Pemko Medan Harapkan Pelajar Jadi Agents of PR Lingkungan

12 March 2020 13:55 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan bersama Khadijah Saraswati Indonesia dan Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI ) bekerja sama untuk menjadikan para pelajar yang ada di Kota Medan sebagai Agent of Public Relation (PR) atau sebagai juru bicara lingkungan. Sebab Pemko Medan saat ini terus berkomitmen menjadikan Medan bersih, indah, nyaman, sehat dan asri serta bebas dari sampah.

Diharapkan dengan menjadi Agents of PR, pelajar dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat disekitarnya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Demikian disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Armansyah Lubis saat menjadi narasumber dalam kegiatan Program Agents of Public Relation (PR) di SMP Negeri 3 Medan Jalan Pelajar Timur No 69, Rabu (11/3).

Program yang merupakan salah satu langkah dalam menjalankan program yang tengah digelorakan Pemko Medan yakni Yuk Bikin Cantik Medan tersebut, juga dihadiri Plt Kadis Pendidikan Masrul Badri, Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Medan Corporate Affairs Executive Ahmad Nasoha, Khadijah Saraswati Indonesia, Sri Dewi Fitriyani dan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan Nurhalimah Sibuea.

Di hadapan ratusan pelajar SMP se-Kota Medan, Syarif Armansyah menjelaskan kepada pelajar yang akan menjadi Agents of PR untuk dapat menyampaikan dan memberikan contoh kepada masyarakat di sekitarnya bahwa sampah dan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab pribadi.

“Kalau anak-anak pelajar yang menyampaikan kepada orang tua agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan maka dapat dipastikan mereka akan sadar. Untuk itulah para Agents of PR ini memiliki tanggung jawab dan harus berani menyampaikan dengan sopan akan kebersihan lingkungan dan membudayakan membuang sampah pada tempatnya”, jelas Kadis Lingkungan Hidup.

Menurut Syarif Armansyah, dalam mewujudkan Medan Bersih dan bebas dari sampah, hal utama yang harus dirubah adalah karakter masyarakat. Artinya masyarakat yang selama ini masih membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan Kebersihan Lingkungan akan sulit jika kita ingatkan kalau karakternya masih seperti itu.

“Melalui Pelajar yang menjadi Agents of PR ini, Pemko Medan menaruh harapan besar agar mereka menjadi garda terdepan dalam menyampaikan dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan sampah merupakan tanggung jawab pribadi. Artinya karakter masyarakat Kota Medan agar membuang sampah pada tempatnya dapat berubah sehingga Medan Bersih, dan Lingkungan yang asri dapat terwujud,” jelasnya.

Plt Kadis Pendidikan Kota Medan Masrul Badri menjelaskan Agents of PR merupakan tokoh muda sebagai corong untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Agents of PR ini dibentuk untuk mengkampanyekan betapa pentingnya menjaga lingkungan kepada seluruh orang minimal dilingkungan rumah dan sekolahnya masing-masing.“Mereka (Agents of PR) ini dilahirkan sebagai suatu gerakan untuk peduli terhadap lingkungan serta menjadi agen perubahan untuk mengkampanyekan betapa pentingnya kita perduli terhadap lingkungan sekitar kita,” jelas Masrul.

Di samping itu, tambah Masrul, Pemko Medan saat ini sebenarnya telah membentuk sebuah Tim Budaya Bersih, dimana tim tersebut merupakan siswa-siswi sekolah. Jadi, siswa diminta untuk tidak hanya menghandalkan petugas kebersihan saja tetapi juga siswa tersebut dapat bergerak untuk menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Medan Nurhalimah Sibuea, mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan dan Khadijah Saraswati Indonesia serta Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) telah membentuk kelompok yakni Agents of PR. Sehingga dapat terwujud Medan Cantik yang Bersih, Indah, asri dan Bebas dari sampah. “Saya berharap melalui Agents of PR, permasalahan lingkungan dapat terselesaikan serta akan semakin banyak masyarakat yang peduli lingkungannya,” ucap Nurhalimah. (map/ila)

Pelayanan BPN Tebingtinggi Dinilai Mengecewakan, Permohonan Sertifikat Tanah Ngendap 8 Bulan

12 March 2020 13:49 PM

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kikky Febriasi SH, MKn (41) dan Kurlina Dewi (39), keduanya warga Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) merasa kecewa atas pelayanan kantor ATR/BPN Kotamadya Tebing Tinggi.

Pasalnya, selama 8 bulan, 17 surat berkas permohonan pendaftaran SHM mengendap di kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kotamadya Tebing Tinggi.

Diceritakan Kikky dan Kurlina, Rabu (11/3), surat berkas permohonan pendaftaran yang memakan biaya Rp 98 juta itu, diserahkan langsung kepada Kaharuddin Kasi II BPN dan Kasi V Deden BPN Kotamadya Tebing Tinggi. Meski sudah menyerahkan biaya pengurusan, surat tanah yang mereka mohonkan tak kunjung siap dengan perjanjian kepada keduanya akan selesai dalam waktu tempo 3 bulan.

