menular dari orang-orang yang bersentuhan langsung,” ujarnya.

Menyikapi surat edaran Gubsu Nomor 440/2666/2020 tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Medan, Suhairi mengaku sudah memberikan metode pembelajaran mandiri di rumah dengan melakukan kordinasi dengan guru masing-masing mata pelajaran. “Tugas-tugas dari guru mata pelajara kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa di rumah,” kata Suhairi.

Suhairi sendiri mengatakan, untuk pelajar siswa kelas XII akan kembali aktif sekolah pada 16 Maret 2020. Karena, pada tanggal itu hingga 23 Maret 2020 akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun ini. “Untuk kelas X dan XI dilakukan belajar bersama orang tua. Untuk belajar secara online secara umum belum dilaksanakan,” pungkasnya.

Hal yang sama diutarakan Kasek SMA Negeri 2 Medan, Buang Agus kepada Sumut Pos. Ia mengimbau kepada seluruh siswa untuk mengikuti arahan dari guru masing-masing mata pelajar untuk dapat belajar mandiri di rumah.”Tapi, belum ada belajar secara online,” kata Agus.

Siswa PAUD hingga SMP Juga Diliburkan

Kebijakan meliburkan sekolah ini, diikuti sejumlah daerah lainnya di Sumut. Pemko Medan juga akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses belajar-mengajar di sekolah untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. “Surat edaran dari Pak Wali sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah melalui group WhatsApp (WA),” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Masrul Badri, ketika dihubungi, Selasa (17/3).

Masrul mengimbau agar satuan pendidikan tetap melakukan proses belajar-mengajar. Namun secara online. “Kepada orang tua murid untuk tetap menjaga dan mengawasi anaknya agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak,” tegasnya.

Bupati Langkat, Terbit Rencana PA juga menginstruksikan seluruh sekolah dari TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta diliburkan mulai 18 hingga 31 Maret 2020. Hal itu disampaikan Bupati Langkat saat memimpin apel upacara kesadaran nasional di halaman kantor Bupati Langkat, Selasa(17/3).

Selain meliburkan sekolah, Bupati Langkat juga mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. “Lakukanlah hidup bersih baik di rumah maupun di tempat kerja serta mengkonsumsi makanan minuman bergizi untuk imunitas tubuh,” imbaunya.

Dia juga meminta masyarakat mengurangi bepergian ke tempat umum, kecuali untuk hal yang terpaksa dengan menggunakan masker, rutin cuci tangan dengan air dan sabun. Sementara itu, ASN di Pemkab Langkat agar tetap bekerja seperti biasa sebelum ada informasi terkait bekerja secara online.

Begitu juga dengan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. Ia juga akhirnya mengubah kebijakan dengan meliburkan proses belajar-mengajar di sekolah, mulai PAUD, TK, SD, dan SMP, sejak 18 Maret hingga 1 April 2020. Padahal sehari sebelumnya, Dosmar menegaskan tidak meliburkan sekolah menunggu perkembangan selanjutnya.

Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit mengatakan, hasil keputusan pemerintah bersama Forkopimda memutuskan meliburkan para siswa. Mereka akan belajar di rumah yang telah diberi oleh tiap guru masing-masing pekerjaan rumah atau PR.

Hotman menjelaskan, berubahnya kebijakan Bupati Humbahas ini disebabkan adanya saran seorang petugas medis kepada pemkab bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran corona. “ Sebelumnya, dokter spesialis paru-paru ini tidak hadir, jadi kita menunggu perkembangan, makanya rapat khusus bersama Forkopimda diputuskan harus diliburkan untuk memutuskan mata rantai penyebaran,” jelas Hotman.

Selain keputusan meliburkan sekolah, lanjut Hotman, juga dilakukan keputusan bersama akses masuk diperbatasan akan diawasi dengan menggunakan digital infrared thermometer gun di setiap posko yang telah disediakan di setiap akses masuk menuju Kabupaten Humbahas. Kemudian, pemerintah juga akan menyiapkan hand sanitizer disetiap kantor pelayanan pemerintah, tempat ibadah dan tempat pelayanan publik, melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang terbuka ( pasar, pajak dan terminal).

