Berdalih Keputusan Komite

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Berdalih keputusan komite sekolah, dan telah mendapat persetujuan para orangtua, siswa di SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dipungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp25 ribu per bulan, yang diberlakukan sejak September 2019 lalu.

Kepala SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Tuena Harauli Pakpahaan, didampingi Wakil Kepala, Erwin Sitorus, mengatakan, keputusan untuk mengutip SPP sebesar Rp25 ribu per siswa itu, merupakan kesepakatan antara komite sekolah bersama para orangtua dan wali siswa.

Tuena mengakui, beberapa waktu lalu pihak komite sekolah mengundang semua orangtua siswa untuk mengikuti rapat. Pemungutan SPP ini, dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahaan yang ada di sekolah.

“Iya. Jadi ini keputusan komite sekolah dan orangtua siswa,” ungkap Tuena, seraya bergegas hendak keluar dari kantornya, Senin (10/2).

Wakil Kepala SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Erwin Sitorus menambahkan, SPP yang dipungut sebesar Rp25 ribu per siswa itu, digunakan untuk uang sosial, kegiatan ekstra yang tidak ditampung pada Dana BOS, dan guru honorer yang tidak ada surat penugasan dari provinsi.

“Awalnya ini dimotori Bapak Jonny Simanjuntak (eks Kepala SMA Negeri 1 Dolok Sanggul). Ini dimaksudkan untuk menanggulangi permasalahaan di sekolah. Kemudian mereka (komite sekolah, orangtua dan wali siswa) berembuk dan mengambil kesepakatan bersama. Dan yang menentukan besar jumlahnya, orangtua bersama komite sekolah,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, pungutan SPP itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah.

“Jadi ini enggak ada masalah, dan tidak menyalahi aturan, karena berdasar aturan Permendikbud tentang Komite Sekolah,” jelas Erwin lagi.

Dari acuan itu, lanjut Erwin, dari 1.067 siswa, tidak semua diwajibkan untuk dibebani. Dan hanya 726 siswa yang memberikan SPP sebesar Rp25 ribu per bulan. Sementara sisanya, bagi siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Harapan, tidak dibebani.

“Jadi, sejauh ini tidak ada masalah,” katanya.

Sementara itu, mantan Kepala SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Jonny Simanjuntak membenarkan, pungutan uang SPP berawal dari usulannya kepada komite sekolah, mengingat permasalahaan yang ada di sekolah saat itu.

“Awalnya memang saya. Tapi saya sudah lebih dulu dipindahkan,” katanya.

Dia juga menjelaskan, rencananya uang SPP itu dipungut karena banyaknya permasalahaan di sekolah yang tidak bisa ditanggulangi hanya dengan Dana BOS. Dan itu baru hanya disampaikan Jonny kepada komite sekolah, belum ada rapat dengan orangtua siswa.

Begitupun, lanjut Jonny, dia yang sudah tidak lagi menjabat, mengatakan, masalah itu kembali berpulang kepada kepala sekolah yang baru, setuju atau tidak dengan rencana tersebut.

“Kembali kepada kepala sekolah yang baru untuk membuat keputusan. Bisa saja jika menurut dia tidak perlu, jadi dibatalkan, karena tidak ada persetujuan orangtua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Humbahas dan Tapanuli Utara, Samsul Purba, hingga berita ini diturunkan, tak memberikan tanggapan. (des/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo terkesan tutup mata dengan amblasnya saluran drainase di dekat Tugu Kol Berastagi, Kabupaten Karo, tepatnya di simpang Jalan Udara. Pembiaran ini, menyebabkan lubang besar dan menganga, Minggu (9/2).

Warga yang melintasi, terutama pelajar, mengaku kecewa. Selain mengganggu dan membahayakan, kerusakan ini juga ditengarai sebagai penyebab banjir, karena plat beton penutup saluran drainase, amblas ke dalam.

“Kalau pun dikatakan di Karo ini sudah bagus pembangunanya, orang tidak akan percaya. Karena pintu masuk ke kota wisata saja seperti itu. Pasti orang berpikir, dalamnya lebih parah lagi. Sehingga orang jadi malas masuk ke Berastagi ini. Karena bagian jalannya saja pun berantakan,” ungkap seorang warga Berastagi, Sitepu (52), kepada Sumut Pos.

