Sidang Kasus Suap Wali Kota Medan, Eks Kadis PU Dituntut 2,5 Tahun Penjara

4 February 2020 10:12 AM

DITUNTUT: Eks Kadis PU Medan, Isa Ansyari, terdakwa kasus penyuapan Wali Kota Medan, menjalani sidang tuntutan, Senin (3/2). agusman/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kadis PU Medan, Isa Ansyari dituntut 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Isa juga dikenakan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan, dalam sidang di Ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (3/2).

Terdakwa Isa Ansyari dinyatakan terbukti melakukan suap kepada Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin sebesar Rp530 juta. Dalam nota tuntutannya, terdakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakawa Isa Ansyari selama 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” ucap Jaksa KPK, Zainal Abidin.

Menurut Jaksa, hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi. “Sedangkan yang meringankan, terdakwa kooperatif dan belum pernah dihukum,” katanya.

Sementara, Isa Ansyari yang dituntut 2,5 tahun penjara hanya bisa mengernyitkan dahi sebagai tanda kekecewaannya. Apalagi, Justice Collaborator (JC) yang diajukannya pada tanggal 17 Januari 2020 lalu, dimentahkan Jaksa KPK.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Abdul Azis menunda sidang hingga tanggal 13 Februari 2020, dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa. Usai persidangan, Adi Mansar selaku kuasa hukum Isa Ansyari, menyatakan tuntutan dari Jaksa KPK sudah tepat pada porsinya. Sebab, pasal yang diambil sudah tepat. “Jadi berdasarkan fakta persidangan, yang dituntut oleh Jaksa Pasal 6 dan kemudian berkenaan juga dengan pasal 5 atau (1), kemudian kalau pasal itu kita pergunakan, maka tuntutan itu sudah logic,” ujarnya.

Namun menurutnya, Isa Ansyari bukanlah tersangka utama, melainkan dipaksa untuk memberikan uang. “Bahwa klien kita ini bukan pelaku utama, kerena dalam fakta persidangan itu bahwa dia ini dipaksa untuk memberikan uang, makanya ada disebutkan oleh beberapa saksi itu beliau ini digas,” ungkap Adi Mansar.

Menurutnya, ia akan memaparkan fakta baru, dimana isi Justice Collaborator belum bisa diterima oleh Jaksa. “Sebab tadi ada disebutkan, Jaksa Penuntut soal Justice Collaborator klien saya belum bisa diterima karena ada banyak pertimbangan barang kali. Namun tuntutan sudah dibacakan, sekarang waktu kita membuat Pledoi, minggu depan akan kita bacakan Pledoi kita yang sangat komperensi menurut kita. Karena yang kita munculkan ini adalah fakta yang sebenarnya,” pungkasnya.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, disebutkan terdakwa Isa Ansyari selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang.

Diantaranya sebesar Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta lalu sebesar Rp200 juta, sebesar Rp200 juta dan sebesar Rp50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp530 juta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. (man)

Anggaran Danau Toba Rp4 T, Terserap Cuma Rp1 T

4 February 2020 10:09 AM

DANAU TOBA Pengunjung berfoto di Pantai Bebas Perapat, Kabupaten Simalungun. Status Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas terancam dicabut karena serapan anggaran untuk pengembangan destinasi wisata kelas dunia tak maksimal.

Status Super Prioritas Terancam Dicabut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas terancam dicabut. Dana sebesar Rp4 triliun yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan pariwisata di Danau Toba, terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat untuk dialihkan ke wilayah lain. Pasalnya, penyerapan anggaran untuk pengembangan pariwisata di danau terbesar di Asia Tenggara itu tidak maksimal.

PADAHAL menurut Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Basar Simanjuntak, dana Rp4 triliun tersebut sudah on place (di APBN) dan siap dikucurkan. Direncanakan dana itu digunakan untuk persiapan berbagai fasilitas pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba.

“Anggaran untuk pengembangan super prioritas wisata Danau Toba Rp4 triliun. Duit itu harus dihabiskan dengan benar. Namun yang terjadi saat ini, justru baru terserap Rp1 triliun,” ungkap Basar Simanjuntak dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi B DPRD Sumut, pemkab se-kawasan Danau Toba, Disbudpar Sumut, dan pelaku pariwisata Sumut, Senin (3/2).

Karenanya, dia khawatir status Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2019 lalu bersamaan dengan destinasi lain seperti Labuhan Bajo, Borobudur, dan lainnya, kemungkinan bakal berakhir lebih cepat. “Status super prioritas itu mungkin berakhir dua tahun lagi sejak sekarang. Tapi prediksi saya, status super prioritas ini bisa saja berakhir tahun depan (2021),” ujarnya.

Tidak maksimalnya penyerapan dana Rp4 triliun itu, lanjut Basar, disebabkan sejumlah hambatan dari masyarakat, terutama soal pembebasan lahan yang rumit dan berlarut-larut. Saat ini, bebernya, ada salah satu marga yang melakukan gugatan hukum terkait status tanah yang hendak dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain soal pembebasan lahan, Basar menyebutkan, penolakan masyarakat juga menjadi kendala utama pengembangan pariwisata Danau Toba. “Saat ini sudah sepuluh kali sidang. Saya pikir (jaur hukum) ini jauh lebih bagus, jadi ada kepastian,” ujar Basar.

