27 C
Medan
Thursday, January 29, 2026
Home Blog Page 4564

Hadiri Reuni Akbar SMPN 11 ‘Rawa-Rawa’ Medan, Senyum Akhyar Kenang Masa Pahit Masa Sekolah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menghadiri acara Reuni Akbar SMP Negeri 11, Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution menceritakan sedikit pengalaman pahit masa sekolah di tahun 80-an. Bagaimana ‘kejamnya’ pengajaran guru saat itu, baginya menjadi kekuatan menjalani kehidupan.

“Saya tidak akan lupa dengan guru-guru saya. Banyak pesan dan kesan, namun itu semuanya bagian dari proses pendidikan. Tidak ada salahnya guru mengajar kami, walaupun saat itu kami kurang terima, tetapi setela direnungi, itulah pengajaran yang berguna,” ujar Plt Wali Kota Medan pada acara Reuni Akbar di Halaman SMPN 11 Medan, Sabtu (25/1/2020).

Sebagai alumni SMPN 11 Medan angkatan 1983, Akhyar menyebut sekolah yang dulunya masih SMPN 9, lebih dikenal sebagai SMP ‘rawa-rawa’. Karena kondisinya masih sederhana. Bahkan katanya, setiap siswa diminta membawa tanah untuk menimbun lahan sekokah yang rendah.

“Tetapi tidak ada orang tua kita yang keberatan (untuk membantu membangun sekolah). Sekarang ini kita lihat, gedungnya 10 kali lipat lebih baik dari waktu dulu. Jadi saya terima kasih kepada guru-guru kami,” kenang Akhyar sambil tersenyum.

Dirinya pun berharap sekolah yang kini sudah lebih baik dibandingkan pada masa lalu, dapat terus melahirkan generasi penerus bangsa. Sehingga dari SMPN 11 muncul orang-orang yang pintar, berkarakter serta unggul.

“Kita semai bibit-bibit terbaik untuk bangsa dan negara. Karena saya yakin, suatu saat akan muncul bibit unggul dari SMP ini. Kedepan, hanya orang inovatif dan kreatif yang memenangkan persaingan. Sebab hidup itu bukan hanya pintar, tetapi karakter juga penting,” jelas Akhyar yang juga berterimakasih atas kerja keras panitia.

Kepada ribuan alumni SMPN 11 Medan, Akhyar juga berharap dapat terus berkontribusi untuk sekolah. Baik pemikiran, terlebih bantuan fisik untuk pembangunan fasilitas.

Sementara Kepala SMPN 11 Medan, H Bambang Sudewo menyampaikan apresiasi kepada alumni yang aktif mendukung acara Reuni Akbar. Sebab menurutnya, tidak mudah mengumpulkan teman-teman yang terpisah sejak puluhan tahun lalu.

“Kenapa reuni, karena kita punya sejarah yang sama di sekolah ini. Seperti lagu Koes Plus, ini indah dilukiskan, tetapi pahit dikenangkan. Mengingat bagaimana kondisi sekokah kita pada masa lalu. Sehingga, reuni ini menyatukan kita,” kata Bambang.

Usai sambutan, acara juga dirangkai dengan penyematan Tengkuluk, topi khas Melayu kepada para alumni dan tokoh kehormatan dan mewakili alumni lintas tingkatan, dari panitia. Dilanjutkan foto bersama setiap tingkatan.

Hadir mendampingi Plt Wali Kota Medan, Kadis Pendidikan Masrul Badri, Kasek SMPN 11 Medan Bambang Sudewo serta para guru senior. (adz)

Bidik Empat Pemain Lagi, Pemain Kontrak Belum Aman

BERSIAP: Pemain PSMS terus dipersiapkan menghadapi Liga 2 musim 2020 yang bakal dimulai 13 Maret mendatang. PSMS masih memburu sejumlah pemain.
BERSIAP: Pemain PSMS terus dipersiapkan menghadapi Liga 2 musim 2020 yang bakal dimulai 13 Maret mendatang. PSMS masih memburu sejumlah pemain.
BERSIAP: Pemain PSMS terus dipersiapkan menghadapi Liga 2 musim 2020 yang bakal dimulai 13 Maret mendatang. PSMS masih memburu sejumlah pemain.
BERSIAP: Pemain PSMS terus dipersiapkan menghadapi Liga 2 musim 2020 yang bakal dimulai 13 Maret mendatang. PSMS masih memburu sejumlah pemain.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan terus mempersiapkan tim menghadapi Liga 2 musim 2020, yang direncanakan kick-off 13 Maret mendatang. Saat ini, Ayam Kinantan sedang memburu empat pemain tambahan lainnya.

