LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Apes dialami Ruslan Kadapi (26). Pasalnya, keburu ditangkap polisi saat menjual televisi hasil curiannya.
Ruslan ditangkap polisi atas laporan Rosmiati (51), warga Dusun I, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.
Berdasarkan pengaduan Rosmiati, televisi LCD 32 Inci miliknya dicuri dari ruang tamu rumahnya, Selasa (3/3) sekira pukul 05.00 WIB.
Subuh itu, Rosmiati kaget ketika bangun tidur tidak melihat televisi di ruang tamu. Sadar rumah dimasuki maling, Rosmiati pun membangunkan suaminya.
Kepada warga, korban pun mengimbau agar membeli tivi apabila ada yang menjual dan melaporkan kepadanya.
Tak dinyana, Rabu (4/3) sekira pukul 03.00 WIB, Rizal selaku Kepala Dusun (Kadus) Dusun II, Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu, datang menemui Rosmiati, dengan membawa TV yang dibeli oleh Milfah dari seorang pria yang diketahui bernama Ruslan Kadapi alias Dapi.
Melihat televisi yang dibawa kadus, miliknya, Rosmiati pun membuat pengaduan ke Polsek Beringin.
Sekira pukul 23.45 WIB, tepatnya di Dusun II Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjungmorawa, polisi berhasil meringkus Ruslan Kadafi. (btr/han)
PENGHARGAAN: Kadis PM PPTSP dan Kadis Pendidikan Deliserdang, Syarifah Alawiyah dan Timur Tumanggor menerima penghargaan Public Service of The Year Provinsi Sumatera Utara 2020 dari Plh Kadis Koperasi dan UKM Pemprov Sumut, Ali Hanafiah dan Deputy CEO of MarkPlus Inc, Taufik di Medan.
PENGHARGAAN: Kadis PM PPTSP dan Kadis Pendidikan Deliserdang, Syarifah Alawiyah dan Timur Tumanggor menerima penghargaan Public Service of The Year Provinsi Sumatera Utara 2020 dari Plh Kadis Koperasi dan UKM Pemprov Sumut, Ali Hanafiah dan Deputy CEO of MarkPlus Inc, Taufik di Medan.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM PPTSP) dan Dinas Pendidikan Pemkab Deliserdang menerima penghargaan Public Service Award Sumatera Utara 2020, yang diselenggarakan Indonesia Markets Festival (IMF) 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan Plh Kadis Koperasi dan UKM Pemprov Sumut, Ali Hanafiah kepada Kadis PM PPTSP Deliserdang, Syarifah Alawiyah dan Kadis Pendidikan Deliserdang, Timur Tumanggor pada pembukaan IMF 2019, di Grand Ballroom Four Points by Sheraton, Medan, Kamis (12/3).
Deputy CEO of MarkPlus Inc, Taufik mengatakan, IMF sebagai offline platform yakni tempat bertemunya orang sales, service dan promotion dari berbagai daerah, dengan mengambil tema “The 12 Growth Strategy Updating The Momentum”.
“Setelah melalui proses penjaringan, usulan oleh pejabat pemerintah terkait dan melalui proses panel juri yang terdiri dari tim manajemen puncak MarkPlus, Inc, maka Dinas PM PPTSP dan Pendidikan Deliserdang terpilih untuk menerima penghargaan Public Service of The Year Provinsi Sumatera Utara 2020,” kata Taufik.
Syarifah Alawiyah mengaku senang bisa menerima penghargaan Public Service of The Year, satu-satunya Dinas PM PPTSP di Sumut. “Senang juga, karena penilaian dilakukan secara diam-diam. Kami di Dinas Perizinan tidak pernah diberitahu akan dinilai, tau-tau dapat penghargaan demikian,” katanya.
Dia berharap pada jajarannya, agar penghargaan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja atau gairah kerja ke depan. “Saya harap bisa jadi pemicu meningkatkan kinerja dalam melayani perizinan satu pintu sesuai visi Bapak Bupati menjadikan Deliserdang yang lebih maju dan berdaya saing serta religius dan bersatu dalam kebhinekaan,” imbuh mantan Kadis Ketapang Deliserdang itu.
Sementara Timur Tumanggor mengatakan, penghargaan itu dapat meningkatkan pelayanan lebih baik lagi pada para pelajar dan masyarakat. Terutama lagi pada guru-guru dan masyarakat yang membutuhkan informasi baik tentang pendidikan di Deliserdang.
“Izin sekolah untuk tingkat PAUD, SD dan SMP saat ini sudah dipermudah, dan sudah lewat satu pintu. Jadi penilaian mungkin dari aplikasi lewat Bagian Orta Sekretariat Pemkab Deliserdang, yang kita tidak tahu dinilai dan tiba-tiba bisa terima penghargaan itu. Ya cukup senanglah kita terima,”sebutnya. (btr/han)
OLAH TKP: Personel Polsek Tanjungmorawa melakukan olah TKP di lokasi pabrik ban Kim Star yang ludess terbakar, Kamis (12/3). batara/sumut pos
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pabrik ban vulkanisir milik PT Persahabatan, di Kawasan Industri Medan (KIM) Star, Kabupaten Deliserdang, ludes terbakar dilahap si jago merah, Kamis (12/3) sekira pukul 03.15 WIB.
Informasi yang dihimpun, kebakaran hebat yang melanda pabrik pengolahan ban tersebut diketahui warga saat melihat kobaran api yang sudah membunbung tinggi.
N Tarigan, sekuriti KIM STAR menjelaskan, kebakaran itu awalnya diketahui anggotanya yang sedang berpatroli di sekitar komplek.
“Sekitar pukul 03.30 WIB saya dapat kabar ada kebakaran, kemudian langsung hubungi pemadam kebakaran,”kata Tarigan.
Mendapat informasi ada kebakaran, 10 unit armada pemadam kebakaran Pemkab Deliserdang dan Pemko Medan turun ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah.