Jika penolakan ini terus berlanjut tanpa ada solusi hukum, Basar khawatir masa kerja pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba tidak akan maksimal hasilnya. Padahal rencana pembangunan dari anggaran tersebut antara lain; pelabuhan bebas Parapat, pelabuhan Sigapiton (Toba Samosir), waterfront Pangururan (Samosir), waterfront Pantai Atsiri, Padat Barelong (Toba Samosir) dan sebagainya. “Diantara rencana itu, hanya pembebasan lahan untuk pelabuhan bebas Parapat dan Pantai Atsiri yang sudah 100 persen selesai. Yang lainnya belum,” ujarnya.

Informasi tersebut diperolehnya setelah minggu lalu bertemu dengan pihak Kementerian PUPR. Persisnya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Disebutkan, kemungkinan hanya Rp1 triliun dana tersebut yang terpakai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Sedangkan Rp3 triliun lagi kemungkinan dialihkan ke daerah lain,” katanya.

Diakuinya, di setiap daerah problem pembebasan tanah berbeda-beda, mulai dari soal harga atau berbagai faktor lainnya. “Ini seharusnya jadi perhatian kita bersama. Kita carikan solusinya, sebab status super prioritas hanya sampai 2021, setelah itu harus cari dana sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, mengenai rencana pembangunan tujuh hotel mewah di kawasan Danau Toba, sudah terlaksana dua hotel yang dibangun. Direncanakan pada 2021 pembangunan akan rampung dan dapat beroperasi. “Perihal ini sudah disampaikan Pak Luhut dalam rapat terbatas di Jakarta tahun lalu. Sekarang sudah jalan pembangunan dua (hotel) yang semuanya dikerjakan investor,” katanya.

Ketua dan Sekretaris Komisi B DPRDSU, Viktor Silaen dan Ahmad Hadian yang memimpin rapat menyatakan, persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan super prioritas kawasan Danau Toba akan dibicarakan dengan mengundang BPODT secara khusus. Pihaknya mengaku miris mendengar paparan dari BPODT sekaitan hal itu.

“Dana pusat Rp4 triliun mungkin hanya akan terlaksana Rp1 triliun saja. Banyak kendala, salah satunya pemkab sekitar Danau Toba terkesan tidak siap, khususnya kendala pembebasan lahan. Rencana pembangunan pelabuhan bebas juga mungkin akan batal. Sementara waktu tersisa untuk program super prioritas ini hanya tinggal dua tahun. Nampaknya BPODT perlu diundang RDP lanjutan dengan lintas komisi DPRDSU,” kata Hadian.

Perwakilan Pemkab Tobasa melalui Kepala Disbudpar, mengakui dari anggaran Rp4 triliun tersebut memang ada Rp700 miliar mengalir ke Tobasa. Salah satunya dalam pembebasan lahan 30 hektar untuk pembangunan pengembangan Bandara Sibisa. “Kemenhub belum tegas apakah dari mereka dananya, kalau kami manalah pula ada anggaran sebesar itu,” ucapnya. (prn)

Disbudpar Sumut Usulkan FDT Digelar 2-5 Juni

4 February 2020 10:03 AM

PAPARAN: Kadisbudpar Sumut, Ria Nofida Telaumbanua paparan konsep FDT 2020 saat RDP dengan Komisi B DPRDSU, pemkab se kawasan Danau Toba, dan pelaku pariwisata Sumut di Aula DPRDSU, Senin (3/2). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara mengusulkan pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2020 pada 2-5 Juni mendatang, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Sumut, perwakilan pemkab se kawasan Danau Toba, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Senin (3/2).

Begitupun, usulan tersebut belum final karena DPRD Sumut menyebut penyelenggaraan FDT masuk masa Pilkada serentak. Kadisbudpar Sumut, Ria Nofida Telaumbanua pun menyebut siap memfasilitasi pertemuan kembali guna menentukan tanggal pelaksanaan FDT. “Iya, penjadwalan FDT di tahun 2020 sudah kita sampaikan kepada pihak legislatif dihadapan BPODT maupun delapan pemerintahan kabupaten di kawasan Danau Toba. Jika hari ini belum ditentukan, kita akan agendakan lagi pertemuan dalam pertengahan Februari ini. Pada prinsipnya bulan ini juga harus kita putuskan soal waktu ini,” kata Ria menjawab wartawan usai RDP.

Diakuinya, ada beberapa pertimbangan dewan sehingga mereka ragu FDT digeber Juni. Sebab, di bulan itu akan dilaksanakan Pilkada serentak 23 kabupaten dan kota di Sumut. “Iya, kita tidak ragu untuk membuat even tahunan itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Menetapkan jadwal, bahkan kita sudah usul agar FDT dilakukan di bulan Juni, minggu pertama tepatnya di tanggal 2 sampai tanggal 5. Karena itu jadwal liburan anak sekolah, kalau orang datang liburan ke Danau Toba gak mungkin gak bawa keluarga. Itulah makanya dijadwalkan tanggal itu,” katanya.

Sedangkan berbenturan dengan jadwal pilkada, katanya tidak begitu berpengaruh. Justru jika dilakukan setelah Pilkada akan membuat suasana semakin kurang pas. “Kalau Pilkada, sebenarnya tidak begitu berpengaruh dengan jadwal, cuma konsentrasi kemungkinan akan kurang maksimal. Kalau kita rasa itu tidak jadi masalah. Sedangkan jika dilakukan setelah Pilkada, dikhawatirkan kepala daerahnya masuk yang baru, lain pula lagi aturannya, membuat kepala dinas sulit mengambil keputusan. Kalau dilakukan sebelum Pilkada, ada beberapa daerah yang mendukung diantaranya Kabupaten Simalungun,” katanya.

