Home Blog Page 4521

Cegah Corona, Hidayatullah Beri Bantuan dan Edukasi Warga Medan Johor

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingkat penyebaran yang tinggi membuat pemerintah kewalahan menangani virus Corona (Covid-19).

Bahkan, wabah ini berisiko memberatkan rumah sakit karena tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung pasien COVID-19, sehingga krusial sekali bagi kita untuk mencegah laju penyebarannya.

Salah satu metode atau upaya memutus mata rantai penularannya adalah dengan melakukan pembatasan sosial atau social distancing, artinya, mengurangi kontak sosial.

“Dengan adanya pembatasan sosial, harapanya setiap masyarakat tidak akan menjadi penular maupun tertular,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah saat membagikan vitamin, masker dan disinfektan yang dibutuhkan warga sekaligus memberi edukasi tentang mewabahnya virus Corona yang sudah menjadi bencana Nasional kepada warga Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Sabtu (21/3/2020).

Tindakan ini dilakukan Hidayatullah menyahuti instruksi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 02/D/INT/DPP-PKS/2020 Tanggal: 26 Rajab 1441H/21 Maret 2020 agar kader PKS membantu pemerintah dalam melakukan penangan Covid-19 dalam bentuk pemberian logistik kepada masyarakat.

Menurut Hidayatullah, hhingga saat ini belum ditemukan vaksin Covid-19, maka untuk mencegah dan meluasnya penyebaran virus dapat dilakukan dengan memutus mata rantai penularannya dan memperkuat anti body.

“Mayoritas orang punya imunitas atau daya tahan tubuh yang baik, tetapi belum tentu memiliki imun terhadap rasa takut. Penangkal Virus Corona paling efektif saat ini adalah daya tahan tubuh kita sendiri.

Makin rendah daya tahan makin berisiko. Perbanyak mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan dan konsumsi makanan yang bergizi dan vitamin,” bebernya.

Hidayatullah jg mengungkapkan, Corona ini mengingatkan kita bagaimana satu saja tentara Allah, virus kecil berukuran 150 nano bisa membuat kalang kabut tujuh milyar manusia yang hidup di bumi ini.

“Untuk itu sebagai hambanya, jangan sombong. Segera minta ampun, kita harus percaya Allah menurunkan sesuatu dengan hikmah. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang bijaksana dan arief untuk melihat,” pungkasnya. (adz)

Menyikapi Pandemi Covid-19, MTQ ke-37 Tingkat Sumut Ditunda

Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian SILATURAHIM: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan silaturahim Pemerintah Kota Tebingtinggi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (20/3).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian SILATURAHIM: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan silaturahim Pemerintah Kota Tebingtinggi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (20/3).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian SILATURAHIM: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan silaturahim Pemerintah Kota Tebingtinggi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (20/3).
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian SILATURAHIM: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan silaturahim Pemerintah Kota Tebingtinggi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Jumat (20/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyikapi kondisi merebaknya wabah Covid-19 (Virus Corona) di berbagai wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara (Sumut), dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi yang akan digelar di Kota Tebingtinggi pada 1-9 April mendatang, ditunda.

Penundaan pelaksanaan MTQ tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam kunjungan silaturahmi Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi, Jumat (20/3), di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman, Medan.

Turut mendampingi gubernur, yakni Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu sekaligus mewakili LPTQ Sumut Muhammad Yusuf beserta jajaran.

“Semula yang dijadwalkan tanggal 1-9 April 2020. Kita usulkan untuk diundur hingga bulan Mei. Namun untuk tanggal belum dipastikan Pak. Hal ini sebagai langkah dan upaya untuk mendukung dan membantu menghambat penyebaran Covid-19. Mohon arahan dan bimbingan Pak,” ujar Muhammad Dimiyathi, yang hadir bersama Kakan Kemenag Tebingtinggi, Jul Sukri Mangandar Limbong beserta jajarannya.

