TALKSHOW: Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya saat Talk Show Kampung Millenial Kota Medan di Pasar Muara Takus, Rabu (15/1).
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
TALKSHOW: Dirut PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya saat Talk Show Kampung Millenial Kota Medan di Pasar Muara Takus, Rabu (15/1). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya menyatakan, siap membangun Kampung Millennial di Pasar Muara Takus, Jalan Muara Takus Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.
Saat ini, dari 59 kios yang tidak ditempati pedagangnya, ada 35 unit kios yang kosong. Sisanya masih ada yang menempati hanya saja tidak aktif karena kondisi stannya yang belum memadai Ke 35 unit kios ini direncanakan akan di bongkar dan direncanakan untuk dijadikan lokasi Kampung (pasar) Millenial.
“Penduduk Kota Medan ada 2,6 juta jiwa. Sekitar 35 hingga 40 persen atau sekitar 1 juta orang berusia 23 sampai 33 tahun atau usia Millenial. Tapi lapangan pekerjaan sangat terbatas, kita ingin menciptakan potensi Millenial. Kita berharap anak muda mempunyai kreatifitas usaha, inilah awal kita melahirkan gagasan kampung millenial” ucap Rusdi Sinuraya dalam kegiatan Talk Show Kampung Millenial Kota Medan di Pasar Muara Takus, Rabu (15/1).
Ia melanjutkan, dari kampung ini, bisa melahirkan ide kreatif visioner untuk menciptakan lapangan usaha, sehingga anak muda tidak lagi sebagai pekerja. Rencana panjangnya, ia berharap semua pasar di Kota Medan akan diciptakan sebagai kampung yang punya kreatifitas dan bisa mengembangkan usaha.
“Semua anak muda bisa berkumpul, ada inputnya. Kita sedang menyiapkan sarana kampung millennial dari Kota Medan. Berangkat dari kampung Madras atau Kampung Muara Takus menjadi ikon,” ujarnya.
Disebutnya, konsep Kampung Milenial di Pasar Muara Takus akan menampung generasi Milenial yang memiliki ide-ide kreatif untuk dipasarkan. “Di sini juga nantinya akan menyajikan kuliner khas daerah dan produk-produk kerajinan UMKM binaan Dinas Perdagangan. Kita juga akan menampilkan band-band lokal untuk menyemarakkan suasana. Kampung Milenial ini rencananya buka 24 jam,” ujarnya.
Pihak PD Pasar akan mencoba membuat kampung ini menjadi Malioboronya Medan. Jika terlaksana, tentu bisa menjadi salah satu ikon Kota Medan untuk mendatangkan wisatawan lokal, regional dan mancanegara, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Akan ada beragam makanan masakan khas daerah masing-masing. Padang, Melayu, Aceh, Karo, Mandailing, Melayu, Batak, India. Belum lagi soal jajanan ringan, seperti Bolu Meranti, Bika Ambon, ikan teri dan oleh-oleh lainnya,” tuturnya.
Menurut Rusdi, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan paguyuban pedagang Warung kopi (Warkop) eks Elisabeth (Taman Ahmad Yani) dan komunitas pedagang Pagaruyung yang diberi ruang untuk berjualan di Kampung Milenial.
Termasuk juga akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi yang banyak memiliki pelaku UMKM binaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perdagangan. “Soal rencana ini, kita (PD Pasar Kota Medan) juga akan berkoordinasi ke Pemko Medan selaku pemilik aset lahan dan bangunan di Pasar Muara Takus,” jelasnya.
PD Pasar, katanya, ingin mengembangkan Medan sebagai tempat perdagangan, tempat bertemunya penjual, pembeli dan agen. Tak hanya itu, tetapi juga berkemas dengan kreatifitas yang baru dengan membuat market yang baru.
“Saatnya kaum millennial bisa bekerja. Perlu suatu tempat atau wadah untuk mereka bisa berkumpul tetapi hasilnya bermanfaat, bukan sekadar nongkrong-nongkrong biasa. Kenapa harus kampung Millenial? Karena kalau Mall tidak terjangkau oleh orang bawah, maka kita buat namanya ‘kampung’ dan dibuat pun di kampung Madras ini,” pungkasnya. (map/ila)
AMBULANS:
Direktur Operasional & Bisnis Titel PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, bersama Wagubsu Musa Rajekshah dan Ketua Harian PMI Medan, John Ismadi Lubis, di sela-sela penyerahan ambulans.
AMBULANS:
Direktur Operasional & Bisnis Titel PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, bersama Wagubsu Musa Rajekshah dan Ketua Harian PMI Medan, John Ismadi Lubis, di sela-sela penyerahan ambulans.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Askrindo mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan di bidang kemanusiaan. Apresiasi tersebut berupa bantuan satu unit mobil jenazah yang diserahkan langsung Direktur Operasional & Bisnis Titel PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar didampingi Pimpinan Wilayah PT Askrindo Medan, Henry Sabar PM dan Pimpinan Cabang PT Askrindo Medan, Fakhrizal kepada Ketua Harian PMI Kota Medan, John Ismadi Lubis di Gedung UTD PMI Kota Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (15/1).
Penyerahan disaksikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, yang juga Ketua PMI Kota Medan. Turut hadir Kadis Sosial Sumut, Rajali, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah serta Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya.
Adapun dari PMI Kota Medan hadir Ketua Bidang Organisasi dan SDM H Sudarmaji, Ketua Bidang Penanganan Bencana Hanin Dito, Ketua Bidang Pelatihan Arman Samara, Ketua Bidang Relawan dan Anggota Esti Pebrianto, Ketua UDD Harry Butarbutar, Sekretaris Muhammad Rifai, Kepala Markas Zulhamsyah.
Dalam sambutannya, Anton Fadjar Alogo Siregar berterima kasih kepada pimpinan di Sumut yang telah memberi kesempatan pihaknya untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Sumut. PT Askrindo, lanjutnya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas memberikan penjaminan kepada UMKM untuk mempermudah mendapatkan pembiayaan dari industri jasa keuangan (bank).
