Korupsi Kegiatan Operasional Rp10,9 Miliar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua mantan Kepala Cabang (Kacab) PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang, divonis masing-masing selama 2 tahun penjara. Keduanya, Achmad Askari dan Pahmiuddin dinyatakan bersalah melakukan korupsi kegiatan operasional yang merugikan negara senilai Rp10,9 miliar.

Hal itu terungkap pada sidang putusan di ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (4/2). Majelis hakim juga menghukum 3 terdakwa lainnya dengan pidana bervariasi, dalam kasus yang sama. Diantaranya, Staf Ahli Direksi PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang, Bambang Kurnianto, divonis 2 tahun penjara.

Sedangkan, Kabag Keuangan tahun 2015 Mustafa Lubis dan mantan Kabag Keuangan PDAM Tirtanadi cabang Deliserdang tahun 2015, Lian Syahrul dituntut masing-masing selama 1,5 tahun penjara.

Selain kurungan badan, kelima terdakwa masing-masing juga dikenakan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan. “Perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Hakin Ketua, Aswardi Idris.

Majelis hakim beranggapan, hal yang memberatkan para terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum,” katanya.

Atas putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agusta Kanin dan penasihat hukum terdakwa, kompak menyatakan pikir-pikir. “Waktu kita 7 hari untuk menyatakan pikir-pikir,” ucap Jaksa.

Putusan ini lebih rendah tuntutan Jaksa, yang semula menuntut terdakwa Achmad Askari, Pahmiuddin dan Bambang Kurnianto selama 3 tahun penjara. Kemudian, Mustafa Lubis dan Lian syahrul masing-masing selama 2 tahun penjara berikut denda Rp50 juta subsider 3 bulan.

Sementara usai sidang, Jaksa Kanin yang dimintai keterangannya terkait tuntutan yang berfariasi ini, menyatakan karena kerugian negara yang timbul pada masa jabatannya masing-masing.

“Ada 200, ada yang 500 dan 1 sampai 5 miliar. Jadi, pertimbangan perbedaan itu berdasarkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa,” sebutnya.

Kanin juga menuturkan, kelima terdakwa tidak dibebani biaya uang pengganti. Menurutnya, dari fakta di dalam persidangan tidak ditemukan bukti kalau para terdakwa menikmati uang tersebut, melainkan DPO.

“Berdasarkan surat pernyataan dia (DPO) yang menikmati uang itu, jadi semuanya kita limpahkan kepada DPO,” pungkasnya.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agusta Kanin dijelaskan, proses pembayaran kegiatan operasional PDAM Tirtanadi Cabang Deliserdang berawal dari adanya usulan dari bagian umum dengan melampirkan daftar pembayaran yang diajukan kepada Kacab. Kemudian, Kacab mendisposisi setuju untuk dibayarkan selanjutnya disampaikan kepada Kabag keuangan untuk pembuatan voucher.

Setelah ditandatangani, cek dan voucher diserahkan ke Kabag keuangan. Cek tersebut dicairkan Kabag keuangandan uangnya diserahkan kepada Kabag umum untuk selanjutnya dicairkan ke Bank Sumut. Namun, biaya operasional yang sudah berjalan dari 2015 hingga 2018 tersebut, ternyata terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai usulan pembayaran dan voucher yang diajukan. Akibatnya, ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai Rp10,9 miliar. (man/btr)

SERGAI, SUMUTPOS.CO -Martin Ginting (39) alias Martin pengedar sabu berhasil diringkus Polsek Perbaungan, dilingkungan VII Kebun Kelapa Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Selasa (4/2).

Dari tangan warga Pondok Agung Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Perbaugan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 bungkus sabu dalam plastik klip transfaran, 1 Hp merk Nokia warna merah, 1 unit timbangan duduk orange, 1 unit tas sandang warna kuning.

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang SH, M.Hum melalui Kapolsek Perbaungan AKP Jhonson Sitompul SH, MH mengatakan, penangkapan ini merupakan tindak lanjut informasi dari masyarakat atas maraknya peredaran sabu yang dilakukan oleh tersangka Martin.

Menerima informasi berharga itu, selanjutnya anggota langsung melakukan undercover terhadap tersangka, dengan cara memesan sabu tersebut. Kemudian transaksi disepakati disebuah rumah kosong yang berada di Lingkungan VII Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan.

Sambung AKP Jhonson, anggota langsung meringkus tersangka bersama barang bukti 5 bungkus plastik besar berisi sabu, 1 unit timbangan duduk warna orange, 1 unit Hp merk Nokia warna merah.