Dimiyathi menyampaikan, penundaan tersebut sekaitan dengan kondisi merebaknya pandemi global Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus adanya surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait perpanjangan masa darurat bencana Covid-19 serta adanya surat edaran Gubernur Sumut tentang larangan perjalanan dinas, dan imbuan tidak melakukan kegiatan yang bersifat massal.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyetujui usulan pengunduran pelaksanaan MTQ ke-37 Tingkat Provinsi di Kota Tebing Tinggi tersebut. Apalagi hal ini untuk kebaikan masyarakat Sumut seluruhnya.

“Semua instruksi-instruksi dan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 baik tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota supaya diikuti. Sementara kita tunda dulu. Ini sudah merupakan langkah tepat untuk menghambat penyebaran,” ucap Edy.

Informasi ini diharapkan Edy disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan kabupaten/kota se-Sumut yang akan mengikuti MTQ ke-37 Tingkat Provinsi di Kota Tebing Tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan secara simbolis dana hibah sebesar Rp5 Miliar kepada Sekdako Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi untuk pembuatan astaka dan fasilitas pendukung di Lapangan Sri Mersing Kota Tebingtinggi.

Acara silaturahmi dilanjutkan dengan perbincangan seputar arahan dan imbauan untuk melakukan pemantauan dan penanganan Covid-19 secara maksimal di Kota Tebing Tinggi. (prn/han)

Kadinkes Tebingtinggi Tinjau Kesiapan Rumkit Tangani Covid 19

RAPAT: Kadinkes Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia ketika melakukan rapat dengan kepala rumah sakit pemerintah dan swasta.
RAPAT: Kadinkes Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia ketika melakukan rapat dengan kepala rumah sakit pemerintah dan swasta.
RAPAT: Kadinkes Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia ketika melakukan rapat dengan kepala rumah sakit pemerintah dan swasta.
RAPAT: Kadinkes Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia ketika melakukan rapat dengan kepala rumah sakit pemerintah dan swasta.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Tebingtinggi (Kadinkes) Nanang Fitra Aulia didampingi Kabid P2P, dr Henny melakukan peninjauan langsung kesiapan Rumah Sakit (Rumkit) Kumpulan Pane dan Sri Pamela dalam penanganan kasus Covid 19, Kamis (20/3).

Dalam kunjungan tersebut, dr Nanang mengecek langsung sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit tersebut, tidak hanya ketersediaan tempat tidur dan kamar yang disiapkan untuk isolasi, tetapi juga kesiapan tenaga medis dan Alat Pelindung Diri (ADP).

Disampaikan dr Nanang, sesuai dengan instruksi Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, selain kesiapan tempat tidur, rumkit harus menyiapkan kesiapan tenaga medis dengan APD sesuai SOP.

Direktur Rumah Sakit Kumpulan Pane, dr Yohnly B Dachban dan Kepala Rumah Sakit Sri Pamela, dr Syahrizal sama-sama menyatakan sampai saat ini APD sesuai standart untuk para petugas belum dimiliki, masih dilakukan pemesanan namun barangnya tidak ada di lapangan dan harganya juga sudah setinggi langit. “Untuk mencari masker saja sudah mengalami kesulitan, dimana-mana dipesan barangnya tidak ada dan harganya juga sudah gila-gilaan tak menentu, namun kami terus berupaya memperolehnya,” ujar dr Syahrizal.

Menanggapi hal itu, dr Nanang mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi akan terus berupaya untuk mendapatkannya APD tersebut. “Dinkes Tebingtinggi akan mohon bantuan Dinkes Provinsi Sumatera Utara mencarikannya,” jelas Nanang.