Gandeng Milenial

Dalam FDT 2020, Ria mengaku masih mengadopsi konsep lama. Hanya saja, ada konsep tambahan di mana pihaknya bakal menggandeng komunitas milenial dan kegiatan yang lebih cenderung pada sport tourisn. Itu dilakukan untuk menambah daya tarik wisatawan mancanegara hadir.

“Jadi anggaran yang kita siapkan sekitar Rp 2,6 miliar, mudah-mudahan akan ada bantuan dari pihak lain, misalnya BPODT dan CSR dari perusahaan swasta dan lainnya. Selain itu, dalam kegiatan ini, kita masih mengadopsi konsep lama, karena kita mengutamakan kearifan lokal, tapi ada yang ditambah, misalnya konsep milenial dan sport tourism,” ucapnya.

Konsep milenial menurut pihaknya akan mendukung suksesi FDT. Karena mereka selalu bermedia sosial dan dapat mempromosikan Danau Toba. “Tujuannya agar banyak kaum milenial yang datang, misalnya kegiatan seribu tenda, tujuan kita agar mereka datang dan mereka bisa menjadi sponsor dengan bermedsos. Sedangkan konsep sport tourism, kita harapkan agar pecinta olahraga bisa ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Tuani Lumbantobing mengatakan, penjadwalan FDT tidak bisa diputuskan sekarang karena jadwal yang direncanakan kebetulan di tahapan pilkada. “Bukan kita tidak mendukung untuk menyukseskan festival ini. Akan tetapi, kita sarankan agar dilakukan di bulan November atau Desember,” katanya.

Menurut dia, tidak harus diputuskan dalam pertemuan ini sekaitan waktu pelaksanaan FDT. Pihaknya meminta Disbudpar mencari waktu lain dengan kembali mengomunikasikan hal tersebut kepada semua stakeholder terkait.

Pemkab se kawasan yang hadir dalam RDP mengutarakan sikap siap mendukung suksesi FDT dalam bentuk apapun, dan meminta Disbudpar Sumut menentukan waktu pelaksanaan terbaik guna menarik kunjungan wisman. Sedangkan dari pelaku pariwisata Sumut yakni ASITA dan PHRI menyarankan sebaiknya jika tujuan FDT untuk menarik kunjungan wisman, pelaksanaan dilakukan pada Juli-September, bertepatan musim libur di Eropa.

“Namun jika tujuan FDT hanya untuk pesta rakyat dan kebudayaan lokal, diatas bulan itu juga tidak masalah digelar. Dan sebaiknya, yang namanya even tahunan waktu pelaksanaan harus tetap,” kata perwakilan ASITA Sumut. (prn)

Hari Pertama Pelaksanaan SKD CASN Pemprovsu, Sekda: Tak Ada yang Bisa Menjamin Lulus

4 February 2020 09:59 AM

ARAHAN: Sekdaprovsu R Sabrina memberi sambutan sekaligus arahan sesaat sebelum ujian SKD dimulai di Aula BPSDM Sumut, Jl. Ngelengko Medan, Senin (3/2). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina memastikan ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) calon aparatur sipil negara formasi Pemprovsu 2019, berlangsung objektif alias tidak ada main mata. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau pelaksanaan SKD hari pertama di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Senin (3/2).

“Baik itu saya, siapapun pejabat di Pemprov Sumut dan di luar sana, tak ada yang bisa menjamin ataupun dimintai tolong untuk bikin lulus, kecuali diri sendiri si peserta,” katanya didampingi Kepala BPSDM Sumut, Kaiman Turnip, Wasito dari Panitia Pengadaann

CPNS Pemprovsu dan Iwan Setyo dari Kanreg VI Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan.

Ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada hari pertama itu digelar empat sesi. Masing-masing sesi diikuti 300 orang. Sesi I dimulai pukul 10.00 – 11.30 WIB, sesi II pukul 12.30 – 14.00 WIB, sesi III pukul 14.30 – 16.00 WIB, dan sesi IV pukul 16.30 – 18.00 WIB. Sabrina berpesan agar peserta berupaya, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan untuk menghadapi ujian. Di luar itu, agar jangan pernah melakukan upaya di luar ketentuan.

“Anak-anakku sekalian, ikutilah ujian ini dengan berupaya, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jangan harapkan yang lain-lain karena kelulusan ada di tangan kalian,” katanya.

Karenanya lanjut dia, pihaknya menilai pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer adalah lebih fair, lebih adil dan lebih jujur dibanding secara manual. “Di sini tak bisa minta tolong, minta tolonglah sama komputer,” ujarnya berseloroh.

Iwan Setyo mengatakan dari sisi teknis pelaksanaan SKD di sesi pertama ini, tidak ada permasalahan baik dari peralatan komputer, akses internet maupun listrik. “Ini berjalan lancar. Dan harapan kami peserta tetap tenang mengikutinya,” ujarnya.

Panitia Pengadaan CPNS Pemprovsu, Wasito, mengatakan sesi I ujian SKD pada hari pertama diikuti 284 peserta dari 300 yang terdaftar. “Yang tak hadir berarti otomatis gugur,” katanya.

Tersedia Tutorial

Panitia Pengadaan CPNS menyediakan tutorial sebagai pedoman peserta mengikuti ujian SKD. Untuk itu, peserta diminta datang lebih awal dari jadwal agar sempat memerhatikan tutorial ujian tersebut. Tutorial itu ditayangkan lewat beberapa monitor televisi dan layar lebar di bagian depan bawah tenda antrian yang disiapkan panitia.