SAAT ini PSMS sudah mengontrak 21 pemain. Jumlah tersebut dirasa masih kurang, sehingga manajemen masih memburu empat atau lima pemain lagi. Rencananya, Ayam Kinantan akan mengontrak 25 hingga 26 pemain pada musim ini.

“Rencananya kita akan mengontrak 25 atau 26 pemain pada musim ini. Saat ini kita sudah memiliki 21 pemain. Jadi kita masih memburu empat pemain lagi,” ujar Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja kepada Sumut Pos, Senin (27/1).

Julius Raja enggan menyebutkan nama pemain yang diburu tersebut. Namun dia memastikan ada yang sudah deal soal kontrak, tinggal datang ke Medan.

Sesuai dengan rekomendasi pelatih, PSMS masih membutuhkan pemain di sektor penyerang, kiper dan pertahanan. Pemain yang sudah deal tersebut disebutkan berposisi sebagai penjaga gawang dan striker.

“Ada dua pemain yang sudah deal. Mereka berasal dari Liga 1. Namun, karena masih terikat kontrak dengan timnya sebelumnya, mereka belum bisa datang ke Medan,” ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil King ini tak menampik jika Abdul Rohim merupakan salah satu pemain yang sudah deal. “Untuk Rohim memang sudah ada kata sepakat. Tapi kontraknya di Persebaya berakhir 1 Februari mendatang. Jadi kita tunggu saja,” tambahnya.

Sedang satu pemain lagi masih berada di kampung halamannya, karena menemani istrinya melahirkan. “Kita sebenarnya sudah mengirimkan tiket. Tapi dia meminta izin untuk ditunda, karena menemani istrinya melahirkan,” papar King.

Selain itu, PSMS juga memburu yang lainnya. Bahkan, mereka memburu lebih dari empat. “Kalau ada ada pemain yang lebih baik dari yang dikontrak, apa salahnya. Kita akan ambil dan melepas pemain yang sudah ada,” tegasnya.

King menegaskan, pemain yang dikontrak saat ini belum aman. Mereka bisa saja dilepas jika ada yang lebih bagus. “Kontrak mereka saat ini hanya pengikat saja. Kalau ada yang lebih bagus, maka akan dilepas,” pungkasnya. (dek)

Bawaslu Perkuat Sinergitas dengan Polres Belawan

KUNJUNGAN: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan perkuat sinergitas dengan berkunjung ke Polres Pelabuhan Belawan.
KUNJUNGAN: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan perkuat sinergitas dengan berkunjung ke Polres Pelabuhan Belawan.
KUNJUNGAN: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan perkuat sinergitas dengan berkunjung ke Polres Pelabuhan Belawan.
KUNJUNGAN: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan perkuat sinergitas dengan berkunjung ke Polres Pelabuhan Belawan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan perkuat sinergitas dengan berkunjung ke Polres Pelabuhan Belawan. Kegiatan ini dilakukan Untuk mensukseskan Pilkada Kota Medan 2020.

Sinergitas dilakukan Bawaslu Kota Medan yang diketuai oleh, Payung Harahap bersama komisioner lainnya, Raden Deni Admiral, Muh Fadly, Muhammad Taufiqurrohman Munthe dan Julius Anggiat Lamhot Turnip, disambut langsung Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M Dayan di ruang kerjanya, Selasa (21/1).

Dalam pertemuan itu, terjadi perbincangan hangat antara Komisioner Bawaslu Kota Medan dengan orang nomor satu di Mapolres Pelabuhan Belawan tentang seputaran pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020.

Dalam perbincangan tersebut, turut disaksikan Komisioner Panwas Kecamatan se-Medan Utara. Secara kelembagaan, Bawaslu dan Polres Pelabuhan Belawan membangun komitmen untuk saling mendukung suksesnya pesta demokrasi yang akan berlangsung.

Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap mengatakan, secara kelembagaan, komunikasi antara Bawaslu dengan Polres Pelabuhan Belawan sudah terjalin. Hanya saja, untuk memperkuat sinergitas hubungan secara lembaga, pihaknya melakukan kunjungan rutin ke setiap stakholder yang ada di Kota Medan.

