BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemeriksaan tersebut lantaran polisi mendapat kabar adanya informasi tentang barang atau makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan polisi dinilai meresahkan. “Sangat disayangkan selang beberapa minggu kemudian, Polres Binjai kembali mendatangi tempat usaha dan terkesan mencari-cari kesalahan pelaku UMKM produksi roti lainnya yakni permasalahan izin PIRT,” jelas Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gelora Surya Keadilan, Surya Adinata, belum lama ini.

Pelaku Usaha Kecil Menengah juga sudah dipanggil penyidik terkait hal tersebut. Namun, Surya menyesalkan lantaran produksi roti yang diambil polisi kondisinya di dalam tempat produksi. Bukan di luar pabrik. Artinya barang belum selesai produksi dan diedarkan.

Dia menyayangkan adanya tindak oknum Korps Tri Brata yang kembali melakukan pemeriksaan tersebut. Sebab, kata dia, selama kepemimpinan Kapolda Sumut sebelumnya, masalah izin-izin UMKM sudah pernah ada pertemuan bersama dengan para pelaku usaha.

“Pada zaman Kapolda Sumut yang dipimpin oleh Pak Paulus Waterpauw pasca pertemuan dengan beliau di Polrestabes Medan, praktis tidak ada lagi polisi yang mempermasalahkan izin-izin pelaku UMKM,” ungkap dia.

Namun, kata dia, saat ini masih saja ada oknum-oknum aparat yang diduga memakai surat tugas secara umum atau tidak ditujukan kepada pihak tertentu untuk mendatangi pelaku-pelaku UMKM. Dan dengan surat itu terkesan mencari-cari kesalahan pelaku UMKM sehingga tidak dapat menjalankan usaha dengan tenang.

“Seharusnya pelaku UMKM yang bersalah diberikan pembinaan di tempat usaha bukan malah diberikan ‘surat cinta’ seperti surat undangan, surat undangan susulan dan sam pai surat pemanggilan kalau tidak datang. Apa Kapoldasu yang sekarang tidak melindungi Pelaku UMKM? Pelaku UMKM butuh pembinaan bukan untuk dibinasakan,” kata dia.

“Untuk itu kita berharap agar Kapoldasu dapat senantiasa memberikan jaminan berusaha kepada pelaku UMKM dan dengan tegas mem berikan arahan kepada jajaran di bawahnya agar apa yg terjadi di CV Cho colate Sukses Bersama tidak terjadi kepada pelaku-pelaku UMKM lainnya,” sambung dia.

“Kita berharap Pak Kapolda Sumut selalu melindungi dan melakukan pembinaan pelaku UMKM bukan malah mempidanakan pelaku UMKM. Setidaknya masih ada instansi dinas terkait yang dapat melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM bukan ujuk-ujuk dibawa ke ranah hukum. Untuk Polres Binjai, kita harapkan agar fokus mem berantas tindak pidana judi maupun narkoba yang sedang marak di wilayah hukum Polres Binjai,” beber dia.

Sementara, Kanit Ekonomi Polres Binjai, Ipda Rifaldy Arsad mengakui bahwa telah melakukan sweeping ke pelaku UMKM CV Chocolate Sukses Bersama di Binjai Utara. Sejauh ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap dokumen.

“Lihat kode PIRT-nya dulu, belum ada diamankan, kami masih tunggu pemiliknya. Nanti tetap prosedur itu, kalau terbukti kesalahan kita panggil. Itu izinkan harus lengkap, nanti kita koordinasi ke orang Dinkes juga,” tukasnya. (ted/btr)

TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungbalai mengamankan sebanyak 39 orang rombongan TKI yang baru tiba dari Malaysia di perairan Asahan, Jumat (13/3) sore kemarin.

Kapolres Tanjungbalai, AKBP Putu Yudha Prawira mengatakan, ke 39 orang tersebut diamankan karena menumpang kapal motor tanpa nama dengan mesin Mitsubishi PS-100.

Selain itu, polisi turut mengamankan 4 orang awak kapal, termasuk nakhoda (tekong) dan juru mesin (kwanca).

“Ada 26 laki-laki dewasa, 10 perempuan dewasa, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang diamankan,”sebut Putu Yudha, Sabtu (14/3) siang.

Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan warga Kabupaten Asahan (2 perempuan), 2 asal Tanjungbalai, 4 warga Kota Medan (1 perempuan), 2 warga Kabupaten Batubara, 5 warga Bandar Lampung, 3 warga Jambi, 4 warga Lampung, Langkat (1 perempuan dan 1 laki-laki), 2 wanita asal Aceh, 2 wanita asal Riau dan 2 wanita asal Serdang Bedagai. Sedangkan awak kapal yang diamankan adalah tekong Zuhri Masmarta (38), warga Aek Loba Pekan, Asahan; kwanca Sulaiman Marpaung (44) Kapal, warga Teluk Nibung, Tanjungbalai dan 2 ABK, masing-masing Firmansyah Hasibuan (43) warga Teluk Nibung serta Rudianto (34), warga Sei Dadap, Asahan.

“Awalnya Opsnal Sat Reskrim Polres Tanjungbalai, mendapat informasi dari masyarakat ada kapal motor tanpa nama yang membawa penumpang TKI dari Malaysia,”sebut Putu Yudha.

Polisi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut mendatangi lokasi dengan menyewa satu unit kapal. “Ternyata memang benar, pada saat tiba di perairan Tanjungbalai-Asahan, personel menemukan kapal motor tanpa nama membawa penumpang,”katanya.

Selanjutnya, kapal motor berikut penumpang dan awaknya diamankan ke dermaga Sat Polair Polres Tanjungbalai, sedangkan 39 penumpang diamankan di Kantor Sat Reskrim. Para TKI diperiksa kesehatan di GOR Wira Satya Polres Tanjungbalai.

“Terhadap para penumpang juga dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan di GOR Wira Satya Polres Tanjungbalai, bekerjasama dengan Dinas Karantina Kesehatan Pelabuhan Teluk Nibung,” jelas Putu Yudha.

Semua penumpang dan awak kapal dinyatakan kemudian dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani.

“Sudah mendapat Sertifikat Bebas Virus Corona (COVID-19),”katanya. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan bawaan mereka, tidak ditemukan barang-barang terlarang.

Selanjutnya dilakukan menandatangani berita acara penyerahan TKI oleh Kasat Reskrim AKP Rapi Pinakri kepada Imigrasi Klas II Tanjungbalai Asahan. Kemudian seluruh TKI berikut awal kapal berikut barang bukti diserahkan ke PPNS Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai-Asahan.

“Memperhatikan ketentuan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Selanjutnya ke-39 TKI dan 4 orang masing masing 1 tekong, 1 kwanca, 2 ABK diserahkan ke pihak PPNS Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan oleh Kasat Reskrim AKP Rapi Pinakri dan diterima Jonardi Fernando Pasaribu,”pungkas mantan Kasat Reskrim Polrestabes Medan itu. (net)

SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poros menggugat DPRD Kota Siantar terkait 8 poin usulan hak angket yang bertujuan memakzulkan Wali Kota, Hefriansyah.

Gugatan LBH Poros ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Siantar dan diterima resmi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Pms. Dalam hal ini LBH Poros mewakili penggugat 3 orang yakni, Willy Wasno Sidauruk, Dian Morris Nadapdap dan Try Oktavianus Hutagalung, dengan tergugat DPRD Siantar.

Ketua LBH Poros, Willy Sidauruk menuturkan, dasar hukum diajukannya gugatan ini karena tergugat (DPRD Siantar) atas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Wali Kota, Hefriansyah.

Willy menuturkan, ada beberapa hal mendasari pihaknya mengajukan gugatan terhadap DPRD Siantar. Menurutnya, sejak tahun 2018 hingga saat ini terjadi perseteruan politik yang dilakoni antara Pemko Siantar dan DPRD yang berujung terjadinya hak angket sebanyak 2 kali untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Wali Kota, Hefriansyah.

“Kami menilai, hak angket DPRD Siantar tidak tepat dan tendesius secara objektif. Akibatnya, meninggalkan dasar-dasar objektifitas dari materi hak angket itu,” sebut Willy, Jumat (13/3).

Advokad muda ini menilai, dugaan 8 poin temuan hak angket DPRD, LBH Poros tak menemukan adanya sebuah kebijakan Pemko Siantar bertentangan dengan Undang-Undang (UU), bahkan mempunyai dampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kedelapan poin itu tidak menjadi ranah hak angket, sehingga menghamburkan uang negara,” paparnya.