Setelah berjibaku sekitar 4 jam lebih, persisnya sekitar pukul 08.30 WIB, amukan sijago merah berhasil dijinakkan. Namun tak satupun barang yang ada di dalam gudang bisa diselamatkan.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun menurut keterangan sekuriti KIM STAR, sumber api diduga dari percikan api dari salah satu kabel listrik yang mengenai serbuk ban.
Kebakarakan itupun menimbulkan kesedihan bagi para karyawan PT Persahabatan tersebut. Salah satunya, Af, yang mengaku harus kehilangan pekerjaan.
“Jadi gak bisa kerjakan karena kebakaran ini. Ada ratusan orang juga karyawan di pabrik ini. Sudah pasti hilang mata pencaharian kami bang. Mau kerja dimana lagi kalau kek gini, mana lebaran sudah dekat. Sementara pencarian kami cuma di pabrik ini,” ucapnya Af sedih, dan mengaku sudah 2 tahun bekerja di pabrik pengolahaan ban tersebut.
Sementara itu, personel Polsek Tanjungmorawa yang turun ke lokasi melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran sebenarnya. Menurut petugas, kerugian perusahaan bisa mencapai miliaran rupiah. (btr/han)
SIDANG: Wali Kota Medan nonaktif, HT Dzulmi Eldin menjalani sidang lanjutan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/3).
agusman/sumut pos
SIDANG: Wali Kota Medan nonaktif, HT Dzulmi Eldin menjalani sidang lanjutan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/3). Agusman/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus dugaan penerima suap Rp2,1 miliar dengan terdakwa HT Dzulmi Eldin memasuki agenda pembacaan eksepsi, di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (12/3) pagi. Dalam eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum, surat dakwaan dianggap kabur dan tidak jelas.
“Bahwa surat perintah penyidikan nomor: Sprin. Dik/142/DIK.00/01/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, dan langsung dilakukan upaya paksa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019,” ucap Nizamuddin SH, salah satu penasihat hukum Eldin.
Kemudian, kata Nizamuddin, pada surat dakwaan pertama maupun kedua, penuntut umum tidak menguraikan secara jelas, mendalam dan terperinci mengenai bentuk atau sifat keikutsertaan Eldin dalam kasus ini. ”Maka surat dakwaan penuntut umum diklasifikasikan sebagai surat dakwaan kabur dan tidak terang. Sehingga surat dakwaan batal demi hukum,” tegasnya.
Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim yang diketuai Abdul Azis menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda jawaban jaksa (replik). Sementara usai sidang, Nizamuddin yang diwawancarai kembali menegaskan, Eldin tidak masuk dalam kategori operasi tangkap tangan (OTT) sesuai Pasal 1 angka 19 KUHAP. “Sehingga dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PU/12/2014, kaidah dalam putusan MK harus mewajibkan setiap penyidik untuk melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka,” katanya.
Kemudian, dia menyinggung tentang kapasitas terdakwa Dzulmi Eldin sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan. Menurutnya, kualifikasinya tidak dijelaskan, sehingga dia menganggapnya kabur.
Lebih lanjut, urainya, pada pertengahan Juli 2018 ada kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Tarakan. ”Tempus delicti yang disebutkan JPU pertengahan Juli 2018, tapi disisi yang lain ketika dia menguraikan siapa saja uang yang diambil Samsul Fitri tempus delictinya itu, April, Mei, Juni dan Juli. Nah timbul pertanyaan, kalau untuk April, Mei, Juni itu untuk siapa (uang dikumpulkan)? Kan bukan untuk kegiatan Apeksi,” jelasnya.
“Di situlah kekaburan, sehingga kalau menurut Pasal 143 ayat 3 itu, kalau dakwaan yang bersifat kabur, penguraian yang tidak jelas, tidak cermat tentang lokus dan tempus delicti menjadi kabur dan tidak jelas,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iskandar Zulkarnain menyebutkan, kasus suap Eldin berawal dari kekurangan anggaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Terdakwa pada pertengahan Bulan Juli 2018 menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Apeksi di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp200 juta. Namun yang ditanggung APBD tidak mencapai jumlah tersebut.
Mendapat laporan itu, terdakwa kemudian memberikan arahan untuk meminta uang kepada Para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II dan Samsul Fitri menyatakan kesanggupannya. “Samsul Fitri di hadapan terdakwa kemudian membuat catatan Para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II yang akan dimintai uang serta perkiraan jumlahnya yang mencapai Rp240 juta. Atas catatan perhitungan Samsul Fitri tersebut terdakwa menyetujuinya,” urai jaksa.
Namun ternyata, permintaan Eldin melalui Samsul Fitri, hanya terkumpul Rp120 juta. Dalam kesempatan lain, permintaan Dzulmi Eldin ternyata terus berlanjut, hingga yang terakhir ia meminta uang pegangan dan perjalanan selama menghadiri undangan acara Program Sister City di Kota Ichikawa Jepang pada Juli 2019.
Penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut sejumlah Rp1,5 miliar. Sedangkan APBD Kota Medan mengalokasikan dana hanya Rp500 juta. Edin kemudian mengarahkan Samsul Fitri untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut.
Keseluruhan uang yang dikumpulkan terdakwa dari para kepala OPD yang disetorkan ke Dzulmi Eldin, totalnya mencapai Rp2,1 miliar lebih.
Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (man)
BERSALAMAN: Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih menyalami Bobby Nasution yang telah mendaftar sebagai kader PDIP di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (12/3).
BERSALAMAN: Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih menyalami Bobby Nasution yang telah mendaftar sebagai kader PDIP di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (12/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sinyal dukungan PDIP ke Bobby Nasution semakin menguat. Apalagi, terhitung mulai Kamis (12/3) kemarin, Bobby telah resmi menjadi kader PDIP.
Suami Kahiyang Ayu itu mengisi formulir untuk menjadi kader di hadapan pengurus DPD PDIP Sumut. Setelah mengisi formulir, Bobby langsung dipakaikan jaket PDIP oleh Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih.