Tapi semua itu, hanya janji tinggal janji. Hingga 8 bulan lamanya, surat pemohon itu pun mengendap di ATR/BPN Kotamadya Tebing Tinggi.

Tadinya, kedua pemohon mengajukan permohonan pendaftaran sebidang tanah seluas 40, 726 M2 yang beralamat di lingkungan 4,5 Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir Kotamadya Tebing Tinggi Sumatera Utara (Sumut). Surat permohonan pendaftaran itu telah didaftarkan pada Agustus 2019 lalu.

Namun, surat permohonan itu hingga sampai saat ini belum juga selesai, sesuai dengan perjanjian awal yang diberikan oleh kedua oknum pegawai itu, akan menjanjikan dalam tempo 3 bulan surat permohonan itu akan selesai.

Kikky menduga, ada unsur kesengajaan pihak yang berkompeten dari oknum pejabat yang bertugas di kantor ATR/BPN Kotamadya Tebingtinggi supaya memperlambat proses penyelesaian surat tanah itu menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut Kikky, motto dari ATR/BPN Tebing Tinggi memberikan Pelayanan Cepat, Tepat, Cermat Akuntabel dan Berkeadilan, serta melayani dengan cepat untuk kepuasan masyarakat masih jauh dari harapan. “Motto yang digadang-gadangkan itu tidak mencerminkan integritas pelayanan kepada masyarakat yang hanya manis dibibir saja, namun jauh dari kenyataan, bilangnya.

Kikky pun berharap, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dalam setiap pengurusan permohonan surat tanah ke ATR/BPN Tebing Tinggi.” Harapanku kepada Kepala ATR/BPN Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) agar memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat yang terkait,” harapnya.

Sementara itu, kepala ATR/BPN Kota Tebing Tinggi Saut Ganda Tampubolon melalui Kasi II Kaharuddin disoal uang yang telah digolontorkan dalam permohonan pendaftaran sertifikat tanah tersebut mengatakan, berkas permohonan pendaftaran atas nama Kikky Febriasi dan Kurlina Dewi dalam tempo seminggu ini akan rampung. Namun, Kaharuddin mengakui, bahwa ada keterlambatan dalam penyelesaian surat tanah keduanya. (sur/han)

Sempat Tertunda, AKD DPRD Karo Akhirnya Rampung

12 March 2020 13:47 PM

PARIPURNA: Suasana sidang paripurna dengan agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Karo, Rabu (11/3).

KARO, SUMUTPOS.CO – Setelah sempat tertunda, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Karo akhirnya rampung dalam Sidang Paripurn, Selasa(11/3) . Selain pembentukan dan susunan personalia komisi-komisi, Alat Kelengkapan Dewan yang telah disahkan itu juga menetapkan Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan Badan Pertimbangan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 tentang Tata Tertib DPRD Karo yang telah diubah, adanya beberapa perubahan ruang lingkup tugas, seperti Dinas Pendidikan yang sebelumnya termuat di Komisi C, kini muncul di Komisi A.

Berdasarkan penetapan komposisi AKD di DPRD Karo, sejak pelantikan 35 Anggota DPRD Kabupaten Karo 1 Oktober 2019 lalu, akhirnya berselang selama 5 bulan menuju pengesahan.

Meski demikian, sebagai pemenang pemilihan legislatif (pileg) 2019 yang mendominasi kursi legislatif DPRD Karo, PDIP (8 kursi) tidak bisa berbuat banyak tanpa kebagian Ketua Komisi. Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan yang juga dari kader PDIP ketika dikonfirmasi awak media via selular tidak memberi jawaban.

Ini susunan personalia dan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Karo: Komisi A dipimpin Inolia Br Ginting (ketua), Onasis sitepu, ST, M. Kesos (wakil ketua), Diana Malona Matondang (sekretaris), Purnama Monicilia Mas Tua Br Sagala (anggota), Dodi Sinuhaji (anggota), Drs Sipken Ginting (anggota), Herty delima purba, SE, M. SP (anggota), Nora Else (anggota), Jani, SE (anggota) Ir. Edi Ulina Ginting (anggota).

Komisi B dipimpin Perdata Ginting, SE (ketua), Peri Edison Milala (wakil ketua), Jun Adi Arief Bangun, ST (sekretaris), Eldy Corona Barus (anggota), Yudi Yahya Ginting (anggota), Imanuel Sembiring, ST (anggota), Ferianta Purba, SE (anggota), Eko Afrianta Sitepu (anggota), Raja Urung Mahesa Tarigan, S. Kom (anggota), Abdi S. Depari, SP (anggota), Mansur Ginting, ST (anggota).

