SUMATERA UTARA, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengungkapkan terdapat 80 penerima dana hibah sampai dengan saat ini belum menyerahkan laporan hasil pertanggungjawaban (LPj). Berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut, meminta kepada BPKAD memberikan laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah tahun anggaran 2017 itu.

“Ya, saat ini sebanyak 80an-lah yang belum menyerahkan LPJ ini,” kata Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu, Muhammad Yusuf menjawab wartawan, Kamis (6/2).

Diketahui, sebanyak 366 penerima dana hibah dari total 766 dengan anggaran Rp 473.352.227.233 sampai dengan saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu.

Disinggung terkesan lambat tangani penyelesaian temuan BPK, Yusuf mengatakan saat ini masyarakat penerima dana hibah terus berdatangan untuk mempertanggungjawabkannya. “Saat ini berjalan terus mengenai laporan itu. Masuk terus laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah itu,” jelasnya.

Dana yang disalurkan kepada tiap-tiap penerima nilainya relatif, mulai dari Rp50 juta-Rp 300 juta, tergantung dengan lokasi rumah ibadah dan keperluan yang dibutuhkan. Pemohon setelah mendapatkan dana yang ditransferkan melalui rekening, nantinya diwajibkan membuat surat LPj pemakai uang. Karenanya jika tidak melaporkan BPK akan mencatat bahwa penyaluran dana hibah tersebut bermasalah.

Pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk mendata penerima dana hibah yang belum memberikan LPj. Tim terdiri dari Biro Binsos dan BPKAD. “Kita sudah turunkan anggota ke lapangan, membawa surat teguran dengan perintah kenapa tidak dipertanggungjawabkan dana itu. Semua uang sudah kita berikan,” kata dia.

Saat berada di lapangan, tim yang mendata penerima dana hibah tidak menemukan kejanggalan. Artinya, tidak ada pembangunan fiktif dengan modus membangun rumah ibadah. Sebab, pertanggungjawaban ini terbilang molor. Sesuai surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011 tentang Penggunaan Dana Hibah, setiap penerima wajib memberikan LPj bahwa sudah menerima atau belum berdasarkan kutipan surat LHP BPK, ternyata penggunaan dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh badan/lembaga/organisasi sebesar Rp450.424.227.233. Di antaranya dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Untuk KPU sendiri hibah yang diterima sebesar Rp327.366.912.233. Sedangkan Bawaslu sebesar Rp108.057.315.000. Hal ini diketahui akan dipertanggungjawabkan setelah pemilihan umum daerah selesai dilaksanakan. (prn/ram)

LIMAPULUH, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 58 orang anggota penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Batubara Non PNS terima Surat Keputusan (SK) kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara periode 2020-2024, Kamis (6/2).

Diawali dengan pembekalan dan penandatanganan Pakta Integritas, acara penyerahan SK dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara di Jalan Printis Kemerdekaan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara, Ahmad Sofian meminta kepada penyuluh agama Islam agar membangun sinergitas kepada Pemerintahan Daerah serta berinovasi dalam menyampaikan dakwah.

“Saya berharap penyuluh Agama Islam Non PNS nantinya dapat bersinergi dengan Pemerintahan daerah, demi untuk tercapainya visi misi Kamenag Batu Bara. Saya juga harapkan nantinya penyuluh Agama Islam Non PNS ini dapat berinovasi dalam dakwh serta membentengi masyarakat dari faham Radikalisme,” harap Ahmad Sofian.

Ahmad Sofian berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan penyuluh agama melalui kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batubara serta Polres Batubara.

“Oleh karena itu penyuluh agama harus mampu berinovasi, kreatif, dan mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik,” ujar Ahmad Sofian.

Sementara Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Batubara, Zainul Ihsan Nasution, mengajak seluruh penyuluh agama agar berperan aktif dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan membantu meningkatkan ekonomi umat melalui dakwah serta melibatkan diri dalam mewujudkan moderasi umat beragama. (bbs/ram)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar rapat persiapan MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Langkat tahun 2020, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (5/2).

Mewakili Bupati Langkat, Terbit Rencana PA, rapat persiapan tersebut dipimpin Sekdakab Langkat, dr H.Indra Salahuddin.

Bupati Langkat dalam arahannya yang dibacakan Sekdakab, berharap semua pihak baik masyarakat dan semua pihak untuk bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-53.

“Kita semua pasti sangat berharap, MTQ tahun ini bisa lebih sukses dan khidmat dari tahun lalu. Untuk itu, mari kita semua berpartisipasi menyukseskannya,” harap bupati.

Sekda juga mengimbau, agar semua panitia dapat menjalankan tugas dan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

“Semoga itu semua menjadi amal di sisi Allah SWT,”katanya.

