JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhirnya memenuhi panggilan KPK kemarin (29/1). Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diperiksa sebagai saksi untuk perkara suap di lingkungan Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Tidak seperti saksi lain, Cak Imin kemarin “dikawal” dua mantan menteri yang juga kader PKB. Yakni, eks Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo. Keduanya menunggu Cak Imin selama pemeriksaan berlangsung.

Setelah diperiksa hampir lima jam, Cak Imin yang tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred, direktur dan komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group). “Mestinya diagendakan besok (hari ini, Red). Tapi, karena besok (hari ini, Red) saya ada acara, saya minta maju,” ujar mantan ketua MPR itu.

Imin mengaku telah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kewenangannya dalam perkara tersebut. Saat kasus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bergulir, Imin menjabat anggota Fraksi PKB DPR. “Semuanya sudah saya beri penjelasan ya (ke penyidik KPK),” tuturnya kepada awak media.

Ditanya soal dugaan aliran uang ke PKB, Muhaimin membantah. Dia menyebut tidak ada aliran uang ke partainya terkait dengan perkara yang bergulir sejak 2016 itu. “Tidak benar (ada aliran uang ke PKB, Red),” ucap dia seraya meninggalkan awak media.

Dalam perkara tersebut, tim penyidik KPK telah memeriksa sejumlah politikus PKB. Antara lain, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik. Kemudian, Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini. Namun, hingga kini KPK belum menjelaskan seberapa jauh keterlibatan politisi itu.

Seperti diberitakan, KPK menduga Hong Artha bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran H.I. Mustary. Amran diduga menerima uang Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha. Kasus tersebut berawal dari penangkapan mantan anggota Komisi V DPR Damayanti pada 13 Januari 2016.

Sementara itu, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, KPK belum menahan Hong Artha. Di sisi lain, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan hasil pemeriksaan Cak Imin. Namun, dia menegaskan bahwa pemeriksaan orang nomor satu di PKB itu masih sebatas permintaan keterangan sebagai saksi. (tyo/c6/oni/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mabes TNI memastikan bahwa mereka sudah menyiapkan diri untuk membantu pemerintah jika evakuasi WNI dari Wuhan, Tiongkok terlaksana. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyampaikan, instansinya melakukan langkah itu sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2019.

Sisriadi menyampaikan itu di sela-sela rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur Rabu (29/1). “TNI telah menyiapkan seluruh rumah sakit TNI. Baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU,” ungkap jenderal bintang dua matra darat tersebut. Tidak sampai di itu, semua personel dan satuan kesehatan juga sudah mereka siapkan.

Lantaran persiapan kali ini dilakukan terkait dengan virus yang tengah jadi perhatian masyarakat global, Sisriadi menyebutkan bahwa instansinya tidak sembarangan mengambil keputusan. Seluruh personel yang dilibatkan oleh TNI diminta untuk selalu terukur dan tidak pernah luput berkoordinasi dengan instansi terkait.

Perwira tinggi TNI AD yang pernah berdinas di Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu pun membenarkan bahwa personel dan satuan yang disiapkan termasuk pesawat angkut milik TNI AU. “Ini adalah rencana kontinjensi yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri,” terang dia. Sejauh ini, dia menyebut, sudah ada tiga pesawat angkut dari TNI AU yang disiapkan.

Namun demikian, sampai kemarin sore, belum ada keputusan apakah pesawat angkut tersebut segara berangkat ke Tiongkok untuk menjemput WNI di sana atau tidak. Sisriadi menegaskan, keputusan tetap diambil oleh pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri. Pihaknya hanya membantu. “Pada prinsipnya TNI siap,” tegasnya.

Jawa Pos juga sempat mengonfirmasi informasi yang menyebutkan bahwa ada opsi evakuasi WNI dari Wuhan dilaksanakan lewat jalur darat. Info yang diterima Jawa Pos menyebut, opsi itu akan diambil bila izin untuk membawa pulang ratusan WNI dari Wuhan memakai pesawat sulit mendapat izin. Namun, Sisriadi membantah informasi tersebut. “Tidak (benar),” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto menyampaikan bahwa instansinya menyiapkan pesawat angkut berdasar hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama instansi lainnya. Termasuk di antaranya Kementerian Kesehatan. “Kami sudah siapkan pesawat Boeing 737 dan C130 Hercules,” terangnya.

