SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Satu warga Sibolga, Sumatera Utara, dikarantina rumah oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan, wilayah kerja Sibolga. Hal itu dikatakan Koordinator KKP wilayah kerja Sibolga, Edison Gultom kepada Tagar, di ruangan kerjanya, Selasa (11/2).

Warga yang terisolasi tersebut berinisial TSJ, mahasiswa yang berkuliah di Beijing, China, asal Sibolga yang kembali ke Tanah Air untuk menemui keluarga yang meninggal dunia. “Di Sibolga ada satu orang, dia masuk kemarin tanggal 2 Februari ke Sibolga melalui jalur dari negara China, transit di Malaysia dan dari Malaysia ke Kualanamu,” katanya.

Mendapat informasi tersebut, pihak KKP langsung berkoordinasi dengan Dinas KesehatanSibolga untuk mengecek langsung kondisi kesehatan TSJ.

Warga tersebut juga akan dikarantina-rumahkan selama 14 hari yang diatur dalam Undang-Undang Karantina dan pengawasan penyebaran virus corona bagi warga yang baru pulang dari China. “Selama 14 hari jangan ke luar dari rumah, kalaupun ke luar rumah harus memakai masker,” ucapnya.

Menurut Edison, petugas dari Dinkes Sibolga juga telah diturunkan dan rutin mengecek kesehatan TSJ selama 14 hari ke depan. “Dia kan belum tersuspek, dia dari Beijing, itu harus kita kontrol dan kita pantau dari pihak karantina dan kerja sama koordinasi dengan Dinkes. Dari Dinkes kalau memang ada kelainan agar cepat langsung kirim ke rumah sakit, jadi setiap dua hari sekali itu terus dipantau selama 14 hari,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan memperketat keamanan dari pelabuhan guna mencegah masuknya virus corona ke Indonesia. “Pelabuhan kita ini kan sudah internasional, tapi untuk saat ini dari bulan satu, kapal kita belum ada yang datang dari luar negeri, kalau misalnya dia masuk, kita tetap waspada untuk memeriksanya,” pungkasnya. (bbs/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Direktur PT Maholimo Karosine Gasindo, Esti S Depari selaku agen resmi penyalur tabung Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji bersubsdi untuk wilayah Kabupaten Dairi membantah adanya pemberitaan bahwa agen tabung bersubsidi itu bisa sesuka hati menaikkan harga kepada pangkalan.

“Pemberitaan itu mengada-ada dan tidak benar. Sebab, harga tebus atau yang dibayarkan oleh 23 pangkalan tabung 3 Kilogram (kg) bersubsidi langsung kepada PT Pertamina lewat transaksi bank yakni Bank Mandiri,” tegasnya dalam Rapat Kordinasi bersama pangkalan di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (11/2).

Dijelaskannya, harga tabung elpiji subsidi 3 Kg yang dibayar pangkalan ke PT Pertamina untuk ring 1 meliputi Kecamatan Sumbul, Sitinjo, Sidikalang, Pegagan Hilir, dan Sidikalang sebesar Rp15 ribu per tabung.

Untuk ring 2 meliputi Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Lae Parira, Berampu, Tigalingga, Siempat Nempu dan Parbuluan sebesar Rp 15.500/tabung. Dan untuk ring 3 meliputi Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem dan Gunung Sitember seharga Rp16 ribu per tabung.

“Begitu juga mengenai gudang lanjut Esti, dalam pemberitaan disebutkan bahwa PT MKG tidak punya gudang, itu tidak benar. Sejak PT MKG berdiri, kita memiliki gudang yang jelas dan berada di Desa Tanjung Beringin 1 Kecamatan Sumbul,” tandasnya.

Adapun pemilik pangkalan yang ikut dalam rapat koordinasi antara agen dengan pangkalan, yaitu Hong Huat, pemilik UD Logam Gas di Jalan FL Tobing dan Tomson Siburian pemilik UD Gabe Bolon di Jalan Sisingamangaraja.