Di samping itu, pemerintah menganjurkan agar menghentikan pertemuan yang mengumpulkan massa hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan, meminta kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat, minum air putih minimal 2 liter perhari, makan sehat dengan gizi seimbang dan istirahat yang cukup serta berolahraga secara teratur.

Perpustakaan dan Museum Tebingtinggi Tutup

Terpisah, Pemko Tebingtinggi memutuskan untuk menutup sementara fasilitas umum di Kota Lemang tersebut. “Perpustakaan dan museum untuk sementara ditutup, hal ini untuk mencegah pengumpulan massa yaitu kunjungan pelajar dan masyarakat ke perpustakaan serta museum di Tebingtinggi,” jelas juru bicara terkait Covid 19 Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia, Selasa (17/3).

Selain menghentikan sementara aktivitas perpustakaan dan museum, Pemko Tebingtinggi juga meliburkan sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di sekolah, pihak Pemko melalui Dinas Pendidikan, tidak ada aktivitas belajar disekolah sementara selama 14 hari terhitung tanggal 18 Maret.

“Kebijakan diambil karena untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Lebih baik kita mencegah dari pada mengobati,” paparnya.

Sambung dr Nanang, bukan libur artinya pelajar bisa keluar rumah bermain-main, tetapi guru akan memberikan tugas belajar di rumah dengan istilah home school. “Ini dilakukan untuk mencegah peredaran virus Covid 19 di wilayah Kota Tebingtinggi,” bilangnya. (prn/gus/map/yes/des/ian)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin kembali mengingatkan para distributor dan pedagang agar tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan atas pandemi virus korona atau Covid-19 yang kini sedang dihadapi masyarakat. Jika ditemukan permainan harga, baik itu bahan-bahan dan alat-alat kesehatan, bahan pokok serta lainnya, para distributor dan pedagang akan ditindak tegas.

“Tidak ada pedagang yang boleh ambil keuntungan dari kondisi darurat ini. Seperti alkohol, masker dan lainnya yang mulai langka di pasaran. Kami akan segera operasi pasar, cek gudang-gudang mereka. Dan tidak ada yang boleh naikkan harga dengan alasan barang tidak ada,” kata Irjen Pol Martuani Sormin kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyebaran Covid-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (17/3).

Polda Sumut bersama unsur Forkopimda lainnya siap membantu penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumut yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. “Kami mengimbau kepada masyarakat jangan panik karena pemerintah sedang menangani ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi. Menurutnya, TNI dan Polri melalui intelijen sudah mulai turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan bahan pokok dan bahan kesehatan sekaligus harganya tetap stabil sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli. “Informasi yang saat ini berkembang, adanya penimbunan alat-alat kesehatan, sembako dan lainnya yang diresahkan masyarakat.

Saya bersama ketua DPRD, Kapolda, Pangdam, dan Kajati sudah bersepakat akan menindak tegas terhadap hal itu. Bapak Kapolda dan Pangdam sudah mengeluarkan intelijennya semua untuk mengantisipasi ini. Apabila ada rakyat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, urungkan, batalkan. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama,” katanya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Sumut, Gubsu terus membangun koordinasi dengan pihak rumah sakit baik milik pemerintah dan swasta supaya dapat menambah ruangan isolasi bagi pasien suspek korona. “Hari ini kita bisa mendapatkan 330 ruangan dan akan dilengkapi Bapak Kapolda 400 ruangan lagi di SPM yang hari ini kita siapkan. Sehingga kurang lebih kita punya 750 ruangan isolasi buat antisipasi. Saya berharap nanti jumlahnya jadi 1.000 ruangan, ke depan ini yang sekarang sedang saya koordinasikan dengan pihak RS,” katanya.

Mengenai biaya perawatan pasien suspek korona ataupun ingin mengecek kesehatan sebagai antisipasi virus itu, Edy menegaskan semua akan ditanggung pemerintah. Sebab kondisi ini sudah masuk kategori bencana darurat. “Karena sudah darurat maka seluruh pemerintah daerah yang menanggung,” katanya.

Terkait adanya informasi sebanyak 75 Orang Dalam Pengawasan (OPD) kemungkinan akan diobservasi dan dirawat di ruangan isolasi sebagai bentuk pencegahan Covid-19 di wilayah Sumut, masih akan dilakukan pencermatan lebih lanjut. “Ada kasatgas namanya yang menentukan. Tergantung sektornya ada di mana. Misalnya di Simalungun berarti sektor Simalungun yang nangani. Kalau di situ tidak mencukupi akan diatur di mana (sektor) yang kosong,” katanya.

