NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Warga desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, melaporkan kepala desanya ke Polisi. Laporan tersebut terkait pelaksanaan dana desa (DD), tahun anggaran 2017 dan 2018, yang diduga dikorupsikan Kepala Desa (Kades) Berua berinisial DG.

Helpianus Gea, pegiat anti korupsi Nias Utara selaku pelapor pada kasus ini, kepada Sumut Pos menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan DG pada pelaksanaan DD tahun 2017 dan 2018 yang lalu, antara lain : PPPN, PPH dan Pajak MBLB Desa Berua, tahun anggaran 2018 berkisar Rp 100 juta, diduga belum dibayarkan sampai saat ini.

“Berdasarkan data dan penelusuran kita, pajak dimaksud belum dibayarkan. Kita menduga, pajak tersebut digelapkan kades,” beber Helpi, yang juga Sekretaris Eksekutif LSM PAKSA Rakyat Nias, kepada Sumut Pos di Mapolres Nias, Senin (13/1).

Selain itu, dana pelatihan menjahit bagi masyarakat desa Berua sebesar Rp23 juta tahun 2018, belum terlaksana. Sementara dana untuk kegiatan dimaksud telah dicairkan oleh pemerintahan desa.

Lanjutnya lagi, pembangunan gedung Pendidikan ANak Usia Dini (PAUD) Citra denga pagu dana sebesar Rp39 juta yang anggaran tertampung pada DD tahun 2018, juga belum terlaksana, pada hal dananya sudah dicairkan dari rekening desa.

Helpi juga mengungkapkan, kejanggalan lainnya, yakni pada kegiatan pemeliharaan jalan dari dusun I menuju dusun III dengan pagu dana sebesar Rp1 miliar lebih, telah terjadi pengurangan volume pekerjaan.

“Di dalam RAB volume pekerjaan seharusnya 270 meter, namun setelah kita cek di lapangan yang dikerjakan hanya 200 meter. Artinya ada pengurangan volume pekerjaan 700 meter, penggunaan aspalnya juga sangat sedikit, tidak sesuai RAP,”paparnya.

Tidak hanya itu, menurut Helpi pada tahun 2017 yang lalu, pemerintahan desa Berua telah menganggarkan dana untuk BUMDes, sebesar Rp32 juta.

“Anehnya sampai saat ini BUMDes belum jalan, saya menduga kades bersama bendahara desa telah menggelapkan dana dimaksud,”ungkapnya.

Helpi berharap, laporannya itu dapat segera diproses sampai penuntutan di pengadilan. Ia mengakui jika kadesnya itu sudah tidak ditolerir, bahkan menurutnya sudah banyak warga kesal terhadap kadea Berua itu, yang berprilaku sewenang-wenang.

“Ini tantangan bagi penegak hukum, kita dorong Polres Nias membongkar kasus ini. Bukti lengkap, tinggal keseriusan penyidik. Tapi saya yakin penyidik Polres Nias selalu kerja profesionall,”Harapnya.

“Kami warga desa sudah geram, dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan msyarakat desa. Mereka malah memperkaya diri sendiri. Saya harap kades Berua segera diproses sesuai hukum yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara,”kata Helpi menambahka.

Sementara itu, pihak Polres Nias mengakui telah menerima laporan dugaan korupsi pelaksaan DD di desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara.

“Benar tadi kita sudah terima pengaduan dari LSM PAKSA Rakyat Nias, atas nama pelapor Helpianus Gea,”terang Brigadir Hermanto Sagala, personel layanan pengaduan masyarakat (Dumas) Polres Nias kepada Sumut Pos, diruang kerjanya Mapolres Nias, Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Ilir, Gunungsitoli, Senin (13/1).

“Laporannya itu terkait dugaan korupsi pelaksaan DD di desa Berua, tentu yang menangani ini unit tipikor. Namun sebelumnya, laporannya kami akan naikkan dulu ke pimpinan, seterusnya nanti pimpinan yang akan memposisikan ke Reskrim,”kata Sagala menambahkan. (adl/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melakukan penandatangan (teken) kartu ujian.

Amatan wartawan, ratusan pelamar mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi di jalan Kihajar Dewantara Sidikalang.