Namun, saat dilakukan pengembangan terhadap tersangka melawan petugas, lalu kemudian anggota memberikan tembakan peringatan dan terukur dengan menembak kedua kaki tersangka, ucapnya.

“Jadi dari total barang bukti yang diamankan ada 5 bungkus sabu, dalam setiap bungkusnya terdapat 1 Ons sabu, jadi total semuanya ada sekitar 1/2Kg sabu. Tersangka, dijerat dengan pasal 114 (1) Sub 112 UU RI No 35 tahun 2009 ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1 Miliyar paling banyak10 Milyar,” Tandas AKP Jhonson. (sur/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak ingin provinsi paling timur Papua lepas dari Indonesia, menjadi dalih terdakwa Muhammad Hanafi nekad menghina Wiranto di Medsos. Hal itu terungkap dalam sidang bergendakan keterangan terdakwa, di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/2).

Awalnya, majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menanyakan maksud terdakwa meneruskan ungkapan penghinaan di akun facebook miliknya.

“Saya membuat itu karena saya tak ingin Papua rusuh dan lepas dari Indonesia pak hakim,” ujar terdakwa.

Karena isu politik yang cukup menguat waktu itu, ia mengkhawatirkan akan pecahnya Papua dari Indonesia. “Karena Isu politik saya takut Papua lepas pak, Papua memiliki banyak kekayaan,” ujarnya terbatah-batah.

Mendengar jawaban terdakwa itu, membuat hakim Erintuah berang. Ia memarahi terdakwa, karena perbuatannya dirasa telah merugikan orang. “Kau ngomong aja susah, kekmana mau menyuarakan Papua itu kaya,” hardiknya.

Usai mendengarkan keterangan terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda tuntutan. Dalam dakwaan JPU Lince, disebutkan pada 29 September 2019, terdakwa melalui akun facebook (FB) Muhammad Hanafi, memosting kalimat dari Youtube, terhadap foto Wiranto.

“Terdakwa diancam dengan pidana Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana selama 6 tahun,” katanya.(man/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eksepsi terdakwa Febi Nur Amelia ditolak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pencemaran nama baik yang digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/2). Febi dilaporkan saksi korban Fitriani Manurung, karena menagih utang lewat instastori instagramnya Rp70 juta.

Jaksa Randi meminta Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Febi Nur Amelia. Terdakwa sengaja, tanpa hak mendistribusikan, mentranfusikan informasi elektronik, dokumen elektonik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.

“Menyatakan surat dakwaan JPU telah memenuhi Pasal 143 ayat 3 huruf b KUHAP. Kemudian, menetapkan bahwa keberatan oleh penasehat hukum terdakwa ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 150 ayat 1 KUHAP, tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya dihadapan di Ketua Mejelis Hakim Sri Wahyuni.

Usai membacakan tanggapa jaksa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda putusan sela.

Sementara itu usai sidang, Febi berharap hukum ditengakkan seadil-adilnya. Dia juga berharap bisa dibebaskan dalam kasus yang membelitnya. “Insyaallah (dibebaskan). Harapanya semoga hakim bisa kasih keputusan yang seadil-adilnya,” ujar Febi kepada wartawan usai persidangan.

Rasa optimis juga disampaika Indra Gunawan selaku Penasehat Hukum Febi, dia mengatakan pihaknya punya bukti kuat bahwa korban Fitriani Manurung memiliki hutang pada klienya.

“Dia mengatakan bukti tersebut akan disampaikan, melalui saksi saksi pada sidang selanjutnya. “Jadi kalau kemudian orang memperjuangan haknya menagih utang kemudian dipidana, menurut kita itu menciderai rasa keadilan menurut kita,” katanya.

“Kita menghormati proses hukum dan saya meyakini pengadilan merupakan rumah keadilan bisa memberi keadilan pada kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Febi didakwa melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang diatur dan diancam dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008.

Dua tahun berlalu, Febi kembalimencoba menagih hutang kepada Fitriani, kali ini dilakukan lewat Direct Massage instagram. (man/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Sekolah (Kasek) SMA Negeri 8 Medan, Jonggor Panjaitan menuding korban pemukulan Herbin Manurung adalah satu oknum guru provokator di sekolah tersebut. Sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Deni Panjaitan di dalam ruang kelas, Rabu (29/1) lalu.

Jonggor mengakui Deni Panjaitan anaknya dan menjadi guru honor mengajar mata pelajaran olahraga di SMA Negeri 8 Medan.”Semua Bohong masalah ini sudah 1 tahun lebih. Termasuk lah dia (Herbin) provokator dibelakangannya. Akibat sudah 1 tahun lebih kebutulan anak saya guru olahraga, bukan pengawal saya,” ungkapnya kepada wartawan di SMA Negeri 8 Medan, Selasa (4/2).