Nanang juga berharap, kita terus berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk penanggulangan dan pencegahan virus Covid 19. “Semua arahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Wali Kota Tebingtinggi senantiasa kita laksanakan,” ujarnya. (ian/han)

Di Batubara, 13 Orang Berstatus ODP

RAKORNIS: Bupati Batubara, Ir. Zahir, M. AP, dan sejumlah forkompinda melaksanakan rakornis tim Gugus Tugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada Jumat (20/3).
RAKORNIS: Bupati Batubara, Ir. Zahir, M. AP, dan sejumlah forkompinda melaksanakan rakornis tim Gugus Tugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada Jumat (20/3).
RAKORNIS: Bupati Batubara, Ir. Zahir, M. AP, dan sejumlah forkompinda melaksanakan rakornis tim Gugus Tugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada Jumat (20/3).
RAKORNIS: Bupati Batubara, Ir. Zahir, M. AP, dan sejumlah forkompinda melaksanakan rakornis tim Gugus Tugas dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada Jumat (20/3).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Batubara, drg. Wahid Khusairi, MM mengungkap, hingga 20 Maret 2020, telah menetapkan 13 orang dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) karena melakukan perjalanan dari luar negeri dan luar daerah. Dan telah menyiapkan 15 Alat Pelindung Diri (APD) hingga 23 Maret mendatang.

Hal itu diungkapkan Wahid Khusairi dalam laporannya pada Rapat Kordinasi Teknis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (20/3), di Aula Rumah Dinas Bupati, Komplek Perumahan PT. Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabuputen Batubara.

Kemudian, Dinkes Batubara juga telah mempersiapkan Alat Pelindung Diri (APD) hingga pada 23 Maret mendatang.

Bupati Batubara, Ir. Zahir, M.AP dalam sambutannya menyampaikan, kerja Tim Gugus Tugas tidak lagi bersifat imbauan, melainkan harus dilaksanakan secara teknis di lapangan.

Secara teknis misalnya, ketersediaan hand sinitizer, disinfektan, masker atau monitoring warga yang baru pulang dari daerah yang sudah pandemi Covid-19.

Selain itu, Zahir juga menegaskan tidak mengizinkan perjalanan dinas bagi ASN, baik dalam maupun luar kota, terkecuali mendapat izin dari Bupati.

Kemudian dalam Rakornis, Bupati Batubara juga menginstruksikan kepada seluruh camat, agar meningkatkan sosialisasi Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat.

Terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Zahir meminta agar mengantisipasi ketersedian stok pangan.

Melalui Rakornis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini, Bupati Zahir meminta kepada Dandim dan Kapolres, mohon bantuan terkait pengawasan di pelabuhan tikus yang ada di pesisir pantai Kabupaten Batubara, karena saat ini banyak TKI dari Malaysia pulang ke Batubara.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Batubara menyampaikan, telah berkonsultasi dengan Kakan Imigrasi Tanjung Balai.

Dari hasil data yang diberikan per 1 Maret – hingga 17 Maret ada 113 pembuatan pasport.

Berkaitan dengan kedatangan warga Batubara yang pulang melalui Pelabuhan Teluk Nibung, ada berkisar 44 orang warga Batubara kembali ke Indonesia dari Malaysia.

”Alat pendeteksi di Pelabuhan Teluk Nibung sangat sederhana, sehingga tidak bisa dipastikan apakah 100 persen negatif Covid-19 yang sudah diperiksa di pelabuhan tersebut,” ucap Ketua DPRD itu.

Berikut dari Kepala BPBD Kabuputen Batubara Anwardi menyampaikan, setelah dikeluarkan bahaya Covid-19, Tim Gugus Tugas Covid-19 telah melaksanakan tupoksinya, sesuai dengan SKPD nya masing-masing.

Menurut sepengetahuannya, Insyaallah belum ada kasus corona di Kabupaten Batu Bara. Meskipun belum ada, kita berharap kerjasama, agar dapat menanggulangi dan mencegah wabah Covid-19 di Kabupten Batubara. (mag-14/han)

RS Sari Mutiara sebagai Pusat Screening Awal Covid-19 Diragukan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan eks Rumah Sakit Umum Sari Mutiara di Jalan Kapten Muslim Medan sebagai pusat screening awal pasien suspect Covid-19 dipertanyakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dr Poradda Nababan. Dia meragukan kelayakan eks RSU Sari Mutiara sebagai pusat screening awal pasien suspect Covid-19, sebab RSU tersebut sudah lama tidak beroperasi melayani pasien.