“Dalam waktu dekat ini, Pilkada Kota Medan akan berlangsung. Jadi, kehadiran kita kemari (Mapolres Pelabuhan Belawan) untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi. Sebab, secara birokrasi pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan ada pergantian, makanya kita kembali beradaptasi untuk saling mengenal,” ungkap Payung.

Pihaknya ingin dalam tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2020, sinergitas yang sudah terjalin mampu menciptakan Pilkada yang demokratis, bermartabat, damai dan kondusif.

“Silaturahim ini menjadi penting dalam meningkatkan koordinasi, sinergitas dan penguatan fungsi kelembagaan dalam men sukseskan Pilkada yang berkualitas,” sebut Payung.

Secara teknis, sinergitas yang telah terbangun dalam berbagai hal. Tugas utama yang akan dilakukan adalah upaya pencegahan terhadap berbagai potensi kerawanan dalam Pilkada. Hal itu akan dibantu dengan penanganan setiap pelanggaran yang terpusat dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) meliputi unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Harapannya, sinergitas ini mampu membangun tujuan bersama demi tegaknya keadilan Pemilu secara jujur, adil dan demokrasi. Dalam tugas ke depannya, Bawaslu terus mengawasi proses tahapan, yang mana saat ini sedang berlangsung pengawasan pendaftaran PPK se-Kota Medan,” pungkas Payung.

Sebelumnya, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M Dayan menyambut baik kunjungan silaturahim Bawaslu Kota Medan. Dengan sinergitas selama ini, mampu memantapkan suksesnya Pilkada Kota Medan 2020.

“Secara institusi, Polres Pelabuhan Belawan akan mendukung penuh kinerja di Bawaslu Kota Medan. Hubungan dan kerja sama yang telah terbangun dengan baik dapat ditingkatkan,” pungkasnya. (fac/azw)

Ihwan: Target Saya Tetap Wali Kota Medan

MENDAFTAR: Ihwan Ritonga (tiga kiri) saat mendaftar ke Gerindra Medan untuk Pilkada Kota Medan 2020 .
MENDAFTAR: Ihwan Ritonga (tiga kiri) saat mendaftar ke Gerindra Medan untuk Pilkada Kota Medan 2020 .
MENDAFTAR: Ihwan Ritonga (tiga kiri) saat mendaftar ke Gerindra Medan untuk Pilkada Kota Medan 2020 .
MENDAFTAR: Ihwan Ritonga (tiga kiri) saat mendaftar ke Gerindra Medan untuk Pilkada Kota Medan 2020 .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski Ihwan Ritonga digadang-gadang jadi Wakil Bobby Afif Nasution di Pilkada Medan 2020, Partai Gerakkan Indonesia Raya (Gerindra) belum resmi menyatakan sikap. Bahkan, anggota DPR RI dari Partai Gerindra H Raden Muhammad Syafii atau kerap disapa Romo Syafii, mendukung Ihwan Ritonga maju sebagai Calon Waki Kota Medan.

Menurut Romo, bila dewan pimpinan pusat (DPP) tak merestui Ihwan menjadi Calon Wali Kota Medan, pihaknya menyarankan Ihwan tetap berada di posisinya saat ini, yakni pimpinan DPRD Medan.

Ditanya mengenai dukungan itu, Ihwan mengucapkan rasa terima kasih. “Saya mengapresiasi dukungan Romo Syafii. Saya ini memang kader beliau di Gerindra. Saya berterimakasih kalau beliau mendukung saya,” ucap Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Senin (27/1).

Disebutkan Ihwan, sejauh ini dirinya telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kader Gerindra di Kota Medan.

“Saya optimis, kalau teman-teman di Medan akan mendukung saya. Karena ini bukan ambisi saya, tetapi keinginan bersama untuk sama-sama membangun Kota Medan ini,” sebutnya.

Mengenai wacana majunya Bobby Nasution yang kabarnya akan di dukung oleh DPP Partai Gerindra, Ihwan mengaku tak ambil pusing. Ia mengatakan, tetap optimis akan mendapat restu dari DPP Gerindra di Pilkada Medan sebagai Calon Wali Kota Medan.