“Tahun ini pemerintah akan menggelontorkan Rp190 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang sebagian nanti disalurkan melalui bank penyalur di Sumut. Tugas kami memberikan penjaminan peminjaman tadi kepada bank penyalur,” katanya.
PT Askrindo juga memiliki program CSR pembinaan lingkungan, pendidikan anak usia dini dalam bentuk mobil perpustakaan lengkap dengan jaringan internet yang dikirim ke daerah-daerah. Termasuk, bantuan bencana seperti di Jakarta dan Bogor. Penyerahan bantuan satu unit mobil jenazah ini sendiri merupakan bagian dari CSR PT Askrindo di bidang kemanusiaan dan lingkungan.
“Saya terus memantau bagaimana pimpinan di Sumut bekerja untuk perbaikan di daerah ini. Sebagai warga Indonesia, Sumut dan Kota Medan, saya bangga terhadap Bapak Musa Rajekshah yang terus berjuang untuk membuat Sumut dan Kota Medan menjadi lebih baik. Kiranya bantuan mobil jenazah ini dapat bermanfaat bagi kita semua,” pungkas Anton.
Wagubsu sekaligus Ketua PMI Medan, Musa Rajekshah menyambut baik perhatian PT Askrindo yang memberi bantuan satu unit mobil jenazah. Hal ini merupakan keinginan seluruh pengurus PMI Medan untuk menghadirkan satu unit mobil jenazah di 21 kecamatan se Kota Medan. Saat ini, PMI Medan telah memiliki 12 armada yang terdiri dari enam unit mobil jenazah, lima unit mobil gawat darurat dan satu unit mobil ambulans.
“Kenapa mobil jenazah? Karena kita ketahui banyak warga kita tidak mampu untuk membawa keluarganya yang meninggal dengan mobil jenazah yang layak. Karena memang tidak mampu membayarnya (mobil jenazah). Dari itulah cita-cita kami menyediakan mobil jenazah ini agar dapat digunakan warga yang membutuhkan secara cuma-cuma (wilayah Medan),” tutur pria yang akrab disapa Ijeck.
Saat ini, PMI Medan telah memberikan mobil jenazah ke pengurus PMI Kecamatan Medan Denai. Dilanjutkan ke PMI Kecamatan Medan Belawan yang padat penduduk dan di bawah garis kemiskinan.
Ia berharap, langkah PT Askrindo ini diikuti perusahaan lain di Sumut dengan menyisihkan dana CSR-nya untuk membantu PMI kabupaten/kota lainnya. “Karena kami tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran. Kami bersyukur perusahaan yang ada di Sumut mau memberi bantuan dana CSR,” pungkasnya.
Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan Direktur Operasional & Bisnis Ritel PT Askrindo, Anton Siregar bersama Ketua Harian PMI Kota Medan, John Ismadi Lubis disaksikan Wagubsu Musa Rajekshah. Dilanjutkan meninjau bantuan mobil jenazah dan foto bersama. (prn/ila)
KOMPAK: Ketua Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu, Ketua PKS Medan Salman Alfarisi dan Ketua PAN Medan Bahrumsyah salam komando usai pertemuan, Rabu (15/1).
markus/sumut pos
KOMPAK: Ketua Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu, Ketua PKS Medan Salman Alfarisi dan Ketua PAN Medan Bahrumsyah salam komando usai pertemuan, Rabu (15/1).
markus/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nama Bobby Nasution belakangan ini semakin menguat menjadi salah satu bakal calon Wali Kota Medan. Bahkan, menantu Presiden Joko Widodo ini disebut-sebut sebagai bakal calon yang paling diperhitungkan di Pilkada Kota Medan yang akan digelar pada September 2020.
Karenanya, Partai Demokrat (PD), PKS, dan PAN tidak ingin pesta demokrasi lima tahunan di Kota Medan itu berlangsung hanya dengan satu pasangan calon atau calon tunggal.
Untuk itu, para pucuk pimpinan Partai Demokrat, PKS, dan PAN Kota Medan sepakat membangun koalisi guna mengusung pasangan calon untuk ‘melawan’ Bobby.
Untuk menyamakan persepsi, unsur pimpinan ketiga parpol tersebut menggelar pertemuan di di Opal Cofee, Jalan T Amir Hamzah Medan, Rabu (15/1). Hadir dalam petemuan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu bersama sekretarisnya Parlindungan Sipahutar dan bendahara, Ishaq Abrar M Tarigan. Ketua DPD PAN Medan HT Bahrumsyah hadir bersama sekretarisnya Agam Ginting dan Abdul Rahman, sedangkan Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi juga didampingi sekretarisnya Rudianto Simangunsong dan Rajuddin Sagala yang saat ini duduk sebagai Wakil ketua DPRD Medan.
Burhanuddin Sitepu yang menjadi inisiator pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan itu dilakukan menanggapi kondisi perpolitikan di Kota Medan menjelang Pilkada. Disebutnya, saat ini ada dua sosok yang menonjol sebagai bakal calon wali kota, Bobby Nasution dan Akhyar Nasution. “Kalau yang saya baca di media, seolah-olah tidak ada yang lain. Masyarakat bosan dan bertanya-tanya, apa tidak ada lagi kader partai yang bisa diusung?” kata Burhanuddin Sitepu usai pertemuan.
Untuk itu, kata Burhan, ia menginisiasi pertemuan silaturahmi itu untuk berkomunikasi agar muncul tokoh-tokoh alternatif yang dapat diusung sebagai bakal calon yang juga diperhitungkan untuk menjadi pembanding. Diakuinya, sudah ada kesepakatan mengenai kriteria bakal calon yang akan diusung nantinya.
