MEDAN, SUMUTPOS.Co – Tim Pansus RTRW DPRD Medan akan membahas kawasan yang masuk dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perubahan peruntukan. Sebab, hingga saat ini belum diketahui kawasan mana saja di Kota Medan yang akan masuk dalam revisi RTRW tersebut.

Rencamanya, tim pansus akan rapat bersama OPD terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.

“Kalau kawasan mana saja yang akan diubah peruntukannya, itu kita belum tahu, justru kita akan mempelajarinya terlebih dahulu,” ucap Ketua Pansus RTRW DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST kepada Sumut Pos, Senin (3/2).

Dikatakan Politisi Gerindra itu, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan data-data dan kajian akademik untuk Ranperdanya.

“Karena data-data dan kajian akademik untuk ranperdanya belum dapat, hari ini rencananya akan saya ambil data-datanya,” ujar Dedy.

Untuk itu, lanjut Dedy, dalam mempelajari data-data yang akan diterima tersebut, pihaknya dari Pansus akan segera melakukan pertemuan dalam sebuah rapat pembahasan dengan OPD terkait.

“Rencananya begitu saya dapat datanya hari ini, besok (hari ini) kami akan rapat dengan OPD terkait,” katanya.

Senada dengan Dedy, anggota Pansus RTRW dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor menyebutkan pihaknya memang belum mendapatkan data dam kajian akademik untuk Ranperdanya.

Namun kata Antonius, bila dikaji lebih jauh, kawasan Medan Utara (Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan) adalah kawasan yang paling banyak mendapatkan revisi RTRW.

“Ada beberapa wilayah yang masuk dalam revisi RTRW itu. Tetapi memang sepertinya kawasan Medan Utara yang akan paling banyak mendapatkan perubahan peruntukannya. Sebab bila ditelisik lagi, memang kawasan itu yang paling membutuhkan perubahan peruntukan,” katanya.

Namun, daerah mana saja di Kawasan Medan Utara yang akan diubah peruntukannya, Antonius menjelaskan akan segera membahasnya dalam rapat Pansus. “Itulah yang akan kita pelajari dan dibahas nanti di Pansus,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan anggota DPRD Medan yang tergabung di Komisi III mengapresiasi Nasib, S.Sos MSi selaku Pelaksana Tugas (Plt), yang merupakan pengganti Rusdi Sinuraya, dinilai mampu membawa perubahan perusahaan milik Pemko Medan itu lebih maju. Untuk itu mereka meminta Nasib untuk memprioritaskan kemajuan PD Pasar.

“Kita tidak usah melihat persoalan ke belakang masalah pergantian Direksi. Kami mengapresiasi sosok Nasib yang kami nilai pemberani. Kami yakin PD Pasar akan lebih baik dan Nasib bisa berkomitmen untuk mampu meningkatkan keuntungannya,” ucap anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak jajaran pengawas dan direksi PD Pasar Medan.

Pantauan Sumut Pos, rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III M Afri Rizki Lubis (Golkar) didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman Nasution (PAN), anggota Netti Yunita Siregar (Gerindra) dan Irwansyah (PKS). Sedangkan jajaran direksi PD Pasar dihadiri oleh Plt Dirut PD Pasar Nasib, Direktur Operasional Gelora Ginting dan Direktur Keuangan Osman Manalu. Begitu juga dari jajaran pengawas, ada Asisten Administrasi Umum Setdako Medan Renward Parapat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Khairul Syahnan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III, Abdul Rahman Nasution mendorong PD Pasar agar lebih memprioritaskan upaya kemajuan PD Pasar. “Kita prihatin, PD Pasar hanya memperoleh keuntungan Rp2,8 miliar sepanjang tahun 2019. Padahal ada 53 pasar di Kota Medan. Di Kota Bogor, kami baru saja kunjungan ke sana. Di sana hanya ada 6 pasar, tetapi keuntungannya bisa mencapai Rp1 miliar lebih. Ini harus jadi motivasi bagi kita di PD Pasar Medan, tahun ini keuntungan PD Pasar harus ditingkatkan,” tegas Abdul Rahman.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis menuntut agar Plt Dirut PD Pasar Nasib agar dapat bekerja secara maksimal untuk memanfaatkan potensi yang ada.

“Kita punya 53 pasar di Kota Medan. Kita punya potensi besar dalam meningkatkan PAD agar jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami minta agar Direksi PD Pasar yang baru dapat bekerja secara maksimal untuk memanfaatkan ssmua potensi yang ada dari pasar-pasar kita di Kota Medan,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Plt Dirut PD Pasar, Nasib mengatakan bahwa dirinya bersama dua direktur lainnya serta Badan Pengawas siap untuk bekerja sama dengan DPRD dalam membenahi PD Pasar ke depannya.

“Kami akan bekerja secara maksimal, kita akan tingkatkan semua hal yang akan menjadi potensi peningkatan PAD dari PD Pasar. Kami juga siap bekerja sama dengan DPRD dalam membangun PD Pasar Kota Medan agar menjadi lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rutan Klas I Labuhandeli menggelar kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), serta penandatanganan janji kinerja dan fakta integritas.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumut, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, perwakilan Ketua PN Lubuk Pakam, Kejari Belawan diwakili Kasie Pidum, Eka Purba SH, Cabjari Labuhan Delin

Pantun Simbolon SH, Kapolres Pelabuhan Belawan diwakili Kompol Azis, Kapolsek Medan Labuhan, Bea Cukai Belawan dan petuas Imigrasi Belawan.

Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar dalam sambutannya mengatakan, pembentukan WBK dan WBBM pada setiap institusi pemerintah sebenarnya wujud dari amanat program reformasi yang dituangkan dala Perpres nomor 8. “Ada 3 sasaran yang ingin dicapai dari program ini, yaitu peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi berupa penguatan kelembagaan instansi atau unit layanan yang kuat dan bisa dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, Senin (3/2).

Kedua, lanjutnya, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang memang selama ini mewarnai demokrasi dan ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik inilah yang menjadi area dari ombusdman sebagai lembaga pengawas penyelenggara publik diseluruh instansi vertical pemerintahan sesuai denga UU No. 37 tahun 2008.

“Seluruh instansi pemerintah peyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan dalam pelayanan publik dan inilah nanti yang akan kami lihat pada unit-unit kerja,” ucap Abyadi Siregar.

Sementara itu, Karutan Klas I Labuhan Deli Nimrot Sihotang mengatakan, sebenarnya untuk di rutan Labuhandeli program ini sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu. Namun pihaknya tetap berbenah dan memperbaiki kekurangan. “Seperti di depan (pintu masuk) sudah kita buat layanan terpadu, kita membenahi ruang tunggu kunjungan, ruang besuk dan kita sudah membuat aplikasi berbasis internet yang dapat di unduh di Play Store dengan nama Napi Go yang bertujuan untuk mempercepat layanan kepada pengunjung, layanan CB dan PB,” papar Karutan .

Sedangkan penekanan dan pengawasan kepada personel di dalam rutan Labuhan Deli, pihaknya membuat melalui tim yang nantinya akan dibentuk setelah nantinya ditetapkan menjadi UPT yang layak yang diusulkan ke kemenpan karena kemempan nantinya yang akan menetapkan.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen bersama integritas WBK dan WBBM serta penandatangan fakta integritas antara Karutan Labuhan Deli Nimrot Sihotang dan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) yang tengah mendirikan pabrik untuk pergudangan di Jalan Raya Pelabuhan Belajar, Belawan II, Medan Belawan, terungkap tak bisa mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akibat perusahaan tersebut tengah berurusan dengan polisi.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Me-dan, Benny Iskandar ST MT, membenarkan bahwa PT STTC memang belum memiliki IMB.

“Dari data terakhir yang kita punya, benar bahwa perusahaan yang bersangkutan belum memiliki IMB. Mereka memang ada bermohon (IMB), tapi kita tolak. Kalau gak salah karena ada papan yang bertuliskan sedang bermasalah dengan Krimsus,” terang Benny.

Namun, lanjut Benny, hingga saat ini pihaknya belum bisa memberikan peringatan kepada perusahaan tersebut. Sebab diketahui, belum ada konstruksi yang dibangun di lokasi tersebut.

“Dari gambar yang diberi (Sumut Pos) itu, kita belum lihat ada konstruksi bangunan di sana. Kalau belum ada konstruksi maka kami belum bisa memberikan peringatan,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan berjanji akan segera menurunkan timn

pengawasnya untuk turun langsung ke STTC yang belum memiliki IMB dan Analis Dampak Lingkungan (Amdal).

Sebab walau diketahui tidak memiliki IMB, namun perusahaan tersebut tetap membandel dengan melakukan penimbunan dan pembangunan. Padahal sebelumnya, Komisi II DPRD Medan telah meminta PT STTC untuk segera menghentikan aktivitas pembangunannya sebelum memiliki IMB.

“Dalam minggu ini juga kita akan turunkan tim pengawas kesana, sebab hari ini kita sedang rapat dinas seluruh OPD, kecamatan dan lurah se Kota Medan,” ucap Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lucu kepada Sumut Pos, Senin (3/2).

Sebelumnya dikatakan Armansyah, pihaknya tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT STTC. Sebab, pihak kecamatan Medan Belawan tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak DLH Kota Medan.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan bahwa OPD terkait, baik DLH dan Dinas PKPPR Kota Medan bersama pemerintah setempat yakni kecamatan dan kelurahan setempat harus pro aktif dan tidak hanya menunggu laporan. “Harus aktif lah, gak bisa menunggu saja. Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Perkim (PKPPR) harus turun langsung ke lokasi untuk memastikannya,” kata Afif.

Dilanjutkannya, kalaupun di lokasi belum ada konstruksi, namun hal itu bukan menjadi halangan bagi Dinas PKPPR untuk mengecek langsung ke lapangan. “Walaupun belum ada konstruksi tapi kan material pembangunan sudah ada di sana, itukan bisa menjadi indikasi bahwa akan terjadi pembangunan. Jangan tunggu ada pelanggaran dulu dengan menunggu adanya pembangunan, tapi justru Pemko Medan harus bisa mencegah terjadinya pembangunan itu. Bila sudah terbangun, maka harus ditindak tegas,” ujar Afif.

Seperti diketahui, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) mendirikan pabrik untuk pergudangan mega proyek seluas 2 hektare lebih di Jalan Raya Pelabuhan Belajar, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Hal ini jelas melanggar aturan dan UU yang berlaku serta merusak tatanan aturan yang telah diterapkan Kota Medan. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi rokok ini sejak awal penimbunan, penembokan dan pembangunan, diketahui tidak memiliki izin. (map/ila)