“Sejauh ini kita sangat yakin bahwa Partai Gerindra itu adalah Partai Kader, dan pak Prabowo pasti akan mengutamakan kadernya. Saya yakin dan percaya, baik pak Prabowo maupun pengurus di DPP akan mengambil keputusan secara objektif dan akan mengutamakan kader-kader terbaiknya untuk maju. Apalagi saat ini posisi Gerindra sudah bisa untuk mengusung kadernya sendiri,” terangnya.

Mengenai sikapnya atas kemungkinan akan dijadikan sebagai Calon Wakil Wali Kota Medan, Ihwan menjawab tegas.

“Sampai saat ini, target saya tetap Wali Kota (Medan), bukan Wakil. Saya tidak mau berandai-andai. Saya fokus, dan dengan dukungan dari berbagai pihak saya sangat optimis akan mendapatkan restu untuk maju di Pilkada nanti,” tegasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain, mengatakan dukungan kepada Ihwan memang banyak. Para kader di DPC Gerindra Medan banyak yang mendukung Ihwan untuk maju di Pilkada Medan. “Namanya kami kader, tentulah kami berkeinginan untuk mengusung kader sebagai Calon Wali Kota, kalau bisa kader sendiri kenapa tidak,” ujar Bobby.

Menurut Bobby, sosok Ihwan memang punya nilai jual tersendiri untuk maju di Pilkada Medan. “Karena selain merupakan kader murni, Ihwan juga sudah berpengalaman di Kota Medan serta sudah sangat di kenal masyarakat Kota Medan,” katanya.

Namun begitu, lanjut Bobby, tugasnya di DPC hanya sebatas merekomendasikan nama-nama yang layak untuk diusung DPP di Pilkada Medan 2020 dan nantinya keputusan final tetap ada di tangan DPP.

“Tapi keputusan kan tetap ada di DPP, kita berharap bahwa DPP dapat memberikan keputusan yang terbaik. Dab nantinya, siapapun yang akan diusung oleh DPP, kami di daerah tetap satu komando untuk mendukung dan memenangkan calon yang diusung DPP,” tutupnya. (map/azw)

Hari Ini KPU Umumkan Hasil Seleksi PPK

TINJAU: Komisioner KPU Sergai Divisi Parmas dan SDM Ardiansyah Hsb meninjau lokasi ujian CAT, kemarin.
TINJAU: Komisioner KPU Sergai Divisi Parmas dan SDM Ardiansyah Hsb meninjau lokasi ujian CAT, kemarin.
TINJAU: Komisioner KPU Sergai Divisi Parmas dan SDM Ardiansyah Hsb meninjau lokasi ujian CAT, kemarin.
TINJAU: Komisioner KPU Sergai Divisi Parmas dan SDM Ardiansyah Hsb meninjau lokasi ujian CAT, kemarin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa Pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai tanggal 18 Januari lalu telah ditutup pada Jumat (24/1). Dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, tidak ada 1 kecamatan pun yang kuota pendaftarnya di bawah 10 orang yang menjadi syarat jumlah minimal pendaftar PPK.

“Jumlah pendaftar di semua kecamatan sudah memenuhi kuota, jadi tidak ada (masa pendaftaran) yang diperpanjang,” ucap Komisioner KPU Medan divisi teknis, Rinaldy Khair kepada Sumut Pos, Minggu (26/1).

Diterangkan Rinaldy, dari 21 kecamatan tersebut, Medan Polonia menjadi kecamatan dengan jumlah pendaftar PPK terkecil, yakni tepat 10 pendaftar.

“Minimal pendaftar 10 orang, di Medan Polonia pas 10 yang mendaftar, jadi masa pendaftarannya sudah bisa langsung ditutup Jumat kemarin. Kalau misalnya kemarin jumlah pendaftarnya kurang dari 10 orang, masa pendaftarannya diperpanjang selama 3 hari kemarin itu,” ujarnya.

Dia merincikan, 415 laki-laki dan 163 perempuan. Jumlah ini menunjukkan antusias yang besar dari masyarakat Kota Medan,” jelasnya.

Saat ini, terang Rinaldy, pihaknya tengah memasuki tahap penelitian berkas pendaftaran yang masuk ke KPU Medan. “Selasa ini masuk penelitian berkas, selasa diumumkan nama-nama yang lolos berkas,” terangnya.

Usai melakukan seleksi berkas para pendaftar, para peserta yang dinyatakan lolos seleksi berkas akan menjalani ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada tanggal 30 Januari yang digelar di Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas Sumatera Utara (USU).