“Kami meragukan berbagai fasilitas dan alat kesehatan yang akan digunakan oleh rumah sakit tersebut dalam melayani calon pasien Covid-19, walau pun Gubsu akan menggunakan alat-alat kesehatan baru dan khusus untuk suspect Covid-19. Tetapi itu semua masih rencana yang belum teralisasi,” kata Poradda kepada wartawan, Sabtu (21/3/2020).

Selain itu, posisi rumah sakit yang tidak berjarak sama sekali dengan pemukiman dan aktivitas warga seharusnya menjadi pertimbangan Gubernur dalam memutuskan. “Eks Rumah Sakit Sari Mutiara itu dekat sekali bahkan tidak berjarak dengan pemukiman dan aktivitas warga. Kok bisa-bisanya diletak di situ, jangan coba-cobalah kalau urusan nyawa,” tegas Poradda.

Lebih lanjut dia menjelaskan, penyebaran virus Corona telah bergerak cepat menjangkiti banyak orang. Karenanya pemerintah harus bergerak cepat melakukan berbagai tindakan, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. “Tidak gampang menjadikan RSU swasta yang sudah lama tutup dijadikan tempat pemeriksaan awal Covid-19. Pasti akan menimbulkan persoalan baru. Gubernur sebaiknya bekerja sesuai fakta jangan selalu membuat wacana yang senantiasa tidak konsisten” tegasnya lagi.

“Sebaiknya Gubsu menunjuk langsung RSU yang memang telah siap menerima pasien dengan berbagai penyakitnya termasuk Covid-19, langsung saja rujuk ke RS GL Tobing Tanjung Morawa kalau memang ada yang diduga suspect Covid-19, kenapa harus singgah dulu ke RSU Sari Mutiara, ngobati orang sakitnya saja kok pakai birokrasi” imbuh Poradda.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Gubsu berencanakan menjadikan eks RSU Sari Mutiara sebagai pusat screenig awal pasien suspect Covid-19, bila ternyata positif maka pasien yang bersangkutan akan dirujuk ke RS GL Tobing di Tanjung Morawa. (adz)

Equinox, Peristiwa ketika Durasi Siang dan Malam Sama

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Equinox adalah saat matahari berada di atas garis khatulistiwa, pada saat ini seluruh tempat di bumi akan memiliki jumlah siang dan jam malam sama yakni 12 jam.

Sesuai namanya, fenomena ini menandakan peralihan musim bagi kedua wilayah Bumi. Disebut sebagai Vernal Equinox (musim semi) untuk Bumi Bagian Utara (BBU) dan Autumnal Equinox (musim gugur) untuk Bumi Bagian Selatan (BBS).

Menurut mantan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Abdul Azis, Equinox tahun ini terjadi pada 20 Maret 2020 pukul 10.50 WIB, dan akan terjadi kembali pada 22 September 2020 pukul 20.31 WIB. Ini akan menjadi awal musim semi bagi Belahan Bumi Selatan (BBS) dan musim gugur di Belahan Bumi Utara (BBU).

Lalu apa itu equinox? Menurut Abdul Azis, nama Equinox sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni aequus (sama) dan nox (malam). Seperti disebutkan di atas, antara siang dan malam sama panjang.

“Ini peristiwa astronomi dimana saat matahari melintas garis khatulistiwa secara periodik berlangsung dua kali setahun untuk tahun ini tanggal 20 Maret dan 22 September,” kata Abdul Azis kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskannya, saat musim panas di belahan Utara, tekanan udara daerah ini cenderung lebih rendah dibanding tekanan udara di daerah belahan Selatan. Maka dari itu, dominan akan bertiup angin tenggara dari benua Australia yang kering sehingga akan mengalami musim kemarau dari April hingga September.

“Untuk Sumatera, garis khatulistiwa terletak di Kota Bonjol, Sumatera Barat, di sana dibangun sebuah tugu Equator yang bentuknya menyerupai rumah gadang yaitu rumah Adat Minangkabau,” jelas aziz.

