MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara (Sumut) terus disorot. Kali ini datang dari Forum Pemuda Peduli Pembangunan Sumut (FP3SU) yang menduga adanya bagi-bagi proyek yang diduga melibatkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Ir HM Armen Effendi Pohan MSi.

“Kita ketahui pembangunan jalan dan jembatan termasuk serta pemeliharaannya yang ditangani Dinas Bina Marga sudah banyak disoroti, karena dianggap bermasalah. Kali ini tender proyek di dinas itu sudah membagi-bagi untuk pemenangnyan

padahal ada prosedur yang dilakukan melalui online, terkesan itu hanya formalitas” kata Koordinator FP3SU, Irmanda sambil menunjukkan data pemenang tender usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut dan Pemprovsu, Kamis (13/2).

Irmanda menyebutkan, bagi-bagi proyek ini merupakan penyalahgunaan wewenang dari pejabat Dinas Bina Marga Sumut yang dilakukan Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Ir M Husin yang didukung Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Modusnya, kata Irmanda, daftar-daftar nama perusahaan yang ikut pelelangan sudah ditandai pemenangnya setelah memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut. “Jumlah uang yang diberikan tergantung berapa besar proyek yang diberikan kepada rekanan, bisa jadi sepuluh persen, dan uang itu lain lagi setelah perusahaan rekanan dimenangkan oleh pejabat di Dinas Bina Marga Sumut,” bebernya.

Seharusnya, para rekanan atau perusahaan yang ikut tender proyek pembangunan jalan dan jembatan di Sumut itu harus mengikuti prosedur tender bukan main tunjuk.

“Berdasarkan Kepres Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 soal pengadaan barang dan jasa pemerintah para pejabat harus mengusulkan dan mengumumkan calon pemenang dan mempublikasikannya kepada umum, tetapi ini tidak mereka lakukan, bahkan sampai sekarang belum juga ada mereka umumkan, melainkan sudah ada pemenangnya, ini kan aneh,” ungkap Manda.

Bahkan kata Irmanda, untuk memuluskan kongkalikong pemenang tender proyek itu, deal transaksinya dilakukan di Komplek Perumahaan Citra Wisata Blok IX No 50 Medan Johor.

Padahal, lanjut Irmanda, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menegaskan soal percepatan lelang proyek oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu segera dilakukan. Paling lama pada Februari, seluruh pekerjaan OPD sudah harus tersedia untuk dilelang.

Gubsu saat itu, kata Irmanda, meminta untuk Februari ini pada kwartal pertama harus sudah tender itu. Sesuai perintah Undang-undang, kata Gubsu, dalam waktu 48 hari setelah seluruh pemberkasan proyek selesai dilakukan pada kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), maka seyogianya proyek tersebut siap untuk dilelang. Artinya, paling lama akhir Februari ini orang sudah mulai kerja. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sudah Oktober baru mulai kerja. Sehingga tidak selesai ini.

Apa yang disebut Irmanda benar. Sebelumnya juga Gubsu juga meminta wartawan sebagai kontrol sosial turut mengawasi pelaksanaan tender di seluruh OPD Pemprovsu. Termasuk apakah masih ada OPD yang lambat dalam mengajukan permohonan tender ke Pokja ULP yang berada di bawah Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

“Kalian wartawan di sini, tentu menjadi mata dan telinga saya. Makanya kalian harus ikut mengawasi. Jika ada yang aneh, segera laporkan sama saya. Anytime kau bisa ketemu sama saya,” katanya.

Seperti diketahui, instruksi Gubernur Edy Rahmayadi soal tender dini proyek untuk tahun anggaran 2020 di lingkungan Pemprovsu sudah mulai berjalan sejak akhir tahun lalu. Hal itu ditunjukkan dengan telah dimulainya tender untuk delapan paket pekerjaan, sebagaimana yang sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprovsu.