Selain itu, sejumlah personel dari batalyon kesehatan juga turut disiapkan oleh TNI AU. Fajar menyebutkan, saat ini pihaknya menunggu arahan atau instruksi lanjutan dari pemerintah. “Tembus nggak ke pemerintah (Tiongkok) sana agar kami bisa berangkat,” kata dia. “Yang jelas TNI AU siap 24 jam,” tambahnya.

Kalau pun jadi diberangkatkan, Fajar memastikan seluruh prosedur dilalui. Pihaknya, lanjut dia, memahami tidak boleh gegabah. Setiap personel TNI yang ikut terlibat, lebih dulu disortir oleh Kementerian Kesehatan. Mereka diberi antivirus dan berbagai perlengkapan proteksi. Tujuannya tidak lain agar mereka aman.

Berdasar pengarahan yang sudah diperoleh TNI AU, Fajar menjelaskan bahwa WNI yang dijemput dari Tiongkok juga akan dikaratina setelah tiba di tanah air. “Jadi, tidak langsung turun langsung bebas,” ungkapnya. Di Jakarta ada Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso, Jakarta Utara. Lokasi pendaratan pun, lanjutnya, sudah disiapkan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan belum bisa memastikan kapan WNI di Wuhan akan dipulangkan. Meskipun, persiapan di dalam negeri sudah cukup baik untuk menyambut kedatangan mereka. ’’Pemerintah memiliki opsi untuk evakuasi. Tetapi kota-kota itu masih dikunci,’’ terangnya di sela kunjungan kerja ke Cimahi kemarin.

Rencana evakuasi tidak hanya untuk WNI di Wuhan, namun juga 15 kota lainnya. Status isolasi membuat upaya evakuasi menjadi tidak mudah. ’’Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin dengan baik,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk saat ini, KBRI masih fokus mencarikan solusi untuk memenuhi kebutuhan logistik para WNI di Wuhan. Setidaknya untuk 4-5 hari ke depan Bila memang sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka opsi pemulangan tentu akan dipakai. Namun, karena saat ini kota Wuhan dan beberapa kota lainnya masih diisolasi, maka yabg perlu dicarikan solusi adalah memenuhi kebutuhan logistik. (syn/byu/han/mia/jpg)

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama BNPB Zahermann Muabezi mendatangi kantor Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri kemarin. Dia menyerahkan bantuan 10 ribu masker N95 untuk WNI yang berada di Tiongkok. Direktur PWNI-BHI Judha Nugraha menerima secara simbolis bantuan tersebut.

Masker N95 adalah masker yang memiliki fungsi respirator dengan kemampuan menyaring asap, debu, dan partikel lainnya. Masker tersebut sudah dibawa ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang sejak pukul 10.00. “Pengiriman menyesuaikan penerbangan kargo. Secepatnya. Pendistribusiannya KBRI di Beijing yang mengatur,” kata Zahermann.

Judha mengatakan, fokus utama pemerintah Indonesia saat ini mencegah WNI terpapar virus korona dan memenuhi kebutuhan logistik. Kemenlu melalui KBRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 133 juta untuk 243 orang WNI yang berada di daerah isolasi di Tiongkok. “Itu cara yang paling efektif saat ini. Meski toko juga sedikit yang buka. Dan harga barang-barang di sana meningkat karena pasokan terbatas,” papar Judha.

Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menuturkan, pemerintah saat ini sedang mematangkan opsi untuk evakuasi. Dubes RI di Beijing sudah menyampaikan pesan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi. “Kami terus berkomunikasi intensif dengan pihak otoritas Tiongkok sehingga di dalam kita berproses di ini mendapat respon yang baik dan terbuka untuk Indonesia,” terang Faiza. Sementara itu, rombongan anggota Komisi IX DPR RI mulai melakukan lawatan ke 100 rumah sakit (rs) rujukan untuk penanganan kasus 2019-nCoV. Rs Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta Utara jadi yang pertama dikunjungi.

Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan rs-rs tersebut. Apakah rs benar-benar siap untuk jika terjadi kasus. “Setelah diskusi dan mengecek langsung, rs ini siap. nanti kita juga akan cek ke 99 lainnya,” katanya.

Menurutnya, kesiapsiagaan pemerintah kali ini jauh lebih siap dibanding pada kasus-kasus sebelumnya. Bahkan, pihak TNI pun turut disiagakan jika tiba-tiba ada kondisi kegawatdaruratan.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini pun meminta masyarakat untuk tetap tenang. Dia meyakinkan, jika tingkat kematian dari 2019-nCoV ini jauh lebih rendah dibanding kasus flu burung yang sempat merebak di sekitar tahun 1997.