Seperti diketahui, penyebaran Covid-19 semakin meluas dan pemerintah pusat telah memperpanjang masa darurat bencana pandemi korona hingga 29 Mei 2020. Gubsu sudah mengeluarkan instruksi untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Sumut. Namun untuk pusat-pusat perbelanjaan belum ada instruksi untuk menutup. Masyarakat hanya disarankan agar mengurangi aktivitas di luar rumah. “Imbauan saya yang paling penting, jangan panik tetapi tetap waspada. Belajar dari rumah, orang tua kontrol anak, jangan sampai malah keluyuran,” pesan Edy.

Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan dan simpang siur informasi. Ada baiknya agar masyarakat hanya mendengarkan informasi dari sumber resmi seperti pemerintah dan ahli bidang kesehatan.

“Akan ada rapat teknis nanti antara Satgas dan pihak rumah sakit untuk membahas lebih jauh teknis di lapangan. Kemudian, dalam waktu dekat kita semua sinergi untuk melakukan kegiatan bersih-bersih atau penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus,” ucapnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, Kajati Sumut Amir Yanto, Danlantamal I Laksma TNI Abdul Rasyid, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting turut menyampaikan agar tidak ada kepanikan di tengah masyarakat dan mempercayakan kepada pemerintah yang saat ini tengah berjuang bersama untuk menyelesaikan dan menangani penyebaran pandemi Covid-19.

Sementara itu, Restuti Hidayani Saragih dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut mengungkapkan, sekaitan 75 ODP tersebut akan dilihat secara seksama perkembangannya apakah segera dirawat di ruang isolasi. “Besar kemungkinan ya, karena kan saya tidak melihat satu persatu. Besar kemungkinan seharusnya diobservasi dan dirawat di ruang isolasi,” ujarnya.

Restu mengatakan data 75 orang itu sifatnya row data atau data kasar. “Saya gak berani memastikan angka pastinya karena kan ini datanya ada di Satgas, ini himpunan dari pagi ya sampai dengan pagi ini,” ungkapnya.

Diamini pihaknya bahwa RS Adam Malik tidak dapat menampung 75 orang itu. Namun, tegas Restu yang juga Tim Pinere RS Adam Malik, bahwa rumah sakit milik Kemenkes itu bukan menolak melayani isolasi 75 orang tersebut. Tetapi hal itu dikarenakan ruang isolasi yang ada di RS Adam Malik sudah penuh. Di rumah sakit itu, ada 11 ruang isolasi. Lalu 75 orang itu akan diisolasi di sejumlah RS lain yang sudah menyiapkan ruang isolasi. (prn)

Satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) diduga terpapar virus corona atau Covid-19 yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM), Medan, dikabarkan meninggal dunia, Selasa (17/3) malam. Kabar beredar, pasien tersebut disebut-sebut memiliki riwayat perjalanan ke Israel.

KOORDINATOR Tim Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging (PINERE) RSUP HAM dr Ade Rahmaini yang dikonfirmasi tak membantah kabar tersebut. Ia membenarkan, salah seorang PDP yang mereka rawat telah meninggal dunia. “Satu orang PDP meninggal dunia,” ungkapnya kepada wartawan melalui pesan whatsapp.

Meski begitu, Ade mengaku untuk saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait peristiwa ini. Namun ia berjanji, Rabu (18/3) akan memberikan keterangan secara detail. “Besok saja lagi ya,” ucap Ade.

Kata dia, prosedur penyerahan jasad kepada keluarga nanti, pihak RSUP H Adam Malik yang menyerahkan langsung kepada keluarga. “Jasadnya kita yang masukan ke peti. Nanti kita yang menghubungi pihak keluarga,” jelas Ade.

Setelah dimasukan dalam peti, sambung dia, jasad tidak boleh disemayamkan, namun langsung dikubur. “Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Sebelumnya kemarin (17/3), jumlah pasien diduga terpapar virus Covid-19 yang diisolasi di RSUP HAM bertambah lima orang, menjadi delapan pasien. Koordinator Tim PINERE RSUP HAM dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP menyebutkan, kelima pasien tersebut tiba di rumah sakit pada Senin (16/3).