Pantauan di lokasi, sejumlah peserta ujian tampak memerhatikan tutorial ujian tersebut. Mereka mengaku terbantu dengan adanya tutorial itu. “Terimakasih sebelumnya, tutorial ini semakin menambah persiapan peserta,” ujar Irwan, salah satu peserta ujian.

Ketua Panitia Pengadaan CPNS Pemprovsu, Syahruddin Lubis, mengatakan pihaknya sengaja menyiapkan tutorial untuk memandu peserta menghadapi ujian tahap SKD CPNS Pemprov Sumut. “Dan himbauan kita ya perhatikan baik-baik tutorial itu. Sehingga nanti saat di ruang ujian tidak merasa asing lagi. Paling tidak prosedur dan hal-hal mendasar seperti bagaimana mengganti jawaban, bagaimana beralih ke materi soal lainnya, memasukkan pin, nama dan lainnya ada di situ. Perhatikanlah,” ujar dia.

Jangan Lupa Bawa Kartu Ujian dan KTP

Sementara itu, Pemkab Dairi saat ini sedang melakukan persiapan sarana dan prasarana menjelang ujian SKD yang akan digelar di Hotel Beristera, Jalan Sidikalang-Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo pada 6 hingga 19 Februari 2020. Kasubbit Pengadaan dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Dairi, Rico Sihombing mengingatkan kepada para peserta, jangan lupa membawa kartu ujian serta kartu tanda penduduk (KTP). “Bagi pelamar, jika belum melakukan stempel kartu ujian, panitia melayani stempel kartu pada saat ujian (sesuai sesi). Teknisnya, pada hari Kamis (6/2) dan Jumat (7/2), pelaksanaan ujian sebanyak 4 sesi, selebihnya 5 sesi,” ucap Rico.

Disebutkannya, jumlah pelamar yang berhak ikut SKD CPNS di Pemkab Dairi sebanyak sebanyak 19.026. Sementara formasi yang diterima hanya 285 orang dengan rincian tenaga pendidik (guru) sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu, Zainuddin Siregar juga mengingatkan 5.286 peserta seleksi CPNS Labuhanbatu yang akan mengikuti SKD di Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Jalan Ahmad Yani KM 1,3 Kisaran, Kabupaten Asahan pada 6-11 Februari, agar membawa perlengkapan Asli Kartu Peserta Ujian CPNS dan Lembar Panitia Ujian CPNS, kartu peserta ujian dan lembar panitia ujian CPNS dalam kondisi sudah terpotong. Lembar panitia ujian CPNS telah ditandatangani oleh peserta ujian dengan menggunakan tinta warna hitam/biru. Kartu peserta ujian CPNS yang berlaku adalah kartu peserta ujian CPNS yang diunduh setelah tanggal 1 Januari 2020.

“Kemudian membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam kondisi tertentu, peserta dapat menunjukkan Asli Kartu Keluarga atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman E-KTP, kemudian seluruh peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai dan untuk keseragaman, diharapkan peserta menggunakan pakaian/kemeja warna putih, rok/celana warna hitam dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan),” jelas Zainuddin Siregar. (prn/rud/mag-13)

Karantina WNI Wuhan di Natuna Picu Eksodus, Kota Tua Menjadi Kota Mati

4 February 2020 09:56 AM

OBSERVASI: Lokasi observasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari Wuhan, Tiongkok di Pulau Natuna.

SUMUTPOS.CO – Rasa takut warga Natuna terhadap virus Corona menuntun warga untuk eksodus. Mereka meninggalkan rumahnya yang berdekatan dengan lokasi observasi. Bahkan, banyak pula yang meninggalkan Pulau Natuna. Ketakutan terhadap mewabahnya Virus Corona akibat tidak adanya sosialisasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

DARI Pulau Natuna, ada dua jalur yang bisa digunakan untuk keluar pulau. Jalur udara yang hanya ada dua kali penerbangan dalam sehari dan kapal yang jadwalnya seminggu sekali. Kapasitas untuk pesawat hanya 170 orang dan 130 orang Untuk penerbangan keluar Natuna kemarin, kedua pesawat sudah terisi penuh.

Untuk jalur laut, Kapal Bukit Raya satu-satunya kapal yang melayani keluar Natuna. Dari data Dinas Perhubungan Natuna, diketahui sebelum adanya WNI dari Wuhan rata-rata jumlah penumpang Kapal Bukit Raya hanya 400 orang per perjalanan.

Namun, penumpang Kapal Bukit Raya Minggu malam (2/2) meningkat menjadi 675 orang. Hari yang sama dimana WNI dari Wuhan tiba di Natuna. “Saya tidak mengetahui kenapa meningkat, mungkin karena kebetulan sekolah libur,” tutur Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Iskandar DJ.

Eksodus yang dilakukan warga begitu terasa di desa Kota Tua, Penagi. Dari desa itu hanya dengan pandangan mata, atap hanggar yang menjadi lokasi karantina pun terlihat. Jaraknya bila dicek di Google Map hanya 1,4 km. Namun, bila warga Kota Tua Penagi memprediksi jarak lokasi karantina dengan desa mereka tidak lebih dari 1 km.

Ketua RT 1 Kota Tua Penagi Yohanes Suprianto menuturkan, jumlah warga di desa Kota Tua Penagi mencapai 373 jiwa. dari jumlah itu yang tercatat memutuskan eksodus mencapai 81 orang. “Ini yang melapor ke saya ya. Artinya, saat ini hanya tinggal 292 orang,” tuturnya ditemui di rumahnya kemarin.