Dia mencontohkan mengenai pengangkatan dan pergantian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Siantar adalah kewenangan Wali Kota. Jika pun terjadi kekeliruan, maka ASN bersangkutan dapat melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditetapkan UU.

Mengenai Surat Ketua DPRD Siantar Nomor : 170/249/DPRD/XII/2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Jabatan Fungsional Kesehatan, LBH Poros berpendapat bukan hal urgensi, sehingga Wali Kota melaksanakannya. Sebab Wali Kota memiliki wewenang penuh dalam mengatur keuangan daerah.

“Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diduga melibatkan Wali Kota juga bukan ranah DPRD. Itu sudah menjadi wewenang Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Wali Kota pernah dip Sementara terkait penggunanan Gelanggang Olahraga (GOR) yang tak sesuai peruntukkan dan bersifat komersil, sehingga tidak mengguntungkan pedagang, Sekretaris LBH Poros, Dian Moris juga menilai, hal itu juga bukan ranah hak angket. Menurutnya, ada Komisi di legislatif yang mempunyai hak memantau kebijakan mengenai GOR.

Terkait pemindahan Tugu Raja Sangnaualuh secara sepihak oleh Wali Kota ke Lapangan Adam Malik, Dian Morris menuturkan, DPRD juga bersifat tendensius. Pasalnya, pihaknya tidak mengetahui dengan dasar apa Wali Kota memindahkan pembangunan tugu dimaksud.

“Berkaitan dengan keberadaan Perusahaan Daerah yakni PD PAUS dan PDPHJ yang berpotensi merugikan keuangan negara agar ditindaklanjuti ke penegak hukum atau Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK), menurut kami itu menjadi wewenang seluruh masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melawan adanya dugaan korupsi,” tukasnya.

LBH Poros juga menyoroti mengenai pergeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan keuangan negara agar ditindaklanjuti ke penegak hukum (KPK). Dian Morris menilai, itu juga bukan ranah hak angket, sebab BPK memiliki wewenang penuh terhadap hasil auditnya.

“Menyangkut anggaran pembebasan lahan Tanjung Pinggir seluas 573 hektar tak ditampung APBD 2020 yang dinilai tidak tertib administratif, kami menilai itu bukan ranah hak angket dan tergugat dalam menjalankan fungsinya juga tendensius,” tukasnya.

Willy menambahkan, dari hasil analisasi pihaknya terhadap 8 poin itu, bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dia menilai, unsur-unsur variable normatif hak angket tidak diperhatikan betul-betul oleh anggota Fraksi pengusul hak angket tersebut. Menurut Willy, hak angket DPRD itu telah merugikan masyarakat, sehingga menghambat investor masuk ke Siantar yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan berdampak terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kunci masuknya investasi adanya sebuah kepastian hukum, sehingga investor menjadi aman dalam menjalankan usahnya. Kita melihat adanya kesemena-menaan DPRD menjalakan fungsinya yang berdampak pada masuknya investasi di Siantar. Tindakan tergugat tak sesuai UU, dengan kata lain perbuatan melawan hukum oleh pemerintah,” tandasnya.

Lanjutnya, dalam gugatan itu LBH Poros meminta hakim PN Siantar menyatakan perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan hukum. Ini termasuk menghukum tergugat membayar semua kerugian yang timbul atas pelaksanaan hak angket dan mengembalikan nama baik Wali Kota.

“Kita juga meminta Pengadilan agar memerintahkan DPRD meminta maaf secara terbuka di media cetak dan media online pada masyarakat Siantar atas kekeliruan dan kealpaan dalam penyelenggaran pengaturan beberapa instrumen, seperti melakukan perbuatan hukum dan semena-mena terhadap Pemko Siantar, sehingga berdampak pada investasi di daerah,” sebut Willy. (bbs/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wangi khas kopi menyeruak dari ruangan semi permanen pada sebuah pagi, Senin (9/3) di Kabupaten Dairi.

Tampak di kiri ruangan, seorang lelaki layaknya barista tengah serius memperhatikan alat pembuat kopi espresso kecil. Suara air mendidih terdengar dari dalam alat itu.

Di sebelah kanan ruangan, tampak etalase. Di dalamnya tersusun kemasan kopi berbagai ukuran. Berdekatan, di atas meja terdapat biji kopi dalam dua stoples kecil. Grinder kopi kecil manual terletak di sampingnya. Di dinding ruangan tertata berbagai foto maupun piagam.