Sementara, Ketua KPU Binjai, Zulfan Efendi, tenaga yang dibutuhkan untuk PPK di 5 kecamatan Kota Binjai sebanyak 25 orang. Kata dia, antusias tinggi dari masyarakat untuk mengikuti proses penjaringan calon PPK tersebut. “Ada 139 orang yang melamar hingga hari terakhir semalam. 99 orang pria dan 40 perempuan dari berbagai kalangan sesuai persyaratan,” kata dia, Senin (27/1).

Dia menambahkan, berkas pelamar yang masuk akan diperiksa. Pengumuman dibeberkan pada 29 Januari 2020. “Setelah lulus pendaftaran administrasi para calon akan laksanakan ujian sistem CAT pada 30 Januari 2020,” jelas Robby Effendi.

Di Serdang Bedagai (Sergai), Komisioner KPU Sergai Divisi Parmas dan SDM Ardiansyah Hasibuan mengatakan, Sabtu (25/1), dari 346 peserta calon peserta yang mengikuti seleksi, KPU Sergai cuma merekrut 85 anggota PPK yang akan ditempatkan di 17 kecamatan se-Kabupaten Sergai.

“Kepada peserta yang telah lulus administrasi berkas, KPU Sergai akan mengumumkan calon anggota PPK yang telah lulus administrasi pada tanggal 28-29 Januari 2020, melalui web side KPU Sergai, maupun media sosial,” ucap Ardiansyah. (map/ted/sur/azw)

Dewas Bakal Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK per 3 Bulan

BERSAMA: Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris, saat membacakan pakta integritas pada serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, baru-bar ini. DERY RIDWANSAH/JAWAPOSS.COM
BERSAMA: Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris, saat membacakan pakta integritas pada serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, baru-bar ini. DERY RIDWANSAH/JAWAPOSS.COM
BERSAMA: Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris, saat membacakan pakta integritas pada serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, baru-bar ini. DERY RIDWANSAH/JAWAPOSS.COM
BERSAMA: Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsuddin Haris, saat membacakan pakta integritas pada serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, baru-bar ini.
DERY RIDWANSAH/JAWAPOSS.COM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris mengatakan, pimpinan lembaga antirasuah akan terus dipantau kinerjanya. Syamsuddin mengatakan, akan ada evaluasi yang diberikan Dewan Pengawas terhadap 5 pimpinan KPK tersebut. Evaluasi itu dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Kami dan pimpinan KPK sudah sepakat, untuk efektivitas evaluasi dilakukan secara 3 bulanan atau triwulan,” ujar Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Syamsuddin mengatakan, yang pertama dipantau adalah kinerja. Kemudian kedua adalah melalui laporan akuntabilitas. Sehingga nantinya Dewan Pengawas memberikan laporan penilaian ke pimpinan KPK.

“Rekomendasi ini akan didokumentasikan dalam laporan capaian kinerja yang akan ditandatangani KPK dan Dewan Pengawas,” katanya.

Selain evaluasi secara tiga bulanan. Dewan Pengawas juga akan mengevaluasi kinerja pegawai KPK.

“Jadi Dewan Pengawas menghasilkan produk antara lain evaluasi dan rekomendasi kinerja KPK,” ungkap Syamsuddin.

Kebijakan ini kontradiktif dengan Pasal 37B ayat (1) huruf f UU N.19 Tahun 2019 Tentang KPK. Adapun pasal tersebut berbunyi, ‘Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun’.

Syamsuddin meyakini, meskipun berbeda dengan apa yang diamanatkan UU KPK yang baru, namun dirinya meyakini hal itu akan menjadikan kinerja KPK menjadi lebih optimal. Adapun fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. (jpc/saz)

Kasus PAW PDIP, KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap 3 tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) fraksi PDI Perjuangan. Ketiga tersangka itu, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE), eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina (ATF), dan kader PDIP Saeful Bahri (SAE).

Perpanjangan penahanan dilakukan di tengah-tengah proses pencarian terhadap tersangka kasus yang sama, yakni politikus PDIP Harun Masiku. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, Harun masih buron dan belum juga kooperatif mendatangi Gedung KPK.

“WSE, ATF, dan SAE dilakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam pesan singkatnya, Senin (27/1).