Menurut Sitepu, kerusakan itu akibat terlindas mobil, yang mau memarkirkan kendaraannya saat mau menurunkan penumpang.

“Waktu itu ada mobil yang mau menurunkan penumpang, jadi karena lewat batas, mobil tersebut pun melindas penutup drainase tersebut, dan akhirnya jebol. Untung saja saat itu penumpangnya tidak jatuh ke dalam lobang drainase,” bebernya.

Pantauan di lokasi, sebuat lubang berukuran 1×3 meter menganga, tepat di gerbang masuk Jalan Udara. Warga sekitar, dan anak sekolah, terlihat gamang melintasi area tersebut. (deo/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut memastikan, tewasnya warga negara (WN) Korea Selatan (Korsel), Jung Seungwon (20), negatif terinfeksi virus corona. Kematian anak buah kapal (ABK) Sun Shine, berbendera Panama ini, diduga terkena serangan jantung.

“Bukan penderita corona atau penyakit karantina. Tidak mencirikan corona, lebih ke penyakit jantung. Kalau terkena corona, tentu ada riwayat perjalanan penyakitnya,” ungkap Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan, dalam keterangan persnya, Senin (10/2) sore.

Lebih lanjut Alwi mengatakan, WN Korsel tersebut tidak ada gejala sesak nafas atau gangguan pernapasan. “Kami yakin dari perjalanan kapal, memang bukan (corona). Kapal ini dari Batam pada 9 Februari, sebelum berangkat dari sana, sudah diperiksa mereka (ABK),” jelas Alwi, yang didampingi Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah, Kabid Dokkes Polda Sumut Kombes Pol R Harjuno, dan Tim Pinere RSUP H Adam Malik.

Alwi juga menyebutkan, pihak otoritas Pangkalansusu, melakukan pertolongan terhadap kru kapal tersebut, karena ada panggilan emergency. Sesuai perjanjian internasional, panggilan emergency yang menyangkut nyawa manusia, wajib ditolong. “Pada saat dilakukan pertolongan, dalam perjalanan meninggal. Ini cenderung serangan jantung. Nanti bisa dilihat hasil otopsi,” jelasnya.

Saat ini, sambungnya, jasad WN Korsel tersebut berada di RSUD dr Pirngadi Medan. “Kalau ada hasil otopsi, itu hanya untuk menguatkan, kalau ini bukan corona,” tukas Alwi.

Sementara, Kabid Dokkes Polda Sumut, Kombes Pol R Harjuno menyampaikan, apabila ada pemberitaan tentang corona, agar masyarakat benar-benar mengecek sumber berita tersebut.

“Kepada masyarakat diimbau, ketika mendapat informasi tentang corona, maka lihat sumbernya dari mana, apakah kompeten atau tidak? Jangan langsung terima begitu saja,” harap Alwi. Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun, kapal yang ditumpangi Jung Seungwon bertolak dari Pelabuhan Batam, Minggu (9/2) malam, menuju Qatar. Di perjalanan, persisnya di kawasan perairan Pangkalansusu, mengirimkan signal medical evacuation kepada pihak Poskamla TNI-AL Belawan, karena adanya seorang kru yang mengalami sakit.

Selanjutnya, Poskamla TNI-AL Belawan menginformasikan kepada Poskamla TNI-AL Pangkalansusu dan Kantor Syahbandaran dan Otoritas (KSO) Pelabuhan Kelas IV Pangkalansusu, untuk melakukan proses evakuasi, mengingat lokasi Kapal Sun Shine lebih dekat dengan perairan Langkat.

