TANAM POHON: Bupati Taput, Nikson Nababan menanam pohon berbuah di pinggiran Danau Toba, persisnya di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Taput. ist
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan, MSi dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara serta Ketua DPRD Poltak Pakpahan, mencanangkan penghijauan dengan penanaman pohon berbuah di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kamis (6/2).
Kegiatan penghijauan ini tak lain untuk mensukseskan Destinasi Wisata Danau Toba, dan sekaitan peringatan HUT ke-47 PDI Perjuangan serta Ulang Tahun Ketua Umum PDI Perjuangan, Hajjah Megawati Soekarnoputri.
“Kita harus bersahabat dengan alam. Jadi kita harus menjaga, memelihara dan mencintai lingkungan. Terutama dalam mensukseskan destinasi wisata Danau Toba. Mari kita ciptakan lingkungan yang indah, asri dan bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mari kita sama-sama menjaga alam sebagai anugrah terindah dari yang Maha Kuasa,”ujar Bupati Taput, Nikson Nababan dalam sambutannya.
Bupati Taput juga menyampaikan, penanaman pohon yang dilakukan selain untuk menjaga dan menghijaukan pinggiran Danau Toba, akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati masyarakat dan bernilai ekonomis. “Mari kita jaga bersama, karena pohon tersebut dari Kita untuk Kita. Kita ciptakan Muara yang indah dan keren, sehingga semua orang ingin datang ke tempat ini,”bilang Bupati Taput.
Usai menyampaikan sambutan, Bupati Taput melakukan penanaman pohon Macademia, Aren, Kemenyan, Nangka, Cempedak, Kopi dan Jengkol sebanyak 3.700 Pohon.
Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Taput Heber Tambunan mengatakan, kegiatan penanaman pohon diikuti berbagai komponen masyarakat termasuk para tokoh masyarakat, perangkat desa serta para pengurus dan para kader PDI Perjuangan. (rel/des/han)
PEMBAHASAN: Bupati Samosir, Rapidin Simbolon memimpin pembahasan RKPD tahun 2021 bersama OPD dan Stakeholder, Kamis (6/2). EDWIN/SUMUT POS
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Agar peningkatkan sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah lebih terintegrasi, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 bersama pimpinan OPD dan berbagai Stakeholder lainnya, di Aula Kantor Bupati Samosir, Kamis (6/2).
Dengan Thema RKPD 2021 “Pembangunan SDM, Pemantapan Pariwisata dan Pertanian untuk pertumbuhan ekonomi yang berkwalitas”
“Pembahasan RKPD merupakan tahapan awal dan harus menjadi rancangan dan rumusan prioritas pembangunan daerah dengan Mengacu indikator kinerja utama. Untuk itu SKP agar menyusun dengan baik” kata Rapidin Simbolon.
Lebih lanjut dikatakan, dalam penyusunan RKPD 2021 diperlukan integrasi sistim perencanaan. Untuk itu, diharapkan OPD memberikan argumentasi dengan mengacu pada indikator kinerja program dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. “Apa yang kita programkan harus mempunyai efek multi ganda yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”terangnya.
Ditegaskan juga, antar OPD agar menjalin koordinasi sehingga hasil perencanaan yang dihasilkan saling mendukung dan sesuai dengan visi Kabupaten Samosir. Program pembangunan 2021 juga harus Simetris dengan pemerintah propinsi dan pusat.
Melalui pariwisata dan pertanian dapat diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.