“Sudah ada kesepakatan kita tentang kriteria yang mau diusung, yakni jangan orang yang tidak dikenal dan tidak pernah berbuat untuk masyarakat. Bahkan ada yang berandai-andai, kalau nanti akan ada calon yang melawan kotak kosong. Itu tak boleh terjadi, harus ada pilihan lain,” tegasnya.
Meski belum mengerucut pada satu nama bakal calon, namun ia memberi penilaian terhadap Salman Alfarisi dan Bahrumsyah yang menurutnya merupakan politisi berpengalaman di Kota Medan yang pantas untuk diperhitungkan.
“Kota Medan ini banyak tokoh. Dan yang nanti kita usung harus tokoh yang besar di Kota Medan dan pernah berbuat untuk Medan. Ketokohan seperti itu yang akan kami dukung nanti. Sosok Salman dam Bahrum sama-sama berpengalaman,” katanya, seraya berharap akan ada partai lain yang turut bergabung dengan mereka.
Sementara, Ketua DPD PKS Kota Medan Salman Alfarisi mengapresiasi parpol yang memiliki semangat mengusung kadernya dalam Pilkada Kota Medan. “Soal semangat mengusung kader, ini merupakan hal yang positif,” katanya.
Menurutnya, pertemuan dengan PAN dan Demokrat ini menyahuti harapan masyarakat dan mereka tidak mau mengedepankan ego masing-masing. “Ini juga yang menjadi kesepakatan kita, dimana dalam menyahuti harapan masyarakat kita tidak mau mengedepankam ego masing masing,” jelasnya.
Hanya saja, kata Salman, kandidat calon yang akan diusung harus sesuai mekanisme yang berlaku. “Ini lagi kita jajaki. Kami sepakat tidak akan ada calon melawan kotak kosong,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut ini juga berharap, PKS, PAN dan Demokrat akan membuat poros baru, sehingga pasangan yang akan diusung nanti dalam Pilkada Medan benar-benar menyahuti suara hati masyarakat Kota Medan. “Partai politik harus menjadi wadah dalam memproduksi tokoh dan Medan tidak kekurangan tokoh,” katanya.
Sementara Ketua DPD PAN Kota Medan, HT Bahrumsyah mengaku, ketiga partai tersebut harus berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan calon. Untuk itu, mereka selalu berdiskusi untuk menyatukan persepsi. “Insya Allah, siapapun orang yang nanti akan diusung, itu akan berjalan lurus. Kami menjawab suasana kebathinan masyarakat bahwa partai kami akan bergerak untuk memunculkan alternatif calon,” katanya.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Medan ini, pertemuan silaturahmi dengan partai lain merupakan amanah dari pimpinan partai masing-masing, dimana nanti hasil komunikasi akan disampaikan ke DPP. “Komunikasi kita ke DPP ini berbentuk buttom up, sehingga DPP dapat mengetahui keinginan masyarakat terhadap calon yang mau diusung nantinya,” tutur Bahrum.
Lantas bagaimana cara mereka bisa berbagi kursi bakal calon, yakni balon wali kota dan wakil wali kota, bila ada 3 partai yang berkoalisi. Artinya salah satu dari 3 partai tersebut, dipastikan tidak akan bisa mengusung kadernya sendiri dan hanya bisa mendukung tokoh dari dua partai lainnya.
Ketiga partai mengatakan, mereka belum membahas siapa tokoh yang akan diusung. Tetapi ketiganya sepakat, bila salah satu partai tidak bisa mengusung kadernya, maka pihaknya siap untuk mendukung kader dari dia partai lainnya. “Kita akan lihat dulu respon masyarakat. Misalnya yang kita ajukan PKS-PAN, PKS-Demokrat atau PAN-Demokrat. Mana nanti yang responnya paling baik, itu yang kita usung, dan partai lainnya siap mendukung. Karena apa? Karena kita sudah menyamakan persepsi sebelumnya,” tutupnya.
Seperti diketahui, bila berkoalisi maka ketiga partai berhak untuk mengusung paslon mereka sendiri. Sebab bila berkoalisi, ketiganya sudah memenuhi bahkan melebihi syarat minimal dalam mengusung pasangan calon di Pilkada Medan. Diketahui, PKS berhasil meraih 7 kursi di DPRD Medan, PAN 6 kursi dan Demokrat 4 kursi. Artinya bila berkoalisi, ketiganya berhasil mengumpulkan 17 kursi atau 34 persen dari total jumlah kursi yang ada di Kota Medan. (map)
BENDUNG: Kiper PSMS Medan Alfonsius Kelvan diharapkan mampu membendung gempuran pemain Felda United dalam ajang Edy Rahmayadi Cup di Stadion Teladan, Kamis (16/1) malam.
triadi wibowo/sumut pos
BENDUNG: Kiper PSMS Medan Alfonsius Kelvan diharapkan mampu membendung gempuran pemain Felda United dalam ajang Edy Rahmayadi Cup di Stadion Teladan, Kamis (16/1) malam. Triadi wibowo/sumut pos
SUMUTPOS.CO – PSMS Medan akan bertemu tim Liga Super Malaysia, Felda United pada pertandingan pertama Edy Rahmayadi Cup 2020 di Stadion Teladan, Kamis (16/1) malam. Ayam Kinantan tidak ingin kalah memalukan di depan pendukung sendiri.
Manajer PSMS Mulyadi Simatupang mengatakan, timnya tidak memiliki target saat melawan Felda United. Dia hanya berharap para pemainnya tidak kalah memalukan. “Kita harus sadar. Tim kita sendiri belum terbentuk. Baru tujuh orang yang dikontrak,” ujar Mulyadi pada konferensi pers di Kebun Bunga, Rabu (15/1).
Selain itu, PSMS harus sadar bahwa tim yang dihadapi adalah peserta kompetisi kasta tertinggi di Malaysia. “Lawan kita juga tim bagus dan akan diperkuat lima pemain asingnya,” paparnya.
