MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan akan menyiapkan 60 bus di 5 koridor sebagai tahap awal untuk mendukung angkutan massal berupa bus dengan sistem pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) yang akan beroperasi pada pada April 2020 ini.

Saat ini Organda Kota Medan sedang berkoordinasi untuk dapat membangun konsorsium berupa kumpulan dari beberapa pengusaha angkutan kota yang akan membiayai pembelian unit bus tersebut.

“Kita sangat mendukung, saat ini kami sedang berkoordinasi agar nantinya satu perusahaan (PT) dari beberapa perusahaan akan maju dan diharapkan menjadi pemenang, sedangkan pengusaha lain sebagai penyokong dengan masing-masing pemilik saham,” ucap Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Kamis (6/2).

Dikatakan Gomery, setidaknya ada 12 perusahaan jasa angkutan di Kota Medan seperti KPUM, Rahayu, Medan Bus, Desa Maju, Morina dan lain-lain yang akan ikut mendukung keberadaan Bus BTS.

“Tahap awal ada 60 bus dulu di 5 koridor itu. Ini sedang dikoordinasikan antar pengusaha angkutan di Organda Medan, karena memang butuh biaya besar untuk mendukung program itu agar bisa berjalan,” katanya.

Dijelaskan Gomery, untuk modal awal pengadaan 60 bus BTS yang akan dioperasikan tersebut, setidaknya para pengusaha di Organda Medan harus menyediakan dana sebesar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar sebagai uang muka atau Down Payment (DP) pembelian unit bus.

“Kalau beli secara cash (kontan) tentu belum memungkinkan, maka akan dibeli secara kredit dan estimasinya ya sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar. Ini sedang diupayakan supaya pembeliannya segera terealisasi dalam waktu dekat,” jelasnya.

Namun bila harus beroperasi pada April 2020 ini, Gomery mengatakan hal itu cukup berat. Sebab, pihaknya belum siap untuk menyediakan bus dalam waktu sesingkat itu. “April itukan target, tapi saya rasa cukup berat untuk beroperasi di April. Selain karena proses pembeliannya yang masih dalam tahap koordinasi di Organda, butuh waktu juga nantinya saat proses bus di Karoseri dan proses lainnya dalam pengadaan bus itu. Apalagi pihak Pemko juga belum terlihat membangun halte-halte yang akan disinggahi Bus BTS itu,” tuturnya.

Pun begitu, ia berharap agar Pemko Medan dapat terus berkoordinasi dengan pihaknya dalam mendukung keberadaan Bus BTS di Kota Medan. Pihak Organda juga sangat berharap, agar Pemko Medan mau memprioritaskan para pengusaha yang tergabung di Organda Medan dalam mengadakan dan mengelola Bus BTS.

“Kita harapkan agar para pengusaha di kita dulu yang di prioritaskan untuk mendukung adanya sistem ini. Kita serius mendukung ini, salah satunya mulai hari ini kita sudah mulai melakukan perekrutan sopir untuk Bus BTS. Kita akan saring para sopir kita yang melamar. Tentunya, yang kita terima tentu harus yang terbaik, yaitu mereka yang dapat bekerja sesuai sistem agar tidak melanggar MoU dengan Pemko. Mereka harus bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani dan kriteria lainnya,” urainya.

Untuk menghindari konflik yang terjadi di internalnya, yakni sikap protes para sopir yang tidak terpilih sebagai sopir Bus BTS, maka pihaknya sudah berkoordinasi agar para sopir tersebut dapat tetap menjadi sopir angkutan umum dengan trayek yang diperpanjang.

“Angkutan kota akan diubah menjadi angkutan perkotaan. ,A ngkutan ini yang akan jadi feeder (pengumpan) bagi masyarakat menuju rute yang dilalui Bus BTS. Salah satunya kita minta perpanjangan rute trayek ke Dishub Sumut saat rapat dengan Kementerian Perhubungan baru-baru ini, dan itu sudah disetujui. Harapan kita, sistem itu yang akan membuat angkutan kota dan Bus BTS tidak akan saling bersaing di lapangan, tapi justru saling mendukung satu sama lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt), Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menguji coba Lintasan Transportasi Massal Skema Buy The Service (BTS), Rabu (6/2). Rencananya, angkutan perkotaan sistem BTS di Kota Medan ini akan dioperasikan pada April mendatang dengan menggunakan 81 unit bus.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyebut BRT dengan sistem BTS merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam hal transportasi massal.