Dalam pertanian, Bupati Samosir targetkan pembangunan pompa air untuk irigasi pertanian untuk mengatasi musim yang tidak menentu. Ke depan, diharapkan bahan pangan untuk perhotelan dapat dipenuhi dari kelompok bangkit.(mag-8)
PETAKA: Hariara Tambunan, memberikan pataka kepada pengurus DPD Hipakad Sumut, Kamis (6/2).
man/sumut pos
PETAKA: Hariara Tambunan, memberikan pataka kepada pengurus DPD Hipakad Sumut, Kamis (6/2).
man/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Putra-putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Sumatera Utara (Sumut) periode 2020-2025 resmi dikukuhkan, Kamis (6/2). Mengusung tema Siap mati menjaga ideologi Pancasila dan NKRI, kepengurusan Hipakad Sumut pimpinan Tommy Kemal ST ini pun resmi diperkenalkan di acara tersebut.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hipakad, Hariara Tambunan langsung melantik kepengurusan di Sumut ini. Dalam arahannya, ia berharap bisa segera membentuk pengurus cabang di 33 kabupaten/kota di Sumut. “Saya berharap dalam setahun ini kepengurusan baru bisa terbentuk di 33 cabang dan dalam dua tahun kemudian terbentuk juga di 344 ranting di Sumut,” kata Hariara.
Dia berharap demikian dikarenakan Jakarta dan Aceh sudah bisa berkembang membentuk pengurus cabangnya dalam setahun
“Jadi harapannya kita ini bisa membuat satu kesatuan dan dalam menjaga kerukunan NKRI, tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi perseturuan semua harus kompak bersatu,” tegasnya.
Namun sayangnya acara pelantikan ini gagal dihadiri Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut yang harus mengikuti rapat mendadak bersama Presiden Jokowi di Jakarta.
Asisten Teritorial Kasdam Bukit I/BB Kolonel Parluhutan Marpaung yang mewakili Pangdam pun menyampaikan permohonan maafnya karena situasi rapat mendadak membuat Pangdam berhalangan hadir. “Kami ucapkan selamat kepada semua pengurus di Ormas Hipakad Sumut ini, semoga bisa berkembang dan bersatu menjaga keutuhan NKRI,” katanya.
Acara ini turut dihadiri sejumlah Ormas lainnya seperti KB3 Polri, FKPPI, Pemuda Pancasila dan lainnya.
Berikut susunan pengurus inti DPD Hipakad Sumut meliputi Ketua Tommy Kemal ST, Sekretaris H Tajuddin Hasan SE, Bendahara Drs Mahadi Poetra Pasaribu BA MM bersama Wakil Bendahara I, H Amir Hasan, Wakil Bendahara II, Taufik Arrahman Matondang, Wakil Bendahara III, Syahrul Muhammad. (man/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) mengakui sudah menerima pengajuan atau permohonan untuk menjadi dosen yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provisi Sumatera Utara (Sumut), Sabrina. Hal itu diungkapkan Rektor USU, Prof.Runtung Sitepu melalui Kepala Humas USU, Elvi Sumanti saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (6/2).
Elvi menjelaskan bila orang nomor tiga di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut itu, menjadi dosen tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. “Ibu Dr.Sabrina sudah memajukan permohonan untuk menjadi Dosen di USU. Jika Ibu Dr.Sabrina mau diangkat menjadi Dosen Khusus bisa saja tanpa perlu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Prov Sumut,” kata Elvi.
Elvi mengatakan, Sabrina bisa mengajar di USU tanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai PNS dan Sekda. Sebab, cukup banyak USU mengangkat dosen khusus dari kalangan PNS, TNI, Polri dengan peneliti tanpa harus ke luar dari instansi asalnya.
“Tetapi jika Ibu Dr.Sabrina mau pindah dari PNS Kementerian Dalam Negeri menjadi PNS Dosen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, syaratnya kan harus ada izin dari instansi asal,” jelas Elvi.
Elvi mengungkapkan, USU sangat terbuka untuk menerima Sabrina sebagai Staff pengejar di Kampus USU. “Kalau saya tidak salah dalam permohonan Bu Dr.Sabrina belum ada izin dari instansi asal. Berarti dia ingin menjadi dosen khusus saja di USU,” ungkap Elvi.
Kata dia, sebelum diterbitkan SKnya tentu pihak USU akan mengundang Sabrina untuk memastikan hal itu. Karena, ilmu dan pengalaman kerjanya sebagai birokrat sangat dibutuhkan USU meningkatkan kualitas lulusan USU. “Oleh karenanya USU siap untuk menerima baik sebagai dosen khusus saja ataupun pindah ke USU,” tutur Elvi.