Komisi C dipimpin Rehulina Br Tarigan (ketua), Firman Firdaus Sitepu (wakil ketua), Leny Puri Chlefes (sekretaris), Dra. Lusia Sukatendel, M. SP (anggota), Pujiati (anggota), Darin Seven Simanjorang (anggota), Kalvin Barus (anggota) Korindo S. Milala (anggota), Agra reynold gurning, S.Ds (anggota), M. Rapi Ginting, SE (anggota) Mardi Barus (anggota).

Badan Anggaran (Banggar), Iriani (ketua), Sadarta Sukit (wakil Ketua), Davit Kristian Sitepu (wakil Ketua), Eldy Corona Barus (anggota), Peri Edison Milala, Pujiati, Kalvin Barus, Korindo S. Milala, Imanuel Sembiring, ST, Diana Malona Matondang, Firman Firdaus Sitepu, Drs. Sipken Ginting, Herty Delima Purba, SE, M.SP, Agra Reynold Gurning, S.Ds, Raja Urung Mahesa Tarigan, S. Kom, Leny Puri Chlefes, M. Rapi Ginting, SE, Onasis Sitepu, ST, M.Kesos, Mardi Barus.

Badan Musyawarah (Bamus) Iriani (ketua), Sadarta Bukit (wakil Ketua), Davit Kristian Sitepu (wakil Ketua), Purnama (anggota), Dra. Lusia Sukatendel, M. SP, Dodi Sinuhaji, Darin Seven Simanjorang, Inolia Br Ginting, Yudi Yahya Ginting, Rehulina Br Tarigan, Ferianta Purba, SE, Jun Adi Arief Bangun, ST, Perdata ginting, SE, Eko Afrianta Sitepu, Nora Else, Jani, SE, Abdi S. Depari, SP, Ir. Edi Ulina Ginting, Mansur Ginting, ST.

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Raja Urung Mahesa Tarigan (ketua), Mansur Ginting, ST (wakil ketua), Dra. Lusia Sukatendel, M. SP (anggota), Kalvin Barus, Imanuel Sembiring, ST, Ferianta Purba, SE, Jun Adi Arief Bangun, ST, Eko Afrianta Sitepu, M. Rapi Ginting, SE, Abdi S. Depari, SP, Ir. Edi Ulina Ginting.

Badan Kehormatan Dewan (BKD) M. Rapi Ginting, SE (ketua), Korindo S. Milala (wakil ketua), Eldy Corona Barus, Drs. Sipken Ginting, Nora Else. Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perhubungan, sub urusan bencana dan kebakaran, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olah raga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Mitra Kerja, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi dan Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Kecamatan, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Otonomi Daerah, Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Komisi B Bidang Perekonomian meliputi bidang urusan Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi Tenaga Kerja, Perizinan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pangan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mitra kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan

Komisi C bidang Pembangunan dan Administrasi Umum meliputi bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata dan kebudayaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, akademi kebidanan.

Mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Akademi Kebidanan Kabanjahe, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Usaha.(deo/han)

Bupati & Wakil Bupati Karo Kembalikan Uang: DPRD Sumut Minta BPK Laporkan ke Penegak Hukum

12 March 2020 13:44 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ruben Tarigan, SE meminta BPK RI Perwakilan Sumut meneruskan temuannya, terkait Perbup Karo No 48 Tahun 2018 ke penegak hukum.

Hal ini penting agar penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan bisa melakukan penyelidikan, untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara dalam Perbup yang masih jadi polemik di Pemkab Karo.

Ditegaskan politisi kelahiran Desa Batukarang, Kabupaten Karo ini, produk hukum seperti Perbup dan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.

Secara normatif penyusunan produk hukum harus melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

“Perbup harus sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah yang diteruskan melalui Gubernur. Haris juga mendapat persetujuan dari Kemendagri,” tegasnya.

Namun Perbup Karo No 48 ini belum mendapat persetujuan dari Kemendagri dan tak sesuai dengan Permendagri dan Peraturan Pemerintah. Sehingga distop dan jadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut. Menanggapi hal ini, Ruben menegaskan Perbup tersebut tidak sah dan liar. Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, semua penerima harus mengembalikan uang tambahan penghasilan tersebut ke kas daerah.

“Uang itu harus dikembalikan paling lama 60 hari. Apabila tak dikembalikan dalam tenggang waktu tersebut, BPK sudah seharusnya meneruskan temuannya ke penagak hukum baik kejaksaan atau pun kepolisian. Penegak hukum harus menyelidiki adanya dugaan kerugian negara di balik temuan BPK ini,” papar Ruben.

Seperti diketahui, pasca jadi temuan BPK, baru Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakilnya Cory S Sebayang yang mengembalikan uang. Menanggapi hal ini, Ruben kembali menegaskan bahwa semua penerima harus mengembalikan uang tersebut.

