26 C
Medan
Tuesday, February 3, 2026
Home Blog Page 4643

2019, 38 Personel Poldasu Dipecat

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama tahun 2019, sedikitnya 38 personel jajaran Polda Sumut dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat. Para personel polisi tersebut dipecat, karena melakukan berbagai pelanggaran tindak pidana.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, 38 personel yang dilakukan PTDH terdiri dari 1 Perwira Menengah (Pamen), 3 Perwira Pertama (Pama) dan 34 Bintara. Mereka yang dilakukan PTDH karena terlibat kasus penganiayaan (6 kasus), narkoba (17 kasus), KDRT (4 kasus), penelantaran keluarga (4 kasus), penggelapan (3 kasus), penipuan (2 kasus), dan lain sebagainya.

Namun demikian, sambung dia, bila dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah 38 personel yang di-PTDH tersebut mengalami penurunan. Tahun lalu, ada 65 personel yang dilakukan PTDH.

“Sepanjang 2019, pelanggaran displin yang dilakukan ada 351 kasus dan kode etik 118 kasus. Untuk Pelanggaran disiplin ada 80 personel dengan rincian 6 Pamen, 4 Pama dan 70 Bintara. Sedangkan pelanggaran kode etik, ada 4 Pamen, 9 Pama, dan 105 Bintara,” ungkap Martuani dalam paparan akhir tahun 2019 yang digelar di Lapangan Benteng Medan baru-baru ini.

Menurut Martuani, jumlah kasus pelanggaran disiplin dan kode etik selama 2019 ini cenderung menurun dibanding dengan tahun 2018. Sebab, pada 2018 terjadi 734 kasus pelanggaran disiplin dan 134 kasus kode etik.

“Keseluruhan pelanggaran (disiplin dan kode etik) yang terjadi tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka mengalami penurunan sekitar 14,51 persen,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Martuani, untuk tindak pidana umum yang dilakukan personel ada 32 orang yaitu 1 Pamen, 1 Pama dan 30 Bintara. “Dari jumlah ini, 30 personil di antaranya masih dalam proses dan 2 personil lagi tahap kedua untuk penyerahan barang bukti serta tersangka,” tandasnya. (ris/han)

PTPN2 Bayar SHT Pensiunan 21 Karyawan

SERAHKAN: Direktur Komersil PTPN2, M Arwin Nasution secara simbolis menyerahkan SHT kepada 21 karyawan pensiunan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Diujung tahun semester II 2019, PTPN2 (Persero) membayar uang Santunan Hari Tua (SHT) kepada 21 karyawan pensiunan.

Pembayaran digelar di Aula OR Kandir PTPN2 Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Selasa (31/12) sekira pukul 14:00 WIB, dengan nilai Rp 1.037.559.359

Direktur Komersil PTPN2, M Arwin Nasution menyatakan, penyerahan SHT karyawan pensiunan ini dilakukan transparan dan dapat diakses melalui aplikasi website PTPN2.

Saat ini PTPN2 terus berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran. Dan dimohonkan supaya mendoakan PTPN2 makin maju. “Kami selaku menejemen berkomitmen terus melakukan perbaikan, agar kedepannya PTPN2 semakin maju,” sebutnya

Hingga saat ini, seluruh karyawan telah divalidasi, termasuk pensiunan. Validasi dilakukan manakala ada karyawan yang luput dari pendataan.