Tomson Siburian menyampaikan, tidak benar agen sesuka hati menaikkan harga kepada pangkalan. Karena sudah ada harga kesepakatan anatara PT Pertamina, Pemerintah, Agen serta Pangkalan.

“Kami juga membayar tabung itu langsung kepada PT Pertamina lewat bank Mandiri. Distribusi tabung subsidi 3 Kg dilakukan PT MKG selama ini memang berjalan baik,” pungkasnya. (rud/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa ruas jalan provinsi di Kabupaten Langkat masih rusak. Seperti di lintasan Kualatimbang Lawang dan jurusan Tanjungpura ke Tanjungselamat. Ketiga lintasan tersebut bahkan sudah dalam kondisi hancur. Padahal anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan untuk Kabupaten Langkat pada tahun 2019 di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara (Sumut) sudah dikucurkan sebesar Rp4,7 miliar lebih.

“Iya anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Langkat untuk 2019 sudah dukucurkan sebesar Rp4,7 miliar, tapi kenyataannya kondisi di lintasan Jalan Kualatimbang Lawan dan jurusan Tanjungpura ke Tanjungselamat masih rusak paraha,” beber sumber Sumut Pos, Selasa (11/2).

Menurut dia, seharusnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Binjai yang juga menaungi Kabupaten Langkat sudah mengerjakan proyek tersebut. Kenyataan di lapangan, sepertinya, pemeliharaan jalan dan jembatan di tiga lintasan tersebut seperti tidak pernah tersentuh perbaikan dan perawatan. “Jadi ke mana anggaran Rp4,7 miliar itu digunakan,” tandasnya.

Menurut data yang diterima Sumut Pos, adapun jumlah dana pemelihara jalan dan jembatan untuk Kota Binjai dan Kabupaten Langkat Tahun 2019 oleh UPT Binjai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut sebesar Rp4.795.000.000. Dengan rincian pemeliharaan jalan sebesar Rp4.665.500.000 dan pemeliharaan jembatan Rp129.500.000.

Sementara, Kepala UPT Binjai Irwansyah membantah semua anggapan yang menyebutkan perawatan jalan dan jembatan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat tidak pernah realisasikan. “Itu tidak benar semua anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan jalan dan jembatan sudah dilaksanakan mulai September 2019,” katanya.

Termasuk, kata Irwansyah perbaikan di lintasan Kualatimbang Lawang dan jurusan Tanjungpura ke Tanjungselamat yang sekarang sudah rusak kembali akibat banyaknya kendaraan muatan truk melebihi tonase yang melintasan. “Kalau tidak percaya bisa dilihat bekas perbaikan jalannya,” tandasnya. Hanya saja, kata Irwansyah, perbaikan jalan yang mereka lakukan tidaklah sesempurna seperti jalan provinsi lainnya yang ada di Sumut.”Hanya tambal sulam saja, ya akhirnya rusak lagi,” akunya.

Dijelaskannya, untuk membangun jalan yang bagus itu memerlukan biaya yang tidak setidik. “Kalau mau bagus ya harus empat atau tiga lapis jalan aspal itu dibuat, hanya saja itu memerlukan biaya besar. Bayangkan satu kilo meter saja untuk membangun jalan yang bagus memerlukan dana lebih kurang Rp3 miliar,” paparnya. (azw)

Sementara, Praktisi Hukum Hilmar Robinson Silalahi SH mengatakan, masalah dana dan pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan UPT Binjai itu perlu diaudit.

“Kalau kita lihat dana yang tersedia dengan pembangunan jalannya sesuai apa tidak? Di mana-mana saja jalan yang dibangun itu? Harus ada petunjuknya. Kalau tidak sesuai bisa dilaporkan ini kasus korupsi,” tegasnya. (azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendapat dukungan dari Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) untuk membangun danau vulkanik terbesar dunia ini. Organisasi ini akan membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan percepatan pembangunan Danau Toba yang merupakan destinasi super prioritas nasional.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum KMDT Edison Manurung saat bersilaturahim ke Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (11/2). Edison mengatakan KMDT sudah berkomitmen untuk membantu dan mendukung Pemprov Sumut membenahi Danau Toba agar menjadi destinasi wisata kelas dunia.