Menurutnya, pengukur lamanya penyinaran matahari disebut Campbell Stokes. “Alat ini berbentuk bola kaca yang fokus menyerap sinar matahari yang jatuh ke permukaan bumi, membakar kertas pias yang terpasang di alat, sehingga dapat dihitung berapa lamanya matahari bersinar dalam satu hari,” pungkas Aziz. (*)

Ditinggal Ibu dan Adik, Amri Pane Bunuh Diri

OLAH TKP: Petugas Polsek Namorambe melakukan olah TKP ditemukannya Amri Pane tewas gantung diri. Kamis (19/3).
OLAH TKP: Petugas Polsek Namorambe melakukan olah TKP ditemukannya Amri Pane tewas gantung diri. Kamis (19/3).
OLAH TKP: Petugas Polsek Namorambe melakukan  olah TKP ditemukannya Amri Pane tewas gantung diri. Kamis (19/3).
OLAH TKP: Petugas Polsek Namorambe melakukan olah TKP ditemukannya Amri Pane tewas gantung diri. Kamis (19/3).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Entah setan apa yang merasuki Amri S Pane (21). Dengan menggunakan seutas tali nilon, ia menghabisi nyawanya dengan cara gantung diri di rumahnya, Kamis (19/3) malam.

Seketika warga Perumahan Citra Namo Rambe Asri, Jalan Sukatanam, Dusun Asah, Desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deliserdang, mendadak heboh, ketika mendapat kabar Amri bunuh diri.

Petugas Polsek Namorambe yang mendapat kabar, turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. “Setelah dilakukan olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Pihak keluarga meminta agar korban tidak dilakukan otopsi. Selanjutnya, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan,”ujar Kanit Reskrim, Iptu Harles R Gultom SH, Jumat (20/3) pagi.

Korban diketahui telah bunuh diri, ketika M. Riyansyahputra (21) dan M. Nur (31) warga sekitar perumahan, menyambangi rumah korban sekira pukul 18.30 WIB.

Karena rumah terkunci, dan lampu dalam keadaan mati, Riyansyahputra dan M. Nur, memilih pulang.

Namun sekira pukul 22.30 WIB, M Riyansyahputra, M Nur dan Heber Wananta Sembiring (16), warga Dusun Asah, Desa Sudi Rejo, Kecamatan Namo Rambe, kembali mendatangi kediaman korban.

Curiga melihat rumah masih terkunci dengan kondisi lampu padam, ketiganya pun mendombrak pintu samping. Ketika pintu berhasil terbuka, ketiganya terkejut melihat korban degan posisi tergantung, leher dibelit seutas tali nilon di kusen pintuy tengah menuju dapur.

Ketiganya pun langsung melaporkan temuan itu kepada warga lainnya, hingga sampai ke telingan pihak kepolisian.

“Saat ditemukan, korban tinggal sendirian di rumah, Ibu dan adik sedang pergi ke Kabupaten Batubara selama 3 hari untuk urusan undangan pesta,”ujar Kanit Reskrim. (btr/han)

Aktivitas Galian C di Kebun Limau Mungkur, Laporan PTPN II Mandek di Polresta Deliserdang

GALIAN C: Kondisi lahan galian C diatas HGU: 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang.
GALIAN C: Kondisi lahan galian C diatas HGU: 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang.
GALIAN C: Kondisi lahan galian C diatas HGU: 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang.
GALIAN C: Kondisi lahan galian C diatas HGU: 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Setahun lebih, laporan penyerobotan lahan Hak Guna Usaha (HGU): 95 PTPN II, Blok F, Afdeling III, Kebun Limau Mungkur, Dusun II, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, di Polresta Deliserdang, mandek bak ditelan bumi.

Anehnya, meski laporan sudah dua kali dilayangkan, pihak Polresta Deliserdang tidak ada menindaklanjutinya.