Dari jumlah itu, kemungkinan akan makin banyak warga yang pindah untuk sementara. Menurutnya, ada tetangganya yang juga berencana untuk pindah sementara. “Tapi, menunggu kapal. Kapal yang Minggu malam rutenya tidak ke pulau tujuannya,” jelasnya.

Sementara Koordinator Warga Penolak Karantina di Natuna, Kiki Firdaus menuturkan bahwa ada banyak warga Natuna yang memang memutuskan eksodus. Salah satunya, tetangganya yang bernama Fadli. “Sebenarnya, Fadli ini ada tugas kedinasan,” ujarnya.

Tapi, karena ada karantina WNI dari Wuhan, maka Fadli memutuskan untuk sekalian membawa istri dan anaknya. “Mereka ke Pulau Serasan, salah satu pulau terdekat di Natuna,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.

Sebenarnya, ketakutan warga Natuna terhadap proses karantina ini diakibatkan minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, dirinya baru mengetahui bila Natuna akan digunakan sebagai tempat karantina pada Jumat malam (31/1). “Itu juga dari surat edaran yang dikirim melalui Whatsapp,” ujarnya.

Sama sekali tidak ada penjelasan apapun dari pemerintah. Bagaimana keamanan dari lokasi karantina itu dan jaminan virus corona tidak menyebar juga tak ada. “Kami hanya tau dari surat edaran dan berita,” keluhnya.

Yang lebih menohok, ada pembohongan publik bahwa lokasi karantina disebut jaraknya enam kilometer dari pemukiman. Kiki menuturkan bahwa rumahnya hanya berbatasan hutan bakau dengan lokasi karantina. “Saya sudah cek melalui Google Map, jaraknya hanya 1,5 km dari rumah saya di Pering,” terangnya.

Nasib serupa dialami Yohanes Suprianto. Dia mengatakan, sebagai warga yang bermukim paling dekat dengan lokasi karantina pun tidak mendapatkan informasi apapun dari pemerintah pusat. Baik dari Kementerian Kesehatan atau kementerian lainnya. “Hanya ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, yang memberikan selembar kertas cara mencegah Corona menjangkit,” jelasnya.

Kondisi itu yang membuat warga tergerus kepercayaannya terhadap lokasi karantina. Menurutnya, kalau saja pemerintah melakukan sosialisasi beberapa hari sebelumnya. “Empat lima hari sebelumnya, kondisinya pasti berbeda,” tuturnya.

Dia mengatakan, warga di sekitar lokasi karantina memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dampak dari karantina terhadap warga. Bagaimana teknis pemerintah mencegah virus corona menjangkiti warga. “Informasi semacam ini sama sekali tidak didapatkan. Kalau kami dapat informasi ini tentunya ketakutan warga berkurang,” ujarnya.

Seakan-akan Kota Tua ini menjadi kota mati karena karantina tersebut. Ketakutan itu begitu terasa bagi warga Desa Kota Tua. Seperti yang dialami keluarga Edi Suroso atau Tedja dan istrinya Biah. Pada hari yang sama dengan kedatangan WNI dari Wuhan, Biah berkemas-kemas untuk pindah. “Dia lapor ke saya sembari menangis histeris,” ujarnya.

Semua warga juga merasakan ketegangan saat itu. Biah saat itu mengaku akan pindah dulu untuk menghindari kemungkinan terjangkit virus Corona. “Itu wajar, karena anaknya yang kecil usia satu tahun, memang sedang sakit-sakitan,” paparnya.

Dia mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat juga terpengaruh. Banyak nelayan tidak melaut, warung tutup karena pekerja pelabuhan tidak bekerja. “Warung di desa ini jelas omsetnya menurun drastis,” tuturnya.

Sementara pemilik Warung Makan di Desa Kota Tua, Nuriah, 56, menjelaskan bahwa memang sebelum adanya karantina itu biasanya dalam sehari bisa mendapatkan omset Rp 300 ribu. “Pekerja pelabuhan itu biasanya datang makan di sini,” tuturnya.

Tapi, untuk Senin ini (3/2) Nuriah harus menelan pil pahit. Dalam sehari hanya Rp 10 ribu yang didapatkannya. “Cuma satu botol air mineral yang laku,” keluhnya sembari dengan mata yang memerah.

Dia mengaku sebenarnya juga ingin pindah untuk menghindari berdekatan dengan lokasi karantina. “Tapi mau kemana, tidak ada tempat,” tuturnya. Saat itu pula dia meminta agar pemerintah memberikan kompensasi atas carut marutnya proses karantina WNI Wuhan.

Nuriah menuturkan, kerugian ini siapa yang bertanggungjawab. Kalau ada dari pemerintah tentu sangat diharapkan. “Saya merasa sangat rugi, harusnya ada bantuan,” keluhnya. (idr/jpg)

Warga Silima Protes Perusahaan Tambang

4 February 2020 09:51 AM

PASANG SPANDUK: Warga Silima Pungga Pungga memasang puluhan spanduk di sepanjang Jalan Lintas Kota Sidikalang menuju Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi, Senin (3/2).
ist

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Silima Pungga Pungga (Formasi) memasang puluhan spanduk di sepanjang Jalan Lintas Kota Sidikalang menuju Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Spanduk berisikan pesan kepada perusahaan tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) untuk mengutamakan pekerja lokal.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminta kepada pihak perusahaan lebih mengutamakan pekerja dari daerah ketimbang dari luar daerah, khususnya masyarakat Kecamatan Silima Pungga Pungga yang berdekatan langsung dengan lokasi tambang.