“Ini karena kecintaan kami kepada Sumut terkhusus kepada Danau Toba dan kami melihat Pak Edy juga memiliki cita-cita yang sama dengan kami dalam membangun Danau Toba ini menjadi tempat wisata berkelas dunia. Kami dan pak Edy sudah sepemikiran dan punya komitmen yang sama dalam membangun Danau Toba,” kata Edison usai pertemuan dengan Edy Rahmayadi.

Menurut keterangan Edison, dalam waktu dekat ini KMDT akan melakukan kegiatan penghijauan di kawasan Danau Toba. Tindakan ini dilakukan karena menurutnya saat ini hutan di Danau Toba sudah ber kurang drastis. Selain itu KMDT juga akan membentuk tim kecil untuk merancang program-program percepatan pembangunan Danau Toba.

“Dalam waktu dekat ini kami akan berupaya untuk melakukan penghijauan di Danau Toba karena kita sama-sama tahu hutan di Danau Toba sudah sangat berkurang. Dalam kegiatan ini seperti instruksi Gubernur yang ditanam ini nantinya adalah kacang macademia.

Bukan macadamia yang banyak di Danau Toba saat ini, tetapi macadamia yang bisa dikonsumsi manusia karena kebanyakan kacang macadamia yang ada di Danau Toba saat ini hanya untuk pakan ternak. Selain itu kita juga akan membentuk tim kecil untuk merancang program-program percepatan pembangunan Danau Toba yang sejalan dengan program pemerintah,” jelas Edison.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sendiri menyambut baik dukungan dari KMDT dan meminta organisasi ini untuk bersinergi dengan Pemprov Sumut, Pemda di sekitaran Danau Toba dan juga Pemerintah Pusat. Hal ini menurutnya sangat penting agar KMDT dan pemerintah sejalan dalam pembangunan Danau Toba.

“Saya tentu menyambut baik dukungan yang diberikan KMDT kepada Pemprov Sumut. Kami pemerintah tentu butuh dukungan dari masyarakat seperti ini. Namun saya pesankan kepada KMDT agar bersinergi kuat dengan Pemprov Sumut, Pemda, Pemerintah Pusat dan semua stakeholder agar kita tetap sejalan,” kata Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi juga berpesan kepada KMDT untuk terus mempertahankan komitmennya dalam bekerja membantu percepatan pembangunan Danau Toba. “Kita tentunya berharap KMDT terus bergerak mempercepat pembangunan Danau Toba. Kami dari pemerintah tentu akan mendukung itu,” tambah Edy Rahmayadi.

KMDT sendiri bersilaturahim ke Gubernur Sumut bersama beberapa pengurus-pengurus intinya seperti Harangan Sitorus, Parulian Simbolon (Ketua KPID Sumut), Jonius Taripar Hutabarat (anggota DPRD Sumut), Mangindar Simbolon (mantan Bupati Samosir) dan beberapa anggota lainnya serta dihadiri Kepala Kesbangpol Anthony Siahaan dan Kadis LHK Binsar Situmorang. (prn/azw)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Jalan Besar Hamparanperak sebagai akses kabupaten dan kota di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, rusak parah.

Tokoh Pemuda Deliserdang, OK Hatta mengatakan, kerusakan jalan itu sudah terjadi sejak akhir 2018. Jadi, akses jalan utama untuk masyarakat Hamparanperak sudah sangat memprihatinkan.

Padahal, lanjutnya, jalan tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), tidak lagi tannggung jawab Pemkab Deliserdang. Harapannya, kerusakan jalan yang telah menggangu sektor perekonomian, distribusi barang, dan kelancaran arus lalu lintas itu, segera diperbaiki. “Kami berharap, jalan ini segera diperbaiki. Dan status jalan ini segera dinaikkan, agar yang diperbaiki berkualitas sesuai dengan klasifikasinya,” ungka Hatta, Selasa (11/2).