Iswar mengaku nantinya sopir atau pengendara bus tidak dibebankan lagi terhadap pendapatan. Menurutnya, diberikannya beban pendapatan membuat sopir mengabaikan aturan. “Sopir tinggal jalan, tidak perlu berpikir apakah ada penumpang atau tidak, karena ada penumpang atau tidak mereka sudah digaji Rp5 juta per bulan,” ujar Iswar. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan mencatat, salah satu BUMD Kota Medan, yakni PD Pembangunan tidak berhasil meraih keuntungan ataupun pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2019. Karena itulah, Komisi III berencana segera memanggil Dirut PD Pembangunan.

Sekretaris BPKAD Kota Medan, Ir Sulfan Nasution mengatakan dari target PAD yang diberikan kepada PD Pembangunan di tahun 2019, tidak satu rupiah pun yang berhasil dikumpulkan oleh PD Pembangunan.

Padahal, PD Pembangunan diketahui mengelola dua tempat kunjungan masyarakat yakni Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) di Jalan Bunga Rampai IV, Kelurahan Simalingkar B, Ujung Labuhen, Deliserdang dan Kolam Renang Deli yang terletak di Jalan Sutomo No.4 Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur.

“Target PAD PD Pembangunan di tahun (2019) lalu sebesar Rp250Juta. Realisasinya belum ada, PAD-nya masih belum ada,” tegas Sulfan kepada Sumut Pos, Kamis (6/2).

Sedangjkanb Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution mengatakan, bahwa hal ini merupakan bukti buruknya kinerja Direktur PD Pembangunan yang membuat salah satu BUMD di Kota Medan itu tak mampu meraup dan menyumbangkan keuntungan untuk Kota Medan.

“Target PAD-nya cuma Rp250 juta, itu sebenarnya kecil sekali. Tapi ternyata itu saja pun gak bisa dipenuhi. Kalau satu rupiah pun tak ada penghasilan dari BUMD itu, ya itu namanya bukan BUMD, untuk apa ada BUMD kalau tak bisa memberikan PAD,” kata Rahman.

Apalagi, lanjutnya, posisi PD Pembangunan sebagai pengelola Medan Zoo dan Kolam Renang Deli dinilai sangat strategis dan sangat memungkinkan untuk bisa menghasilkan PAD.

“Luas Medan Zoo itu luar biasa, lebih dari cukup. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita tidak melihat hal menarik di sana. Kita bahkan tidak tahu apa yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang datang ke sana agar mau datang kembali untuk kedua kalinya. Selain kurang terurus, Medan Zoo juga masih jauh dari inovasi,” katanya.

Begitu juga dengan Kolam Renang Deli, lanjut Abdul Rahman, kondisinya yang begitu kotor membuat banyak para pengunjung enggan untuk datang dan berenang. Akibatnya, jumlah pengunjung terus menurun.

“Apalagi sekarang sudah banyak kolam renang di hotel-hotel yang bisa dinikmati masyarakat luas, ditambah juga kolam renang lainnya. Kalau tidak ada perbaikan, maka kolam renang Deli akan tetap kotor dan tidak menarik, maka akan begitu terus dan bahkan semakin buruk,” terangnya.

Menurutnya, baik kolam renang Deli dan Medan Zoo sama-sama butuh inovasi dan pengembangan. Harusnya, Dirut PD Pembangunan, Putrama Alkhairi mau belajar dari pihak-pihak pengelola Kebun Binatang dan Kolam renang untuk mengembangkan kedua tanggungjawabnya tersebut.

“Dia (Putrama) harus belajar dari Pak Rahmadsyah tentang bagaimana mengelola kebun binatang dengan baik, dan harus belajar dari pengelola kolam renang yang sudah sukses. Kalau tak mau berbenah juga, bagaimana bisa maju PD Pembangunan itu. Kalau tak maju-maju juga, ya sudah, ganti saja Dirutnya,” lanjutnya.

Untuk itu, kata Abdul Rahman, pihaknya di Komisi III akan segera memanggil pihak PD Pembangunan untuk segera membicarakan hal tersebut. “Dalam waktu dekat ini kita akan jadwalkan untuk RDP dengan PD Pembangunan. Kita akan tanya, apa masalahnya maka mereka bisa tidak profit. Kita akan cari solusinya. Ke depannya PD Pembangunan harus bisa menyambungkan keuntungan untuk Kota Medan. Kuncinya adalah inovasi, PD Pembangunan harus bisa berinovasi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjadikan eks Bandara Polonia Medan menjadi pusat bisnis, tampaknya tak bisa terwujud. Pasalnya, adanya Peraturan Presiden (Perpres) No.62/2011 yang masih menetapkan Eks Bandara Polonia sebagai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), membuat lokasi itu tak bisa diubah peruntukannya.