Bobby mengaku, menjadi kader PDIP karena ingin mengikuti jejak mertuanya Presiden Jokowi yang sudah lebih dahulu menjadi kader PDIP. “Ingin mengikuti orang tua saya (mertua-red),” ujarnya, di Kantor DPD PDIP Sumut, Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis (12/3).
Menantu Presiden Jokowi ini menyebut, sejak dirinya mendaftar sebagai bakal calon wali kota ke PDIP adalah sinyal dirinya ingin bergabung dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. “Sejak awal mendaftar sebenarnya sudah sinyal, saya sebagai anak pasti ingin juga (jadi kader),” jelasnya.
Bobby mengaku ingin bersama-sama dengan PDIP membangun Kota Medan. “Sekarang jadi di PDIP, bersama-sama berkolaborasi,” urainya.
Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih menyambut baik keputusan Bobby Nasution menjadi kader PDIP. “Jadi tidak ada lagi yang bilang PDIP tidak mendukung kader,” ucapnya.
Sebelumnya, bakal calon wali kota yang akan diusung PDIP di Pilkada Medan telah mengerucut ke dua nama yakni Akhyar Nasution dan Bobby Nasution. Bahkan keduanya telah dipanggil ke DPP PDIP di Jakarta pada 10 Maret 2020 lalu. Namun, sampai saat ini DPP PDIP belum memutuskan nama yang akan diusung di Pilkada Medan 2020. “Sampai saat ini memang belum ada arahan atau keputusan dari DPP untuk Pilkada Medan,” ucap Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih kepada Sumut Pos, Kamis (12/3).
Dikatakan Japorman, dipanggilnya Bobby dan Akhyar belum bisa memastikan bahwa salah satu di antara keduanya akan mendapatkan dukungan dari DPP. “Karena nama-nama lain yang mendaftar ke penjaringan DPC PDIP Medan dan DPD PDIP Sumut bisa saja juga akan dipanggil ke DPP, tapi bisa juga tidak. Artinya, ya bisa saja memang sudah mengerucut kepada dua nama tersebut, tapi bisa juga tidak. Tapi yang pasti sampai saat ini, kita di DPD belum mendapatkan keputusan dari DPP,” ujarnya.
Kapan DPP akan mengumumkan nama yang akan diusung di Pilkada Medan? Japorman juga mengaku belum mengetahuinya. “Oh itu kita belum tahu, yang jelas tugas kita di daerah hanya sebatas melakukan penjaringan, baik wali kota maupun wakil wali kota, selebihnya kita hanya bisa menunggu karena itu hak nya DPP,” jawabnya.
Selain itu, kata Japorman, DPP juga tidak perlu terburu-buru dalam melakukan pengumuman calon yang akan diusung, karena PDIP sebagai pemegang 10 kursi di DPRD Medan sudah dapat mengusung paslon nya sendiri di Pilkada Medan. “Tapi kita terus menjalin komunikasi informal dengan berbagai partai politik di Kota Medan, walaupun keputusan lobi politik tetap ada di pusat,” tandasnya.
Senada dengan Japorman, Sekretaris DPC PDIP Medan, Robi Barus juga mengatakan belum mendapatkan hasil atau keputusan DPP dari pertemuan yang dilakukan DPP dengan kedua Bakal Calon Wali Kota Medan dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. “Memang mereka ada dipanggil oleh pimpinan di DPP, tapi sampai sekarang kita memang belum tahu apa hasilnya. Kita di DPC belum mendapatkan keputusan ataupun arahan dari DPP, siapa yang akan kita usung di Pilkada Medan,” kata Robi.
Dijelaskannya, total yang mendaftar di penjaringan DPC PDIP Medan dan DPD PDIP Sumut ada sebanyak belasan orang. Namun, yang mendaftar sebagai Calon Wali Kota Medan hanya ada 6 nama, 5 mendaftar di DPC dan satu nama mendaftar di DPD. “Memang yang mendaftar ke DPC ada 10, tapi yang 5 kan mendaftar jadi wakil. Ditambah Bobby yang mendaftar ke DPD, maka total yang mendaftar sebagai Wali Kota ke DPC dan DPD ada 6 orang, termasuk Akhyar dan Bobby,” jelasnya.
Kenapa hanya dia nama tersebut yang dipanggil? Robi menjelaskan dari nama-nama tersebut tentunya DPP akan melakukan penjaringan kembali. “Bisa saja memang DPP telah memutuskan untuk mengerucutkan 6 nama itu menjadi 2 nama saja, yaitu Akhyar dan Bobby, karena memang sampai sekarang nama-nama yang lain memang belum ada dipanggil oleh DPP,” terangnya.
Pun begitu, tegas Robi, baik DPC maupun DPD hanya tinggal menunggu keputusan dari DPP PDIP. “Kita tinggal menunggu saja ini, siapapun nanti yang dipilih oleh DPP, kita di DPC maupun teman-teman di DPD pasti akan tegak lurus dengan perintah DPP,” tutupnya. (map)
UMUMKAN: Ketua DPP PKS Wilda Sumbagut, Tifatul Sembiring didampingi Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto, Balon Wali Kota Medan Salman Alfarisi dan Balon Wali Kota Binjai Usman Jafar, Kamis (12/3).
prans/sumut pos
UMUMKAN: Ketua DPP PKS Wilda Sumbagut, Tifatul Sembiring didampingi Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto, Balon Wali Kota Medan Salman Alfarisi dan Balon Wali Kota Binjai Usman Jafar, Kamis (12/3). Prans/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selangkah lebih maju dari partai lain di Pilkada Kota Medan dan Kota Binjai. Di saat parpol lain masih mempertimbangkan sosok yang akan diusung, PKS sudah lebih dulu mengumumkan jagoannya. Adalah Salman Alfarisi untuk Pilkada Medan dan Usman Jafar untuk Pilkada Binjai.
Ketua DPP PKS Wilayah Sumatera Bagian Utara, Tifatul Sembiring mengatakan, pengumuman calon wali Kota Medan dan Binjai ini sebagai bukti dan komitmen PKS yang menargetkan menjadi pemenang di Pilkada serentak 2020.