Ruangan itu adalah kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bangun Jaya (Baja), Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di seberang jalan, tepat di depan kantor itu, terdapat kantor Kepala Desa Bangun.

Barista itu meletakkan gelas mini di atas meja. Dituangkannya kopi dari bejana kaca berbentuk teko ke dalam gelas. Disuguhkan kepada Kepala Desa (Kades) Bangun, Japirin Sihotang. “Silakan, Lae,” katanya, juga menawarkan kepada Tagar.

Lelaki itu, Jupen Lumban Gaol adalah Ketua Bumdes Baja Dairi. Bumdes ini bergerak di tiga bidang, yaitu sarana air bersih, simpan pinjam, dan home industry unit kopi. Bumdes Baja Dairi terbentuk pada 2018. Setahun kemudian dialokasikan Dana Desa (DD) untuk penyertaan modal ke Bumdes itu Rp178 juta lebih.

Tagar berkesempatan mencicipi kopi Baja Dairi, produksi Bumdes tersebut. Kopi arabika hasil racikannya cukup enak. Perpaduan aroma kopi yang kuat dan rasa yang sedikit asam, terasa pas di lidah. Produksi desa kelas kafe.

Kopi bubuk Baja Dairi telah memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi pada Mei 2019 lalu.

Jupen menyebut, bubuk kopi Baja Dairi dijual dengan harga Rp200 ribu per kilogram. Kemasan 100 gram dibanderol harga Rp25 ribu. Kemasan 250 gram seharga Rp50 ribu, dan kemasan 500 gram seharga Rp100 ribu. “Kalau disajikan per gelas begini, Rp5 ribu,” kata Jupen.

erkait harga itu, dikatakan Kades Bangun Japirin Sihotang, sesuai dengan kualitas bubuk yang dihasilkan. Untuk memperoleh satu kilogram bubuk kopi, berbahan dasar 4 hingga 4,5 kilogram gabah kopi.

“Satu kilogram gabah pasarannya sekarang Rp22 ribu. Bumdes membeli dari masyarakat di atas harga itu. Dijemur, diolah, dan di-roasting. Pilihan biji kita yang terbaik. Tidak berani bikin biji kopi asal. Maka harganya demikian,” kata Japirin.

Japirin menyebut, bubuk kopi Baja Dairi adalah arabika varietas sigarar utang. “Bijinya kita peroleh dari masyarakat sini. Memang varietas ini memiliki kelemahan, tunas airnya terlalu banyak. Ini yang akan kita ubah ke depan, agar masyarakat menanam kopi yang berkelas, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Japirin mengakui, kejayaan kopi Kabupaten Dairi yang dikenal dengan Kopi Sidikalang, belakangan ini semakin menurun. Masyarakat juga sempat terpangaruh, beralih ke tanamanjeruk.

“Selama ini kualitas kopi kita menurun. Sempat tidak ikut pasaran. Kejayaan dulu, coba kita kembalikan melalui kopi Baja Dairi,” katanya.

Langkah awal untuk pengembangan budi daya kopi berkualitas, kata Japirin, melalui Bumdes Baja Dairi, menjalin kemitraan dengan Starbucks cabang Indonesia. Starbucks adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat.

“Dari Starbucks lah kita belajar dan mengetahui pembudidayaan kopi yang berkualitas, mulai dari pemilihan bibit hingga penanaman sampai proses pengolahan. Mereka sangat respons. Kita selalu komunikasi dengan Pak Profesor Surif. Mereka juga sudah beberapa kali datang ke sini, melakukan pelatihan,” katanya. (bbs/azw)

Atas saran dari Starbucks, pihaknya telah mulai membudidayakan kopi arabika varietas andung sari satu dan dua serta komasti. Bibit itu didatangkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember.

“Sesuai penelitian Profesor Surif, kopi arabika varietas komasti dan andung sari sangat cocok di daerah dengan 1.100 sampai 1.300 mdpl (meter di atas permukaan laut). Itu adalah daerah kita,” kata Japirin.

Puslitkoka Jember adalah salah satu lembaga penelitian yang mendapat mandat untuk melakukan penelitian aspek agribisnis untuk komoditas kopi dan kakao, mulai dari bahan tanam, budi daya, perlakuan pascapanen sampai dengan pengolahan produk.