Sementara, itu Kakan Kemenag Langkat, H. Zulfan Efendi menjelaskan, MTQ tahun ini akan dilaksanakan pada 24-28 Februari 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola Sidomukti, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan mengambil tema, Bumikan Alquran Wujudkan Masyarakat Langkat Religius, dan Sub Tema, Semangat MTQ ke-53 Kabupaten Langkat tahun 2020 menyatuhkan Langkah membangun generasi qur’ani.

Kakandepag juga mengatakan, acara ini merupakan milik masyarakat Langkat. “Ayo kita sukseskan dengan semangat dan semarak, hingga terwujudnya visi misi Bupati Langkat, menjadikan Langkat yang semakin religius, “sebutnya

Rapat persiapan ini dihadiri kepala OPD Pemkab Langkat terkait, di antaranya Kadis Kominfo, Kabag Humas, Kabag Kesos dan unsur Forkopim Kecamatan Padang Tualang. (yas/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan Kepala Badan Pendataan Stastik (BPS) wilayah Kota Tebingtinggi, Intan Menggalawati Harahap didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) terkait sensus penduduk tahun 2020 di Gedung Balai Kota, Kamis (6/2).

Umar Zunaidi Hasibuan berpesan, agar seluruh OPD, camat dan lurah, serta seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus penduduk tahun 2020. Tujuannya agar diperoleh data kependudukan yang akurat.

“Kita butuh data penduduk Kota Tebingtinggi yang akurat, karena data penduduk yang akurat menjadi bukti kuat adanya jumlah penduduk yang masuk miskin, pra miskin dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Umar.

Untuk keakuratan data itu, Umar kembali meminta keseriusan OPD, Camat dan Lurah untuk mendukung dan memberikan informasi kepada pihak BPS dalam melaksanakan saat pendataan.

Sedangkan Kepala BPS wilayah Kota Tebingtinggi, Intan Menggalawati Harahap didampingi Disdukcatpil, Muhammad Fachri menyampaikan persiapan pelaksanaan sensus penduduk secara online 2020 akan dimulai dari tanggal 15-31 Maret 2020.

“Tahap wawancara akan dimulai pada bulan Juli 2020, ini untuk keakuratan data,” jelasnya. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tebingtinggi menerima 28 dokter peserta program Intrenship, yang akan melayani masyarakat di sejumlah pusat kesehatan di Kota Tebingtinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia mengatakan, para dokter peserta program intrenship tersebut akan mengabdi selama enam bulan di rumah sakit pemerintah dan swasta di tempat mereka melayani masyarakat.

“Program ini sebagai tempat menggodok para dokter dalam upaya menyiapkan tenaga dokter yang siap mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” katanya, di Aula Farmasi Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis (6/2).

Dalam kesempatan itu, Nanang mengatakan, Pemkot Tebingtinggi memiliki program menjadikan Tebingtinggi sebagai kota jasa dan perdagangan.

“Para dokter yang mengikuti program intrenship harus memahami hal itu, karena melalui pelayanan yang diberikan menjadi tolak ukur bagi pelayanan kesehatan di Tebingtinggi,” pintanya.

Nanang berharap para dokter dapat mengikuti program ini sebaik-baiknya, kenali dengan baik daerah ini, beradaptasi dengan lingkungan dimana dokter bertugas.

Para dokter yang mengikuti program interenship tersebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Sumatera Utara, Uinversitas Islam Sumatera Utara, Universitas Methodis, Syahkuala Banda Aceh, Universitas Syam Ratulangi Manado dan Universitas Sebelas Maret Solo dan Universitas Prima Indonesia. (ian/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Binjai, M Mahfullah P Daulay membuka kegiatan Pembekalan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2021 Sumber Dana Kelurahan Berbasis Elektronik, di Aula Balai Kota Binjai, Kamis (6/2).

Kegiatan pembekalan inipun dihadiri oleh camat, lurah dan kepala lingkungan se-Kota Binjai.

“Kegiatan ini sangat penting kita laksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemaham kita bersama untuk penyusunan RKPD Kota Binjai tahun 2021 berbasis elektronik melalui aplikasi E-Musrembang, yang mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi Binjai Smart City yang sudah dilaksanakan setiap tahun dalam penyusunan RKPD Kota Binjai”,kata Mahfullah dalam sambutannya.

Mahfullah menjelaskan, pengguna e-Musrembang bertujuan untuk terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan, efektif, efisien dan dengan akses yang lebih menjangkau seluruh masyarakat.

“Inovasi e-Musrembang ini sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, patut kita dukung dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Mahfullah.

“Saya berharap kepada semua yang hadir saat ini untuk mengikuti kegiatan pembekalan dengan sebaik-baiknya, agar nanti dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan musrembang di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan,”harapnya. (ted/han)