Mulyadi menambahkan, PSMS akan menjadikan even ini sebagai seleksi pemain. Untuk itu, dia berharap agar para pemain berjuang maksimal. “Kita akan tetap memberikan perlawanan kepada Felda,” tegasnya.
Hal senada juga dikatakan pelatih PSMS Philip Hansen. Philip tidak mau sesumbar menghadapi Felda. “Kita tentu senang menghadapi Felda United. Tapi kita juga harus sadar,” ujar Philip Hasen.
Philip tidak mempersoalkan hasil akhir pada laga ini. Dia hanya akan mencoba para pemain yang masih menjalani seleksi. “Pemaim yang tampil bagus akam kita kontrak setelah turnamen,” sebutnya.
Sedangkan Pelatih Felda United Nidzam Jamil enggan meremehkan PSMS. Dia mengaku masih buta kekuatan tuan rumah. “Saya belum tahu kekuatan PSMS. Tapi mereka akan didukung suporternya,” ujarnya.
Felda datang ke Medan dengan membawa 25 pemain, termasuk lima pemain asing. Nidzam memgakui, turnamen ini merupakan ajang pematangan timnya sebelum tampil di Liga Super Malaysia, Maret 2020 mendatang. “Ini untuk memberi pengalaman baru bagi pemain. Ini adalah peluang bagi kami untuk menguji mereka (pemain). Kami hadir disini, untuk menikmati kejuaraan ini,” tegasnya.
Turnamen Edy Rahmayadi Cup ini diikuti empat tim. Selain PSMS dan Felda United, juga tampil Penang FA dan Boeung Ket FC (Kamboja). Laga perdana akan mempertemukan Penang FA melawan Boeung Ket, diikuti duel PSMS lawan Felda United. Pemanang akan bertemu pada partai final, Sabtu (18/1) mendatang. (dek)
SOLU BOLON: Lomba Solu Bolon saat Festival Danau Toba, beberapa waktu lalu.
SOLU BOLON: Lomba Solu Bolon saat Festival Danau Toba, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belajar dari pengalaman, even di kawasan Danau Toba sebaiknya dilaksanakan oleh pihak swasta atau komunitas. Pasalnya, cukup banyak even yang digelar pihak swasta maupun komunitas di Danau Toba yang mampu menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sedangkan pemerintah, cukup berperan sebagai pendukung event tersebut.
Direktur Utama (Dirut) Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, cukung mendukung dalam bentuk penyediaan tempat dan perizinan serta lainnya, sedangkan eventnya diserahkan kepada pihak swasta yang berkompeten. “Ya, idealnya pemerintah mensuport, bukan menjadi leader. Kalau pemerintah leader, pemerintah tergantung dengan kucuran dana,” kata Arie kepada Sumut Pos, Rabu (15/1).
Arie mencontohkan, event yang dilaksanakan komunitas dan pihak swasta yang sukses seperti 1.000 tenda dan Samosir Music Internasional (SMI) di Danau Toba. Ia menilai, kedua event ini memiliki konsep yang baik dan hanya mendapat dukungan pemerintah sekadarnya. “Dari yang kami pelajari di Danau Toba dan tempat-tempat lainnya, banyak event bagus dan berkelanjutan serta meningkat jika digawangi atau dikomandoi komunitas,” tutur Arie.
Pola ini, kata Arie, akan diterap pada event Danau Toba 2020. Menurutnya, di sini bukan berarti pemerintah lepas tangan dalam penyelenggaraan event, tapi memberikan kesempatan pihak lain di luar pemerintah berkontribusi membuat event untuk menarik kunjungan wisatawan. “Wisatawan datang ke Danau Toba untuk menyaksikan event ini. Itu buktinya eventnya bagus,” ujar Arie.
Seperti event Samosir Music Internasional (SMI) yang digelar di Kabupaten Samosir, menurut Arie, wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara (Wisman) sudah menjadwalkan akan berkunjung ke Danau Toba untuk menyaksikan event musik tersebut. “Saya lihat, event yang bagus di Danau Toba itu adalah Samosir Music Internasional. Turis sudah bisa menjadwalkan perjalanan ke Danau Toba, sekalian menyaksikan Samosir Music Internasional. Itu artinya bagus,” pungkasnya.
Diketahui, SMI merupakan event yang digelar di Danau Toba dan sangat dinantipara wisatawan. Pasalnya, konsep SMI disajikan dengan menghadirkan musisi lokal, nasional, dan internasional berasal dari Asia dan Eropa.
Para musisi akan berkolaborasi menyanyikan lagu-lagu Batak yang diaransmen ulang dengan perpaduan musik etnis Batak dan modern. Hal ini, berdampak dengan baik kunjungan wisatawan yang banyak datang. ?Dilihat dengan hunian hotel di sekitar Kabupaten Samosir penuh. (gus)
DITAHAN: Mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim saat digelandang petugas Kejagung untuk ditahan.
DITAHAN: Mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim saat digelandang petugas Kejagung untuk ditahan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Proses penyidikan kasus dugaan penggelapan dana nasabah asuransi Jiwasraya, direspon Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sembari kasus itu berlanjut di Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN menyiapkan sejumlah mekanisme terkait upaya pengembalian dana polis nasabah-nasabah asuransi pelat merah itu.
Kementerian BUMN membeberkan beberapa fokus yang akan dikejar sebagai solusi penyelesaian. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan solusi-solusi tersebut akan berkonsenterasi pada unsur bisnis agar uang nasabah bisa kembali, di antaranya adalah upaya restrukturisasi utang. “Langkah pertama adalah restrukturisasi utang-utang Jiwasraya khususnya untuk saving plan, yang ditargetkan bisa selesai kuartal I 2020,” ujar Arya, kemarin (15/1).
Arya juga kembali menyinggung tentang pembentukan perusahaan holding. Menurut dia, pendirian perusahaan holding mampu membantu penyelesaian kasus Jiwasraya. Namun di sisi lain, Kementerian BUMN masih menunggu selesainya peraturan pemerintah terkait holding tersebut. “Kita menunggu PP-nya, yang kita harapkan prosesnya cepat dan kita harus mematuhi regulasi dimana kita tidak bisa membuat holding tanpa peraturan pemerintah,” tambahnya.