Juru bicara berlatarbelakang jaksa ini, menyebutkan, perpanjangan penahanan terhadap 3 tersangka berlaku untuk 40 hari ke depan. Tercatat sejak 29 Januari hingga 8 Maret mendatang. Hal tersebut dalam rangka untuk merampungkan berkas penyidikan ketiganya.

“Perpanjangan penahanan di rutan 40 hari sejak 29 Januari sampai dengan 8 Maret 2020,” jelas Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP, dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful.

Suap dengan total Rp900 juta itu, diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. (jpc/saz)

Honorer K2 Tenaga Administrasi Tetap Boleh Daftar Seleksi CPNS dan PPPK

AKSI: Honorer K2 saat menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
AKSI: Honorer K2 saat menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
AKSI: Honorer K2 saat menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
AKSI: Honorer K2 saat menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Guru, dosen, dan tenaga kesehatan berstatus honorer K2 akan mendapat prioritas dalam seleksi CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Untuk honorer K2 tenaga administrasi tetap boleh mendaftar.

“Bukan berarti teman-teman yang berada di kelompok (honorer) administrasi tidak boleh daftar CPNS atau PPPK. Silakan, sepanjang memenuhi persyaratan, tapi kami konsentrasi di 3 kelompok tadi (guru, dosen, dan tenaga kesehatan),” ungkap Deputi SDM Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja, Senin (27/1).

Untuk tenaga administrasi, lanjut Setiawan, komposisinya sudah cukup mendominasi dalam kepegawaian yakni 39 persen, atau mencapai 1,67 juta orang dari 4,28 juta ASN yang ada saat ini.

“Jadi untuk sekarang sampai 3, atau 5 tahun ke depan tenaga administrasi ini akan kita kontrol betul, sangat selektif betul,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, negara saat ini lebih membutuhkan ASN (PNS dan PPPK) yang bisa memberikan percepatan-percepatan dalam berbagai sektor. Untuk itu kebutuhan pegawai kedepannya lebih kepada pegawai teknis dibandingkan administrasi.

“Kami memperbaiki komposisi ASN. Apabila ASN memang dituntut untuk lari cepat, yang bersifat teknis itu yang ditingkatkan. Sebagai contoh, Kalimantan daerah tambang, perkebunan dan migas, sementara pegawai teknisnya sangat amat kecil sekali komposisinya dibandingkan administratifnya,” kata Setiawan.

Hal-hal semacam itu, lanjut Setiawan, tentu akan menghambat, sektor-sektor andalan tidak terkelola dengan baik akibat dari kekurangan pegawai yang memiliki kualifikasi teknis untuk mengelola sektor unggulan daerah.

Setiawan juga mengatakan, total tenaga honorer K2 yang belum diangkat sampai saat ini yakni sekitar 483 ribu pegawai. Untuk guru honorer dicatat sebanyak 157.210 orang, dosen 86 orang dan tenaga kesehatan 6.091 orang. Sedangkan honorer di bagian administrasi mendominasi dari komposisi tenaga honorer K2, yakni mencapai 269.400 pegawai.

“Eks-tenaga honorer K2 ini didorong menjadi CPNS atau PPPK lewat seleksi,” pungkasnya. (ant/jpnn/saz)

Penerbangan Selain Rute Wuhan, Menhub Pastikan Tetap Dibuka

ANTISIPASI: Sejumlah bandara di Indonesia telah menyiapkan alat pendeteksi panas tubuh untuk mengantisipasi masuknya wabah virus korona ke dalam negeri.
ANTISIPASI: Sejumlah bandara di Indonesia telah menyiapkan alat pendeteksi panas tubuh untuk mengantisipasi masuknya wabah virus korona ke dalam negeri.
ANTISIPASI: Sejumlah bandara di Indonesia telah menyiapkan alat pendeteksi panas tubuh untuk mengantisipasi masuknya wabah virus korona ke dalam negeri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan koordinasi dengan otoritas Kota Wuhan, Tiongkok, terkait antisipasi penyebaran virus korona. Kedua pihak sepakat untuk menutup penerbangan dari Indonesia ke Kota Wuhan maupun sebaliknya.

“Itu kami lakukan sejak Jumat (24/1),” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Senin (27/1).

Selanjutnya, pihak Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meminta petugas di bandara dan pelabuhan melakukan kegiatan pemeriksaan yang lebih intensif. Dia berharap, kegiatan pemeriksaan dilakukan secara profesional dan penuh kesopanan.