Panitia daerah juga Kasubbit Pengadaan Pemberhentian Informasi pada BKPSDM Dairi, Rico Sihombing dikonfirmasi wartawan, Senin (13/1) mengatakan, penandatangan kartu ujian CPNS berlangsung dari, 13-17 Januari 2020. Tetapi lanjut Rico, pada saat hari H ujian juga akan kita layani, ucap Rico.

Sementara itu, ditanya kapan jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) dilakukan, Rico menyebut, masih menunggu petunjuk dari BKN. Rico menambahkan, jumlah pelamar calon PNS yang lulus seleksi berkas atau yang memenuhi syarat (MS) dan berhak mengikuti SKD sebanyak 19.026 orang.

Sementara formasi CPNS yang diterima dilingkungan Pemkab Dairi tahun 2019 hanya 285 orang dengan membuka 2 formasi yakni tenaga pendidik (guru) sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang, sebut Rico. Terpantau, penandatanganan kartu ujian CPNS di Kantor BKPSDM Dairi menarik perhatian dan memberi keuntungan bagi sejumlah pedagang soal-soal ujian CPNS. Sejumlah pedagang terlihat mulai menjajakan foto cofy-an soal tes CPNS serta Map di kompleks Kantor BKPSDM di Jalan Kihajar Dewantara Sidikalang. (rud/azw)

HUNBAHAS, SUMUTPOS.CO – Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik III Humbang, melaksanakan ibadah syukuran awal tahun 2020 yang dihadiri puluhan jemaat dari 29 resort di Gereja HKBP Pargodungan Jalan Letkol GA Manullang Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (13/1).

Hadir, Praeses HKBP Distrik III Humbang, Pdt Renova Johnny Sitorus STh, Korwil GKPI Humbang, Pdt Maurids Simamora, Korwil GKLI Humbang, Pdt K Simbolon MTh, Pdt Robinsarhot Lumbangaol, Pdt Dr Victor Tinambunan, Pdt Dr Ir Frists Sihombing, Pdt Jendyaman Gultom dan para pelayan penuh waktu HKBP Distrik III Humbang (Pendeta resort,pendeta fungsional, bibelvrow, diakones), Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Rudi Hartono diwakili Wakapolres, Anggota DPRD Sumatera Utara, Irwan Simamora, Kassubag Tata Usaha Kementerian Agama Humbang Hasundutan, Polotiorida Hasibuan, Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan dan Pengurus PPD, Pengurus PPND, Pengurus Lembaga HKBP.

Acara ini diawali dengan ibadah yang dibawa oleh, Pdt Dr Victor Tinambunan dan diisi dengan lagu pujian, koor, doa syafaat. Setelah selesai ibadah, dilaksanakan launching ulaon zending 2020 dan pemberian hadiah.

Pdt Dr Victor dalam kotbahnya me ngatakan bahwa tantangan paling besar umat gereja saat ini adalah krisis ekologis. Dari krisi ekologis itu, dapat dipicu berupa berita hoaks, radikalisme, intoleransi, narkoba dan lainnya.

“Jika iman kita tidak kuat, maka umat gereja akan rapuh dan sangat mudah jatuh kedalam dosa,” kata Ketua STT HKBP Pematang Siantar ini.

Untuk itu, kata Victor, umat gereja tidak boleh pasrah namun membuat gebrakan keluar dari situasi yang menyesatkan. Dengan menyampaikan kabar baik, mulai dari perkataan hingga perbuatan.

“Lakukanlah dengan mengabarkan kabar baik dalam perbuatan dan perkataan. Biarpun tidak mudah, na mun penuh tantangan,” harapnya.

Sementara, Pdt Dr Ir Frits Sihombing menyampaikan ada enam simbol dalam logo zending tahun 2020. Kata dia, antara lain, salib kristus, garis paranada, warna biru, simbol sinyal, kumpulan orang-orang dan merpati.

Dia menjelaskan, bahwa dari gambaran itu menjelaskan resposisi Allah didalam Yesus Kristus menjadi kabar gembira dan pusat kehidupan dunia. Kemudian, gereja dimampukan oleh roh kudus untuk berubag dan memposisi pewartaaan kabar gembira agar sampai dan menjawab kebutuhan.