Sebelumnya, kabar beredar Sabrina mengajukan diri dari jabatannya sebagai Sekda Prov Sumut. Namun hal itu, dibantah oleh BKD Sumut. Yang sebenarnya, Sabrina ?ingin mengabdikan diri lebih ke negara untuk mengajar di kampus USU menjadi dosen.(gus/ila)
DILANTIK:
El Adrian Shah dilantik sebagai Ketua KNPI Sumut periode 2019-2022. Pelantikan langsung dilakukan Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriensyah, di Hotel Santika Dyandra Medan Rabu (5/2) malam.
DILANTIK:
El Adrian Shah dilantik sebagai Ketua KNPI Sumut periode 2019-2022. Pelantikan langsung dilakukan Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriensyah, di Hotel Santika Dyandra Medan Rabu (5/2) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tokoh pemuda El Adrian Shah resmi menjabat sebagai Ketua KNPI Sumut periode 2019-2022 setelah dilantik Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriensyah, di Hotel Santika Dyandra Medan Rabu (5/2) malam. Didampingi Sekretaris Mhd Darwis Nasution dan Bendahara Dikky Anugerah, El Adrian Shah mengaku siap mengibarkan bendera KNPI di Seluruh pelosok Sumatera Utara.
Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Ketua MPW PP Sumut sekaligus Dewan Penasehat KNPI Sumut Kodrat Shah, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution, dan perwakilan Forkompimda Sumut.
Selain itu, tampak hadir pimpinan DPD KNPI kabupaten kota se-Sumut dan juga luar Sumut di antaranya Kota Tanggerang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pasaman Barat, Malinau (Kalimantan Utara), Bontang (Kalimantan Timur), Aceh Tengah, Aceh Selatan, Langsa, Bogor dan Mamuju (Sulawesi).
“KNPI adalah mitra kritis konstruktif pemerintah. Beda saat kita dulu masih dalam kelompok Cipayung, kita adalah agen of change yakni agen perubahan. Tapi setelah di KNPI, kita adalah mitranya pemerintah. Kalau dulu ada kebijakan yang tidak pro rakyat kita lawan. Tapi sekarang beda, kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat kita carikan solusinya. Saya ucapkan selamat bertugas kepada Bung El dan pengurus yang baru dilantik,” ujar Noer Fajriensyah dalam sambutannya yang singkat, namun tegas.
Senada, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan ucapan selamat kepada El Adrian Shah dan pengurus KNPI Sumut yang baru dilantik. Meskipun sempat kaget melihat gemuknya pengurus yang dilantik mencapai 430 orang, namun Wagubsu yang akrab disapa Ijeck ini memakluminya, sebagai wujud keinginan El menyatukan seluruh potensi pemuda yang ada di Sumut.
“Sejak melihat pelantikan baru malam ini, saya lihat pengurusnya sampai 400-an orang. Ini menggambarkan Bung El Adrian ingin keterwakilan pemuda ada di kepengurusannya. Supaya semua merasa memiliki KNPI. Tetap jagalah kekompakan,” ujar Ijeck.
Begitupun, Ijeck menyadari bahwa tugas tanggung jawab pengurus khususnya El sebagai Ketua tidaklah mudah memimpin gerbong yang cukup besar. Oleh karenanya, dibutuhkan keiklhasan dalam memimpin.
Wagubsu pun berpesan agar KNPI dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi bahaya narkoba. Selain itu dalam waktu dekat ini dibeberapa daerah akan melaksanakan Pilkada. Ijeck berpesan agar pemuda tetap menjaga kekompakan meskipun beda pilihan.
“Mari sama-sama kita membantu Kamtibmas. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai kita terpecah belah. Kita jaga kekompakan kita dan jangan sia-sia waktu. Karena waktu tidak akan terulang dan penyesalan selalu datang terlambat,” pungkasnya.