“Untuk Kota Medan dan Binjai, PKS berkomitmen mengusung kader sendiri dan menargetkan menjadi pemenang di Pilkada dua kota tersebut,” kata Tifatul, didampingi Ketum DPW PKS Sumut, Hariyanto, Sekretaris DPP PKS Wilda Sumbagut, bacalon kada Medan dan Binjai, Salman Alfarisi dan Usman Jafar di Kantor DPW PKS Sumut, Jalan Kenanga Raya Medan, Kamis (12/3).
Disebut Tifatul, sebelumnya ada tiga nama yang diusulkan ke DPP yakni Salman Alfarisi, Hidayatullah dan dirinya. “Ketiga nama itu dikirim ke DPP, dan hari ini DPP menugaskan Salman Alfarisi sebagai calon Wali Kota Medan. Sementara Kota Binjai, PKS menunjuk Usman Jafar,” ungkap mantan Presiden DPP PKS ini.
Saat ini, lanjut Tifatul, PKS sangat prihatin dengan kondisi Kota Medan yang selalu tersangkut kasus korupsi pada 3 periode terakhir yang berkelanjutan pada wali kotanya. Karenanya, PKS pun berkomitmen untuk memberikan calon yang merupakan kader-kader terbaiknya maju di Pilkada dengan harapan hal-hal serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, PKS berkomitmen membangun Kota Medan yang lebih terencana agar Kota Medan tidak lagi mengalami banjir di saat musim penghujan datang. Selain itu, secara ekonomi, PKS juga ingin menghadirkan Kota Medan sebagai pusat bisnis di Sumut yang lebih manusiawi.
Kemudian secara sosial, PKS akan meningkatkan daya kohesif (perekat) antar suku dan anak bangsa. Dijekaskannya, Kota Medan adalah kota majemuk, dimana berbagai suku, agama dan kebudayaan tinggal bersama dalam kerukunan. “Kota Medan ini majemuk, tidak ada yang dominan di Kota Medan. Berbagai suku seperti Batak, Karo, Simalungun, Mandailing, bahkan Jawa pun cukup banyak di Kota Medan dan masih banyak suku-suku lainnya, tapi semua berdampingan dengan damai, itulah yang Islam ajarkan,” terangnya.
Pilihan DPP PKS yang jatuh kepada Salman untuk menjadi Wali Kota Medan, kata Tifatul, adalah bentuk kepedulian PKS terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada di Kota Medan. Menurutnya, munculnya hanya 1 nama di Pilkada Kota Medan, yakni Bobby Nasution merupakan tanda-tanda politik yang tidak sehat. “Masyarakat harus punya pilihan, dan PKS memberikan pilihan kepada masyarakat. Ini demokrasi, tidak ada yang boleh didikte dan masyarakat Kota Medan tidak bisa di dikte, masyarakat harus diberikan pilihan-pilihan yang berkualitas agar nilai demokrasi itu tetap terjaga,” tegasnya.
Sedangkan mengenai syarat dukungan 20 persen perolehan kursi di DPRD Medan yang belum terpenuhi, karena PKS hanya memiliki 7 kursi, Tifatul mengaku partainya siap membangun komunikasi politik dengan parpol lain. “Kita siap membangun komunikasi dengan siapa saja, tidak ada batasan, termasuk dengan parpol pendukung pemerintah,” tandasnya.
Usai deklarasi, kepada Sumut Pos, Salman Alfarisi mengaku siap mengemban amanah partai untuk maju di Pilkada Medan. Ia juga mengaku tidak berkeberatan apabila nantinya kehilangan kursi pimpinan DPRD Sumut yang saat ini dijabatnya. “Saya ini kader PKS, PKS ini milik masyarakat, maka saya juga adalah milik masyarakat. Kalau partai menugaskan saya untuk maju, maka saya pasti akan maju, saya siap, tidak ada kata ‘sayang’ kehilangan jabatan di DPRD Sumut atau dimanapun itu. Saat saya diberi amanah dan tugas oleh partai, tentu saya terima tugas itu,” tegas Salman.
Ditanya tentang kemungkinannya untuk memenangkan Pilkada Medan, Salman mengaku tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat ini, ia dan PKS berfokus untuk memberikan pilihan terbaik kepada masyarakat dan para kader bekerja untuk memenangkan Pilkada Medan. “Soal nanti menang atau tidak, Allah yang menentukan. Kita berjuang, dan kita optimis akan menang,” ujarnya.
Ditanya siapa yang akan mendampinginya di Pilkada Medan nanti, mengingat PKS hanya memiliki 7 kursi di DPRD Medan dan membutuhkan setidaknya 3 kursi tambahan dari partai politik lainnya untuk bisa maju di Pilkada Medan, Salman mengaku optimis PKS akan mendapatkannya. “Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa partai, kita yakin akan mendapatkan partai lainnya untuk bisa berkoalisi,” jawabnya.
Sementara mengenai kehadiran Ketua DPC Partai Demokrat , Burhanuddin Sitepu saat itu, Salman tak menampik kalau partainya siap berkoalisi dengan partai besutan SBY tersebut. “Bisa jadi. Hari ini Demokrat hadir di sini, kami ucapkan terima kasih. Kemungkinan berkoalisi dengan Demokrat sangat besar, sejauh ini kita punya visi dan misi yang sama dengan Demokrat, yaitu menciptakan dan memberikan pilihan kepada masyarakat,” sebutnya.
Lantas, sosok wakil seperti apakah yang diharapkan PKS untuk mendampingi Salman di Pilkada Medan? Salman menyebutkan, sosok tersebut harus mempunyai visi dan misi yang tidak berseberangan dengan PKS. Soal Demokrat yang apabila akan menjadi koalisinya, Salman juga mengaku belum melihat adanya sosok yang diajukan Demokrat. “Sejauh ini kita belum ada lihat. Yang kita ketahui bersama, ada 14 nama yang mendaftar ke penjaringan Demokrasi, siapa yang nantinya akan usung olsh Demokrat, ya kita lihat saja nanti,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu menyebut kehadirannya ke acara deklarasi calon wali kota PKS karena memenuhi undangan. “Saya dihubungi ketua PKS, diminta hari ini untuk hadir, katanya kedatangan dari DPP,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPW PKS Sumut, Jalan Kenanga Raya, Medan, Kamis (12/3).