“Semua yang menerima harus mengembalikan uang tersebut ke kas daerah karena tak sesuai aturan. Apalagi sudah menjadi temuan BPK dan berpotensi masuk ke ranah hukum,”ungkapnya. Ruben juga mengingatkan kepala daerah

untuk tidak coba-coba membuat Perbup dan Perda yang tak sesuai dengan aturan.

“Jika tak sesuai aturan, pasti jadi temuan BPK. Jangan coba-coba keluar dari aturan,” tandasnya.

Sekedar mengingatkan, Peraturan Bupati Karo (Perbup) Nomor 48 Tahun 2018 mengatur tentang kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo.

Selain disinyalir hanya meguntungkan oknum-oknum tertentu, Perbup ‘abal-abal’ yang belum mendapat persetujuan dari Mendagri ini tak hanya menguras anggaran, tapi juga bagi-bagi uang milik rakyat. Bagaimana tidak, pasca diberlakukan hingga Desember 2019, Perbup ini telah menghabiskan anggaran Rp 2.289.400.000.

Perbup tersebut menyebut besaran tambahan penghasilan yang diterima sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemkab Karo. Adapun pejabat yang menerima diantaranya, Bupati Karo Rp 40.000.000, Wakil Bupati Karo Rp 35.000.000, Sekretaris Daerah 26.000.000, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karo Rp 22.000.000, Kepala DPPKAD Rp 20.100.000, Sekretaris DPPKAD Rp 10.300.000 dan jajarannya. (deo/han)

Satresnarkoba Polres Sergai Tembak Bandar Sabu

12 March 2020 13:38 PM

DITEMBAK: Kedua tersangka Suherman (36) dan Aswan (40) alias Ucok Rodi ditembak kakinya oleh diSatresnakoba Polres Sergai, Rabu (11/3).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Melawan saat ditangkap, 2 tersangka pengedar sabu ditembak personel Satresnrkoba Polres Sergai. Keduanya adalah Suherman (36) alias Herman dan Aswan (40) alias Ucok, Rabu (11/3).

Keduanya, ditangkap di lokasi berbeda. Pertama, polisi berhasil mengamankan Suherman (36) di Perkebunan Lonsum Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah.

Dari tangan warga Dusun III, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, diamankan 1 bungkus rokok Lucky Strike berisikan 2 plastik klip transparan ukuran kecil, dan 1 kotak merk Bina Part warna bening berisikan 5 plastik klip transfaran ukuran sedang.

Kemudian, 4 lembar plastik klip transparan ukuran kecil masing – masing berisikan butiran kristal diduga sabu dengan berat brutto 6,51 gram dan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam serta uang tunai Rp.200 ribu.

Usai meringkus Herman, polisi kembali meringkus Aswan alias Ucok Rodi (40) warga Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin.

Di kamar Hotel Grand Sultan, Jalan Medan-Tebing Tinggi, Dusun VI, Desa Sei Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai.

Di sini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 lembar klip plastik transparan berukuran besar yang diduga berisikan butiran kristal diduga sabu dengan berat brutto 10,30 gram. Sabu itu ditemukan dibawah kasur, 1 unit HP merk Samsung warna Putih dan Uang tunai Rp.100.000.

Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang mengatakan, Aswan (40) alias Ucok Rodi mencoba melawan petugas dengan merebut pistol petugas. Atas kesigapan petugas, tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanan tersangka.”

Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat(2) Sub 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 Tahun atau pidana penjara seumur hidup,”tegas Robin. (sur/han)

Kantongi Ganja, Dua Mahasiswa Dairi Diciduk

12 March 2020 13:32 PM

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Satuan Narkoba Polres Dairi meringkus dua orang mahasiswa karena mengantongi 1,03 gram ganja, Selasa (10/3).

Kedua mahasiswa itu berinisial Zul (28) warga Jorang II, Kelurahan Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan rekannya, Zak (24) warga Jalan Anggrek Perumnas Kalang Simbara, Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang.

Kasat Narkoba Polres Dairi, AKP Z Matondang melalui Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh, mengatakan, penindakan kasus peredaran narkoba itu atas informasi dari masyarakat. Hari itu, kedua tersangka diinformasikan sedang mengedarkan narkoba jenis ganja. Atas informasi tersebut, Kasat Narkoba AKP Z Matondang memerintahkan tim turun ke lokasi.

Sesampainya di Jalan Hasoman Sidikalang, tepat di simpang Simto Sidikalang, keduanya diamankan karena mengantongi kertas putih berisikan daun dan biji ganja.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang buktinganja kini telah diamankan di Mapolres Dairi, ujar Donny. (rud/han)

Mayor Zia Ulhaq Jabat Danyon Raider 100/PS

12 March 2020 12:31 PM

SERAHKAN: Letkol Lizardo Gumay menyerahkan tunggul Yonif Raider 100/PS kepada Pangdam I Bukit Barisan Mayjen MS Fadhilah, pada acara upacara sertijab Danyon Raider 100/PS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pangdam I/BB Mayjen MS Fadhilah melakukan sertijab jabatan Komandan Batalyon Infanteri 100 Prajurit Setia, dari Letkol Lizardo Gumay kepada Mayor M Zia Ulhaq. Upacara sertijab tersebut dilaksanakan di Lapangan Upacara Markas Komando Yonif Raider 100/PS, Desa Namu Ukur Utara, Sei Bingai, Langkat, Rabu (11/3).