“Kita juga meminta pihak P3RI (Pengurus Pensiunan) untuk membantu data-data karyawan dan bisa kita tayangkan didalam aplikasi website PTPN2. Agar semua karyawan dapat mengakses namanya masing-masing,” ujarnya

Atas nama PTPN2, M Arwin Nasution mohon maaf kepada seluruh senior (pensiunan) atas keterlambatan pembayaran SHT. Seluruh dana SHT dibayarkan lewat rekening masing-masing karyawan pensiunan guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Secara simbolis kepada karyawan pensiunan, uang SHT diserahkan Direktur Komersil PTPN2, M Arwin Nasution yang didampingi Kabag SDM PTPN2, Eri Umar ST, Kabag Sekretariat Irwan SE, Kabag Keuangan PTPN2, Imam Wahdan SE, Kordinator Humas PTPN2, Sutan BS Panjaitan, Ketua Persatuan Purna Karyawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) PTPN2, Sukardi, Ki Roso Suyetno, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) PTPN2. (btr/han)

Bupati Karo Lantik 8 Pejabat Eselon II

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Karo, yang digelar di aula kantor Bupati Karo,Jumat (3/1) siang.

Data yang dihimpun, ke delapan pejabat yang dilantik itu masing-masing, Drs. Dapatkita Sinulingga yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekda Kabupaten Karo dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Karo.

Tommy Heriko Marulitus, AP yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Merek, Kabupaten Karo dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo. Ir. Edison Sebayang, MMA yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Holtikutura di Dinas Pertanian, diangkat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah.

Selanjutnya, Drs. Jhonson Tarigan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, diangkat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Radius Tarigan, ST yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Munarta Ginting, SP yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pendidikan, dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Edward Pontianus Sinulingga, ST yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah, dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Terakhir, Paksa Tarigan, SST yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipercaya menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Dalam pidato singkatnya, Terkelin Brahmana mengatakan, pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Karo ini sudah sesuai ketentuan peraturan undang undang yang berlaku dan telah mendapat rekomendasi melalui surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Untuk itu saya ingatkan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan kinerja melalui penandatanganan kontrak kerja sehingga kinerja dapat terukur. Meningkatkan kompetensi kerja dan saya akan mengevaluasi kinerja masing-masing setelah setahun masa jabatan,” urai Bupati.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Karo Kamperas Terkelin Purba, Asisten 1 Drs Suang Karo karo, mewakili Kepala Kejari Karo, Kasi Datun Muhammad Taufik Yanuarsyah SH, MH, Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, Wakil Ketua DPRD Karo Davit Kristian Sitepu dan Sejumlah pimpinan SKPD, jajaran Forkopimda dan sejumlah perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. (deo/han)

Desa Marindal II Miliki Mobil Ambulans

AMBULANS: Mobil ambulans yang didatangkan untuk melayani masyarakat Desa Marindal II.
AMBULANS: Mobil ambulans yang didatangkan untuk melayani masyarakat Desa Marindal II.
AMBULANS: Mobil ambulans yang didatangkan untuk melayani masyarakat Desa Marindal II.

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Demi memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, Kepala Desa Marindal II Jufri Antono menghadirkan satu unit mobil ambulans desa.

Hal itu disampaikan, Jufri ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (3/1). Kedatangan kendaran angkutan kesehatan itu bertujuan memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Terutama dalam mengevakuasi masyarakat yang sakit menuju rumah sakit.

“Selama ini bila ada warga yang sakit diangkut dengan kendaran umum. Dengan adanya ambulans ini, masyarakat boleh menggunakannya. Baik untuk membawa ke rumah sakit, atau membawa jenazah menuju TPU,” sebutnya.

Ditambahkannya, ambulans itu sampai ke Desa Marindal II, Selasa (31/12) lalu. Pembeliannya dengan mengunakan dana desa tahun 2019.

Masih Jufri, cara pengunaan kendaran ambulans tersebut, masyarakat cukup melaporkan kepada pihak perangkat desa. Bahwa kendaran am bulans hendak dipakai membawa warga berobat ke rumah sakit atau dalam kondisi emergency.