Dalam aksi yang dilakukan FP3SU, mereka meminta kepada aparat penengak hukum Polri, Kejatisu, KPK segera memeriksa Kabid Pembangunan Ir M Husin dan Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi I, HM Effendi Pohan, terkaitan kegiatan bagi-bagi proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Kemudian meminta kepada Gubsu mencopot keduanya, M Husin dan Effendi Pohan. Selanjutnya, memberhentikan proses pekerjaan tender pembangunan yang telah dicurangi.

Humas DPRD Sumut, Sofyan yang menerima aspirasi mahasiswa tersebut berjanji akan membawanya ke DPRD membidanginya. “Data datanya akan kita lampirkan dan akan kita bawa ke dewan yang bersangkutan, ya kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Sementara hal yang sama dikatakan Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Salman SSos MAp saat menerima pengunjuk rasa, Pemprovsu menerima aspirasi mahasiswa untuk dikaji. (azw/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PD Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu BUMD Kota Medan, tak mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Medan, walau satu rupiah pun di tahun 2019. Padahal diketahui, PD RPH merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan target terkecil di tahun lalu, yakni hanya dibebankan target PAD sebesar Rp150 Juta.

Dengan nominal target sekecil itu, banyak pihak yang menyayangkan kegagalan PD RPH dalam memenuhi target. Padahal, fungsi RPH sebagai filter masuknya daging yang sehat dan halal ke Kota Medan sangat berperan penting hingga PD RPH dinilai sangat berpotensi dalam menghasilkan pundi-pundi uang untuk Kota Medan.

Namun besarnya potensi itu ternyata tak sejalan dengan fakta, hingga kini PD RPH dan salah satu BUMD Kota Medan lainnya yakni PD Pembangunan, sama-sama belum bisa berkontribusi untuk menghasilkan PAD bagi Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala sangat menyayangkan hal tersebut. Kondisi PD RPH Kota Medan sebagai satu-satunya RPH di Sumut yang telah mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, seharusnya menjadi salah satu potensi besar bagi PD RPH untuk menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Kota Medan.

“Daging itu harus Halal, itu dulu yang paling utama. Kalau dagingnya saja sudah tidak Halal, bagaimana hidup kita bisa berkah. Nah, siapa yang menjamin kalau daging diluar RPH Kota Medan itu Halal? tentu tidak ada. Tetapi sebaliknya, MUI menjamin bahwa setiap daging yang masuk dan disembelih di RPH Kota Medan, merupakan daging yang Halal,” tegas Rajuddin kepada Sumut Pos, Kamis (13/2).

Namun, kata Rajuddin, ia sangat menyayangkan, bahwa kelebihan itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemko Medan dan PD RPH sendiri untuk dapat menambah jumlah masuknya hewan yang masuk ke RPH Medan untuk diperiksa kesehatannya dan disembelih.

“Padahal MUI memberikan sertifikasi halal itu kepada PD RPH agar PD RPH Medan punya otoritas untuk mengklaim kehalalan daging yang masuk dan keluar RPH. Tapi mereka tidak memanfaatkan dengan baik kelebihan yang sudah diberikan kepada mereka,” ujarnya.

Kedua, kata Rajuddin, PD RPH tidak melakukan sosialisasi secara maksimal akan pentingnya daging yang disembelih di RPH Kota Medan. Sebab, bila sosialisasi ini terus dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan, maka masyarakat tentu akan memilih daging yang bersumber dari RPH.

“Karena selain halal, daging yang dipotong di RPH Medan tentu juga sehat. Sebab, hewannya telah diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Nah kalau sudah begini, apalagi yang kurang? Kenapa masyarakat masih saja mau membeli daging dari luar RPH Kota Medan? Karena kebanyakan dari mereka tidak tahu kelebihan daging RPH itu,” katanya.

Ketiga, lanjut Rajuddin, Pemko Medan juga gagal dalam menertibkan RPH liar yang ada di Kota Medan. Selain itu, Pemko Medan dan PD RPH juga dinilai seringkali kecolongan akan masuknya daging dari luar Kota Medan.

“Padahal, harusnya yang boleh masuk itu adalah hewan hidup. Nah, hewan ini yang diperiksa kesehatannya dan disembelih, bukannya masuk ke Kota Medan sudah dalam kondisi daging utuh. Ini Pemko Medan sering kali kecolongan,” lanjutnya.