“Kami minta petugas di front-liner mengenakan masker. Kami instruksikan kegiatan ini harus dilaporkan,” tutur Budi.

Budi juga menjelaskan, penutupan penerbangan hanya dilakukan untuk Kota Wuhan saja. Namun, penerbangan dari dan ke kota lain tetap berjalan, tapi dengan pemeriksaan intensif ini.

“Ya, saya pikir dengan keadaan Wuhan, yang ditutup hanya Wuhan. Ke kota-kota lain kami tetap melakukan penerbangan,” katanya.

Dia menambahkan, pemeriksaan kesehatan intensif juga dilakukan terhadap tenaga kerja Tiongkok yang datang ke Indonesia.

“Ya, nanti kalau dia ada indikasi badannya panas, baru kami lakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut. Itu domainnya Kemenkes,” jelas Budi.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan membantah kabar soal adanya 2 pasien yang positif terjangkit virus korona di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hingga saat ini belum ada pasien warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok.

“Istana memastikan informasi ini tidak benar. Hingga saat ini belum ada pasien yang dinyatakan positif terjangkit,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Bidang Sosial Angkie Yudistia, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Senin (27/1).

Angkie mengatakan, pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait untuk memastikan pencegahan dan antisipasi persebaran virus korona (nCOv).

“Itu guna menjamin masyarakat agar dapat beraktivitas tanpa rasa takut,” paparnya

Menurut Angkie, pemerintah saat ini telah menyiapkan 100 rumah sakit di 31 provinsi di Indonesia. Termasuk 3 rumah sakit rujukan nasional di Jakarta dengan fasilitas memadai sebagai rujukan virus korona jenis baru. Pemerintah juga menyiapan sejumlah laboratorium bio medis dan 5 laboratorium regional yang memiliki fasilitas konfirmasi virus korona.

Tak hanya itu, pemerintah saat ini tengah memperketat pemeriksaan di semua akses masuk bandara yang memiliki rute penerbangan internasional termasuk domestik, untuk pencegahan sedini mungkin.

“Di Bandara Soekarno Hatta, telah diaktifkan alat pemindai suhu tubuh untuk mendeteksi gejala virus korona. Pemerintah juga meningkatkan sarana pencegahan virus di 19 daerah penerima kedatangan langsung dari Tiongkok,” bebernya.

Untuk masyarakat Indonesia yang ada di Tiongkok, hingga informasi ini dirilis, tidak ada WNI yang terjangkit virus korona. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok juga terus mendata kesehatan WNI yang berada di Tiongkok utamanya di Kota Wuhan, dan mengimbau untuk segera berkomunikasi dengan pihak KBRI jika memerlukan bantuan.

“Kami minta agar masyarakat, tetap tenang dan mengikuti perkembangan situasi melalui saluran informasi yang kredibel dan sumbernya dapat dipertanggunjawabkan,” ungkapnya.

Diketahui, seperti dilansir situs resmi World Health Organization (WHO), virus korona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS dan SARS.

Berdasarkan informasi, virus korona biasa ditemukan pada banyak spesies hewan, seperti unta dan kelelawar. Namun virus korona yang menginfeksi hewan dapat berevolusi untuk menyerang manusia dan membuat orang sakit. (jpc/saz)

Sidang Dakwaan Pencurian Uang Pemprov Rp1,6 Miliar, Uang Ditarik dari Rekening Pribadi

TERDAKWA: Empat terdakwa kasus pencurian uang Pemprovsu menjalani sidang perdana di PN Medan, Senin (27/1). Agusman/sumut pos
TERDAKWA: Empat terdakwa kasus pencurian uang Pemprovsu menjalani sidang perdana di PN Medan, Senin (27/1). Agusman/sumut pos
TERDAKWA: Empat terdakwa kasus pencurian uang Pemprovsu menjalani sidang perdana di PN Medan, Senin (27/1). Agusman/sumut pos
TERDAKWA: Empat terdakwa kasus pencurian uang Pemprovsu menjalani sidang perdana di PN Medan, Senin (27/1).
Agusman/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat terdakwa kasus pencurian uang Pemprovsu sebesar Rp1,6 miliar menjalani sidang perdana di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/1). Sebanyak 11 saksi dihadirkan, dalam sidang beragendakan dakwaan dan keterangan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan.

