SUMUTPOS.CO – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengaku telah menerima informasi terkait empat daerah yang mengajukan pemotongan anggaran Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020.

“Kita sudah terima informasinya (pengajuan potong anggaran pilkada). Bawaslu menyampaikan ada empat daerah,” ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2). Bahtiar memaklumi pengajuan pemotongan biaya pesta demokrasi lima tahunan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Menurut dia, hal itu tak lepas dari terbatasnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sebab, kata dia, pilkada bukan satu-satunya kegiatan pemerintah daerah. Ada juga kegiatan lainnya seperti pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga gaji pegawai.

“APBD terbatas, harus melayani rumah sakit kesehatan, pendidikan dan daerah bukan hanya berkata pelayanan pemerintahan, tetapi juga dengan pegawai, bangun jalan, jembatan dan seterusnya,” kata Bahtiar.

Kendati demikian, pihaknya meyakini permasalahan anggaran tersebut bukan menjadi hambatan pelaksanaan pilkada.

“Masa kampanye pasangan calon sampai hari H untuk mencari formula-formula penyelesaian, tetapi saya pikir itu bukan menjadi hambatan,” kata dia.

Bahtiar juga mengatakan, pemerintah provinsi bisa memberikan dana hibah kepada pemerintah kota atau kabupaten sebagai formulasi apabila mengalami kesulitan anggaran penyelenggaraan Pilkda serentak 2020.

“Pemprov bantu keuangan kabupaten. Nanti kabupatennya mentransfer kekurangannya ke penyelenggara (Pilkada),” terangnya.

Bahtiar mencontohkan, skema bantuan dana itu seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga disepakati DPRD tingkat provinsi.

Di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang mengalami kesulitan anggaran pilkada. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bisa menjadi formulasi apabila daerah lain terkendala anggaran. Dengan begitu, pemerintah daerah pun tak perlu mengajukan potongan biaya Pilkada karena terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Bantuan (dalam bentuk) keuangan. Bukan dari pemerintah provinsi ke KPU kabupaten-kota. Tapi dari pemerintah (provinsi) ke pemerintah (daerah), setelah itu baru menghibahkan ke penyelenggara,” jelas dia.

Pilkada 2020 akan digelear di 270 wilayah Indonesia. Pilkada terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi, yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, pilkada digelar pada 23 September 2020. (bbs/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat, Dr Ferry Daud Liando diundang secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsungdi kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2).

Belum lama ini Mendagri mewacanakan perlunya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung karena dinilai pelaksanaannya belum sebagaimana yang diharapkan.

Liando menilai pelaksanaan Pilkada masih terlalu boros. “Memang diakui pelaksanaan Pilkada selama ini masih dinilai terlalu boros sehingga menggagu pembiayaan publik di sebagain besar daerah. Anggaran APBD banyak terkuras untuk membiayai pilkada,” ujar pengamat kepemiluan.

“Selain itu juga terjadi konflik dan kerusuhan akibat persaingan para kontestan,” tambahnya.

Wa Sekjen I AIPI Pusat ini juga mengatakan banyak para calon yang maju sebagai kontestan Pilkada hanya mengandalkan money politik bukan pada kapasitasnya.

“Banyak calon yang maju tidak bermodalkan kapasitas tapi hanya mengadalakan uang untuk menyogok para pemilih agar mendapatakan suara,” jelasnya.

Kemudian, persoalan pemilih pragmatis yang memilih karena imbalan atau transaksi bukan kapasitas.

“Masyarakat pun sebagian besar masih menunjukan karakter pemilih pragmatis yakni memilih sesorang berdarkaan imbalan atau transaksi. Kapasitas calon bukan jadi ukuran untuk dipilih,” kunci Liando.

Dalam pembahasan itu Liando yang juga menjabat sebagai ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat akan bergabung dengan sejumlah pakar politik yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti dari UI, UGM, Andalas, dan Unpad.

Mereka diantaranya adalah Prof Dr cornelis Lay MA guru besar ilmu Politik UGM dan Dr. Aditya Perdana, direktur pusat kajian politik UI, dan Prof Dr Valina Singka guru besar ilmu politik UI. Pembahasan dan diskusi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Prof Dr Tito Karnavian. (bbs/azw)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, bakal calon (Bacalon) Bupati Sergai Syafii Efendi Putra Serdang Bedagai (Sergai) yang lahir di Pantaicermin 4 Agustus 1991 akan siap bertarung para incumbent. Bahkan dirinya bakal mencari sosok pendamping untuk Wakil Bupati dari birokrasi yang regelius yang siap untuk membangun di Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Hal ini menjadi pertanyaan publik di Tanah Bertuah Negeri Beradat siapa sosok balon Wakil Bupati yang bakal calon pendamping Syafii Efendi yang merupahkan pengusaha muda dan prestasi yang juga sebagai Presiden Pemuda Oki (Organisasi Kerjasama Islam).

Bahkan sosok pemuda yang memiliki jaringan internasional menugaskan tim survei terhadap nama – nama balon wakil bupati. Hal ini untuk mengambil keputusan sosok Syafii yang masih usia 28 tahun untuk mengacu dari hasil survei tersebut, tentunya berdasarkan elektabilitas yang tinggi untuk maju di pilkada 2020.

Hal ini diungkapkan Syafii Efendi yang juga motivator nasional dalam Diskusi Produktif (Dispro) Syafii Efendi bersama awak media, Kamis (6/2) di aula warung bakso Bom di Kelurahan Simpangtiga Pekan Perbaungan Kecamatan Perbaungan yang dihadiri belasan wartawan media cetak dan media online.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan sekaligus Wakil Ketum KNPI dan Ketum Wirausaha Muda Nusantara menyampaikan, bahwa jika di pilkada 2020, Bupati Sergai dan wakil Bupati kembali bersatu kita siap bertarung dan bersaing di Pilkada mendatang.

Walaupun masih terbilang muda alias cencen, kita siap bertarung demi untuk mencari perubahaan di Kabupaten Sergai. Bahkan dirinya akan mencari kriteria bacalon wabup yang akan mendampingi untuk mempertimbangkan sosok dari birokrasi dan lebih tua dari dirinya baik dari sisi usia maupun dari pengalaman.

“Terkait dukungan partai politik (parpol) kita telah mendaftarkan diri ke seluruh parpol di Sergai, kecuali PKB dan saat ini kita tengah melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik sangat intensif dengan pimpinan Parpol di Pusat,”kata Syafii Effendi saat menjawab pertanyaan awak media.

Menurut Syaffi, hingga saat ini kami juga tetap menjalin komunikasi dengan Bupati Sergai H Soekirman, Wabup Darma Wijaya serta sesama bacalon, baik bacalon bupati maupun qakil bupati.

Diakui Syafii Effendi, motivasi dirinya mencalonkan diri sebagai bupati semata-mata ingin membangun Kabupaten Sergai untuk lebih baik atau dengan istilah Marsipature Hutanabe dengan program prioritas pembenahan infrastruktur baik jalan, jembatan maupun irigasi, kemudian program mengentaskan kemiskinan dan penganguran.

“Mudah- mudahan saya bisa mendapatkan dukungan dari partai politik, sehingga saya bisa maju sebagai Calon Bupati Sergai di Pilkada 2020.” tegas Syafii Efendi. (bbs/azw)