Sedangkan Letkol Lizardo Gumay dipromosikan sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis, Korem 031 Wira Bima. Sementara pengganti Lizardo, Mayor M Zia Ulhaq yang sebelumnya menempati posisi sebagai Pabandya Sinteldam I/BB. Prosesi upacara sertijab diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh para hadirin. Setelah ini, Pangdam melakukan pemeriksaan pasukan.

Lalu dilanjutkan penyerahan tunggul Yonif Raider 100/PS, tanda jabatan dan tongkat komando kepada Mayor M Zia Ulhaq. Terakhir penandatanganan fakta integritas, dan pernyataan serah terima jabatan Danyon Raider 100/PS. Pangdam mengucapkan terimakasih kepada Letkol Lizardo Gumay atas pengabdiannya selama ini.

“Kepada pejabat yang baru, diminta untuk menyesuaikan diri,” tukas dia. Sebelum acara diakhiri, Pangdam memimpin pelaksanaan salam komando dengan Letkol Lizardo Gumay dan Mayor M Zia Ulhaq, serta bergabung dengan seluruh Prajurit untuk menyanyikan yel-yel kebanggaan Yonif Raider 100/PS. (ted/han)

Hujan Deras, Badan Jalan Amblas di Bandarbaru

12 March 2020 11:26 AM

AMBLAS: Camat Sibolangit, Febri Gurusinga, mengecek badan jalan kabupaten di Dusun III, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, amblas akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Terlihat Camat Sibolangit Febri Gurusinga meninjau lokasi, Rabu (11/3). batara/sumut pos

BANDARBARU, SUMUTPOS.CO – Camat Sibolangit, Febri Gurusinga membenarkan jalan amblas tersebut. Dijelaskan Febri, badan jalan amblas di bagian bawahnya merupakan gorong-gorong di Desa Bandar Baru.

“Amblas karena hujan deras tadi malam,”kata Febri.

Meski demikian, lanjut Febri, aktivitas masyarakat masih tetap berjalan karena masih banyak jalan penghubung lain.

Menurutnya, ia sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deliserdang. Disebut, Secepatnya pihak Pemkab Deliserdang akan melakukan tindaklanjut. Tim reaksi cepat Pemkab pun disebutkan masih dalam perjalanan menuju lokasi.

Kadis PUPR Deliserdang, Heriansyah Siregar mengakui sudah mengetahui kondisi amblas jalan kabupaten di Sibolangit.

“Tim kita saat ini sudah di lokasi. Gorong-gorong di dasar jalan itu akan kita perbaiki terlebih dahulu lalu akan ditimbun dan diaspal ulang,” terangnya. (btr/han)

Pasien Kasus 25 Meninggal di Bali, Menderita Empat Penyakit Bawaan

12 March 2020 11:18 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah kesembuhan sejumlah pasien Covid-19 di Indonesia, kabar duka juga datang. Pasien Covid-19 kasus 25 yang juga warga negara asing (WNA), dinyatakan meninggal dunia di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, pada Rabu (11/3) pukul 02.45 Wita. Pasien berjenis kelamin perempuan itu, berumur 53 tahun itu masuk ke RS Sanglah pada 9 Maret.

“Saya informasikan bahwa tadi pukul 02.45 Wita, salah satu WNA yang berada dalam status pengawasan terkait Covid-19 meninggal dunia di RSUP Sanglah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Rabu (11/3).

Dewa Made Indra menjelaskan, selain dalam pengawasan Covid-19, pasien tersebut didiagnosa menderita penyakit bawaan, yakni diabetes mellitus atau gula, hipertensi atau darah tinggi, hiperteroid, serta penyakit paru-paru menahun.

Ia menegaskan, warga asing tersebut didiagnosa memiliki empat penyakit bawaan yang sudah cukup lama. “Karena gejala-gejalanya dekat dengan penyakit yang sedang berkembang sekarang, dia juga dalam pengawasan Covid-19,” kata Dewa Made Indra.

Setelah mengetahui kondisi pasien tersebut, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan keluarga pasien yaitu suaminya di Bali. Dari hasil komunikasi itu disepakati bahwa yang meninggal akan dikremasi.

“Karena pasien ini berada dalam pengawasan, penanganan jenazahnya juga dilakukan sesuai dengan protap penanganan jenazah untuk orang yang terinfeksi penyakit menular,” jelas Dewa Made Indra.