Anggota DPRD Medan itu mengaku sudah memprediksi dari awal bahwa PKS akan mengusung kadernya Salman Alfarisi untuk nyalon wali kota. “Saya sudah terasa dari dulu, jauh dan jauh hari sebelumnya,” jelasnya.
Menurutnya, meski tidak memiliki cukup kursi PKS tetap mengumumkan nama calon wali kota. “Kenapa PKS mengumumkan kadernya jadi calon, itu sinyal, kepada siapa itu tanya ke calon,” jelasnya.
Demokrat, lanjut dia, masih berproses dalam tahap penjaringan. Menurutnya, banyak nama yang mendaftar ke DPC Partai Demokrat mulai dari politisi, petahana birokrat, TNI dan penisunan polri. Tapi, diakuinya hingga partainya belum memutuskan siapa yang bakal diusung. (map/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua Warga Negara (WN) Malaysia diamankan petugas Avsec Bandara Kualanamu Internasional, Rabu (12/3) kemarin. Sebab kedua WN Malaysia tersebut kedapatan membawa 12.000 masker berbagai merk untuk diterbangkan ke Kuala Lumpur.
Keduanya masing-masing Chan Hoong Seng (pria) dan Lim Yuke Song (wanita) Dua calon penumpang pesawat Malaysia Airline ini diamankan ketika diperiksa petugas bandara pada mesin X-Ray.
Informasi diperoleh Kamis (12/3), awalnya operator bandara melihat tampilan monitor X-Ray yang mencurigakan terhadap barang bawaan kedua WN Malaysia itu. Selanjutnya, operator memberitahukan kepada petugas pemeriksaan barang dan keamanan bandara untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan tersebut secara manual.
Setelah dilakukan pemeriksaan manual, ditemukan masker kesehatan dengan berbagai merk sebanyak 7 koli dengan jumlah sekitar 12.000 lembar. Diketahui, barang itu milik calon penumpang pesawat Malaysia Airline MH 865 dengan tujuan Kualanamo-Kuala Lumpur.
Selanjutnya, kedua calon penumpang pesawat itu dibawa ke Posko Avsec. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak Polda Sumut dan Bea Cukai. Setelah itu, kedua warga Malaysia tersebut beserta 12.000 masker berbagai merk dibawa ke Mapolda Sumut.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja membenarkan kejadian tersebut. “Ya kita menerima limpahan dari Avsec,” ujar Tatan ketika dikonfirmasi wartawan lewat telepon seluler.
Kata Tatan, untuk barang bukti masker seberat 7 kg itu saat ini masih diamankan oleh pihak Direktorat Reskrimsus Polda Sumut. “Kedua WN Malaysia masih dalam pemeriksaan,” sebutnya singkat.
Sementara, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumut AKBP Bagus Suropratomo juga membenarkan adanya peristiwa ini. “Penyerahan dari Avsec,” ucapnya.
Sama dengan Tatan, Bagus belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh terkait kasus ini. “Masih diperiksa, saya tidak bisa kasih komentar banyak,” pungkasnya sembari berlalu. (ris)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Selama ini, orang mengira, virus korona (Covid-19) hanya menular melalui percikan cairan tubuh. Namun, ada fakta baru yang terungkap. Peneliti mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sugiyono Saputra mengatakan, selain lewat percikan cairan tubuh yang terkontaminasi virus korona, virus itu juga berpotensi menular melalui feses. Wah, harus semakin waspada, ya.
“Sebetulnya hal ini tidak mengherankan, karena pada kasus SARS kontaminasi feses juga merupakan salah satu rute penyebaran yang terjadi pada sebuah apartemen di Hong Kong,” kata Sugiyono seperti dilansir dari Antara, Kamis (12/3).
Di samping itu, menurut dia, dalam proses transmisi dari kelelawar ke hewan perantara musang atau trenggiling virus korona diduga juga ditularkan melalui feses. Sugiyono menuturkan, beberapa studi menunjukkan virus korona baru SARS-CoV-2, penyebab Covid-19 terdeteksi pada sampel yang diambil dari area anus beberapa pasien di Tiongkok. “Bahkan persentase hasil positifnya lebih besar dibandingkan dengan deteksi pada sampel yang diambil di area mulut pasien” katanya.
Kemudian, ia melanjutkan, hasil satu studi di satu rumah sakit di Singapura menyebutkan SARS-CoV-2 juga terdeteksi pada area toilet, wastafel, lantai, dan gagang pintu. Pada sampel udara SARS-CoV-2 tidak terdeteksi, tapi terdeteksi pada lubang ventilasi dan kipas angin. Namun, sampel pada benda mati tersebut sebetulnya diambil sebelum dilakukan proses disinfeksi rutin.
Setelah proses disinfeksi, sampel juga diambil dari beberapa permukaan benda mati dan ternyata hasilnya negatif SARS-CoV-2, menunjukkan bahwa penyebaran virus dapat dicegah dengan disinfeksi.
Sugiyono menuturkan, penyebaran virus melalui feses sebetulnya bukan hal baru. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus seperti Hepatitis A, polio, dan diare yang disebabkan oleh rotavirus juga menular melalui rute feses.
Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan dan sanitasi lingkungan mutlak harus dilakukan untuk mencegah penularan berbagai penyakit, tidak hanya korona.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, penularan Covid-19 dari satu orang ke orang lain terjadi melalui kontak dekat dengan penderita, kontak dengan respiratory droplets atau percikan cairan dari saluran pernapasan orang yang terkontaminasi virus korona baru.