Untuk itu, saat ini DPRD Medan memasukkan PD RPH kedalam salah satu Prolegda DPRD Medan di tahun 2020 ini.

“Nanti bila sudah ada Perdanya, maka jangankan pedagang daging, peternaknya pun bisa dikenai sanksi bila tidak menyembelih ternaknya di PD RPH. Namun sebelum itu selesai, kita minta PD RPH harus terus melakukan pengawasan dan sosialisasi akan pentingnya daging yang bersumber dari RPH Medan,” tegasnya.

Untuk internal PD RPH sendiri, Rajuddin mengatakan bahwa PD RPH tidak pernah serius dalam meningkatkan kinerjanya. Tak hanya terlihat dari PAD yang tidak dapat dihasilkannya, tetapi juga dari kinerja PD RPH yang terlihat tak ada perubahan secara signifikan.

“Itu karena saat ini PD RPH tidak dikelola oleh orang yang tepat, hal ini akan kita sampaikan ke Pemko. Lalu mereka juga masih sering bermasalah dengan masalah penggajian pegawai, disana pegawai honor terlalu banyak, ada puluhan orang yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk tetap ada disana. Akibatnya, mereka harus terus melakukan pemangkasan pegawai honor karena tidak profit. Banyak sekali yang harus dibenahi di PD RPH, dan mereka harus menyadari hal itu,” pungkasnya. (map/ila)

Idealnya, 6 Bulan Sekali Anak Kontrol Gigi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahapan atau fase gigi bercampur merupakan salah satu tahapan penting pada tumbuh kembang anak usia dini. Karenanya, para orangtua perlu melakukan perawatan pada gigi untuk mencegah gigi berlubang pada anak.

Dokter gigi (drg) Aflah Triana mengungkapkan, ketika anak sudah tumbuh gigi cukup banyak maka orangtua bisa mengenalkan kepada mereka untuk ke dokter gigi guna perawatan gigi. Sebab, pada masa pertumbuhan gigi tersebut merupakan fase gigi bercampur yang rentan menimbulkan gigi berlubang.

“Dalam fase gigi bercampur mulai tumbuh gigi susu dan gigi permanen pada anak usia dini, khususnya yang berusia lima tahun. Untuk itu, pada fase ini perlu tindakan guna mencegah terjadinya lubang gigi dengan membawa ke dokter gigi,” ungkap Aflah seusai mengedukasi perawatan gigi kepada puluhan anak dari TK Jabal Rahmah Mulia di The Clinic Beautylosophy Jalan Sekip, Medan, Rabu (13/2).

Menurut Aflah, anak usia 3 hingga 5 tahun sebenarnya sudah bisa dibawa ke dokter gigi sebagai diedukasi. Nantinya, akan dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah gigi berlubang dikarenakan gigi susu dan gigi permanen telah bercampur.

“Edukasi kepada anak-anak usia dini dengan memperkenalkan mereka ke dokter gigi sudah seharusnya dilakukan para orangtua. Idealnya, bisa dilakukan perawatan gigi enam bulan sekali, sama seperti orang dewasa,” kata Aflah yang didampingi drg Suwita dan drg Andri Prayuga.

Sementara, drg Suwita menuturkan, ketika membawa anak ke dokter gigi jangan dipaksa apalagi sampai dipukul. Selain itu, jangan buat seolah-olah dokter gigi itu menakutkan. “Edukasi kepada anak-anak bahwa ke dokter gigi itu penting 6 bulan sekali, hal ini untuk mencegah gigi berlubang,” tuturnya.

Diutarakan Suwita, ada trik-trik khusus dalam melayani pasien anak-anak. Artinya, memberi pelayanan kepada jangan seperti orang dewasa. “Melayani pasien anak-anak ajak dulu mereka bermain. Ketika suasana hati mereka senang dan gembira, tentu mau membuka mulutnya,” papart Suwita.