Jonggor menjelaskan kronologis kejadian aksi tidak terpuji dilakukan anaknya kepada korban. Hal itu, berawal dari ada dua oknum guru berkelahi dan menyangkut dua orang siswa SMA Negeri 8 Medan. Deni disuruh Wakil Kepala Sekolah untuk memanggil siswa tersebut.

“Ada lah guru kita pagi-pagi berkelahi menyangkut lah 2 orang siswa. Disuruh Wakil Kepala Sekolah anak saya ini, di dalam kelas. Setelah disuruh Herbin Manurung ada di dalam kelas (mengajar). Setelah 10 menit, siswa itu tidak datang. Diulangi kembali lah. Terjadi perkalihan dan adu mulut di dalam kelas,” jelas Jonggor.

Jonggor mengeluhkan sejak menjabat orang nomor satu di SMA Negeri 8 Medan, ia selalu dibully bersama anaknya. Kemudian, kejadian perkelahian tersebut, Kapolsek Medan Area, Kompol.Faidir Chaniago turun ke sekolah untuk melakukan mediasi keduanya.

“Anak dan orang tua dibully dituduh selingkuh. Bukan ada kaitan disana. Jangan dibilang anak saya tidak ada etika. Semenjak saya Kepala Sekolah Oktober 2016, itu lah guru Herbin Manurung tidak mempunyai etika. Baik sesama guru, baik tua muda. Selalu panggil nama dan kau,” ungkap Jonggor.

Ia mempersilakan Herbin Manurung melapor ke Polisi. Namun, Jonggor tidak mau melaporkan kembali korban.”Saya sendiri tidak mau melapor kemana-kemana. Saya dibully dan keluarga saya difitnah, saya tinggal diam,” kata Jonggor.

Disinggung terjadi perusakan terhadap sepeda motor korban. Jonggor membantah dan kembali menuding Herbin pernyataan bohong kepada publik atas apa dialaminya.

“Itu tidak benar, namanya pelapor suka-suka hati dia melapor apa saja. Saksi ada pada siswa. Tapi, siswa tidak bisa kita tanguhkan, karena siswa untuk belajar. Jangan dibuat barang bukti jadi siswa. Dirusak keretanya (sepeda motor), itu juga dipake untuk pulang. Kalau rusak, pasti gak bisa digunakan lah. Gak bisa hidup, entah anak bikin pecah (sepeda motor) jangan dikait-kaitan dengan kita,” sebut Jonggor.

Dengan kejadian ini, sudah terakumulasi selama 1 tahun lebih. Jonggor mengungkapkan sudah melakukan mediasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. Namun, tidak ada hasil.

“Mediasi sudah kita lakukan, baik di BAP di Dinas Pendidikan Sumut, tertulis sampai dipindahkan sampai detik ini tidak ada hasil dari dinas. Laporan dia, ke Polrestabes, ke Dinas dan lainnya sudah hadapi semuanya,” sebut Jonggor.

Jonggor menambahkan kejadian ini, meruapak kehilapan antara anaknya dan Herbin. Namun, ia mengatakan tidak elok saling lapor. Harus kejadian internal harus diselesaikan di sekolah secara kekuluargaan saja.

“Ini pendidikan, mau saya kejadiannya sekolah atau intenal, cukup lah diselesaikan sekolah. Karena, sentimen dia itu. Kelen (wartawan) luruskan lah. Dia (Herbin) salah satu provokator semenjak saya disini. Tidak cocok jadi guru itu,” pungkasnya.

Atas kejadian itu, Herbin korban melaporkan Deni yang juga merupakan guru sekolah tersebut, ke Mako Polsekta Medan Area. Laporan itu, tertuang dalam Nomor: STTLP/ 88/ K/ II/ 2020/ SPKT Medan Area. Deni Panjaitan dilaporkan oleh Herbin Manurung atas dugaan pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP.

“Saya melaporkan kejadian atas diri saya yang terjadi pada Rabu (29/1) lalu di SMA N 8 Medan. Saya dipukul oleh oknum guru honorer bernama Deni Panjaitan yang tak lain adalah anak dari Kepala Sekolah SMA N 8. Selain itu juga terkait pengrusakan sepeda motor saya yang dilakukan oleh Deni,” sebut Herbin kepada wartawan, usai melapor.

Herbin menceritakan bahwa, peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar di kelas XII IPA 1. Secara tiba-tiba, Deni masuk ke kelas dan meminta dua siswa untuk keluar kelas.”Setelah itu Deni langsung pergi tanpa penjelasan kenapa dua siswa itu dipanggil,” tutur Herbin.(gus/btr)