Namun ada beberapa potensi rute penularan lain seperti melalui benda mati yang sudah terkontaminasi virus. Dalam hal ini ada studi yang menunjukkan ketahanan beberapa jenis virus corona selain SARS-CoV-2 pada benda mati berkisar antara dua jam hingga sembilan hari.
Penularan dapat dimulai ketika tangan bersentuhan dengan benda yang sudah terkontaminasi virus kemudian tangan menyentuh area mulut, hidung, atau mata sehingga memungkinkan virus masuk ke dalam tubuh.
Namun, kata Sugiyono, studi terbaru membuktikan kontaminasi pada benda mati tidak hanya berasal dari respiratory droplet, tetapi juga sangat potensial melalui feses penderita Covid-19.
Menurut dia, variasi rute penyebaran itu merupakan salah satu hal yang dapat menjelaskan mengapa Covid-19 begitu masif cepat menular ke banyak orang.
Belum Pikirkan Opsi Lockdown Wilayah
Saat ini, Corona sudah menjadi epidemi global. Sejumlah negara yang terpapar pun sudah memberlakukan lockdown atau menutup total beberapa wilayahnya. Bagaimana dengan Indonesia?
Juru Bicara Penanganan Virus Achmad Yurianto menegaskan, sampai saat ini tidak ada rencana pemerintah menerapkan lockdown pada wilayah tertentu. ”Kita tidak akan ada opsi lockdown. Karena kalau di-lockdown kita tidak akan bisa apa-apa,” kata Yuri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3). Diketahui, sampai saat ini di Indonesia sudah terdapat 34 pasien positif korona.
Sementara sejumlah negara yang sudah memberlakukan lockdown di antaranya Italia, Tiongkok, Jerman, Arab Saudi, Denmark, Iran, dan terbaru Filipina.
Menurut Yuri, keputusan lockdown dianggap cukup membahayakan bagi masyarakat. Dia mencontohkan kasus korona di kapal pesiar Diamond Princess. Ketika kapal diputuskan lockdown untuk proses isolasi, justru penularan korona saat itu terjadi cukup cepat kepada penumpang lain.
Atas dasar itu, imbuh Yuri, pemerintah Indonesia lebih fokus pada upaya pelacakan kontak langsung antara pasien positif korona dengan masyarakat. Dengan begitu mata rantai penularan bisa diputus. “Bahkan meliburkan sekolah pun belum opsinya,” tambah Yuri.
Kendati demikian, kebijakan pemerintah akan terus disesuaikan dengan situasi. Nantinya, keputusan akan diambil bersama para pemangku kepentingan. “Ini akan jadi keputusan bersama yang dikooordinasikan di setiap kementerian,” pungkas Yuri.
Negatif Covid-19, Sudah Dipulangkan
Sementara Kamis (12/3) petang sekira pukul 16.35, seorang pasien dari salah satu rumah sakit milik pemerintah di Pematangsiantar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan. Pasien tersebut baru pulang umrah, dan sempat dikabarkan suspect virus corona (Covid-19).
Kasubbag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak yang dikonfirmasi membenarkan, ada pasien rujukan dari salah satu rumah sakit plat merah di daerah Sumut. “Pasiennya baru saja sampai sekitar pukul 16.20 WIB. Kami periksa dulu ya, belum tentu juga suspect Covid-19, harus diperiksa dulu,” kata Rosa yang dikonfirmasi via whatsapp sekitar pukul 16.35 WIB.
Disinggung jenis kelamin pasien tersebut dan dari rumah sakit mana dirujuk, Rosa tak bisa menyebutkan. Alasannya, karena sudah peraturan dari pusat. “Peraturan dari Pusat kan enggak boleh lagi sebut identitas, termasuk asal rumah sakit dan daerah, maaf ya,” ucapnya.
Rosa menyebutkan, setelah diperiksa oleh tim medis sekitar satu jam, ternyata hasilnya negatif suspect Covid-19. Selanjutnya, pasien tersebut dipulangkan sekitar pukul 18.00 WIB. “Pasiennya sudah kami pulangkan, bukan suspect Covid-19. Pasiennya hanya mengalami batuk ringan, cuma itu saja tidak ada gejala lain,” katanya.
Ditanya, apakah pasien itu dipantau selama 14 hari ke depan, Rosa menyatakan tidak. “Jadi heboh karena dia baru pulang dari Arab, makanya kami bilang kasih kami waktu dulu kami periksa. Status pasien tersebut PBJ (Pulang Berobat Jalan) dan tidak dipantau selama 14 hari,” tandas Rosa.
Informasi dihimpun, pasien yang dirujuk tersebut sempat dirawat di RS Tentara Pematangsiantar karena mengalami batuk dan flu setelah pulang umrah. Karena terindikasi suspect virus corona, maka pasien tersebut dirujuk ke RSUP HAM. “Masih dalam pengawasan pihak rumah sakit, pasien diperkirakan berusia 50 tahun itu dan baru saja pulang dari umrah beberapa hari lalu,” kata Kepala RS Tentara Pematangsiantar dr Mayor Hady Zulkarnain kepada wartawan sekitar pukul 15.00 WIB.
Hady menuturkan, setibanya di Kota Pematangsiantar pasien tersebut mengalami gejala batuk dan flu. Seterusnya, pasien datang ke rumah sakit ini pada Rabu (11/3) malam untuk berobat. “Pada saat pasien datang, pihak rumah sakit melakukan penanganan medis dan kita masukkan ke ruang isolasi,” jelas Hady sembari menambahkan, pasien diberangkatkan dari RS Tentang Pematangsiantar sekitar pukul 13.30 WIB untuk dirujuk ke RSUP HAM. (jpc/ris)
BUAT ULOS: Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima melihat perajin ulos di Dusun Siambat Dalan, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Kamis (12/3/
SUMUTPOS.CO – Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti terpesona dengan keindahan panorama Danau Toba, ketika berkunjung ke Bukit Singgolom (Singgolom Hill), Desa Lintong Ni Huta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Kamis (12/3).