Kejutan untuk Ketum DPP KNPI
Di tengah kemeriahan pelantikan KNPI Sumut kemarin malam, tiba-tiba suasana berubah hening. Lampu penerang ruangan tiba-tiba padam. Tak berlangsung lama, tampak pancaran cahaya kecil bergerak menuju pentas sambil diiringan lagu ulang tahun yang dipopulerkan grup band Jamrud yang dilantunkan pengisi acara pelantikan malam itu.
T anpa dikomandoi, ribuan orang yang hadir di ruangan itupun serentak ikut menyanyikan lagu tersebut. Meski telah telat satu hari, namun tak mengurangi antusias keluarga besar KNPI Sumut dan undangan untuk merayakan ulang tahun Ketua Umum DPP KNPI, Noer Fajriensyah yang lahir pada 4 Februari 1983. Termasuk juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekhshah dan Ketua MPW PP Sumut Kodrat Shah yang antusias menyulangi kue ulang tahun kepada Noer Fajriensyah. “Selamat Ulang Tahun Pak. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan sukses bagi Bapak,” ujar Wagubsu dan diamini Kodrat Shah dan Ketua DPD KNPI Sumut El Adrian Shah.
“Selamat Ulang Tahun Ketum kami. Semoga Ketum Sehat dan Sukses selalu,” timpal El.
Mendengar ucapan selamat dan kejutan yang diberikan kepadanya malam itu, Noer Fajriensyah tampak gembira. Mantan Ketua Umum PB HMI ini pun mengucapkan terima kasih kepada Wagubsu dan keluarga besar KNPI yang sudah merayakan hari kelahirannya. “Terima kasih Pak Wagub dan Pak Kodrat Shah dan juga saudara- saudaraku semua,” ujar Noer Fajriensyah sambil menerima ucapan selamat dan juga permintaan foto bersama. (adz)
RDP: Suasana RDP Komisi A DPRDSU dengan Dinas PMD Sumut, yang cuma dihadiri dua anggota dewan, di Ruang Komisi A DPRDSU, Kamis (6/2). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
SUMUTPOS.CO – Pada awal 2020, baru Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang siap menerima penyaluran dana desa (DD) untuk dimohonkan ke pemerintah pusat.Sebab, peraturan desa (perdes) dan surat kuasa bupati kepada kepala desa sudah clear.
“Sampai kemarin (Rabu) sore, yang baru menerbitkan Tapteng, Tobasa Nias Selatan, Simalungun, Asahan, Padanglawas, Samosir dan Tapanuli Utara. Kabupaten ini baru menerbitkan perbup/perwal. Ini pun belum semua tuntas. Misalnya, jika di kabupaten ada 100 desa, yang terbit baru 75 Perdes. Tapi yang sudah benar-benar ada sampai surat kuasanya masih Tapteng saja,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, Aspan Sopian Batubara kepada para wartawan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Sumut, Kamis (6/2).
Menurut Aspan, dengan lengkapnya seluruh surat kuasa dan Perbup tersebut, pada triwulan I 2020, Tapteng sudah dapat menjalankan program melalui Dana Desa. Aspan mengungkapkan, secara keseluruhan dari 27 kabupaten/kota di Sumut yang mendapatkan DD, baru 8 kabupaten yang menerbitkan perbup/perwal tersebut.
“Penyaluran Dana Desa dari Kementerian Keuangan ke desa itu, pada prinsipnya terkendala peraturan bupati/wali kota, peraturan desa (Perdes) dan surat kuasa bupati ke kepala desa. Ini yang membuat terhambat,” katanya.
Sebelumnya, dalam RDP yang cuma dihadiri dua anggota dewan, yakni Hendro Susanto dan Abdul Rahim Siregar (keduanya dari Fraksi PKS), Aspan menyampaikan soal realisasi anggaran tahun 2019.
Seperti belanja tidak langsung dialokasikan Rp12 miliar lebih, tapi realisasi Rp11 miliar lebih. Kemudian, belanja langsung dianggarkan Rp20 miliar lebih realisasi Rp17 miliar. “Sedangkan untuk tahun 2020, anggaran kami berkurang dari Rp20 miliar di tahun 2019 menjadi Rp14 miliar di tahun 2020,” katanya.