“Untuk flu burung kematian 90 persen dari yang suspect. Sementara virus novel korona ini, dari 5 ribuan yang kena, hanya 5 persen. Jauh tingkat kematiannya dengan flu burung,” paparnya.

Kesiapan 100 rs ini pun turut ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo. Dia mengatakan, ada standar khusus yang diterapkan pada rs-rs tersebut sehingga dipastikan mumpuni. Kemudian, pemerintah juga memfasilitas terkait sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya (SDM).

Selain itu, pada kondisi munculnya wabah baru ini pun telah dilakukan pemantauan ulang terhadap 100 rs tersebut. “Rs juga sudah melakukan refreshing dengan simulasi kalau ada rujukan kasus,” ungkap Bambang.

Saat ini sendiri, untuk kasus pemantauan dan pengawasan di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Tercatat hingga kemarin (29/1), ada 11 orang dalam posisi pemantauan dan 11 orang pengawasan. Di mana, sebagian besar hasil laboratoriumnya negative.

Tambahan kasus ini salah satunya terjadi di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso. Direktur Utama RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Mohammad Syahril menuturkan, jika pihaknya sudah mengawasi dua pasien. Satu dinyatakan negative dans udah pulang, sementara satu pasien lainnya masih menunggu hasil laboratorium yang keluar hari ini (30/1). “Secara klinis bagus, kondisi stabil,” katanya.

Pasien tersebut diketahui baru saja pulang dari Wuhan. Sebelumnya, dia dirawat di rumah sakit pondok Indah lalu dirujuk ke RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso karena tidak tersedianya ruang isolasi di sana. Dugaannya, pasien merupakan seorang petugas udara sebuah maskapai penerbangan atau pramugari. Sebab, Wuhan telah dilockdown sejak 23 Januari 2020 lalu. Sayangnya, saat dikonfirmasi Syahril enggan berkomentar panjang. Ia hanya melakukan gerakan jari seolah menutup mulutnya dengan resleting.

Kendati demikian, ia menegaskan, bahwa semua dalam kondisi aman. Penanganan dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya juga sudah memiliki pengalaman dalam penganana flu burung dan SARS sebelumnya.

“RSPU punya 11 ruang isolasi ketat khusus kasus ini,” tegasnya.

Disinggung soal mekanisme penanganan WNI di Wuhan yang akan dievakuai, Ketua POKJA PINERE (penyakit infeksi, new emerging, & reemerging) RSPI Sulianti Saroso Pompini Agustina menjelaskan, bahwa sejatinya Kemenkes sudah membuat panduan.

Ketika ada kasus yang datang atau surveilans maka akan dilakukan screening awal di pintu masuk negara. Selanjutnya, petugas Kantor Kesehatan pelabuhan (KKP) akan melakukan penilaian. “Apakah yang bersangkutan memang masuk kasus pengawasan, artinya yang harus diisolasi di rs atau tidak,” ujarnya. Kalau tidak memenuhi criteria, maka akan dilakukan notifikasi dan dikembalikan ke masyarakat.

Meski begitu, aka nada pemantauan selama 14 hari. pemantauan ini dilakukan oleh petugas kesehatan di masing-masing wilayah. Petugas akan melihat kondisi mereka setiap hari. Jika memang tidak ditemukan gejala pada masa inkubasi tersebut maka dapay dinyatakan pasien tidak terpapar.

Selain itu, dia menekankan bahwa sebelum screening di Indonesia, para wni ini pun akan diperiksa terlebih dahulu di Wuhan. Ini dilakukan untuk memastikan mereka tak terpapar.

Di bagian lain, Kementerian Ketenagakeraan (Kemenaker) telah mengeluarkan surat edaran terkait antisipasi penyebaran virus korona ini pada tenaga kerja di Indonesia. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.5/51/AS.02.02/I/2020 perihal Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat Yang Tidak Diketahui Penyebabnya pada Pekerja. SE tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi dan pimpinan perusahaan se-Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, surat edaran ini dikeluarkan agar tenaga kerja Indonesia tidak terkena virus korona. Oleh karena itu, seluruh Kepala Dinas dan pemimpin perusahaan diminta untuk segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada para pekerjanya. “Kewaspadaan ini perlu dilakukan jika sewaktu-waktu menyebar ke Indonesia, sehingga kita dapat menghindarkan diri dari dampak negatif bagi dunia usaha dan ketenagakerjaan,” ungkapnya. (syn/byu/han/mia/jpg)