Selanjutnya, reposisi pewartaan kabar gembira harus mempertimbangkan konteks, termasuk revolusi industri 4.0 dalam menghadirkan damai sejahtera dan suka cita.

Setelah selesai ibadah, dilaksanakan launching ulaon zending 2020 dan pemberian hadiah. Dalam kesempatan itu, Praeses HKBP Distrik III Humbang, Pdt Renova Johnny Sitorus menyampaikan, ditengah kemajuan teknologi 4.0 yang disesaki derasnya arus infirmasi, gereja harus mengambil peran untuk bermisioner mengabarkan injil kepada umat nasrani.

Gereja, kata dia, tidak boleh berdiam diri dan berpangku tangan menunggu umatnya, namun harus mengunjungi dan mengingatkan agar teguh dalam iman.

“Umat yang teguh dalam iman sudah pasti kuat dan tidak rapuh, tidak terpengaruh oleh kesenangan duniawi dan tidak tertindas oleh perkembangan zaman,” katanya.

Menurut dia, bahwa gereja zaman dulu sudah berbeda dengan sekarang. Sehingga cara gereja untuk mengabarkan kabar baik dan menguatkan iman umatnya, tentu juga berbeda untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Dulu para misioner gereja mengabarkan kabar baik masih dibatasi ketertinggalan. Sehingga para misioner, disampng mengabarkan injil juga harus mengedukasi umatnya melalui pembangunan, pendidikan rumah sakit dan saran lainya. Sekarang, tentu beda sehingga para misioner dituntut beradaptasi mengikuti perkembangan zaman era digitla,” imbuhnya.

Untuk itu, harap dia, mengabarkan kabar baik tentu tidak hanya tugas pendeta, sintua, namun semua elemen juga diharapkan berperan. “ Melalui profesi masing-masing, umat yang beriman hendaknya turut mengabarkan kabar baik dan berperan aktif dalam ulaon zending ini,” harapnya.

Perlu diketahui, tema launching ulaon zending ini, reposisi pekabaran injil yang dikutip dari kitab suci, Ibrani 1;1-3, dan sub thema dikutip dari Mazmur 137;4, yang isinya bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. (des/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menanggapi sejumlah aspirasi yang mengkritik rencana penghapusan Festival Danau Toba (FDT) 2020. Menurutnya, bukan eventnya yang ditiadakan, melainkan bentuknya yang diubah. Sekaligus mengubah nama FDT kepada kegiatan yang lain, yang dapat mendatangkan wisatawan.

“FDT perlu kita kaji. Kita mau buat kegiatan di sana (Danau Toba) agar tidak monoton seperti sekarang. Misalnya tari-tarian di sana. Jadi tahun ini tetap dilaksanakan, tapi namanya kita ubah. Mungkin Sky Danau Toba, atau lomba memancing,” katanya menjawab wartawan seusai melaksanakan salat di Masjid Agung, Senin (13/1).

Edy menyebut, pihaknya sedang fokus untuk mengalihkan kegiatan apa yang bisa dilakukan di Danau Toba agar mendatangkan sejuta wisatawan lokal maupun internasional. Menurutnya, FDT 2019 yang lewat terlalu monoton dan tidak mendatangkan manfaat, khususnya bagi wisatawan.

Edy tidak menginginkan wisatawan yang datang ke Danau Toba hanya singgah sebentar, lalu angkat kaki. Ia menginginkan festival selanjutnya mampu mendatangkan sejuta wisawatan.

Edy mengaku miris karena FDT 2019 tidak banyak mendatangkan turis asing maupun orang lokal untuk berkunjung melihat keindahan danau vulkanik itu. “Danau Toba itu perlu kegiatan yang bisa membuat wisatawan datang. Dari pusat meminta satu juta wisatawan. Saat ini kita belum dapat segitu, separuhnya saja tidak,” ucapnya.

Ia berharap, FDT yang akan datang mempunyai konsep beda. Yakni, lebih menonjolkan adat istiadat Batak, agar dapat menarik para wisatawan. “Mari kita bikin kreativitas, mari kita ceritakan tentang ada istiadat suku Batak yang ada di sana,” ucapnya.