Pasien diantar suaminya ke salah satu rumah sakit swasta. Sang suami mengatakan, istrinya menderita beberapa penyakit. “Itu memudahkan tim dokter untuk melakukan penanganan,” kata Dewa Made Indra.

Setelah ditangani di rumah sakit swasta, sampai 8 Maret belum menunjukkan tanda-tanda sehat. Selanjutnya, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah. “Setelah itu ditangani di Rumah Sakit Sanglah mulai 9 Maret,” ujar Dewa Made Indra.

Dia menjelaskan, dari hasil kontak tracingnya, ditemukan 21 orang, dari titik mulai datang sampai titik di RS Sanglah. “Dari titik baru datang, penginapan, dan rumah sakit,” kata Indra.

Sebanyak 21 orang tersebut sudah diisolasi rumahnya. Semuanya dalam keadaan sehat serta sudah diperiksa tim dokter dari Dinas Kesehatan Bali. Untuk hasil uji laboratorium masih menunggu dari Jakarta.

Orang yang paling sering melakukan kontak adalah suaminya. Sebab, keduanya selalu bersama dari kedatangan pada 29 Februari hingga dirawat di rumah sakit pada 3 Maret. Suami WNA itu diisolasi di RSUP Sanglah Denpasar dan masih menunggu hasil lab dari Jakarta. Kondisinya hingga saat ini dinyatakan sehat.

“Kondisi suaminya adalah orang paling intens kontak. Maka terhadap suaminya sudah diisolasi saat bersamaan di RS Sanglah atau sejak tanggal 9 Maret,” katanya.

Terkait dengan pembiayaan, kata dia, pasien di rumah sakit ditanggung pemerintah. “Termasuk untuk yang meninggal. Kremasinya kita bantu biaya dari Pemerintah Provinsi Bali,” ucap Dewa Made Indra.

Dipulangkan ke Negara Asal

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, juga mengatakan, WNA positif virus corona yang meninggal dunia itu teregister sebagai kasus 25, dan masuk kategori imported case atau terinfeksi virus corona di luar negeri.

Kendati begitu, dia enggan menjelaskan negara asal WNA perempuan yang berusia 53 tahun itu. Menurut Yurianto, WNA itu sudah sakit sebelum datang ke Indonesia. “Dari datang dia sudah sakit,” ucap dia.

Menurutnya, pasien masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat. Sebelum dinyatakan positif Corona, ada penyakit yang mendahului seperti diabetes, hipertensi dan paru obstruksi menahun.

Saat ini, jenazah WNA tersebut dalam proses pemulangan ke negara asal. “Ya tentu setelah semua masalah dalam kaitan rawatan jenazah selesai. Keluarganya sudah akomodatif secepatnya pulang,” kata Yurianto.

Tambah Rumah Sakit Rujukan

Sementara itu, pemerintah RI menambah rumah sakit rujukan yang digunakan untuk menangani pasien yang dinyatakan positif mengidap Covid-19, menyusul adanya penambahan pasien kasus corona.

“Pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah kembali menetapkan 132 rumah sakit rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu,” demikian keterangan resmi Kemenkes, Rabu (11/3).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 100 rumah sakit rujukan untuk menangani Covid-19. Pemilihan ke-100 RS ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 414 Tahun 2007 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Flu Burung.

“Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan sumber daya untuk dapat mengendalikan Covid-19 ini, dengan segala harapan bahwa Covid-19 ini dapat kita kendalikan dan kita hentikan penyebarannya,” demikian bunyi keterangan itu.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan delapan kasus baru Covid-19, Selasa (10/3), sehingga jumlah pasien yang dinyatakan positif mencapai 27 orang. Belakangan, salah seorang pasien yang diidentifikasi sebagai pasien kasus ke-25 dinyatakan meninggal. Pasien berjenis kelamin perempuan yang merupakan warga negara asing itu memiliki comorbid atau penyakit penyerta lainnya, antara lain diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun.

Selain itu, ada dua pasien yang telah dinyatakan negatif Covid-19 atau sembuh, yaitu pasien kasus 06 dan 14. Dengan demikian, jumlah pasien yang masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi ada 24 orang. (kps/bbs)

Raja & Ratu Belanda Hari Ini ke Danau Toba: Berharap Rute Amsterdam-Sumut Dibuka Lagi

12 March 2020 10:56 AM

STERIL RUMAH ADAT: Sejumlah petugas mensterilkan lokasi rumah adat yang akan dikunjungi Raja dan Ratu Belanda, di Dusun Siambat Dalan, Desa Lintong Nihuta, Kabupaten Toba, Sumut, Rabu (11/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kamis hari ini, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti, rencananya akan berkunjung ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Di kawasan danau vulkanik terbesar di Asia ini, Raja dan Ratu Belanda akan berkunjung selama satu hari.

Salahsatu kawasan yang akan dikunjungi adalah Bukit Singgolom di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), yang memiliki akses pemandangan langsung ke Danau Toba.