Kunjungan singkat tersebut benar-benar dimanfaatkan keduanya untuk menikmati keindahan danau super volcano ini. Sembari melihat sekelining Bukit Singgolom, Raja dan Ratu Belanda juga kerap mengabadikan momen keindahan Danau Toba dengan foto bersama.
BEGITU turun di Bandara Silangit, rombongan langsung bertolak ke Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Di sana, Raja Willem dan Ratu Maxima disambut Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Pariwisata Wishnutama Kusbandio, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, dan Dirut BPODT Ari Prasetyo.
Raja Willem dan Ratu Maxima tampak begitu modis dan cerah. Willem memakai setelan jas berwarna gold, sedangkan Maxima, memakai dress berwarna peach bermotif floral. Pada kesempatan itu, Raja Willem dan Ratu Maxima langsung menikmati keindahan alam Danau Toba, yang cerah dan sejuk.
Dalam diskusi ringan, sang Ratu ýMaxima mengungkapkan kegamuman pesona alam Danau Toba yang indah. Ia mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di danau vulkanik terbesar di dunia itu. Pasangan Kerajaan Belanda inipun mendapatkan penjelasan tentang Danau Toba yang di sampaikan langsung Dirut BOPDT, Arie Prasetyo. Kemudian, diakhiri dengan foto bersama dengan latar bentangan Danau Toba dari atas bukit ýSinggolom.
“Tadi kurang lebih 15 menit Raja dan Ratu Belanda mengunjungi Bukit Singgolom, kesannya sangat indah, kebetulan hari ini juga cerah. Jadi tadi saya menemani raja dan ratu menjelaskan Danau Toba jadi ini titik pertama yang dikunjungi mereka. Sehingga saya menjelaskan mengenai Danau Toba,” kata Arie kepada wartawan.
Dia juga menjelaskan kepada Ratu dan Raja Belanda tentang Danau Toba dan apa saja program Pemerintah Indonesia untuk mengeýmbangkan ke depannya dalam peningkatkan industri pariwisata dalam negeri. “Saya menjelaskan, Danau Toba adalah danau vulkanis terbesar di dunia dan itu juga membuat mereka tertarik,” kata Arie.
Selain tentang keindahan, Arie juga bercerita kepada raja dan ratu Belanda mengenai asal mula terbentuknya danau dan proses erupsi dari Gunung Toba. ”Saya juga jelaskan bagaimana cerita erupsi Danau Toba pada masa 800 ribu tahun lalu, 500 ribu tahun lalu, dan 74 ribu tahun lalu. Mereka sangat tertarik dengan cerita itu,” ujarnya.
Dengan kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke kawasan Danau Toba, diharapkan berdampak positif terhadap pariwisata, terutama peningkatan wisatawan dari Negeri Kincir Angin ke danau tersebut. ”Kami berharap dari pihak Belanda juga merespons ini dan membantu kita paling tidak join promotion untuk membawa turis Belanda ke sini berwisata ke Danau Toba. Karena Danau Toba dari sisi keunggulan natural cukup baik, optimis ini bisa menarik wisatawan,” pungkas Arie.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi yang turut serta mendampingi Raja dan Ratu Belanda dalam kunjungannya ini berharap, kunjungan Raja dan Ratu Belanda serta rombongan kerajaan ke Danau Toba membawa dampak positif terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat. Membuat destinasi wisata super prioritas ini semakin mendunia.
“Melalui kunjungan ini, kita harapkan destinasi wisata Danau Toba semakin mendunia. Semakin banyak wisatawan mancanegara yang tertarik dan berkunjung ke Danau Toba, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan daerah ini,” ujar Edy.
Selanjutnya, rombongan ýmengunjungi Desa Adat Dusun Siambat Dalan, di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Sampai disana, Ratu dan Raja menerima ulos dan disambut dengan tarian khas Batak, Tortor Panomunomuan.
Di desa tersebut, Raja dan Ratu diperkenalkan rumah adat Batak, yang sudah berusia ratusan tahun. Masyarakat pun, sempat berdiskusi dengan sang raja dan ratu. “Kita pakaikan ulos pinuncan, ulos khas Batak, itu biasa digunakanuntuk menyambut tokoh Batak, dan untuk saat ini sebagai tamu penghormatan kita berikan kepada keduanya,” sebut Kepala Desa Lintong Nihuta, Holong T Simanjuntak.
Holong mengatakan, kain atau ulos yang dibuat merupakan rajutan, khas Desa Lintong Nihuta yang khsusus disiapkan untuk Raja dan Ratu Belanda. “Ulos ini disiapakan dalam waktu satu bulan, oleh pengerajinnya,” ungkapnya.
Holong menjelaskan, ulos ini harganya bisa sampai Rp5 juta, lantaran menggunakan rajutan tangan. Harga itu lebih mahal dari ulos, biasanya senilai Rp300 ribu hingga Rp700 ribu. “Semoga kedatangan Raja dan Ratu Belanda ini, akan memberikan dampak baik bagi pariwisata Danau Toba,” pungkasnya.
Selanjutnya, usai, diulosi, raja dan ratu Belanda, berbincang bincang degan tetua adat dan para sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Keduanya berada di sana sekira pukul 11.00 sebelum akhirnya melanjutkan kunjungan ke Institute Del dan Silih Malombu di Kabupaten Samosir. Kemudian beristirahat di Inna Parapat dan diakhiri dengan berangkat ke Bandara Kualanamu lewat jalan darat.
Masalah Lingkungan Harus Ditangani Bersama
Sementara di saat bersamaan, di Aula Kampus Institut Teknologi (IT) Del, Laguboti Toba, tengah digelar Seminar Internasional Pariwisata Berkelanjutan dan Kualitas Air Danau Toba yang dimoderatori Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina. Seminar ini juga dalam rangka menyambut kunjungan Raja dan Ratu Belanda yang berkunjung ke sejumlah tempat di Sumut khususnya kawasan Danau Toba termasuk kampus IT Del.