Sementara itu, untuk menjawab indikasi desa fiktif, Aspan menegaskan tidak ada di Sumut. Aspan pun menegaskan tidak adanya desa fiktif di Sumatera Utara. Dan seperti apa kriteria dari desa fiktif tersebut.
Namun Aspan mencotohkan, sebanyak 17 KK dan 56 jiwa setelah ditinjau mereka tinggal di wilayah pegunungan. Di wilayah itu diketahui sulitnya fasilitas dari dan ke desa tersebut. Lalu ada lima desa di Deliserdang dengan kondisi serupa.
“Bahkan sudah dua kali satgas desa ke berkunjung. Lalu 12 desa di Nias Barat, pernah terkena musibah tsunami 2004, tersapu bersih, mereka sebagian pindah ke daratan. Pada prinsipnya semua desa di Sumut sudah punya register dari Kemendagri,” paparnya.
Amatan Sumut Pos, dalam RDP, Aspan Sopian membawa seluruh pejabatnya, mulai yang baru dilantik sampai yang mau pensiun. Berbanding terbalik dengan anggota Komisi A DPRDSU yang hadir. Dari 16 anggota Komisi A, hanya dua orang yang hadir, yakni Ketua Hendro Susanto dan Abdur Rahim Siregar.
Saat pembukaan rapat, Hendro mengatakan ketidakhadiran sebagian anggota komisi karena sedang dalam kunjungan kerja. Tetapi, dalam jadwal yang diperoleh wartawan Komisi A tidak ada melakukan kunker. Begitu juga dengan Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) dan lainnya tak ada jadwal kunjungan kerja. Kemudian dalam jadwal, hanya Komisi B, D dan E yang melakukan kegiatan di luar gedung DPRD Sumut. (prn/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) kembali menggelar Seminar Peluang Bisnis Industri Halal dan Logistik di Genting Hotel, Sungai Kolok, Narathiwat, Thailand. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Digital Business and Trade Exhibition in Southern Thailand (Date) ini digelar sejak 31 January hingga 2 Februari 2020.
Perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Eddy Virgo, mengharapkan kembali dibukanya penerbangan langsung dari Medan ke Hatyai untuk melancarkan paket Wisata Muslim Friendly Tour ke Kota Medan. “Di Medan, warga Thailand Selatan dapat mengunjungi Masjid Raya Al-Mashun, Istana Maimum, dan banyak obyek wisata lainnya yang ramah Muslim,” kata Eddy.
Selain itu, Eddy juga menyampaikan gagasan, di era digital teknologi, sudah saatnya IMT-GT mengembangkan platform sebagai fasilitator peluang perdagangan dan investasi di tiga negara ini. Dalam kegiatan ini, dipamerkan sejumlah produk diantaranya Kelulut Cap Cucu & Tokwan serta minyak wangi Kasturi Mickot.
Delegasi Indonesia yang turut meramaikan program ini adalah Ferdinand Murni Hamundu, Sekjen Permai Penang, Annora Callista, Ustadz H Ahmad Zaki bin Sabawehi dan Mohd Suhaib bin Ahmad Zaki. “Kami akan membawa lebih banyak delegasi dan produk Muslim Friendly untuk event IMT-GT berikutnya, oleh karenanya dimohon informasi lebih awal disampaikan ke kami,” pungkas Eddy.
Turut hadir dalam Seminar ini, Joint Business Council Chairman IMT-GT Dato’ Fauzi Naim, Secretary General Southern Border Province Administration Centre (SBPAC), Thailand Mr Somkeart Pholprayoon dan Consul General Thailand untuk Kelantan Mr Mongkol Sinsomboon. Hasil Seminar berupa isu dan solusi, kemudian akan dilanjutkan ke Working Group on Halal Product and Services di Bangkok, Thailand pada pertengahan Februari 2020 ini. (rel/adz)
KOMPAK: Direktur Polairud Polda Sumut, Kombes Pol Roy Sihombing bersama personel Ditpolairud, kompak berfoto usai menabur benih ikan. fachril/sumut pos
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumut menabur 10 ribu benih ikan kerapu di Paluh Pisang, Belawan, Kamis (6/2). Penaburan benih ikan kerapu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan kegiatan yang diprogramkan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam) Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.