Namun, tidak dijelaskan secara pasti kapan mereka datang dan berasal dari kabupaten/kota mana. “Saat ini sudah 8 PDP yang kita rawat. Ada lima lagi yang masuk semalam (kemarin, red), ada yang sore dan juga malam. Semuanya yang lima itu PDP WNI,” kata dr Ade Rahmaini saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler.

Ade menyebutkan, ke-8 PDP ini semuanya tidak memiliki riwayat kontak dengan penderita positif Covid-19. Namun, mereka memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit, yaitu Israel, Vietnam, dan juga Malaysia.

Dikatakan Ade, dengan bertambahnya jumlah PDP menjadi 8 orang maka saat ini daya tampung ruang isolasi sudah penuh. Sebab, dari 11 ruangan yang tersedia, 3 ruangan lagi peruntukannya ditujukan bagi perawatan khusus, misalnya ventilasi mekanik maupun ICU ventilator. “Sudah full untuk ruang isolasi kita, sehingga bila ada tambahan PDP lagi maka akan dirujuk ke rumah sakit lain yang sudah ditetapkan sebagai pusat rujukan,” sebut Ade.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah mengirimkan sampel 3 PDP ke Balitbangkes Kemenkes RI untuk diuji di laboratorium apakah positif Covid-19 atau tidak. Sedangkan sample ke-5 PDP yang baru masuk, rencananya sampel baru akan dikirim pada hari ini (kemarin, red). “Hasilnya kemungkinan baru akan keluar sekitar 5 hari pasca dikirimkan. Akan tetapi, yang mengirimkan itu adalah Dinas Kesehatan. Kita hanya menerima hasilnya saja,” terangnya.

Ade mengimbau, kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan. “Jika tidak ada keperluan untuk beraktivitas di luar rumah, sebaiknya di rumah saja,” imbuhnya.

Sementara, Kasubbag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) menyatakan hal senada. “Per 17 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, PDP saat ini 8 orang. Sebelumnya, ada PDP 2 orang tetapi sudah dipulangkan dan negatif,” ujar Rosa.

Ia menyatakan, hingga saat ini PDP yang dirawat belum ada yang positif. Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 22 orang. “Harap ditegaskan ya, sampai saat ini belum ada yang positif,” ketus Rosa.

Mulai 18 Maret Kunjungan Pasien Ditiadakan

Lebih lanjut Rosa mengatakan, sesuai imbauan pemerintah untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dikeluarkan kebijakan peniadaan jam berkunjung pasien rumah sakit. Kebijakan tersebut terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020. “Mulai besok (hari ini, jam kunjungan pasien ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan,” ucapnya.

Selain itu, sambung Rosa, pasien yang dirawat inap hanya diperbolehkan ditunggu oleh 1 orang. Namun, orang yang menunggu tersebut dalam keadaan sehat atau tidak sedang demam/flu dan akan diberikan kartu penunggu pasien. “Kemudian, pasien rawat jalan/poliklinik memasuki gedung rawat jalan hanya boleh diantar oleh 1 orang pengantar untuk mengurangi risiko penularan,” tambah Rosa.

Bukan itu saja, lanjut dia, selain jam kunjungan pasien, pihak rumah sakit juga memberlakukan pembatasan konferensi pers dan sejenisnya mulai saat ini sampai jangka waktu yang belum bisa ditentukan, tergantung perkembangan situasi. “Hal ini kami lakukan untuk menjaga keamanan kedua belah pihak, baik teman-teman wartawan maupun kami sendiri,” katanya.

Rosa menambahkan, untuk mengakomodir dan memastikan tetap tersedianya informasi publik tentang Covid-19, pihaknya akan meng-update data pasien terkait Covid-19 di website dan akun media sosial rumah sakit yang bisa dijadikan sebagai acuan pemberitaan. “Apabila diperlukan, kami juga akan menerima permintaan informasi via whatsapp dan telepon,” tandasnya.

Satu Warga Dairi Dirujuk ke RSUP HAM

Sementara, Sekdakab Dairi Leonardus Sihotang didampingi Plt Kadis Kesehatan, Jonni Hutasoit mengatakan, satu warga Sidikalang berjenis kelamin perempuan telah dirujuk ke RSUP HAM, Selasa (17/3) malam pukul 20.30 WIB. Pasien perempuan berusia 40 tahun itu diberangkatkan menggunakan ambulans RSUD Sidikalang.