Dalam seminar itu, terungkap kalau pencemaran lingkungan menjadi salah satu masalah yang harus segera dituntaskan dalam program pariwisata berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk ditangani bersama-sama.
Seminar internasional bertajuk ‘Sustainable Tourism and Water Quality in Lake Toba’ mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi menjadikan Danau Toba dan kawasan sekitarnya sebagai sumber kehidupan masyarakat dari segala aspek dan potensinya.
Sabrina menyebutkan, masalah utama yang juga mengemuka di diskusi itu adalah program pariwisata berkelanjutan yang difokuskan kepada kualitas air danau. Sebab berbagai sumber pencemaran seperti limbah domestik, perikanan dan pertanian belum diatasi secara menyeluruh sekaligus terintegrasi.
”Banyak sekali sumber pencemaran yang perlu diperhatikan dan ditangani. Jadi bukan dari satu sektor saja, misalnya pertanian, lingkungan hidup, pariwisata dan sektor lain. Untuk itu perlu melibatkan semua sektor untuk bersama-sama mengelola ini,” jelas Sabrina.
Selain itu, Sabrina juga menekankan bahwa selama ini keterlibatan pihak swasta, baik kelompok masyarakat, para penggiat lingkungan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sudah ada sejak lama. Perannya secara tidak langsung membantu program pemerintah. Hanya saja, upaya yang dilakukan belum terkoordinasi maksimal.
“Kita dorong semuanya terintegrasi, bahasa sederhananya gotong royong. Jangan lagi upaya itu seperti ‘kamu di sana aku di sini’, masing-masing mengerjakan, tetapi tidak selaras. Kan lebih baik kita saling rangkul untuk bisa maksimal. Kalau itu bisa dilakukan, tentu program (untuk Danau Toba) ini lebih maksimal,” jelas Sekda.
Sementara Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Neni Hendiarti sebelum membuka seminar menyebutkan keterlibatan perguruan tinggi dalam hal masukan untuk konsep pengelolaan kawasan wisata sangat diperlukan, termasuk juga dalam menghasilkan generasi terdidik di kawasan Danau Toba.
“Ada dua topik yang dibahas, pertama pariwisata berkelanjutan dan kualitas air. Sebab potensi Danau Toba luar biasa, Anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan pertahankan, terutama kualitas airnya. Sebagaimana kita tahu, Danau di Indonesia ini multi fungsi. Selain memenuhi kebutuhan air, juga untuk irigasi, perikanan, pembangkit listrik dan seperti di sini untuk pariwisata,” jelas Neni.
Adapun penekanan dalam hal pengelolaan kawasan Danau Toba, Neni mengedepankan keterlibatan sekaligus manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, perlu memperhatikan kepentingan orang banyak, tetapi juga tidak menafikan perlunya peningkatan perekonomian rakyat. “Memang semua tempat, situasinya adalah belum terkelolanya sampah dengan baik. Kita harapkan di Danau Toba ini bisa kita kelola bersama, khususnya soal sampah plastik. Bagaimana sampah ini bernilai ekonomi dengan melibatkan masyarakat (dalam pengolahannya),” pungkasnya yang juga memuji Kampus IT Del yang asri, bersih dan tertata rapi.
Hadir dalam seminar tersebut, Rektor IT Del Prof Togar M Simatupang, Konsul Kehormatan Belanda Oni Indra Kusuma, sejumlah perwakilan Universitas dari Belanda, pelaku UKM, petani, serta pemateri dari Jakarta. (gus/prn)
DIHUKUM: Kabid PPKB Medan, dr Iman Surya terdakwa kasus KDRT menjalani sidang putusan, Kamis (12/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – dr Iman Surya terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akhirnya bisa bernapas lega. Pasalnya, Kabid PPKB Medan ini dihukum 1 tahun penjara dengan percobaan 1 tahun 6 bulan, dalam sidang di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (12/3).
Majelis hakim beranggapan, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 49 huruf (a) UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.
“Mengadili, menjatuhkan terdakwa dr Iman Surya dengan pidana selama 1 tahun penjara dengan ketentuan tidak tidak ditahan, dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan,” ucap hakim Sabarulina Ginting, dalam amar putusannya.
Menurut majelis hakim dalam pertimbangannya, perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan terdakwa merupakan seorang PNS. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” katanya.
Atas putusan tersebut, baik terdakwa dr Iman Surya dan JPU Nurhayati Ulfia kompak menyatakan pikir-pikir.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa dr Iman selama 1 tahun 8 bulan penjara.
Sementara usai persidangan, hakim Erintuah Damanik manyatakan bahwa putusan itu akan lebih berat, bila terdakwa mengulangi perbuatannya dengan laporan lain.
“Jadi percobaan selama 1 tahun 6 bulan, apabila mengulangi hukuman penjaranya bisa dua kali lipat,” tandasnya.
Dikutip dari surat dakwaan, berawal pada 10 Juli 2010, saksi korban menikah dengan terdakwa dan menetap di Jalan STM Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Selama perkawinannya dengan terdakwa, saksi korban Tapi Sari Nasution belum dikaruniai anak.
Selama berumah tangga, semua kebutuhan dipenuhi oleh terdakwa yang bertanggungjawab penuh memenuhi lahir dan batin saksi korban. Kemudian, terdakwa juga memenuhi uang belanja sejak menikah sampai tahun 2012, kepada saksi korban sebesar Rp2,5 juta per bulan.
Dan sekira tahun 2013-2014, terdakwa masih memberikan uang belanja kepada saksi korban sebesar Rp3,7-4,8 juta. Serta pada awal tahun 2015 sampai dengan Juli 2016, terdakwa memberikan uang rutin saksi korban sebesar Rp4,2 juta.
Kemudian pada Desember 2015, terdakwa meninggalkan rumah, namun terdakwa masih memberikan nafkah kepada saksi korban sebesar Rp4,2 juta. Setelah itu, terdakwa tidak sudah pernah memberikan nafkah kepada saksi korban. (man/btr)