Laporan pertama, dilayangkan oleh Jefri, karyawan PTPN II, pada 20 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB. Kepada polisi, Jefri melaporkan Bajol dengan bukti STPL: No.STPL/245/IV/2018/SU/RES DS. Laporan tersebut diterima Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) “A”, Ipda Parlindungan Naibaho. Setahun lebih berjalan, laporan itu tak diproses-proses.

Pihak PTPN pun geram, dan kembali membuat laporan yang dilayangkan Marudut Ricky Pardosi, dengan STPL No: STPL/645/X/2028/SU/RES DS, tanggal 21 Oktober 2018, diterima Kepala SPKT “B” Ipda Robert Gultom.

Lagi-lagi, laporan itu seperti dimakan rayap, raib tak berbekas.

Terkait laporannya itu, Jefri didampingi tokoh pemuda Deliserdang, Liden Ginting kepada wartawan, menyatakan kekecewaan atas kinerja Polresta Deliserdang. “Kita tak habis pikir, kenapa laporan kita tidak diproses. Aktivitas galian C di lahan HGU PTPN itu jelas-jelas ilegal. Sampai sekarang penggarap atau pengelola galian C di lahan PTPN II itu masih berkeliaran. Kita minta segera ditangkap dan aktivitas galian C itu dihentikan. Ini kan lahan pemerintah, kenapa seenaknya saja diambil begitu untuk kepentingan pribadi?”ujar Jepri, Kamis (19/3).

Disebutkannya, penyerobotan dan pengerukan tanah di lahan itu sudah sejak beberapa tahun lalu. “Saya tugas di sini sudah sejak 2018, dan itu (galian C) sudah ada,” sebutnya.

Hal senada disampaikan tokoh pemuda Deliserdang, Liden Ginting. “Kita minta agar laporan pihak PTPN II ditindaklanjuti, tangkap yang menyerobot dan mengeruk tanah negara itu. Ini yang digali lahan milik pemerintah HGU PTPN II. Kalau punya dia pribadi, itu terserah dia. Tapi ini milik rakyat, jangan seenaknya saja,” cetusnya.

Dalam kasus ini, sambung dia, profesionalitas personel Polresta Deliserdang dipertanyakan. “Sudah ada laporannya, kenapa tak ada perkembangan? Artinya, profesionalitas penegak hukum bisa kita pertanyakan. Ada apa ini?” katanya.

Di sisi lain, dari informasi yang dihimpun wartawan, tak ditanggapinya dua laporan pihak PTPN II oleh penyidik Polresta Deliserdang, diduga karena adanya ‘setoran’ yang diterima dari Bajol, selaku pengelola galian C tersebut. Bahkan, ‘setoran’ tersebut sampai merembet ke Polda Sumut. “Semuanya terimalah. Dari Polda, Polresta, Polsek juga dapat itu. Makanya, bebas-bebas saja aktivitas galian C itu beroperasi. Sehari itu paling sikit 200 truk yang ngangkut tanah. Itu truknya lewat. Sudah rusak kali lahannya. Apa gak berpikir orang itu ya?” kata warga sekitar.

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Yemi Mandagi yang dikonfirmasi wartawan ihwal kasus ini mengaku masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Terima kasih, saya cek laporannya ya, sampai di mana penanganannya,” bilang dia.

Disinggung lagi soal setoran yang diduga diterima personelnya, mantan Kapolres Pelabuhan Belawan dan Asahan ini kembali mengatakan akan menanyakan masalah tersebut ke Kasat Reskrim, Kompol Muhammad Firdaus. “Saya tanya Kasat perkembangan laporannya ya,” katanya.