Lebih lanjut Suwita mengatakan, gigi berlubang banyak risiko yang bisa ditimbulkan, misalnya penyakit sinus. Sedangkan, bagi wanita yang sedang hamil, bakterinya bisa ke janin. Maka dari itu, sangat penting mengontrol gigi. “Terkadang untuk gigi berlubang ada yang perlu kita cabut, namun ada yang perlu ditambal. Akan tetapi, yang terpenting tidak perlu takut untuk ke dokter gigi,” jelas Suwita.

Terpisah, Kepala Sekolah TK Jabal Rahmah Mulia, Astari Anastasia menuturkan, kedatangan mereka ke The Clinic sendiri dalam rangka mengenalkan kepada siswa-siswi tentang perawatan gigi. “Kita bukan hanya ke sini saja, kita juga bawa anak-anak ke Dinas Pemadam Kebakaran. Kita mengenalkan mereka tentang profesi, karena cita-cita anak-anak ini kan banyak,” sebut Astari didampingi guru TK, Desi Maya Sari.

Ia berharap, dari edukasi perawatan gigi ini siswa-siswi tidak takut lagi untuk datang ke dokter gigi. “Ke dokter gigi itu bagi anak-anak, agar gigi mereka tetap terawat dengan baik,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) dan TNI menggelar latihan bersama dalam meningkatkan Health, Safety, Security dan Environment (HSSE) melaksanakan serangkaian pelatihan bertujuan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan dampak bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 – 13 Februari 2020 di Fuel Terminal (FT) Sibolga, FT Medan Group dan wilayah Medan Labuhan. “Kami menggelar pelatihan Military Contigency Plan bagi personil TNI. Juga Safety Riding bagi pekerja Pertamina, serta edukasi dan sosialisasi bahaya kebakaran untuk siswa SD dan SMP,” ungkap Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR I, Roby Hervindo kepada wartawan di Medan, Kamis (13/2).

Merujuk data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tak kurang dari 12 kali bencana melanda Sumatera Utara di tahun lalu. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut mengidentifikasi wilayah ini memiliki 14 jenis bencana alam.

Di sisi lain, PT Jasa Raharja menyebutkan lebih dari 8.000 orang terlibat kecelakaan lalu lintas di Sumut tahun 2019. Hingga 171 miliar rupiah dihabiskan PT Jasa Raharja untuk menyantuni korban kecelakaan. Bencana dan kecelakaan lalu lintas menjadi faktor yang berpotensi mengganggu kelancaran penyaluran BBM dan elpiji.

“Pelatihan Military Contigency Plan bertujuan memberikan keterampilan dasar mengoperasikan mobil tangki untuk personil TNI Kodam Bukit Barisan. Lewat pelatihan ini personil TNI dapat diaktifkan jika terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang menyebabkan awak mobil tangki (AMT) reguler tak dapat bertugas,” kata Roby.

Tidak lupa untuk generasi muda, Pertamina MOR I memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya kebakaran. Kegiatan diselenggarakan untuk siswa SD 060905 Medan Labuhan serta SMP 39 Labuhan Deli.

“Pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dikenalkan sejak masih usia sekolah agar ketika terjadi kasus tersebut, sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan dan ilmu tersebut terbawa hingga dewasa,” kata Roby.

Rangkaian pelatihan dan edukasi ini, merupakan bagian dari peringatan bulan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Roby berharap rangkaian kegiatan ini dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan dampak bencana.

“Siswa siswi diberikan pengenalan sejak dini bahaya kebakaran. Mereka juga lakukan praktek pemadaman api ringan. Pada keempatan itu, mereka juga mendapat sosialisasi produk-produk Pertamina,” jelas Roby.

Sementara pelatihan safety riding untuk pekerja dan mitra kerja Pertamina MOR I diadakan di FT Medan Group. Menggandeng PT Indako Trading Coy, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkendara yang aman dan benar.

“Dengan pelatihan Military Contigency Plan ini, kami sebagai personil TNI kini bisa terjun langsung membantu Pertamina ketika terjadi bencana alam. Ilmu ini pasti akan kami praktekkan di kemudian hari saat dibutuhkan,” tutur Serma Alfahmi, personil Bekangdam, di FT Sibolga. (gus/ila)