Jonni menjelaskan, pasien dirujuk atas saran dokter yang merawat. Sebelum dirujuk, pasien itu masuk orang dalam pemantauan (OPD). Diterangkan Jonni, status ini terungkap atas pemeriksaan yang dilakukan warga tersebut ke Puskesmas di Sidikalang. Dalam pemeriksaan Puskesmas, warga berjenis kelamin perempuan itu mengalami gejala kesehatan yakni flu, demam dan batuk. Namun suhu badan 35,8 derajat celcius.

Disebutkan Jonni, riwayat si pasien baru saja pulang dari Malasya. Wanita berusia 40 tahun tersebut merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malasya. Warga itu dikabarkan sudah 6 hari di Sidikalang sepulang dari Malaysia.

Jonny mengatakan, sekarang pasien tersebut dilakukan pemantauan di rumahnya dan belum diisolasi ke rumah sakit. Karena menurut tim, pasien itu belum mengarah ke kasus Covid-19. Sekda dan Plt Kadis Kesehatan menghimbau warga Dairi agar tidak panik. Tetap menjaga kesehatan dan kalau bisa menghindari dari keramaian.

Layanan Administrasi BPJS Dialihkan ke Aplikasi Mobile

Terpisah, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus corona, per 17 Maret 2020 BPJS Kesehatan memberlakukan kebijakan khusus terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihaknya telah menerapkan langkah-langkah preventif di lingkungan kantor BPJS Kesehatan.

“Kami telah menetapkan protokol penanganan virus corona di ruang kerja dan area publik BPJS Kesehatan, seperti pengukuran suhu badan pegawai dan pengunjung, penyediaan hand sanitizer, masker, dan melakukan disinfeksi setiap hari di area kantor BPJS Kesehatan. Kami juga menerapkan work from home (WFH) bagi pegawai dengan kriteria tertentu, terutama pegawai yang sehari-harinya menggunakan transportasi publik. Selain itu, kami pun mengoptimalkan penggunaan fasilitas video conference untuk berkoordinasi antar unit kerja,” ujar Fachmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima.

Di samping itu, sebut Fachmi, juga ditetapkan protokol layanan kepada peserta JKN-KIS di seluruh Kantor BPJS Kesehatan. Untuk meminimalisir kontak langsung dengan masyarakat, Fachmi menjelaskan ada sejumlah pelayanan BPJS Kesehatan yang sementara ditiadakan, seperti pelayanan Mobile Customer Service (MCS), sosialisasi/pemberian informasi langsung melalui forum pertemuan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan pengumpulan banyak orang di satu lokasi. Meski demikian, Fachmi menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan JKN-KIS dengan mudah melalui alternatif kanal lainnya.

“Sejumlah pelayanan administrasi yang biasanya dapat dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, dialihkan ke aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Selain untuk mencegah risiko penularan virus corona, layanan menggunakan aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dapat mempermudah peserta melakukan urusan administratif tanpa harus mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan,” terang Fachmi.

Dijelaskan dia, untuk layanan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), serta penggantian kartu hilang, dialihkan melalui aplikasi Mobile JKN. Penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, serta perubahan identitas peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dialihkan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Adapun untuk perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non peserta PBI, serta perubahan kelas rawat peserta PBPU dan BP, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN maupun BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Pelayanan administrasi yang masih bisa dilakukan melalui Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota antara lain, pendaftaran peserta baru Pekerja Penerima Upah (PPU) khusus Pegawai Negeri, perubahan data peserta PBI, perubahan FKTP peserta PBI, pendaftaran bayi baru lahir peserta PBI, dan pengaduan peserta,” paparnya.

Ditambahkan Fachmi, pelayanan administrasi di Mall Pelayanan Publik tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Sementara pelayanan administrasi di rumah sakit oleh petugas BPJS SATU juga tetap dilakukan dengan memaksimalkan komunikasi melalui aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) atau Mobile JKN.

“Pelaksanaan mekanisme kebijakan khusus ini diberlakukan sampai dengan ada kebijakan lebih lanjut terkait penanganan virus corona. Kami juga senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta JKN-KIS untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap virus corona,” pungkasnya. (ris/rud)