Kemudian terkait kasus galian C itu sudah dua kali dilaporkan ke pihaknya namun tak kunjung ada progres, dia menyatakan hal ini menjadi atensinya. “Ok, saya atensi,” tegas mantan Kasubdit Cyber Crime dan Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut itu. (prn/han)

Akibat Corona, Jumlah Penumpang Angkot Turun Drastis, Organda Minta Subsidi Pemerintah

ANGKOT: Angkutan kota (angkot) saat melintas di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Jumlah penumpang angkot mengalami penurunan sejak anak sekolah diliburkan.
ANGKOT: Angkutan kota (angkot) saat melintas di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Jumlah penumpang angkot mengalami penurunan sejak anak sekolah diliburkan.
ANGKOT:  Angkutan kota (angkot) saat melintas di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Jumlah penumpang angkot mengalami penurunan sejak anak sekolah diliburkan.
ANGKOT: Angkutan kota (angkot) saat melintas di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Jumlah penumpang angkot mengalami penurunan sejak anak sekolah diliburkan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah angkutan umum mengalami penurunan drastis akibat dampak dari virus corona. Hal ini karena sekolah diliburkan serta kekhawatiran penumpang atas penyebaran virus tersebut hingga menyebabkan sepinya penumpang.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan, kondisi menurunnya mobilitas masyarakat di luar rumah saat ini membuat sejumlah usaha jasa angkutan di Kota Medan juga mengalami kerugian. Salah satunya para sopir angkutan kota (angkot).

“Yang paling merasakan dampaknya itu ya jelas para sopir. Kasihan sekali para sopir ini, seharian narik angkot tapi sewanya sangat sepi. Untuk biaya bensin saja tidak cukup, yang ada sopir malah rugi, sepi sekali penumpang,” aku Gomery kepada Sumut Pos, Jumat (20/3).

Hal ini, kata Gomery, akibat liburnya siswa sekolah.

Sebab, hampir 50 persen penumpang angkot adalah anak sekolah. “Tak ada anak sekolah ya jelas hampir 50 persen sewa menghilang. Belum lagi penumpang umum yang biasa di dapat dari mal atau plaza, sepi sekali. Bisa dikatakan lebih dari 70 persen merosotnya jumlah penumpang kita saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, adanya imbauan pemerintah yang mewajibkan agar setiap orang selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, membuat jasa angkutan umum semakin tidak masuk ke dalam pilihan masyarakat pengguna transportasi umum.

“Kalaupun masyarakat harus keluar rumah mereka jadi memilih angkutan yang sifatnya lebih pribadi supaya tidak bersentuhan dan ada jarak 1 meter, atau mereka jadi memakai kendaraan pribadi. Semakin ke sini penumpang kita semakin sepi, sangat sepi. Padahal kita tahu, mobil angkot itu mayoritas ya kredit,” terang Gomery.

Gomery meminta agar pemerintah mau memberikan subsidi atau bantuan kepada para sopir dan pengusaha jasa angkutan di Kota Medan agar dapat tetap menafkahi keluarganya.

“Mohon lah beri kebijakan kepada kami, terkhusus sopir. Mungkin bisa berupa pemotongan pajak kendaraan dengan persentase yang besar, bisa dengan cara menggratiskan atau memotong biaya uji KIR. Atau bisa juga dengan cara menangguhkan denda kredit mobil kami yang menunggak, karena saat ini jangankan untuk bayar kredit mobil, untuk biaya makan sehari-hari saja sopir sudah kesulitan,” katanya.

Organda juga mengharapkan adanya perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan bahan-bahan pokok kepada para sopir angkutan umum di Kota Medan agar kebutuhan makan keluarga para sopir dapat terpenuhi.

“Ada sekitar 10 ribu sopir di Kota Medan yang terdata oleh kita, kami di Organda siap menyalurkan bantuan tersebut ke mereka. Kami harapkan pemerintah juga akan punya kebijakan-kebijakan lainnya yang akan berpihak kepada kepentingan para sopir,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha turut menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para sopir yang ada di Kota Medan.

“Kalau penumpang sepi, itu artinya mobilitas orang memang menurun dan itu bagus, karena artinya masyarakat mengikuti imbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah agar meminimalisir penyebaran virus Corona. Tapi tentu berdampak pada para sopir angkutan,” kata Rizki kepada Sumut Pos, Jumat (20/3).