“Masyarakat di sini memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup mampu bekerja di perusahaan itu,” kata Victor Panjaitan selaku Ketua Formasi, Senin (3/2).

Selain itu tujuan pemasangan sepanduk juga untuk mengurangi angka penganguran di Kecamatan Silima Pungga Pungga yang terbilang tinggi. PT DPM saat ini tengah memasuki proses persiapan di berbagai sektor dan diperkirakan akan beroperasi pada 2022 mendatang. (bbs/azw)

Virus Corona Disebut Sudah Menjangkiti Indonesia, WHO pun Terkena Hoaks

4 February 2020 09:51 AM

PENDATAAN: Penumpang yang tiba dari Tiongkok melakukan pendataan paspor saat tiba di KNIA, Senin (3/2). batara/SUMUT POS

SUMUTPOS.CO – Semenjak wabah virus corona atau novel coronavirus menyerang Kota Wuhan, Tiongkok, banyak informasi yang menyebar dari media sosial (medsos).

Masyarakat ramai-ramai menyebarkan maupun menerima informasi atau video tentang virus yang menggemparkan negara di belahan dunia. Bahkan, badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pun termakan hoaks.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto mengatakan, terkait Virus Corona ini banyak masyarakat yang termakan hoaks. Termasuk hoaks bahwa ada warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit virus tersebut. “Ini bukan kita saja diserang hoaks, dari WHO baru saja mengkonfirmasi ke saya, apa benar Corona sudah menghinggapi Indonesia dan sudah banyak orang meninggal,” ujar Terawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/1).

Terawan pun menjelaskan, belum ada WNI yang terkena virus yang berasal dari kelelawar tersebut. Sehingga ia menjelaskan informasi yang didapat WHO adalah hoaks. “Saya sudah jawab langsung bahwa itu hoaks, dan mereka (WHO) berterima kasih sekali,” katanya.

Terawan menambahkan, WHO juga akan meminta update dari Indonesia mengenai Virus Corona tersebut. Hal itu dilakukan supaya WHO tidak kembali terkena hoaks oleh orang tidak bertanggung jawab. “Mereka meminta kalau ada sesuatu disampaikan,” ungkapnya.

Menyikapi banyaknya hoaks di media sosial, Kasubbid Penmas Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengingatkan, masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Terutama, dalam menyebar informasi atau video tentang virus corona. “Kalau memang tidak ada sumber yang jelas, jangan sembarangan menyebar video atau informasi,” kata MP Nainggolan, Senin (3/2).

Kata dia, penyebaran informasi tentang virus corona tanpa ada sumber yang jelas dapat merugikan orang banyak. “Dampaknya orang jadi ketakutan, jadi orang takut untuk melakukan hal-hal yang bersinggungan dengan informasi yang disebar,” ucapnya.

Selain itu, sambung MP Nainggolan, masyarakat juga jangan terlalu cepat menerima informasi dari media sosial tentang berita Virus Corona. Apabila menerima informasi yang ada kaitannya dengan hal tersebut, lebih baik mengkonfirmasi dengan pihak yang berkaitan. “Seperti menanyakan kepada dokter, dinas kesehatan dan sebagainya,” sebut dia.

MP Nainggolan menambahkan, bagi masyarakat yang menyebar informasi hoaks terkait dengan virus corona bisa dikenakan sanksi pidana. “Jika ada yang melaporkan pasti akan kita tindak,” tegas dia.

Tak Bisa Menular Lewat Mata dan Barang Impor

Informasi hoaks lain tentang virus corona yang berkembang dimasyarakat menyebutkan, virus ini bisa menular dari mata dan barang-barang impor dari Tiongkok. Menanggapi hal ini, Koordinator Tim Penanganan Virus Corona Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP mengatakan, virus corona tidak dapat menular melalui mata.

Sejauh ini, kata dr Ade, penularan virus corona lewat inhalasi atau terhirup, dari percikan (droplet). Kemudian, masuk ke saluran napas lewat mukosa membran, lalu sampai ke saluran napas bawah (bronkitis), lebih berat lagi sampai ke jaringan paru (pneumonia). “Kalau sampai pneumonia bisa fatal, akan ada gangguan pertukaran oksigen sampai gagal napas dan mempengaruhi organ lain,” katanya kepada wartawan, Senin (3/2).

Dijelaskan dr Ade, virus itu hidup pada organisme yang hidup, dan virus tidak hidup kalau sama barang mati. “Virus itu hidup pada organisme yang hidup, jadi tidak akan menular dari barang impor,” paparnya.

Ia menuturkan, hingga saat ini belum ditemui pasien yang terjangkit virus corona di Sumut. “Yang pasti belum ada dijumpai pasien virus corona di Sumut,” ungkapnya.

Namun demikian, dia mengimbau agar masyarakat tetap waspada. “Antisipasi kita sebagai masyarakat, kita harus tetap jaga kesehatan, menjaga agar tubuh kita tetap bugar. Mencuci tangan dengan sabun jika habis dari publik. Jikalau kita ada batuk, maka etika batuk diterapkan, harus ditutup dengan tangan atau lengan baju dan tidak buang ludah sembarangan,” tegasnya.