Bibit dimaksud, kini telah dibibitkan. “Sudah kita bibitkan 30 ribu batang. Itu yang kita harapkan nantinya ditanam masyarakat di sini. Usia delapan bulan nanti sudah bisa ditanam, dipindah dari pembibitan. Satu setengah tahun kemudian, sudah produksi. Bisa produksi 25 sampai 30 tahun,” ujarnya.

Beberapa kelompok tani (koptan) di desa itu telah membeli sendiri bibit kopi dari Jember dengan biaya sendiri. “Kita salut dengan koptan di sini. Mereka telah membeli sendiri, tanpa mengharapkan bantuan. Rp500 per biji, ditambah ongkos kirim Rp75 per biji,” paparnya.

Ditambahkan Japirin, untuk tahun 2020, melalui Dana Desa telah dialokasikan anggaran Rp100 juta untuk pengadaan bibit jenis yang sama. “Itu nanti kita bagikan ke sebelas koptan yang menjalin kerja sama dengan Bumdes Baja Dairi. Itu untuk lahan 10 sampai 15 hektare,” paparnya.

Pemerintah Desa Bangun benar-benar serius ingin mengembalikan kejayaan kopi di Kabupaten Dairi melalui Bumdes Baja Dairi, termasuk dengan melakukan lobi ke pusat. Upaya itu membuahkan hasil.

Baru terbentuk pada 2018, Bumdes Baja Dairi memperoleh bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp51 juta. Anggaran itu digunakan untuk pembelian alat jemur, timbangan, karung, dan peralatan ringan lainnya.

Pada 2019, Kemendes PDTT kembali mengucurkan bantuan untuk Baja Dairi sebesar Rp1,2 miliar, melalui program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Anggaran itu untuk pembangunan rumah produksi kopi dan green house, beserta peralatannya.

“Satu-satunya desa penerima di Dairi. Di RUK (Rencana Usulan Kerja) kita usulkan Rp1,5 miliar. Realisasi Rp1,2 miliar,” kata Japirin.

Untuk pengelola bantuan itu, Kemendes PDTT membentuk Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK), diangkat dari masyarakat setempat.

Pembangunan gudang itu telah selesai. Semua peralatan sudah di lokasi. “Bangunan fisik sudah 100 persen. Mesin juga sudah. Tinggal pelatihan peralatan, dan untuk pelatihan orang yang merousting dan mengoperasikan mesin-mesin itu,” sebutnya.

Dengan adanya peralatan itu, nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Bumdes Baja Dairi. Selama ini roasting kopi Baja Dairi masih meminjam peralatan pihak lain, dengan bayaran Rp20 ribu per kilogram.

“Kalau sudah alat sendiri, tentunya akan mengurangi pengeluaran, serta menambah penghasilan,” kata Japirin.

Camat Parbuluan Rafael Siringoringo kepada Tagar mengungkapkan apresiasinya atas capaian Bumdes Baja Dairi, dalam upaya mengembangkan kopi tersebut.

“Apresiasi yang sangat luar biasa. Datang pun bantuan dari kementerian, bukan semata-mata karena jatah atau bagaimana. Kan tidak. Artinya, kementerian kan melihat kreativitas dan inovasi dari Kades Bangun. Mudah-mudahan ke depan, bisa membangkitkan nama baik kopi kita,” sebutnya.

“Selain kopi Dairi kembali jaya, ya secara khusus kebetulan yang mengambil momen ini Desa Bangun, ya mungkin dengan ini Desa Bangun bisa punya nama dan punya brand sendiri, kopi Baja secara khusus,” imbuh Rafael.

Rafael menambahkan, kendala kopi Baja Dairi saat ini adalah pada sektor pemasaran. “Kita tahu, sudah satu tahun lebih kopi Baja Dairi produksi. Memang, kades juga sudah banyak membuat promosi. Setahu saya, kopi Baja Dairi telah sampai ke Kemendes, Gubernur Sumatera Utara, Karang Taruna Sumatera Utara, dan Bupati Dairi,” ungkapnya.

Pemkab Dairi telah memfasilitasi petani kopi di Desa Bangun untuk memperoleh pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 25 juta per petani. “Desa Bangun menjadi contoh untuk KUR tani dari BNI,” kata Rafael. (bbs/azw)