Para terdakwa masing-masing, Niksar Sitorus (36), Niko Demos Sihombing alias Niko (41), Musa Hardianto Sihombing alias Musa (22), dan Indra Haposan Nababan alias Irvan (39). Sementara 11 saksi diantaranya, Aldi Budianto, Idrawan Ginting, M Gilang Ramadhan, Irwanda Pulungan, Tengku Nuraisyah, Fuad Perkasa, Raja Indra Saleh, M Hendri Pohan, Syahruddin Siregar, Yuhmi Adani dan Rahayu Khairani.

Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik itu, hanya memfokuskan keterangan saksi M Aldi Budianto dan Indrawan Ginting, sebagai pembawa uang. Dari keterangan Aldi, ia mengambil uang bersama Indra pada 9 September 2019 di Bank Sumut Jalan Imam Bonjol. Mereka membagi uang tersebut menjadi 2 bagian.

“Pada 9 September 2019 lalu, saya bersama Indra mengambil uang tersebut di Bank Sumut. Kami membagi uang tersebut menjadi dua bagian, 1,4 miliar di dalam ransel, dan 200 juta kami letakkan dalam kantong kresek,” ujar Aldi.

Mereka mengaku, mobil diparkirkan di pelataran parkir Pemprovsu, dan uang tersebut diletakkan pada jok belakang mobil Avanza miliknya. “Uang saya tinggalkan di mobil, karena saya pergi untuk Salat Ashar di masjid dulu,” kata saksi Aldi.

Hakim Erintuah heran, mengapa uang sebanyak itu ditinggalkan begitu saja di dalam mobil? “Seharusnya uang itu kau antar dulu ke BPKAD. Kau ini terlalu menggampangkan pekerjaan, sehingga lalai,” kata hakim kepada saksi Aldi.

Bahkan saksi Aldi mengakui, jika penarikan uang sebesar Rp1,6 miliar itu bukan atas nama rekening BPKAD Provsu, akan tetapi memakai nama pribadi yakni Aldi Budianto. “Betul dia (Aldi) yang mengambil uang ke Bank Sumut?,” tanya Erintuah kepada saksi Rahayu Khairani, teller Bank Sumut.

“Betul Pak, tapi kalau itu (rekening pribadi) saya tidak tau pak,” jawabnya.

Saksi lainnya yang juga dihadirkan secara bersamaan ini, Fuad Perkasa mengatakan, uang tersebut merupakan honorarium dari hasil kegiatan ASN di jajaran Pemprovsu. Erintuah bahkan sempat menyentil para petinggi BPKAD Provsu, soal pencairan uang memakai rekening pegawai dan dilakukan secara tunai. “Jadi sampai sekarang masih memakai uang tunai?,” tanyanya.

Menjawab, itu mantan Plt BPKAD Provsu Raja Indra Saleh mengatakan, pembayaran melalui nontunai atau langsung ke rekening. “Setelah kejadian ini, sekarang kita sudah mengubah dengan pembayaran nontunai,” kata Raja.

Sementara dalam persidangan itu, JPU Kejari Medan, Rambo Sinurat juga menayangkan rekaman CCTV dalam persidangan. Namun CCTV tersebut bukanlah milik Pemprovsu karena pada saat kejadian dalam keadaan rusak, tapi CCTV milik kepolisian yang tepat berada di persimpangan yang mengarah ke Pemprovsu.

Ini pun menjadi perhatian majelis hakim, kenapa Pemprovsu tidak melakukan perawatan asetnya. “Seharusnya kalau sudah rusak ya diperbaikilah,” saran Erintuah lagi.

Dalam dakwaan tim Jaksa, peristiwa raibnya uang Rp1,6 miliar itu terjadi pada 8 September 2019. Kejadian bermula saat Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhammad Aldi Budianto dan tenaga honorer Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indrawan Ginting mengambil uang dari Bank Sumut.

Selanjutnya, uang disimpan di dalam mobil yang diparkir di halaman kantor gubernur. Aldi dan Indrawan kemudian kembali ke kantor dan meninggalkan uang di dalam mobil. Saat kembali, uang Rp1,6 miliar itu raib.

Kasus itu dilaporkan ke Polrestabes Medan. Pada Selasa (24/9), polisi mulai menemukan titik terang. Sepekan kemudian, Selasa (1/10), polisi menangkap empat pelaku pencurian uang Rp1,6 miliar tersebut. Sementara itu, masih ada dua pelaku buron. (man)