Hatta juga mengatakan, dia bersama masyarakat sudah pernah melakukan aksis besar-besaran. Pemerintah sempat berjanji melalui pihak kecamatan, untuk segera memperbaikan jalan tersebut. Namun, hingga saat ini jalan itu tak juga diperbaiki. “Bayangkan saja, sejak jalan rusak, tidak sedikit masyarakat yang melintas di kawasan itu menjadi korban. Kalau ini dibiarkan terus, pasti ada korban lagi. Kami ingin pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Jangan nanti masyarakat demo, baru pemerintah sibuk,” tegasnya.

Pria yang juga pemerhati insfrastruktur dan wisata di Sumut ini, berharap perbaikan jalan harus disesuaikan dengan pelebaran jalan, sehingga membuka gerbang perlintasan kabupaten dan kota secara transportasi, ekonomi, pertanian, dan perindustrian.

“Kami sangat berharap, perhatian khusus dari pemerintah untuk pembenahan insfrastruktur. Dengan sendirinya, insfrastruktur jalan ini akan mempermudah sistem transportasi bagi perkembangan ekonomi nantinya,” pungkas Hatta. (fac/saz)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Satuan Sabhara Polresta Deliserdang bersama personel TNI Batalyon Infanteri 121 Macan Kumbang dan Avsec Kualanamu International Airport (KNIA), menggelar patroli gabungan di terminal KNIA, Selasa (11/2) siang.

Tujuan dilakukannya patroli gabungan ini, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jasa penerbangan. Sasaran patroli gabungan ini, meliputi ticketing, terminal kedatangan luar negeri, terminal kedatangan dalam negeri, check in, hingga terminal keberangkatan. Kapolresta Deliserdang, Kombes Yemi Mandagi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana di wilayah KNIA.

“Patroli gabungan dengan TNI dan Avsec dilakukan setiap hari, baik malam ataupun siang, guna meminimalisir tindak pidana di dalam maupun luar terminal KNIA,” ungkap Yemi.

Hal senada diungkapkan Manejer Avsec KNIA, Mira Ginting. Dia mengaku selalu berkoordinasi dengan Polresta Deliserdang dan Batalyon Infanteri 121 Macan Kumbang, untuk bersama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif bagi masyarakat pengguna jasa bandara. (btr/saz)

Apel Gabungan ASN Pemkab Langkat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin meminta keseriusan dan perhatian seluruh pimpinan OPD jajaran Pemkab Langkat, untuk segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu disampaikan Bupati melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim, saat memimpin apel gabungan ASN jajaran Pemkab Langkat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin, (10/2) lalu.

Tugas dan tanggung jawab tersebut, terkait laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab pimpinan OPD sebagai pengelola keuangan, yang harus segera dilaksanakan.

“Untuk itu, seluruh pimpinan OPD, diharapkan segera menyampaikan laporan dimaksud, sehingga laporan akhir tahunan Langkat dapat terealisasi tepat waktu,” ungkap Abdul.

Menurut Abdul, berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 294, dinyatakan, laporan keuangan SKPD merupakan dasar penyusunan laporan keuangan Pemda. Di samping itu, mempedomani PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akutansi Pemerintah, laporan keuangan masing-masing OPD terdiri dari laporan operasional, perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Serta sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pasal 12 ayat 3, dinyatakan, pimpinan OPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahun, yang berada dalam pengusahaannya kepada pengelola barang.

Karena itu, lanjut Abdul, dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, yang telah menjadi komitmen bersama, para pimpinan OPD juga diperintahkan untuk melaksanakan 3 poin.

“Pertama, pimpinan OPD selaku pengguna barang, agar meningkatkan tanggung jawab dan terus mendorong pengurus barang bekerja secara baik dan cepat. Agar tata kelola barang milik daerah dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,” tuturnya.

Kedua, lanjut Abdul, pengurus barang agar benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meminimalisir temuan dari para auditor yang melakukan pemeriksaan setiap tahun terhadap laporan barang milik daerah.

“Dan ketiga, tetap jalin kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bidang aset pada BPKAD, dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Sehingga setiap permasalahan aset daerah dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya. (yas/saz)