Opsi solusi berikutnya, lanjut Arya, adalah kerjasama beberapa BUMN dengan Jiwasraya untuk membentuk anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut diproyeksikan untuk bisa menarik investor-investor baru. “Harapannya kuartal pertama bisa (terbentuk, red) dan ada investor masuk sehingga dana dari situ dapat dikembalikan ke nasabah,” bebernya.
Menjual portofolio saham Jiwasraya, juga disebut Arya menjadi solusi. Nantinya akan dilihat saham-saham yang bisa dijual dengan harga yang baik. “Kita harapkan langsung ada dana cash yang bisa dihasilkan dari hal tersebut,” urainya.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pemerintah belum memiliki rencana menyuntikan dana APBN terkait Jiwasraya. Solusinya tetap sesuai rencana, yakni dengan melakukan holdingisasi. Dengan cara tersebut, Erick menjamin dana nasabah akan bisa dikembalikan. Namun, lanjut dia, prosesnya akan dilakukan bertahap.
Erick menuturkan, holdingisasi akan dimulai pada pertengahan atau akhir Februari. “Karena memang kita harus mengikuti step-step dari pembentukan holding itu sendiri,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/1).
Bos Mahaka itu menambahkan, dengan holdingisasi, maka akan ada cash flow yang masuk sekitar Rp 1,5 – 2 triliun. Kemudian dari pembentukan Jiwasraya Putra, pihaknya akan mencarikan partner strategic yang akan menghasilkan Rp 1-3 triliun. Selain itu, saat ini masih ada aset saham Jiwasraya yang sudah dideteksi. Valuasinya mencapai Rp 2-3 triliun.
”Itu kan sudah dengan dana terkumpul itu akan dikembalikan bertahap,” tuturnya.
Erick menuturkan, rengrengan tersebut nanti akan di bawa ke DPR bersama dengan Menteri Keuangan pada 20 Januari mendatang. “Yang penting kita menjelaskan secara terbuka, transparan, dan yang pasti kita sangat amat memprioritaskan sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian nasabah,” terangnya.
Sementara itu, kemarin Komisi XI DPR memanggil perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mendengarkan informasi dan data yang diketahui pihak BEI terkait Jiwasraya. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup, ditemui usai acara, anggota komisi XI DPR Amir Uskara juga enggan membeberkan detil tentang apa saja yang disampaikan pihak BEI. “Tadi hanya minta data riil kondisi Jiwasraya dari 2006-2018. Data itu nggak bisa kita buka, tapi dari data itu bisa melhat arahnya ke mana, apa yang terjadi di Jiwasraya,” ujar Amir.
Menurut Amir, proses hukum akan tetap berjalan. Pihaknya sendiri mengakui bahwa butuh waktu bagi Kementerian BUMN untuk menyelesaikan masalah perusahaan asuransi tersebut. “Mau bikin (solusi, red) apapun yang penting nasabah jangan dirugikan. Proses ini tidak bisa kita paksakan, dari DPR kita hanya berharap bisa dilakukan secepatnya,” tegasnya.
Senada dengan komisi XI, pihak BEI juga tidak berkomentar banyak saat ditemui usai pertemuan. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widito Widodo hanya menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan keterangan dan pendapat sesuai yang diminta komisi XI DPR. “Tadi RDP pertanyaannya umum dari A sampai Z macam-macam. Saya nggak berhak untuk mengungkapkan di depan publik. Keterangan, pendapat, opini, itu yang ditanyakan,” ujar Laksono.
Direktur Utama Hexana Tri Sasongko menyatakan, dalam penyelamatan Jiwasraya harus dilakukan restrukturisasi. Langkah pertamanya, secara internal harus ada upaya penyehatan perusahaan agar ke depannya Jiwasraya memiliki dana. Karena itu, pihaknya dan Kementerian BUMN telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian dan Penyehatan Jiwasraya.
“Sekarang lagi dibicarakan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Penyehatan Jiwasraya tentu melibatkan domain dari pemegang saham,” ujar Hexana saat menjadi pembicara dalam FGD Fraksi Partai Nasdem kemarin. Menurut dia, perusahaannya akan mencari dana dari sumber inisiatif yang saat ini sedang dalam proses.
Langkah selanjutnya, yaitu membentuk holding. Menurut Hexana, saat ini, Jiwasraya belum menjadi holding. Nantinya akan ada instrumen investasi yang dikeluarkan dan akan dibeli oleh holding. Intinya penyelesaian akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan profit yang diterima. “Setiap profit yang diterima akan kita pakai untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap,” papar dia.
Dia mengatakan, nanti ada sejumlah mekanisme yang akan dilakukan. Di antaranya, kata dia, akan melakukan profiling nasabah. Selanjutnya, akan dicarikan solusi yang terbaik dan mengalokasikan secara bertahap dari profit yang masuk.
Dia menambahkan bahwa dalam sistem asuransi tidak mengenal istilah bailout. Namun yang ada adalah bail-in dari pemegang saham. Mekanismenya selama ini menggunakan mekanisme bisnis. Yaitu, dengan membentuk Jiwasraya Putera, yang akan menggandeng distribution agreement dari empat BUMN, PT Bank Tabungan Negara, PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkomsel.
Dengan langkah tersebut, diharapkan akan ada dana sehat sebagai solusi untuk persoalan Jiwasraya. Jadi keempat BUMN itu perlu bersinergi. Jika Jiwasraya Putera berhasil, maka keempat perusahaan pelat merah itu akan mendapat deviden. “Di samping itu dari segi transaksi mereka kuga dapat fresh income,” ucap dia. Terkait target waktu penyelesaiannya, Hexana tidak bisa memastikannya. Sebab skema penyelesaiannya dilakukan secara bertahap pula, bergantung pada profitnya.