Di sana, Raja dan Ratu akan mendengarkan tentang sejarah wilayah dan perkembangan masa depan sekitar Danau Toba. Adapun Presiden Jokowi sebelumnya juga telah menetapkan Danau Toba sebagai lokasi baru untuk pariwisata berkelanjutan.

Danau Toba merupakan danau alami berukuran besar di Indonesia. Ukurannya memiliki panjang 100 kilometer, lebar 30 kilometer, dan kedalaman 1.600 meter.

Danau ini juga terkenal sebagai salah satu tempat wisata di Sumatera Utara. Banyak wisatawan yang menikmati keindahan danau dengan cara menaiki kapal yang tersedia, atau mengunjungi wisata air rangat tepat di bawah kaki gunung Pusuk Buhit. Air rangat adalah air hangat yang berasal dari gunung meletus dan Pusuk Buhit adalah sebuah gunung aktif yang disakralkan orang Batak.

Dari Bukit Singgolom, kunjungan dilanjutkan ke Dusun Siambat Dalan, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Tobasa. Di sana, Raja dan Ratu akan melihat rumah adat Batak berusia ratusan tahun yang masih ditempati oleh masyarakat.

Raja dan Ratu juga akan berkunjung ke Del Institute of Technologi untuk belajar tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Setelahnya akan berwisata naik kapal ke Pulau Samosir di tengah danau. Mereka akan mengunjungi Eco Village (desa wisata lingkungan) Silima Lombu, di kecamatan Onanrunggu, Samosir, yang dibangun untuk potensi pariwisata berkelanjutan dan pertanian organik skala kecil. Silima Lombu terkenal dengan produksi wine dengan bahan fermentasi mangga Toba yang telah dipromosikan sampai ke Eropa.

Selanjutnya, Raja akan beristirahat sejenak di Inna Parapat Hotel, Kabupaten Simalungun. “Nanti akan dilakukan jumpa pers secara resmi,” ujar Arie.

Kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Danau Toba, hari ini, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pariwisata Danau Toba.

“Belanda adalah salahsatu pasar wisata yang penting untuk Danau Toba. Kunjungan wisman Belanda cukup tinggi ke danau Toba, waktu bandara kita di Polonia. Namun karena krisis ekonomi, kunjungan menurun. Semoga kunjungan ini memberikan dampak yang bagus dan wisatawan Belanda untuk kembali mengunjungi Danau Toba,” kata Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo, Rabu (11/3)

Arie berharap, kunjungan Raja dan Ratu Belanda ini sekaligus membahas berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan pasar wisata. Salahsatu di antaranya, mengembalikan rute penerbangan langsung dari Amsterdam ke Sumatera Utara.

“Semoga penerbangan langsung dari Belanda ke Kualanamu ini didukung. Kemarin sempat ada Garuda. Tapi karena satu dan lain hal, rute Garuda diberhentikan. Semoga dari kunjungan Raja Belanda ini, penerbangan langsung Belanda-Sumut kembali diaktifkan,” pungkasnya.

Apel Pasukan Pengamanan

Tim gabungan TNI/Polri mengerahkan sebanyak 856 personil diterjunkan untuk melakukan engamanan kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Danau Toba, Kamis (12/3) hari ini. Apel gelar pasukan dilaksanakan di Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (11/3).

Ratusan personil gabungan itu, terdiri dari YONIF 122 Tombak Sakti, Yonif 126 Kala Cakti Asahan, Kodim 0207 Simalungun, Polres Simalungun, Polresta Pematang Siantar, Brimob Siantar, Petugas Damkar Simalungun, Dishub Simalungun, Dishub Pemko Siantar, dan Dankes Syah 01-04-04.

Apel Gelar Pasukan dipimpin langsung Komandan Kodim (Dandim) 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan, S.A.P., M.P.M. Dan Turut hadir Kapolres Simalungun, AKBP. Heribertus Oppusunggu S.Ik. Msi, Kapolres Siantar AKBP. Budi Pardamean Saragih S.Ik, Kadis Pariwisata Simalungun Resman Panjaitan, Camat Girsang Sipangan Bolon Eva Tambunan dan seluruh Kapolsek jajaran Polres Simalungun.

“Besok pagi rombongan akan tiba di Sumut mulai dari Bandara Silangit Kab. Tapanuli Utara menuju kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan berakhir di Inna Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun. Tugas hari ini dan besok merupakan tugas kehormatan bagi kita, karena tidak semua mendapat kesempatan bisa bertugas melakukan pengamanan tamu kenegaraan sebesar ini,” ujar Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan S.A.P., M.P.M.

Dandim berharap agar seluruh personil tidak mengganggap remeh tugas ini. Dan tetap melakukan kordinasi dalam segela bentuk kegiatan selama pengamanan.

Selain pengamanan, persiapan juga terlihat di sejumlah lokasi yang rencananya akan dikunjung Raja dan Ratu.