Kegiatan yang berlangsung dipimpin langsung Direktur Polairud Polda Sumut, Kombes Pol Roy Sihombing didampingi Ibu Ketua Bhayangkari Ditpolair Polda Sumut, Nia Roy Sihombing bersama personel Polairud dengan berangkat dari dermaga menggunakan kapal patroli menuju ke lokasi penaburan benih tersebut.
Kedatangan rombongan disambut antusias dari masyarakat yang mendukung program tersebut. Masyarakat pesisir yang juga pemilik tambak yang merupakan binaan Ditpolair Polda Sumut bersama-sama menuju ke lokasi penaburan benih ikan kerapu tersebut.
Penaburan secara simbolis dilakukan langsung Direktur Polairud Polda Sumut, Kombes Pol Roy Sihombing didampingi Ibu Ketua Bhayangkari Ditpolair Polda Sumut, Nia Roy Sihombing ke lokasi tambak yang akan diperdayakan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan program Kabarharkam Mabes Polri untuk meningkatkan sumber daya alam kepada masyarakat pesisir di Sumatera Utara, terkhusus hari ini di Belawan,” kata Roy Sihombing.
Pembibitan yang dilakukan, kata orang nomor satu di Ditpolair Polda Sumut ini, nantinya akan dikelola masyarakat. Hasil panen yang diperoleh untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat di pesisir.
“Kalau nanti panen, hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebahagian hasil panen akan diperdayakan juga untuk mengembangkan pembibitan ke daerah lain dengan melakukan subsidi silang, sehingga program pemberdayaan ini dapat berjalan baik dan merata di masyarakat Sumatera Utara,” ujar Roy Sihombong didampingi sejumlah pejabat utama lainnya.
Menutup kegiatan acara penaburan benih ikan kerapu, seluruh jajaran Ditpolair Polda Sumut yang dipimpin Kombes Pol Roy Sihombing didampingi Ketua Bhayangkari, Nia Roy Sihombing melakukan foto bersama dengan masyarakat pesisir. (fac/ila)
DETEKSI: Petugas melakukan pantauan terhadap suhu tubuh penumpang yang baru tiba di Bandara Baabullah Ternate.
DETEKSI: Petugas melakukan pantauan terhadap suhu tubuh penumpang yang baru tiba di Bandara Baabullah Ternate.
SUMUTPOS.CO – DIRJEN Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pemberhentian sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat Kedatangan (Visa On Arrival) bagi semua warga negara yang pernah tinggal mengunjungi Tiongkok. Aturan itu diberlakukan dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.
Hal ini dilakukan sebagai upaya menangani penyebaran virus korona. Dengan didasari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara RRT.
“Permohonan visa kunjungan, visa tinggal terbatas (Vitas) dan Vitas On Arrival oleh orang asing yang pernah tinggal atau mengunjungi Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum permohonan diajukan akan ditolak,” kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekjen Kemenkumham Bambang Wiyono dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (6/2).
Aturan ini juga berlaku bagi pemegang kartu pebisnis APEC, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap serta yang memiliki izin masuk kembali namun pernah tinggal atau mengunjungi Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia, maka tidak akan diberikan izin masuk.
“Bagi pemegang izin tinggal dinas atau diplomatik yang pernah tinggal atau mengunjungi Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia, tetap tidak akan diberikan izin masuk,” ucap Bambang.
Kendati demikian, bagi warga negara Tiongkok yang tidak dapat kembali ke negaranya dikarenakan adanya wabah Virus Corona dan tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Indonesia akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa dengan tarif Rp0,- dengan jangka waktu 30 hari.
“Bagi pemegang izin tinggal kunjungan atau izin tinggal terbatas yang izin tinggalnya masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepadanya tidak dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa,” ungkapnya.