Pukul 21.30 WIB, dilaksanakan proses evakuasi terhadap kapal Sun Shine oleh tim gabungan, yang terdiri dari Tim Kesehatan Pertamina Pangkalansusu, Poskamla TNI-AL Pangkalansusu, Sat Pol Air Polres Langkat, dan Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalansusu, dengan menggunakan kapal bots Martha Channel, milik Pertamina Pangkalansusu. Namun di perjalanan evakuasi, Senin dini hari, kru kapal tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sempat beredar isu, kru kapal tersebut diduga terindikasi virus corona, namun Dinkes Sumut menyanggah isu tersebut sesat dan tidak benar, masyarakat diharapkan jangan panik. (ris/saz)

Baginda Lumbangaol Beri Bantuan Sembako ke 18 Kepala Keluarga

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bakal Calon Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Baginda Polin Lumbangaol, menyalurkan ban tuan ke 3 desa yang terkena musibah banjir bandang, dan korban kebakaran, beberapa hari lalu. Hal ini guna meringankan beban warga yang terdampak musibah tersebut.

Adapun penyaluran bantuan ini digelar di Desa Aek Sopang, Kecamatan Pakkat, Jumat (7/2) lalu. Bantuan yang diterima langsung oleh 18 kepala keluarga ini, berisikan sembako, seperti beras, telur, minyak makan, dan gula.

Jarunjung Banjarnahor, mewakili Baginda Polin Lumbangaol, mengatakan, Baginda turut prihatin atas bencana yang dialami masyarakat Kecamatan Pakkat tersebut. Karena itu, bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban para korban.

“Iya, kami memberikan, beras, gula, telur, minyak makan, dan gula. Bantuan ini untuk meringankan kesedihan mereka,” ungkap Jarunjung, didampingi Jabonder Lumbangaol, di Dolok Sanggul, Sabtu (8/2).

Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pakkat ini, mengakibatkan sejumlah rumah mengalami kerusakan kecil, dan sebagian warga yang menjadi korban, mengungsi ke rumah tetangga.

Menurut Jarunjung, banyak ke rugian ketika alam sudah berbicara, namun dari musibah itu ha rusnya dapat dipetik hikmahnya. Dan kiranya, diharapkan warga sebaiknya menjaga alam sekitar, tanpa melakukan penebangan dan mengeruk tebing, demi menghindari bencana.

“Kepada saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan bisa memetik hikmah di balik musibah ini,” harapnya.

Di samping memberikan sembako kepada korban bencana, Baginda juga menyalurkam tali asihnya kepada keluarga Managam Sihotang, yang merupakan korban kebakaran.

Sementara itu, Albiner Tumanggor, perwakilan korban bencana banjir bandang, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Baginda, yang prihatin atas kejadian yang menimpa mereka.

“Kami terharu atas prihatin Pak Baginda kepada kami,” ujarnya.

Di samping berterimakasih, dia juga mendoakan Baginda, agar apa yang menjadi cita-citanya sebagai ‘pelayan masyarakat’ di Humbahas, dapat dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa.

“Kami berdoa, semoga impian Pak Baginda sebagai parhobas (pelayan) di Humbahas ini terwujud,” ungkap Albiner, yang diamini 17 kepala keluarga lainnya. (des/saz)

Pertamina dan Pemkab Didesak Bertindak Tegas

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Distributor LPG 12 kilogram non subsidi untuk wilayah Kabupaten Dairi, mendesak PT Pertamina dan Pemkab Dairi untuk bertindak tegas, terkait maraknya dugaan pengoplosan LPG 3 kilogram ke tabung LPG 12 kilogram. Pengoplosan ini, diduga terjadi di Kota Sidikalang, seperti dilansir sejumlah media massa, belum lama ini.

Diketahui, akibat pengoplosan ini, pengusaha atau distributor resmi, serta penerima mamfaat LPG 3 kilogram bersubsidi, sangat dirugikan.

Desakan itu disampaikan Manajer PT Indah Sentosa, Dedy Efranda Pola Sembiring, distributor resmi LPG 12 kilogram non subsidi untuk wilayah Kabupaten Dairi, di Sidikalang, Senin (10/2).

Dedy mengatakan, isu banyaknya beredar LPG 12 kilogram yang diduga oplosan, sudah lama berlangsung.

“Dugaan pengopolosan itu, sangat merugikan kami sebagai distributor resmi. Selain kami, masyarakat miskin sebagai penerima mamfaat LPG 3 kilogram bersubsidi, juga sangat dirugikan. Karena dampaknya akan mempengaruhi ketersediaan LPG 3 kilogram itu sendiri,” tegasnya. Dipastikan, jika hal itu terus berlangsung, akan terjadi kelangkaan untuk LPG 3 kilogram. “Selain itu, harga LPG 12 kilogram oplosan bisa dijual lebih murah dibanding yang resmi dari distributor yang ditunjuk Pertamina,” kata Dedy.