Polri Tunggu Hasil Audit Investigasi ASABRI
Di sisi lain, kasus yang terkait ASABRI nampaknya belum menunjukkan perkembangan berarti. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil audit investigasi terkait dengan masalah perusahaan asuransi khusus TNI dan Polri itu. “Menunggu laporan hasil audit BPK akan diserahkan ke mana. Apakah Polri, KPK, atau Kejaksaan,” terangnya. Belum ada kepastian apakah Polri sudah menyelidiki.
Staf Khusus Menhan bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah mendapat laporan terkait dugaan korupsi di tubuh ASABRI. “Menhan sedang memelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari menteri BUMN dan BPK,” terang Dahnil.
Menurut dia, Menhan Prabowo ingin memastikan seluruh dana yang setiap bulan dipotong dari penghasilan prajurit TNI serta PNS Kemhan aman dan tidak terganggu. Karena itu, meski ASABRI tidka bersentuhan secara langsung dengan Kemhan, mereka tetap perlu mengikuti perkembangan informasi terkait BUMN tersebut.
Dahnil menyebut, dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh ASABRI saat ini, sebagian di antaranya bersumber dari iuran pensiun prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS di TNI, Polri, dan Kemhan. “Dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen tunjangan hari tua,” bebernya.
Di bagian lain, pakar asuransi sosial Chazali Situmorang menyayangkan kondisi PT Asabri saat ini. Menurut dia, situasi tersebut tidak akan terjadi jika Asabri bergabung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak awal di tahun 2014 lalu.
”Tapi kan dalam UU komprominya 2029 diserahkan ya,” ujarnya.
Namun, di tengah dugaan kasus korupsi dan kerugian Asabri saat ini, isu peleburan makin santer terdengar. Ada potensi dipercepat dari permintaan Asabri sebelumnya. Mantan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) itu mengatakan, kondisi ini berbahaya bagi BPJS Ketenagakerjaan. Bisa-bisa, BPJS Ketenagakerjaan hanya terima saham bidong. Belum lagi tanggungan kerugian yang mendera saat ini.
“Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan, red) bisa terima rongsokan, pepesan kosong,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, jika ingin dilebur segera maka yang harus diserahkan aset net. Tidak boleh beserta kerugian yang sedang dipikul. “Kalau itu terjadi, pemerintah harus tanggungjawab,” tegasnya.
Chazali menjelaskan, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan sama-sama jaminan sosial. Tapi, kebobolan besar bisa terjadi di Asabri lantaran direksi diminta untuk mencari untung. Beda dengan BPJS yang justru dilarang investasi yang berisiko. “Karena dia kan PT, jadi diminta cari untung sebanyak-banyaknya,” paparnya.
Disinggung soal premi dan manfaat bagi peserta Asabri ketika sudah dilebur nanti, Chazali menuturkan, tidak akan ada tambahan manfaat. semuanya akan sama dengan peserta lainnya yang tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Gak boleh beda (manfaat, red). Paling nanti besaran premi akan disesuaikan dengan risiko kerja, ada indeksnya,” jelasnya.
Sementara, soal gugatan penolakan empat purnawirawan TNI terhadap rencana penggabungan tersebut, Penulis buku Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia itu mengatakan, tak jadi soal. Penolakan juga hanya beberapa oknum saja, bukan organisasi.
Dia menyebut, di level kolonel sampai prajurit mendukung penuh. Dia mencontohkan untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketika sakit, mereka bisa berobat ke fasilitas kesehatan mana saja. Tidak harus milik TNI. (lum/agf/far/mia/syn)
triadi wibowo/sumut pos
PORTAL SSCN:
Seorang warga membuka portal SSCN untuk mendaftar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 melalui situs sscn.bkn.go.id, Jumat (28/9).
Ilustrasi
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jadwal pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi para pelamar CPNS 2019 di jajaran Pemko Medan hingga kini belum ada kepastian. Namun begitu, para peserta ujian sudah dapat mencetak kartu ujian dari website resmi BKN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, mereka masih menunggu jadwal ujian SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Belum ada, belum keluar jadwalnya kita masih menunggu,” kata Muslim kepada Sumut Pos, Rabu (15/1).
Meski begitu, Muslim meyakini, jadwal ujian SKD akan berlangsung antara 27 Januari hingga 28 Februari mendatang. “Karena itu memang ketentuan dari BKN, sesuai hasil rapat Panselnas. Tapi untuk kepastian tanggalnya, itu yang kita belum terima,” katanya.
Menurut Muslim, BKN akan terlebih dahulu menentukan jadwal SKD untuk pemerintah tingkat provinsi. “Setelah jadwal SKD untuk Pemprov keluar, barulah jadwal SKD untuk kabupaten/kota akan menyusul, termasuk Medan. Sebab, Pemprov pasti duluan ujian dari daerah,” jelasnya.
Untuk kartu ujian, lanjut Muslim, pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sudah bisa mencetak sendiri kartu ujian dari website resmi BKN. “Daftarnya secara online, cetak kartu ujiannya juga secara online, tinggal di print saja, tak perlu lagi datang ke BKD untuk ambil kartu ujian seperti saat masih manual dulu,” lanjutnya.
Untuk lokasi ujian, terang Muslim, dipastikan akan dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Medan. Muslim juga mengatakan, pihaknya sudah meninjau secara langsung kesiapan sarana pelaksanaan SKD di sekolah yang terletak di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang tersebut.