Gubsu mencontohkan bentuk kegiatan yang mungkin menggantikan FDT adalah triatlon. “Triatlon itu ada lari, renang, sepeda. Atau kegiatan-kegiatan yang lain kita bentuk. Jadi bukan ditiadakan kegiatannya, tapi bentuknya apa, metodenya apa, agar si wisatawan itu datang ke Danau Toba,” terangnya.

Penghapusan FDT Bikin Kecewa

Sebelumnya, sejumlah pihak menyayangkan pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi yang membatalkan FDT tahun ini. Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur, menyatakan kecewa dengan keputusan Gubsu tersebut.

“Sayang sekali even berskala nasional itu batal dengan alasan gak masuk akal, sepi tidak banyak yang datang katanya,” ungkap politisi asal Dapil Sumut 12 ini di sela-sela acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Kemayoran Jakarta, kemarin.

Sepinya pengunjung pada FDT, menurut dia, karena kurangnya promosi. “Untuk sebuah even yang begitu besar, harusnya dibuat anggaran promosi yang sangat besar. Tidak ada baliho di Jakarta, Surabaya atau kota lain. Tidak juga kelihatan di medsos. Apalagi di luar negeri, tidak ada sama sekali. Padahal itu kuncinya,” ungkap Sugianto.

Ia menyatakan, acara topeng monyet pun, jika dipromosikan dengan bombastis, bakalan lebih ramai. “Saya jamin, kalau dipromosikan dengan etika marketing yang baik dan benar, bakal ramai,” katanya.

Senada, kolega Sugianto Makmur, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, mengatakan nama FDT itu sudah populer, karena itu tidak perlu diganti. Yang perlu diperbaiki hanyalah aspek konten kegiatannya.

“Sebenarnya bukan nama FDT-nya yang menjadi penyebab kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Danau Toba. Terlalu simpel itu kalau cuma ganti kulit even. Sebaiknya FDT tetap digelar, hanya kontennya perlu diperbanyak. Salahsatunya bisa saja triathlon yang disampaikan Gubsu. Tapi itu pun bukan satu-satunya jaminan akan meningkatkan volume kunjungan wisatawan ke Danau Toba,” ujarnya Minggu (12/1).

Menurutnya, pemerintah dan penyelenggara even FDT harus lebih giat dalam promosi, dan memberi insentif dan beragam bonus bagi para praktisi wisata.

Branding FDT Sudah Familiar

Masih soal wacana penghapusan nama FDT, tokoh masyarakat Sumut, RE Nainggolan, mengatakan branding FDT sudah familiar bagi masyarakat Sumut.

“Yang perlu dilakukan adalah evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan. Bagaimanapun FDT sudah menjadi sebuah agenda rutin. Lebih jauh lagi, FDT itu sudah branded, menjadi nama yang sangat dikenal luas, legendaris sejak tahun 80-an. FDT sudah selalu ada di brosur-brosur dan menjadi kalender rutin pariwisata Sumut bahkan Indonesia. Konsep dan kontennya yang perlu diubah dan disesuaikan agar benar-benar bisa memancing minat dan kehadiran pengunjung, baik domestik maupun mancanegara,” ujar mantan Sekdaprovsu dan bupati Tapanuli Utara itu.

Ia mengatakan, banyak opsi yang bisa dipilih untuk membuat FDT lebih bermakna dan bermanfaat. “Sebagai contoh, bisa dengan menggelar lomba balap sepeda seperti Tour de Toba. Bisa juga festival Solu Bolon, dan berbagai even menarik lainnya, termasuk triathlon seperti yang disampaikan Gubsu. Memang membutuhkan persiapan dan publikasi yang serius, tetapi juga sangat berpotensi menggaet pengunjung, dan makin mengenalkan Danau Toba khususnya ke Sumut dan umumnya ke dunia luar,” katanya.

RE mengatakan, saat ini tren pariwisata adalah untuk membangkitkan adrenalin. Kawasan Danau Toba sangat mendukung untuk hal seperti itu. Banyak jenis olahraga ekstrem atau paket petualangan yang bisa digelar di sana.

“Yang jelas harus kreatif membuat konsep dan kontennya. Dalam sekejap, keseruan itu akan langsung viral ke seluruh dunia, dan membuat orang terdorong untuk datang dan mencoba,” katanya.