Dedy mewakili distributor resmi di Kabupaten Dairi, mendesak PT Pertamina, Pemkab Dairi, serta pihak kepolisian mengambil tindakan tegas, untuk menangkap pelaku pengoplosan tersebut.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dairi, Rahmatsyah Munthe mengatakan, setelah berita dugaan pengopolosan itu beredar, pihaknya pun langsung turun ke lapangan pada Jumat (7/2) lalu, untuk memastikan dugaan itu.

“Pas tim ke lapangan memantau sejumlah kios dan pangkalan di Sidikalang, kami tidak ada menemukan kasus tersebut,” jelasnya.

Setelah itu, lanjut Rahmatsyah, pihaknya mengumpulkan agen untuk menyampaikan dugaan pengoplosan LPG 12 kilogram, dalam memastikan LPG 3 kilogram tidak dioplos. “Kami juga mengimbau para agen, agar disampaikan ke konsumen, supaya tidak membeli LPG 12 kilogram oplosan,” bebernya.

Rahmatsyah pun mengatakan, LPG 12 kilogram yang disalurkan distributor resmi ditunjuk oleh PT Pertamina, memiliki segel penutup di atas tabung, dengan barcode berukuran 20×10 milimeter, berwarna silver, dan dibalut nama distributor menggunakan huruf besar.

Rahmatsyah juga mengatakan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar dan Perlindungan Konsumen, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Sementara pemerintah kabupaten memiliki tim pengawasan peredaran/distribusi minyak dan gas. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum, untuk menyelidiki dugaan pengoplosan itu. Sembari mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur membeli LPG 12 kilogram yang diduga oplosan tersebut,” pungkasnya. (rud/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Pasir Mbelang dan Pasir Tengah, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, sangat mengeluhkan kondisi jalan menuju desa mereka. Meski sudah 15 tahun badan jalan yang menghubungkan kedua desa tersebut mengalami longsor, namun hingga saat ini, Pemkab Dairi tak kunjung melakukan perbaikan.

Hal ini dikeluhkan tokoh pemuda Kecamatan Tanah Pinem, Bonitra Sinulingga. Menurutnya, badan jalan yang longsor tersebut sudah lama terjadi, tapi sampai sekarang tak kunjung diperbaiki instansi terkait.

“Akibatnya, arus transportasi baik untuk mengangkut hasil pertanian dan sarana produksi, serta mobil penumpang umum, jadi terkendala. Karena lebih dari separuh badan jalan mengalami longsor, sehingga kendaraan sulit melintas,” ungkap Bonitra, Senin (10/2).

Bonitra juga mengatakan, kerusakan infrastruktur tersebut, pun sangat merugikan mayoritas masyarakat sekitar, yang merupakan petani jagung. Karena harga jual komoditas di Desa Pasir Mbelang dan Pasir Tengah, jadi menurun dibanding desa lain di kecamatan tersebut.

“Hal ini disebabkan agen pengumpul hasil bumi, membeli dari masyarakat sekitar lebih murah. Alasannya, jalan rusak dan sulit menjangkau perkampungan. Serta biaya angkut mahal, sehingga dibebankan ke petani dengan membeli komoditas lebih murah,” bebernya, seraya mengatakan, perbedaan harga jual komoditas di tingkat petani, mencapai Rp200-Rp300 per kilogram. Dan kondisi ini diketahui sangat merugikan masyarakat petani setempat.

Dia juga mengatakan, saat ini sudah jadwal masuk musim tanam. Informasinya, pekan ini akan dilakukan distrbusi pupuk bersubsidi kepada petani.

“Dengan kondisi badan jalan seperti itu, dipastikan pengangkutan akan sulit. Para petani mendesak Pemkab Dairi segera memperbaiki badan jalan yang longsor itu, sehingga tidak lagi merugikan masyarakat petani di kedua desa tersebut,” pungkas Bonitra. (rud/saz)