Mulai Besok, Imigrasi Tolak Kedatangan dari Tiongkok

Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus TPI Medan, menjawab tudingan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar yang menyebut penjagaan Bandara Kualanamu kurang ketat. Hal itu, terkait inpeksi mendadak (sidak) terhadap pengawasan kedatangan orang asing, khususnya WN Cina di Sumut.

Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TPI Medan, M Akbar Adi Nugroho mengatakan, bahwa proses pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan Balai Kesehatan Kemenkes Pusat. “Coba tanyakan ke balai kesehatan, jangan tanyakan ke imigrasi karna itu sudah ada SOP dan protapnya. Kalau ada SOP dari kesehatan, kita tidak ada masalah mengenai izin tinggal,” ucapnya kepada Sumut Pos, Senin (3/2).

Menurutnya, Imigrasi TPI Bandara Kualanamu hanya menjalankan rekomendasi dari balai kesehatan, mengenai masuknya WN asal Tiongkok. “Pemeriksaan itu dari Kemenkes, bukan dari kita. Kalau kita cuma mengarahkan aja. Kalau Kemenkes sudah oke dan tidak ada permasalahan, izin tinggalnya kita berikan tanda masuk,” terang Akbar.

Kendati demikian, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona tersebut, pihak imigrasi pada tanggal 5 Februari 2020, akan menolak kedatangan dari Tiongkok. “Kemungkinan untuk yang dari daratan Tiongkok itu ditolak. Tapi nggak ada penerbangannya dari Kualanamu. Direct fligt itu dari Kuala Lumpur (Malaysia) kita semua, nggak ada dari daratan Tiongkok,” katanya.

Hal itu, kata Akbar, mengacu pada keputusan Menlu RI terhadap kedatangan orang asing asal Tiongkok. “Belum tau sampai kapan, kita juga lagi nunggu surat ini. Tanggal 5 baru belakunya penundaan. Tapi penerbangan langsung ke daratan ngggak ada, semua melalui Kuala Lumpur. Baik itu berangkat maupun yang datang,” jelasnya lagi.

“Kalau sudah kebijakan pusat diresmikan, palaksanaanya kita tunda. Terutama untuk yang dari Tiongkok daratan,” sambungnya.

Dia kembali menegaskan, pihaknya tetap menjalankan instruksi pusat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing khusus yang datang melalui negara Tiongkok. “Pokoknya apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat kita laksanakan. Tapi intinya dari Kualanamu nggak ada penerbangan langsung, semuanya via Kuala Lumpur,” pungkasnya. (jpg/ris/man/btr)

SKD Digelar 14 Hari Pelamar CPNS Dairi 19.026 Orang

4 February 2020 09:47 AM

PIMPIN UPACARA: Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu pimpin upacara peringatan hari Guru Nasional yang ke–74 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sidikalang, beberapa waktu lalu.
ist

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berjumlah 19.026 orang. Jumlah pelamar itu, terbanyak di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Terkait besarnya jumlah itu, untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan 14 hari.

SKD itu dimulai Kamis 6 Februari 2020 dan berakhir pada Rabu 19 Februari 2020. Hari pertama dan kedua, dilaksanakan empat sesi. Selanjutnya, lima sesi setiap harinya. Jumlah peserta tiap sesi, 300 orang. Kecuali hari terakhir, 126 orang pada sesi kedua.

Hal itu dikatakan Kabid Pengadaan, Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Dairi, Martua Simarmata, dikonfirmasi di komplek kantor Bupati Dairi, Senin (3/2).

Dikatakan, SKD itu dilaksanakan di Hotel Berristera Dairi, Jalan Sidikalang-Medan Km 6,4 Panji Bako II, Desa Sitinjo II, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Persiapan telah dilakukan sejak dua hari terakhir. Telah disediakan 320 unit komputer.

“Telah disiapkan 320 unit komputer. Sepuluh unit cadangan hidup, sepuluh unit cadangan mati. Cadangan hidup untuk mengantisipasi gangguan tiba-tiba. Cadangan mati, mengantisipasi komputer yang rusak,” katanya.

Ditambahkan pada Selasa, tujuh orang tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan turun ke Dairi, mengecek kesiapan pelaksanaan SKD tersebut. Dilanjut kemudian, tim dari Kantor Regional (Kanreg) VI BKN juga akan mengecek pada Rabu 5 Februari 2020.

Informasi, sesuai pengumuman BKPSDM Dairi nomor: 810/54, peserta harus hadir paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan SKD. Peserta yang terlambat, dianggap gugur. Panitia akan memberikan PIN registrasi sebelum pelaksanaan.

Peserta wajib menggunakan kemeja putih dan celana maupun rok berwarna hitam. Saat masuk ruangan, peserta dilarang membawa buku, handphone, kalkulator, kamera, jam tangan maupun alat tulis. Panitia menyediakan kertas dan alat tulis.

Sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), formasi CPNS Kabupaten Dairi hanya 285 orang.

Terdiri dari tenaga pendidikan 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang. (bbs/azw)

Warga Gratis Berobat di Puskesmas

4 February 2020 09:39 AM

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Deliserdang, dr Ade Budi Krista mengatakan, bagi warga miskin yang belum tercover pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, masih dapat diusulkan untuk menerima iuran dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Ade Budi, perihal dana tanggap darurat atau Jamkesda yang dianggarkan Pemkab Deliserdang bagi warga miskin yang sudah ditiadakan mulai tahun 2020.

“Benar tidak ada lagi. Hal itu sesuai surat Mendagri nomor 440/451/SJ kepada Bupati Deliserdang dan seluruh kepala daerah. Bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jamkesda dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jamkesda dengan skema ganda,” kata dr Ade Budi.