Dia juga menyarankan agar dibentuk panitia tetap yang bertugas menyelenggarakan FDT sehingga mekanisme evaluasi dan akuntabilitasnya akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, perlu pelibatan seluruh daerah di kawasan. Masing-masing kabupaten di sekitar Danau Toba membuat even festival sendiri, kemudian FDT menjadi even puncaknya. “Jadi semua terintegrasi dan punya grand design,” katanya.

Pada prinsipnya menurut dia, konten dan bentuk even memang harus diubah, disesuaikan dengan tuntutan zaman, mengikuti tren dunia yang berubah sangat cepat. “Akan tetapi tidak perlu mengubah nama. FDT itu sudah menjadi brand yang besar, yang dibangun berpuluh tahun. Sayang jika dihapus begitu saja,” katanya.

Jadwal pelaksanaannya juga menurutnya harus dicari waktu yang terbaik. Mungkin pada Juni atau Juli, jangan di akhir tahun. “Juni dan Juli itu masa puncak liburan di Indonesia. Itulah waktu yang optimal,” ujarnya.

2 Bupati Menolak Penghapusan FDT

Sementara itu, dua bupati di Tapanuli Raya dan sejumlah tokoh keagamaan, menolak keras penghapusan FDT 2020 karena dinilai kurang bermanfaat. Para tokoh itu yakni Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, Praeses HKBP Distrik III Humbang, Pdt Renova Johnny Sitorus, Ketua Forum Kerukunan Berumat Beragama, Pdt Robinsarhot Lumbangaol, dan Pdt Lamsihar Siregar.

Bupati Taput, Nikson Nababan, mengatakan FDT harus tetap dilaksanakan tanpa perlu mengganti nama. Menurut dia, yang perlu dibenahi dalam event FDT adalah materi dan pelaksanaan. “Tidak perlu ditiadakan, apalagi ganti nama,” imbuhnya.

Menurut Nikson, selama ini banyak daerah tidak dilibatkan dalam FDT. Buntutnya, FDT terkesan kurang maksimal. Seperti daerahnya tahun 2018 lalu yang tidak dilibatkan oleh pemerintah provinsi.

Padahal tahun 2016, saat Tapanuli Utara menjadi tuan rumah, FDT berjalan dengan baik karena dikemas dengan bagus. “Harusnya dengan adanya program pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi, ada dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperbanyak promosi wisata dan atraksi wisata,” katanya.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan tidak setuju jika FDT 2020 ditiadakan. Sebaiknya, kata dia, Festival Danau Toba tahun 2020 materinya lebih ditingkatkan. “Jadi kalau ada yang kurang baik, agar diperbaiki untuk lebih baik,” harapnya.

Praeses HKPB Distrik III Humbang, Pdt Renova Johnny Sitorus, menegaskan selama ini FDT telah memberi manfaat, khususnya bagi masyarakat sekitaran Danau Toba. Yang perlu diperbaiki, lanjutnya, adalah materi FDT. “Dulu ada Lomba Solu Bolon, Tortor Batak, Lomba Mancing, dan lainnya. Nah ini harus dibuat lagi, bukan ditiadakan,” sebutnya.

Karena itu, ia meminta Gubsu lebih bijaksana dan memberikan konsep yang bermanfaat.

Pdt Lamsihar Siregar dari Gereja HKI menyampaikan, selama ini FDT mempunyai impact kepada masyarakat yang bergerak di usaha dan jajanan. Mulai jasa transport dari darat, laut dan udara, perhotelan, homestay. Karena itu, menurutnya, Gubsu perlu diberi masukan dan gagasan dalam program pengembangan destinasi wisata Danau Toba.

“Mungkin Pak Gubernur belum memiliki program pengembangan tata kelola destinasi superprioritas Danau Toba. Untuk itu, sebaiknya BOPDT dihadirkan sebagai fasilitator dan katalisator. Pak Gubernur juga perlu menjelaskan masterplan Geopark Kaldera Toba yang sudah masuk daftar UGGN,” ujar dia.

Lamsihar menjelaskan, kalender tahunan FDT memberi impact bagi banyak orang, dimulai dari jasa trasportasi darat, laut, dan udara. Juga buat perhotelan, homestay, masyarakat umum, dan masyarakat lokal.