Namun begitu, kata Rizki, pemerintah juga harus memperhatikan nasib sebagian masyarakat lainnya yang mengalami dampak negatif dari kebijakan itu, termasuk para sopir angkutan umum.

Katanya, saat ini bukan hanya sopir angkutan umum, tetapi mereka yang memang harus bekerja setiap hari di luar rumah untuk menafkahi keluarganya pasti akan mengalami hal yang sama.

“Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah sudah tepat. Namun pemerintah juga harus mengambil kebijakan lainnya untuk nasib masyarakat lainnya yang mengalami dampak dari imbauan tersebut,” pungkasnya. (map/ila)

Imbau Pengguna Jalan Hindari Penyebaran Covid-19, Dishub Medan Manfaatkan Sistem ATCS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya penyebaran virus Corona atau Covid-19 di dunia termasuk di Indonesia dan Kota Medan membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan merasa ikut terpanggil dalam mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan kepada masyarakat Kota Medan, terkhusus bagi para pengguna alat transportasi di Kota Medan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar S.SiT MT mengatakan, Dishub Kota Medan memanfaatkan Sistem Kendali Lalu lintas Kendaraan atau Area Traffic Control System (ATCS) guna mensosialisasikan sejumlah hal kepada para pengguna transportasi maupun pengguna jalan.

“Dishub Kota Medan ikut berpartisipasi dalam mengoptimalkan sarana yang kita miliki, salah satunya ATCS yang tersebar di persimpangan-persimpangan di Kota Medan. Total ada 90 persimpangan yang sudah dilengkapi dengan pengeras suara, kita beri imbauan kepada masyarakat dari pengeras suara yang didapat di pantau dari perangkat ATCS kita,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Jumat (20/3).

Dikatakan Iswar, para petugas pemantau ATCS Dishub Kota Medan tersebut melakukan pemantauan melalui stasiun ATCS Dishub Medan yang ada di lantai 3 Kantor Kesbangpol Kota Medan.

“Ada beberapa hal yang kita umumkan kepada masyarakat Kota Medan, terkhusus bagi para pengguna transportasi umum, agar memperhatikan dan mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting,” ujarnya.

Selain itu, kata Iswar, demi melakukan pencegahan penyebaran, pihaknya juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi kontak fisik dan berjabat tangan dengan orang sekitar, serta menghindari beras ditempat ramai.

“Kita juga meminta mereka untuk selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan sesering mungkin, terutama ketika baru selesai menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan orang lain,” katanya.

Begitu juga bila melihat adanya anak-anak usia sekolah yang berada di jalan umum melalui perangkat ATCS, pihaknya meminta melalui pengeras suara agar segera kembali ke rumah dan tidak berada di tempat umum.

“Sebab pemerintah merumahkan mereka bukan untuk liburan atau bermain di luar rumah, melainkan untuk tetap berada di rumah dan belajar di dalam rumah dengan bimbingan orangtua,” bebernya.

Dijelaskan Iswar, hal ini akan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan secara rutin setiap harinya guna memberikan informasi dan sosialisasi tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Ini akan rutin, ini bentuk partisipasi sekaligus rasa tanggungjawab kita bersama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, H Ihwan Ritonga menilai, langkah yang diambil Dinas Perhubungan dalam mensosialisasikan pencegahan penyebaran virus Corona adalah hal yang penting.

“Setiap OPD pasti punya sarana untuk ikut ambil bagian dalam hal ini dan Dishub sudah mengambil bagiannya, itu bagus sekali,” katanya.

Ihwan meminta kepada OPD-OPD lainnya di jajaran Pemerintah Kota Medan untuk turut ambil bagian dalam melakukan pencegahan penyebaran virus Corona.

“Dalam situasi seperti saat ini, tolong jangan lagi bicara tupoksi. Tolong jangan ada OPD yang bilang ini bukan tupoksi saya, itu bukan tupoksi saya dan seterusnya. Siapa yang bisa berbuat maka dia harus berbuat, sebab ini demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Seperti diketahui, ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. (map/ila)