Pun demikian, lanjut Kadinkes, warga membutuhkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas yang ada Deliserdang masih tetap digratiskan. Namun untuk pelayanan kesehatan di RSUD dan RS lainnya, Pemkab Deliserdang tidak lagi menganggarkan Jamkesda untuk perobatan gratis pada warga miskin sesuai surat edaran Mendagri.

Dijelaskan Ade Budi, bagi warga miskin yang belum tercover PBI, alur yang ditempuh yaitu sesuai SK Bupati Deliserdang tentang tim percepatan UHC (Universal Healt Coverage).

“Pertama, usulkan ke Dinas Sosial Deliserdang terlebih dulu, lalu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian, kembali ke Dinas Sosial dan ke Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan yang mengusulkan ke BPJS kesehatan,” terang mantan Sekretaris Dinkes Deliserdang itu.

Masih dikatakannya, jika diusulkan dan ada terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), maka alurnya kembali ke Dinas Dukcapil untuk validasi NIK dan KK. Masalahnya kalau tidak terdaftar atau ada di BDT, jelas Kadis Kesehatan Deliserdang itu, bisa diusulkan melalui SLRT. SLRT adalah sebuah aplikasi dalam teknologi digital yang dibuat untuk membantu menyajikan data dan informasi yang valid tentang berbagai kebutuhan masyarakat miskin. Namun membutuhkan waktu hingga 6 bulan.

“Bagi warga yang belum masuk dalam BDT, bisa diusulkan masuk melalui SLRT dari Dinas Sosial Deliserdang. Namun membutuhkan waktu sampai dengan 6 bulan,” pungkas dr Ade Budi. (btr/han)

IWAPI Dorong Pertumbuhan Desa Wisata di Deliserdang

4 February 2020 09:23 AM

WISATA SUNGAI: Para pengunjung bisa menikmati wisata sungai yang digagas Desa Punden Rejo, Minggu (2/2).
ISTIMEWA

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Deliserdang, mendorong terwujudnya desa wisata di setiap kecamatan. Sehingga dapat menggerakkan sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC IWAPI Deliserdang, Hj Sri Winarti di sela-sela kegiatan bertema ‘Bersama kita membangun ekonomi masyarakat mewujudkan Kampoeng Wisata’ di Desa Punden Rejo yang digelar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Minggu (2/2).

Acara ini dirangkai dengan beragam kegiatan seperti lomba menyanyi, memancing dan memasak, sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi wisata Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Dengan harapan kedepannya bisa menjadi pilihan masyarakat yang ingin berwisata. “Kita mendorong sektor ini, karena kita melihat seperti di luar negeri, pemasukan yang paling besar itu dari pariwisata, apabila dikelola dengan baik,”ujarnya seraya menambahkan, desa Punden Rejo ini menjadi salah satu percontohan untuk pengembangan wisata desa, karena menjadi salah satu daerah teraman di Sumatera Utara.

Selain itu sambungnya, kesadaran masyarakat juga cukup bagus. Sehingga diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi daerah lainnya untuk mengembangkan potensinya mewujudkan desa wisata.

“Punden Rejo memang kecil tapi sungainya ada, sawahnya ada. Semua ada disini. Mudah-mudahan ini terdongkrak lagi dari sektor peternakan, kerambah, pertaniannya,”imbuhnya.

Ketua Iwapi Sumut, Hj Rosna Nurleily secara terpisah menyebutkan, program wisata sungai yang digagas tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan potensi desa. “Sekarang, memang wisata ini kan lagi digalakkan pemerintah,”ujarnya, dengan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimilki agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Iwapi merasa terpanggil juga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ini, sebagai pelaku usaha untuk dapat berperan apa saja yang bisa dibuat utuk menambah penghasilan keluarga, baik kuliner, kerajinan atau sumber lainnya,”ujarnya seraya menambahkan pihaknya siap mendampingi dan memberikan masukan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata.

Wakil Ketua PKK Deliserdang, Hj Sri Pepeni Yusuf Siregar yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi even yang digagas bersama Iwapi tersebut. “Ini sangat baik, terutama untuk menambah income masyarakat desa. Mudah-mudahan dengan program ini, wisata Deliserdang bisa lebih maju lagi,”ujarnya.

Sementara Camat Tanjung Morawa, Marianto Irawadi juga menyambut positif program wisata sungai yang digagas Desa Punden Rejo. “Acara yang luar biasa, karena mengggali potensi yang ada di Punden Rejo, sawah, air dan alam dimanfaatkan, bagaimana agar berkembang. Sehingga menjadi tujuan wisata,”ujarnya.

Kepala Desa Punden Rejo, Misno Handoko menyebutkan kegiatan yang digelar ini sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi desa tersebut kepada masyarakat luas. “Ini untuk memperkenalkan kepada seluruh masyarakat, wisata sungai,”ujarnya sebab hal tersebut jika dikelola bisa bermanfaat dan menghasilkan rupiah.

Sementara Ketua Asosisasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Sumut, Suparman menyebutkan langkah Desa Punden Rejo merupakan inovasi baru. “Yang mana dengan banyaknya program, ini sangat luar biasa. Pertama ini memotivasi dan memanfaatkan kultur yang ada di desa ini. Sehingga nantinya ini dipedomani dan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, khususnya di kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deliserdang, sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing,”ujarnya.

Acara ini dihadiri seribuan peserta dari berbagai desa di Deliserdang, Binjai Langkat dan Medan.(rel/adz)