“Untuk kesiapan sudah baik, total ada 270 komputer yang sudah standby disana, itu nanti akan tersambung dengan server BKN saat ujian berlangsung. Dari 270 komputer itu, kita akan gunakan 200 komputer, yang 70 lagi akan dibuat sebagai cadangan bila terjadi kerusakan pada 200 perangkat yang digunakan, supaya nanti proses ujiannya tidak terganggu,” tutupnya. (map)
TERTUNDUK: Reza Fahlevi (29), salahsatu dari tiga tersangka pembunuh Hakim Jamaluddin tertunduk saat digelandang petugas untuk melakukan rekonstruksi, Senin (13/1). Reza menuduh Zuraida pembohong karena tak menepati janji untuk memberinya upah Rp100 juta dan membiayai umrah.
triadi wibowo/sumut pos
TERTUNDUK: Reza Fahlevi (29), salahsatu dari tiga tersangka pembunuh Hakim Jamaluddin tertunduk saat digelandang petugas untuk melakukan rekonstruksi, Senin (13/1). Reza menuduh Zuraida pembohong karena tak menepati janji untuk memberinya upah Rp100 juta dan membiayai umrah.
triadi wibowo/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Detik-detik eksekusi pembunuhan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin, yang dibekap dengan bed cover dan sarung bantal oleh para pelaku, bakal direkonstruksikan hari ini, Kamis (16/1). Rekonstruksi tersebut merupakan lanjutan dari reka ulang yang sebelumnya digelar pada Senin (13/1) lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, rekonstruksi yang akan digelar hari ini merupakan tahap eksekusi pembunuhan terhadap korban dan pembuangan jasadnya. “Untuk berapa adegan, lihat saja besok (hari ini, red).
Tapi yang jelas dijadwalkan ada tiga tempat, yaitu Pasar Johor, rumah korban (Perumahan Royal Monaco Blok B No. 22 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor) dan lokasi pembuangan (areal kebun sawit Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang),” kata Tatan kepada wartawan, Rabu (15/1).
Menurutnya, rekonstruksi kedua ini nanti akan melibatkan sejumlah saksi, dimulai dari penjemputan tersangka, sampai pada saat eksekusi kemudian pembuangan. Tapi Tatan belum mendapatkan informasi identitas saksi yang akan mengikuti rekonstruksi pembunuhan hakim Jamaluddin.
Dikatakannya, dari rekonstruksi tahap kedua tersebut, nantinya penyidik akan mendalami lagi kasus itu. “Rekonstruksi tahap perencanaan sudah dilakukan pada Senin (13/1) kemarin, dengan menghadirkan ketiga tersangka yaitu ZH (Zuraida Hanum), JP (M Jefri Pratama), dan RF (Reza Fahlevi). Saat ini, penyidik masih terus mendalami. Begitu juga nantinya, dari pernyataan tersangka pada rekonstruksi kedua dilakukan pendalaman,” tukasnya.
Senada disampaikan Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak. Maringan mengatakan, rekonstruksi tahap kedua rencananya akan digelar mulai pukul 09.00 WIB. “Jadi (rekonstruksinya) jam 9 pagi,” ujarnya.
Disinggung, selain ketiga tersangka apakah ada saksi yang dihadirkan pada reka ulang kasus tersebut nantinya, Maringan tak menampik. Namun, mantan Kapolsek Percut Sei Tuan ini enggan membeberkan berapa saksi dan siapa saja saksi yang dihadirkan tersebut. “Ada (saksi), besok (hari ini, red) kita lihat sama-sama ya,” katanya singkat saat dikonfirmasi via seluler.
Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian mengatakan, dalam rekonstruksi tahap pertama terdapat 15 adegan di beberapa lokasi berbeda. “Pada rekonstruksi pertama itu hanya tahap perencanaan saja. Untuk rekonstruksi tahap kedua nanti baru soal bagaimana eksekusi terhadap korban yang dilakukan pelaku. Direncanakan rekonstruksi tahap kedua yang merupakan proses eksekusi dan pembuangan jasad korban pada Kamis (16/1),” ujar Andi Rian.
Ia menyatakan, dalam reka ulang tahap perencanaan tidak ada saksi yang dilibatkan atau dihadirkan. Alasannya, karena memang semuanya berdasarkan kesepakatan ketiga tersangka. “Rekonstruksi tahap perencanaan memang cukup panjang. Penyidik ingin memastikan betul-betul unsur perencanannya terpenuhi. Maka dari itu, dalam proses rekonstruksi tersebut mengajak dari pihak Kejari Medan, sehingga dalam pembuktian nanti tidak ada lagi yang meleset,” tandasnya.
Diketahui, Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobilnya Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD, di areal kebun sawit Dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, pada Jumat 29 November 2019 silam. Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar, yang kemudian memberitahu polisi. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan terikat di sela kursi penumpang bagian tengah.
Uang Pensiun Diserahkan ke Anak
Sementara, Humas PN Medan Erintuah Damanik mengungkapkan, Zuraida Hanum dipastikan tidak mendapatkan uang pensiun sang suami. Ia mengatakan, uang pensiun Jamaluddin akan diserahkan kepada anaknya sebagai ahli waris.
“Sampai Februari 2020, almarhum juga masih menerima gaji, setelah itu baru menerima gaji pensiunan,” ucap dia. Ia juga mengatakan bahwa uang duka dari keluarga besar PN Medan tak semuanya diserahkan ke Zuraida.
Erintuah bercerita beberapa hari setelah kematian Jamaluddin, Zuraida sempat datang ke PN Medan untuk mengambil uang duka sebesar Rp17 juta. Namun Zuiraida hanya diberi Rp7 juta karena pihak PN Medan curiga dengan Zuraida karena dari keterangan polisi, hakim Jamaluddin dibunuh oleh orang terdekat. “Kami sudah curiga, itu sebelum dia ditetapkan menjadi tersangka,” kata Erintuah.