Bambang menyebut, Permenkumham ini akan berlaku sampai 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali. Karena itu, semua petugas Imigrasi diharapkan untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangan dan aturan. (jpg)
KAPSUL EVAKUASI: Kapsul evakuasi yang disiagakan Kementerian Kesehatan untuk mengevakuasi jika ada warga yang terkena virus corona. Pemerintah mengklaim, Indonesia telah memiliki alat pendeteksi virus corona yang akurat.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Indonesia akan lebih tenang dalam menghadapi maraknya penyebaran virus corona yang sudah menyebar ke beberapa negara. Pemerintah mengklaim, Indonesia telah memiliki alat pendeteksi virus corona yang akurat. Alat tersebut, yakni PCR dan Sequencing yang terdapat pada laboraturium penelitian perguruan tinggi.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko mengatakan, kemampuan tenaga medis yang dimiliki Indonesia juga cukup mumpuni dalam mendeteksi secara dini apabila ada yang mengidap virus mematikan tersebut. Hal ini akan mempercepat proses penanganan jika terdapat kasus infeksi di dalam negeri.
“Indonesia sudah memiliki alat untuk mendeteksi virus corona. Ada profesor (Amien Soebandrio) yang telah menyampaikan informasi terkait kemampuan Indonesia untuk mendeteksi kalau terjadi sesuatu,” kata Muldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).
Semantara itu, Kepala Lembaga Biology Molecular Eijkman Institute, Amien Soebandrio menjelaskan, alat PCR dan Sequencing dimiliki oleh banyak laboraturium. Namun, alat tersebut tidak rutin digunakan sehingga tenaga medis yang memiliki kemampuan menggunakannya masih terbatas.
Lebih lanjut, Amien menjelaskan, proses uji laboratorium virus corona membutuhkan waktu selama empat hingga lima jam. Setelah itu, harus dilakukan perbandingan melalui bioinformatika untuk mendapatkan hasil yang akurat. “Sequencing saja tidak bisa langsung menjawab. Harus dibantu dengan fasilitas bioinformatika dan itu butuh keahlian khusus untuk menerapkan teknologi itu,” kata dia.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai kondisi gawat darurat global. Jumlah korban meninggal akibat virus corona di daratan Tiongkok mencapai 563 orang hingga Kamis (6/2), sedangkan kasus infeksi sudah mencapai lebih dari 28 ribu.
Saat ini, belum ditemukan kasus infeksi virus corona di dalam negeri. Namun, terdapat seorang WNI di Singapura yang positif terinfeksi virus tersebut dan tengah menjalani perawatan di Negeri Singa. Hingga saat ini, warga yang bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga (ART) itu masih dirawat di rumah sakit Singapura.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan dr Wiendra Waworuntu MKes menjelaskan, mereka belum mendapat informasi lebih lanjut ihwal nasib sang ART. “Itukan tenaga kerja ya, wewenangnya Kementerian Tenaga Kerja,” tegasnya, Kamis (6/2).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono menjelaskan, pihaknya maupun Kementerian Luar Negeri tidak mendapatkan laporan detail pasien per pasien. Sebab setiap rumah sakit juga pasti memiliki otoritas sendiri dalam menyampaikan informasi.
“Dengan kasus itu kami nggak sampai detail tentang kondisinya. Tapi lebih ke identitasnya dan apa yang terjadi. Kalau tanya hari ini kondisinya seperti apa terus terang Kemenkes nggak tahu, dan nggak diberikan akses bebas untuk menanyakan hal-hal ini,” kata Anung.
Sebab hal itu menyangkut aturan kesehatan internasional (Internasional Health Regulatio). Itu sebabnya, Kemenlu melalui KBRI tetap memantau perlindungan warga negara Indonesia.
“Itupun saya meyakini tak bisa dari Kemenlu, nggak bisa nungguin satu persatu bawa catatan medisnya pada publik. Ada ranah kerahasiaan pasien dan ranah kerahasiaan RS. Jadi ada ranah terbatas dari kondisi yang ada. Indonesia pun seperti itu. Enggak bisa buka kondisi kesehatan perseorangan kecuali izin yang bersangkutan,” katanya.