Hal inilah juga menyebabkan kawasan tersebut tidak bisa masuk ke dalam wilayah yang terkena revisi RTRW. “Eks Bandara Polonia tidak bisa masuk revisi RTRW, percuma saja kalaupun kita masukkan karena masih ada Perpres yang menetapkan wilayah itu sebagai KKOP,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Kamis (6/2).

Dikatakan Irwan, posisi adanya Perpres masih lebih kuat secara hukum bilang dibandingkan dengan Perwal atau Perda sekalipun Padahal sebenarnya, Pemko Medan telah lama berencana ingin merubah lahan eks bandara Polonia Medan sebagai salah satu kawasan pusat bisnis dan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan.

“Sampai saat ini Perpres tersebut masih berseberangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan yang ingin menjadikan itu sebagai pusat bisnis. Tapi karena Perpres kedudukan hukumnya jelas di atas Perda, maka jelas kita harus mengacu kepada Perpres,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya memang sedang berkoordinasi dengan Pansus RTRW yang dibentuk DPRD Medan. “Sudah kita koordinasikan dengan Pansus, eks Bandara Polonia memang tidak memungkinkan. Satu-satunya cara adalah dengan mencabut Perpres tersebut, sedangkan itu adalah wewenang Presiden. Ada beberapa lokasi yang akan diubah peruntukannya di revisi RTRW itu, tapi paling banyak memang di kawasan Medan Utara,” jelasnya.

Alasannya, lanjut Irwan, kawasan Medan Utara memang membutuhkan percepatan pembangunan. Sedangkan, RTRW yang ada saat ini menjadi kendala banyaknya proses pembangunan di kawasan tersebut.

“Misalnya hutan bakau yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Sebenarnya tidak ada hutan bakau di Medan Utara, yang ada tanah masyarakat yang ditanami bakau. Tanah itu bukan milik Pemko, tapi milih masyarakat. Kalau mau ditetapkan sebagai hutan bakau ataupun RTH, maka Pemko harus membeli lahan itu,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua unit rumah di di Jalan Pelajar, Gang Pondok Panjang II, Lingkungan VII, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota yang berada tak jauh dari SMP Negeri 3 Medan hangus terbakar, Kamis (6/2). Hangusnya kedua rumah kopel tersebut diduga terjadi karena kelalaian pemilik rumah yang membiarkan anaknya memainkan pemantik api berupa mancis.

“Rumahnya gempet, rumah kopel, api sangat mudah menjalar, terakhir diduga karena salah satu anak yang menempati rumah itu sedang main mancis (korek),” ucap Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sidauruk kepada Sumut Pos, Kamis (6/2).

Kejadian itu, lanjut Albon, terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Kondisi rumah yang berada di gang yang berukuran kecil pun menjadi penghalang dan mempersulit tim pemadam yang turun ke lokasi untuk segera memadamkan api.

“Kejadian jam 11.00 WIB, tim pemadam kita langsung turun ke sana sekitar 7 menit kemudian. Armada yang turun dari Amplas, ada 7 unit mobil pemadam yang turun ke lokasi kebakaran. Kondisi rumah yang terbakar ada di gang kecil yang hanya bisa dilintasi sepeda motor, ini yang mempersulit petugas kita untuk segera memadamkan api,” ujarnya.

Pun begitu, kata Albon, tim pemadam berhasil memadamkan api sekitar 30 menit kemudian. “Sekitar pukul 11.30 WIB api sudah padam, dan sudah masuk ke dalam tahap pendinginan,” terangnya.

Dijelaskan Albon, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. “Korban jiwa nihil. Kalau total kerugian kita perkiraan mencapai ratusan juta rupiah karena kondisi rumah yang terbakar memang hampir keseluruhan bagian rumah,” jelasnya.

Diungkapkan Albon, peristiwa kebakaran sering kali terjadi di kota-kota besar, termasuk di Kota Medan. Namun, dari keseluruhan peristiwa kebakaran yang terjadi hampir seluruhnya terjadi akibat kelalaian manusia.

“Maka kami terus mengimbau agar masyarakat terus waspada dan tidak lalai dengan hal-hal yang sering menjadi pemicu kebakaran. Mulai dari kelistrikan di rumah, alat-alat elektronik, kompor dan sumber api lainnya. Karena jelas, 90 persen lebih peristiwa kebakaran terjadi akibat kelalaian dari pemilik rumah itu sendiri,” pungkasnya. (map/ila)