Kepala Desa Lintong Nihuta, Holong T Simanjuntak, mengungkapkan sejumlah persiapan telah dilakukan warganya jelang kedatangan Raja dan Ratu Belanda tersebut.

“Dusun kami pernah jadi lokasi syuting film Toba Dreams yang dibintangi aktor Vino G Bastian, tahun 2015 lalu. Kali ini, kami bersiap menyambut tamu dengan membersihkan lingkungan,” sebut Holong kepada wartawan, kemarin sore.

Warga Dusun Siambat Dalan yang hanya berjumlah 12 kepala keluarga itu bakal menunjukkan adat istiadat dari suku Batak, dengan mengulosi raja dan ratu Belanda. “Warga di sini siap menerima kedatangan raja dan ratu Belanda,” ujar Holong.

Dusun Siambat Dalan merupakan salah satu spot wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Sedikitnya ada tujuh rumah adat diperkirakan berusia 400 tahun yang terdapat di dusun tersebut. Lokasi ini kerap dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata pasca-film Toba Dreams tayang di layar lebar.

Untuk mengamankan kunjungan Raja dan Ratu Belanda di 3 kabupaten di Sumut, yakni Simalungun, Toba, dan Samosir, Kamis (12/3), sebanyak 856 personel TNI-Polri dan lintas gabungan disiagakan dalam rangka pengamanan. Apel gelar pasukan digelar di Pantai Bebas Parapat, Rabu (11/3).

Personel gabungan pengamanan terdiri dari satuan Yonif 122-126, Kodim 0207/ Simalungun, Polres Simalungun, Polres Pematang Siantar, Brimob Siantar, Petugas Damkar dan Dishub Simalungun, Dishub Pemko Siantar serta Dankes Syah 01-04-04. Apel bersama dipimpin Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan, SAP MPM, dihadiri Kapolres Simalungun, AKBP Heribertus Oppusunggu, Kapolres Pematangsiantar AKBP Budi Pardamean Saragih, dan pejabat lainnya.

Dalam arahannya, Letkol Frans Kishin Panjaitan meminta agar seluruh peserta apel menjalankan tugasnya semaksimal mungkin selama menjalankan pengamanan kunjungan kerja Raja dan Ratu Belanda.

Adapun rute pengamanan pos Siantar-Simalungun dimulai dari Inna Hotel Parapat dan di sepanjang Jalinsum Parapat- Siantar, hingga perbatasan Serdang Bedagai. “Jangan menganggap remeh tugas ini. Meski saat kunjungan Presiden RI beberapa kali kita telah berhasil melakukan pengamanan dengan baik. Kita harus tetap waspada, sebab potensi ancaman tetap ada,” pesan Dandim Frans.

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 022/PT, Mayor Inf Rudi Junianto menjelaskan, jadwal dan lokasi dikunjungi Raja Belanda dan Ratu selama di Sumatera Utara. “Jam 10.30 WIB, tiba di Bandara Silangit, kemudian menuju Bukit Singolim, lanjut ke Desa Siambat Dalan, kemudian ke Desa Tradisional Batak, lalu ke Institut Teknologi DEL, Pelabuhan Balige, Desa Silimalombu, ke Hotel Inna Parapat dan pukul 17.10 WIB, ke Bandara Kualanamu untuk kembali ke Belanda,” papar Kapten Inf Rudi Junianto.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja, S.I.K., mengatakan Polda Sumut memperketat pengamanan di sejumlah destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Danau Toba.

“Kita lakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Kita berkoordinasi dengan Kodam I/Bukit Barisan yang menjadi leading sektor dalam operasi pengamanan kunjungan kenegaraan besok,” terang

Pengamanan di Samosir

Menyambut kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Eco Village (desa wisata lingkungan) Silima Lombu di Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Kapolres Samosir melakukan pengamanan yang sistematis, berkordinasi dengan Paspampres.

“Saat ini kita sedang gladi resik bersama Paspampres untuk pengamanan serta acara yang dilaksanakan besok,” ujar Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh, Rabu (11/3).

Menurutnya, ada 154 tenaga personil yang berasal dari TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan rombongan Raja Belanda yang akan datang dari Balige via kapal ke Silimalombu. “Paspampres di ring satu, sebagian TNI dan Polri di ring dua, dan sisanya Polri di ring tiga,” jelasnya.

Untuk rombongan dari Pemkab Samosir, hanya Bupati Samosir dan Kadis Pariwisata yang masuk ke ring satu bersama Raja dan Ratu Belanda.

Sebelumnya atas undangan Presiden Joko Widodo, Raja Kerajaan Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia mulai Selasa hingga Jumat, 10-13 Maret 2020. Mereka mengunjungi Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Sumatera.

Kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia tersebut membawa misi untuk peningkatan kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan siaran pers dari Kemenlu, penguasa Belanda itu membawa empat menteri dan hampir 200 delegasi pengusaha. (kps/bbs/net)