Pemerintah juga tengah melakukan karantina kepada 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan di Pulau Natuna. Proses karantina rencananya akan dilakukan selama 14 hari guna memastikan mereka bersih dari virus corona.
Dari 238 WNI yang diobservasi di Natuna itu, empat orang diantaranya merupakan mahasiswa asal Sumut. Namun begitu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis belum dapat memastikan keempat mahasiswa itu warga Sumut.
Kata dia, sejauh ini pihaknya masih menunggu upaya penanggulangan yang sedang dilakukan pemerintah pusat sekaitan wabah mematikan tersebut. Termasuk menunggu kepastian informasi, apakah benar ada warga Sumut yang sedang diisolasi di Natuna itu. “Kita menunggulah, karena sejauh ini pun belum ada status darurat dari pemerintah sekaitan virus korona ini. Coba ditanya ke kadinkes Sumut saja, dari mana sebenarnya informasi yang empat orang tersebut,” katanya.
Kesempatan itu dia menginformasikan, bahwa pada hari ini akan dilakukan kegiatan peningkatan kewaspadaan virus korona yang digagas Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Kegiatan ini, sambung Riadil, juga bertujuan sebagai langkah kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). “Menindaklanjuti undangan ini, turut diundang berbagai pihak terkait di mana Dinkes Sumut sebagai leading sector kegiatan tersebut,” katanya.
Adapun antara lain pihak yang diundang, seperti kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan yang akan menyampaikan materi; Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Dipintu Masuk Bandara Kualanamu Terkait Cegah Tangkal Penyakit nCoV 2019 Wuhan. Lalu ketua PDPI Wilayah Sumut menyampaikan materi Perkembangan nCoV, Gejala Klinis dan Tata Laksana nCoV 2019 serta Pnumonia di Sumut, dan dari ketua Tim Pinere RSUP Haji Adam Malik Medan bakal menyampaikan materi; Sistem Koordinasi, Tatalaksana dan Rujukan Kasus nCoV di RSUP Adam Malik Medan.
Sebelumnya, Kepala Dinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui pihaknya telah mendapatkan informasi terkait warga Sumut yang dikarantina di Natuna usai dievakuasi dari Wuhan. Pun begitu, Alwi mengaku belum mengetahui identitas dari keempat warga yang berstatus mahasiswa tersebut. “Informasinya begitu, tapi orangnya belum jelas. Jadi memang ada daftarnya untuk beberapa provinsi. Namun, nama dan alamatnya tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (5/2).
Kata Alwi, dalam masa karantina, pihaknya tidak bisa ikut mencampuri proses tersebut. Sebab, proses karantina sudah ada tim yang ditugaskan untuk menanganinya. “Jadi sifatnya kita stand by, menunggu petunjuk dari tim pusat saja,” ucapnya
Meski begitu, pihaknya tidak perlu melakukan langkah-langkah tertentu dalam menghadapi kondisi ini. Ia berharap, dalam kurun waktu 14 hari proses karantina yang dilakukan, tidak terjadi apa-apa sehingga semuanya dapat kembali ke rumahnya masing-masing. “Jadi apabila hasilnya nanti dinilai aman, kita juga tidak perlu mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti,” sebut Alwi.
Disinggung jika hasilnya positif, maka urusan karantina nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim pusat. Penanganan ini juga sudah dipersiapkan sesuai standar aturan Kemenkes, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Namun, sejauh ini kondisi mereka dipastikan sehat. “Masyarakat tidak perlu panik, jangan terpancing oleh kabar-kabar yang tidak jelas soal virus corona ini, khususnya jika keempat warga ini nanti sudah kembali pulang ke kampung halaman. Sebab, Pemprov Sumut telah melakukan langkah-langkah pencegahan diberbagai pintu masuk terhadap penyebaran virus mematikan tersebut,” tukasnya. (jpc/prn)