Di hari yang sama, Kenny Akbari Jamal putri sulung hakim Jamaluddin juga datang ke kantor ayahnya, Kenny meminta bantuan dana untuk membayar uang kuliahnya yang sudah jatuh tempo. Oleh Ketua PN, sisa uang duka sebesar Rp10 juta diserahkan ke Kenny Akbari. “Pak Ketua PN kasi Rp10 juta,” ungkap Erintuah. (ris/man)
Jembatan Dua SicanAng: warga melintas di atas Jembatan Titi Dua Sicanang. Jembatan ini rencananya kembali dibangun pada Maret ini.
fachril/sumut pos
Jembatan Dua SicanAng: warga melintas di atas Jembatan Titi Dua Sicanang. Jembatan ini rencananya kembali dibangun pada Maret ini.
fachril/sumut pos
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Setelah terbengkalai lebih dari dua tahun, pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya akan membangun Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan, paling lambat bulan Maret 2020. Hal itu dikatakan Plt Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah saat menjawab Sumut Pos, Rabu (15/1).
Zulfansyah mengatakan, bahwa saat ini prosesnya sudah masuk ke tahap pembebasan lahan. Lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jJembatan Titi Dua Sicanang yang baru berada tepat di samping jembatan alternatif yang saat ini digunakan oleh masyarakat Sicanang.
“Kita sudah temui masyarakat yang lahannya akan digunakan dalam pembangunan jembatan itu, juga sudah dilakukan pengukuran tanahnya. Masyarakat kooperatif, dan saat ini tinggal menunggu appraisal dari Pemko Medan,” ucap Zulfansyah.
Setelah appraisal itu keluar, kata Zulfansyah, pihak Pemko Medan akan segera membayarkan biaya pembebasan lahan yang dan dilanjutkan dengan proses lelang proyek.
“Jadi di pertengahan bulan Februari kita sudah masuk ke dalam tahap lelang proyek, biasanya itu paling lama satu bulan. Maka kita targetkan, paling lama dipertengahan bulan Maret ini proses pengerjaan pembangunannya akan dimulai,” ujarnya.
Untuk nilai anggarannya, lanjut Zulfansyah, Pemko Medan sudah mengganggarkannya sebesar Rp15 miliar dari APBD tahun 2020. Pihaknya pun menargetkan akan selesai membangun jembatan tersebut dalam kurun waktu 8 bulan.
“Targetnya 8 bulan selesai, artinya sekitar bulan November (2020). Setelah dihitung detailnya, kemungkinan anggaran Rp15 Miliar memang tidak cukup untuk membangun jembatan itu sampai selesai lengkap dengan pernak-perniknya,” sebutnya.
Namun begitu, kata Zulfansyah, jembatan yang akan dibangun itu dipastikan layak untuk dilintasi. “Mungkin belum selesai sepenuhnya, tapi secara konstruksi dan fungsinya kita pastikan sudah dapat dilintasi dan layak untuk digunakan,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan dari Medan Utara, HT Bahrumsyah menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Medan dalam rencana pembangunan jembatan yang digunakan lebih dari 11 ribu masyarakat Sicanang Belawan itu.
Namun begitu, Bahrum kembali mengingatkan kepada Dinas PU Kota Medan, terkhusus kepada Plt Kadis PU yang baru untuk dapat memperhatikan secara seksama proses pengerjaan Jembatan Titi Dua Sicanang, mengingat sejarah jembatan itu yang telah mengalami kerubuhan sebanyak dua kali.
“Jembatan itu sudah dua kali ambruk, bukti bahwa pengerjaannya amburadul. Sekarang waktunya Plt Kadis PU yang baru ini membuktikan bahwa Dinas PU Kota Medan dapat mengerjakan proyek ini dengan baik, jangan sampai terulang kembali ketiga kalinya,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Bahrum, ia juga meminta agar proses lelang dapat dilakukan secara baik dan transparan. “Sebab biasanya hal itu yang sering menjadi kunci persoalan dari amburadulnya proses pengerjaan. Intinya, ini moment bagi Dinas PU untuk membuktikan bahwa mereka masih bisa memberikan layanan pembangunan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya jembatan Titi Dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017 jembatan tersebut amblas.
Dan pada APBD TA 2018 pekerjaan itu ditender ulang oleh Dinas PU Medan dengan nilai kontrak Rp13.642.443.000. Namun pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali ambruk. Anehnya, pimpinan proyek tahun 2017 dan 2018 adalah pihak yang sama. (map/ila)
RAPAT: Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi gedung dewan, Rabu (15/1), membahas soal IMB Kos-kosan.
RAPAT: Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi gedung dewan, Rabu (15/1), membahas soal IMB Kos-kosan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan meminta kepada pemilik 50 unit bangunan kos-kosan di Jalan Alfalah, Gang Bono Lk IX Kelurahan Darat I Kec Medan Timur agar segera mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Sebelum izin terbit, para pemilik diminta untuk tidak melanjutkan aktifitas pembangunan.
Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Medan di ruang komisi gedung dewan, Rabu (15/1). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Paul MA Simanjuntak didampingi Drs Daniel Pinem, Dedi dan Renville P Napitupulu. Hadir juga mewakili pihak Satpol PP Kota Medan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta pemilik bangunan.
“Kepada pemilik bangunan supaya segera mengurus SIMB. Sebelum ada izin supaya ditunda dulu pengerjaannya menunggu selesai,” ucap Paul MA Simanjuntak.
Jika hal itu masih juga dilanggar, katanya, Komisi IV akan segera merekomendasikan pembongkaran. Kepada Satpol PP juga diminta kedepannya supaya melakukan pengawasan maksimal sehingga tidak terjadi lagi ada pembangunan sebelum SIMB terbit.
Paul juga menyarankan kepada pemilik bangunan supaya mentaati aturan yang ada. Kepada warga Medan, diharapkan mendukung penuh pembangunan di kota Medan untuk kesejahteraan masyarakat Medan.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPRD Medan Renville P Napitupulu juga meminta kepada instansi terkait supaya benar-benar menerbitkan izin sesuai peruntukannya, yakni izin rumah koskosan.
Sementara itu, salah satu pemilik rumah kos-kosan, Andre membenarkan bahwa bangunannya belum memiliki izin. Andre pun mengaku akan segera mengurus izin tersebut. (map/ila)