“Saya kira para legislator provinsi dan kabupaten kota di sekitaran Danau Toba perlu bersuara mengenai manfaat FDT sebagai tradisi wisata yang ditunggu banyak orang,” imbuhnya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Humbang Hasundutan, Pdt Robinsarhot Lumbangaol, menyampaikan FDT sebaiknya tetap digelar, apalagi sudah dikenal baik oleh masyarakat,” katanya.

Yang penting, eventnya digelar dan dikonsep dengan matang, sehingga memberikan kontribusi positif dalam merangsang peningkatan ekonomi masyarakat. Terlebih dalam kontribusi membangun Danau Toba menjadi destinasi pariwisata superprioritas. (prn/des)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara menargetkan kenaikan 20 persen atau 300 ribu kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2020 ini. Tahun sebelumnya, Disbudpar menyebut terdapat sekitar 250 ribu wisman yang berkunjung ke Sumut.

Kadisbudpar Sumut, Ria Novida Telaumbanua mengatakan, target 300 wisman pada 2020 diupayakan dicapai dengan pagu anggaran senilai Rp77 miliar melalui APBD Sumut. Meski demikian ia mengamini, jumlah tersebut masih sangat jauh dari target pemerintah pusat yakni sejuta ke Sumut per tahun.

“Kalau target tersebut mau ditingkatkan tentu saja budget anggarannya juga harus ditingkatkan, harus disesuaikan,” katanya, Senin (13/1).

Dia mengungkapkan, hingga November 2019 jumlah wisman yang berkunjung sebanyak 231 ribu orang. Pada akhir tahun bertambah menjadi kira-kira 250 ribu orang. Terkait target kunjungan dua juta wisatawan asing sebagaimana ditargetkan, dia menyatakan kemungkinan baru dapat diraih lima tahun mendatang.

Tentang evaluasi FDT, Ria Telaumbanua menjelaskan, FDT putaran pertama telah terlaksana di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba secara bergantian. Namun beberapa pertimbangan menjadikannya perlu dievaluasi.

Hasil evaluasi dari pelaksanaan FDT selama ini di antaranya, jadwal pelaksanaan yang tidak tetap, menyulitkan agen perjalanan wisata mempromosikannya ke dalam paket mereka. Kemudian masalah penentuan tuan rumah yang dinilai belum mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dan amenitas, seperti ketersediaan hotel yang mendukung.

Selanjutnya anggaran yang sedikit menyulikan panitia melakukan publikasi. Padahal wisatawan mancanegara (wisman) perlu diinformasikan. Begitu juga dengan perhatian pemerintah kabupaten se-kawasan yang membutuhkan penambahan anggaran, serta minimnya jenis dan jumlah perlombaan terutama menyangkut olahraga air.

“Penentuan waktu pelaksanaan tidak pada masa liburan, sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan. Dan setelah 7 kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilan baik dari target kunjungan wisman dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat,” jelas Ria Telaumbanua, Senin (13/1).

Atas dasar itu, lanjut Ria, pihaknya berencana memperbaiki konsep FDT yang telah berlangnsung satu putaran penuh di 7 kabupaten se-kawasan. Termasuk mempertimbangkan pada 2020 ada momentum perayaan hari besar Agama Islam dan Pilkada serentak pada periode Juni-Juli. Meskipun pertengahan tahun merupakan waktu yang cukup baik, karena masa liburan.

“Berdasarkan diskusi bersama dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT), disarankan agar FDT berlangsung dua tahun sekali, untuk peningkatan kualitas,” katanya.

Ria kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan. Anggarannya masih tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2020. Namun mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, perlu diperbaiki.

“Tetapi semua rencana kegiatan selanjutnya masih akan didiskusikan dengan 7 kabupaten/kota, BODT dan Pemprov Sumut. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan dengan tentunya menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Ria.

Menyangkut biaya promosi pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Sumut, Muchlis Nasution menambahkan tahun ini meningkat jumlahnya menjadi Rp12 miliar. “Sebelumnya hanya Rp9 miliar. Dengan dana itu dilakukan promosi terhadap potensi budaya dan destinasi wisata di berbagai daerah di Sumut dalam bermacam bentuk,” katanya. (prn)