“Cukup kabari perangkat desa. Maka ambulan langsung menjemput warga ke rumahnya dan mengantar ke rumah sakit yang diinginkan,” ungkapnya menutup pembicaraannya. (btr/han)

32 Anak Kos-kosan Positif Narkoba Dipulangkan

PENJELASAN: Wali Kota Binjai HM Idaham memberikan penjelasan kepada keluarga anak-anak mereka yang terpapar narkotika di Panti Rehab Mutiara Abadi Binjai.
PENJELASAN: Wali Kota Binjai HM Idaham memberikan penjelasan kepada keluarga anak-anak mereka yang terpapar narkotika di Panti Rehab Mutiara Abadi Binjai.
PENJELASAN: Wali Kota Binjai HM Idaham memberikan penjelasan kepada keluarga anak-anak mereka yang terpapar narkotika di Panti Rehab Mutiara Abadi Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai HM Idaham menasehati orangtua yang anaknya menjadi korban narkotika di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi Binjai, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat, Jumat (3/1) pagi. Sebanyak 32 orang tercatat positif narkoba yang terjaring dalam operasi penyakit masyarakat akhirnya dipulangkan.

Mereka dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. “Operasi penyakit masyarakat ke kos-kosan dilakukan karena banyak informasi disampaikan kepada pemerintah kota. Karenanya, kami melakukan ini,” ujar Idaham.

Menurut dia, masa depan generasi bang sa masih dapat diselamatkan. Namun, hal tersebut juga tak terlepas dari peran orangtua. Artinya, orangtua harus mendidik anaknya sebaik mungkin. Jangan sampai terjerumus narkoba seperti ini.

“Masih ada waktu untuk mengembalikan. Ayo, jaga anak-anak kita. Bagi yang mau rehab, silahkan. Yang di luar Binjai juga boleh, nanti saya koordinasi langsung dengan kepala daerahnya,” kata Idaham.

Penertiban yang dilakukan, kata dia, karena ingin menyelamatkan generasi anak bangsa. “Hasil penglihatan saya, mereka ini belum jauh terpapar. Kalau tidak diselesaikan, sama nanti dengan korban lainnya yang tidak punya masa depan,” ujar Idaham.

Karenanya, Idaham mengajak agar para orangtua dapat satu persepsi. Bagi dia, wajar mereka yang positif narkoba berontak.

Itu terjadi karena zat yang diasup masuk mengalir bersama darah pada tubuhnya. “Kami menyarankan yang terbaik, semua berpulang kepada bapak ibu. Kami ingin menyelamatkan anak-anak kita untuk bisa tak terpapar lagi dengan narkoba dan sebagainya sebagai pemakai,” ujar Idaham sembari menyesalkan adanya hampir seluruh mereka yang positif narkoba masih anak di bawah umur.

Sayangnya, para orangtua memilih membawa pulang anaknya. Artinya, tidak ada yang menjalani rehabilitasi di MAB.

Padahal, keluarga tidak perlu pusing memikirkan biaya. “Silahkan bagi yang ingin direhab. Ditanggung APBD. Kasihan, umurnya belasan tahun sudah terpapar narkoba,” sambung Ketua DPRD Binjai, Noor Sri Syah Alam.

Keluarga Minta Tutup Diskotek Cafe Flower

Salah seorang perwakilan keluarga yang menyambung lidah lain meminta agar Diskotek Cafe Flower ditutup. Menurut keluarga, eks Titanic Frog merupakan biang keladi buah hatinya menjadi terpapar narkoba. “Saya cuma bilang dari keluarga saja pak, ibu-ibu ini minta agar Titanic ditutup,” ujar dia.

Permintaan tersebut langsung direspon berang oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, AKBP Suprayogi yang ketepatan di lokasi. “Kamu jangan begitu, kami sudah maksimal. Kemarin saja kami mau razia, dilempari batu,” cetus Suprayogi.

Pun demikian, suasana kembali mencair usai wali kota akan menindaklanjut hal tersebut.

“Ya sudah, nanti akan saya sampaikan sama pihak terkait. Sekarang ini dulu, apakah ada yang mau direhab atau tidak,” kata Idaham.

Dari 32 orang tersebut, dua di antaranya ditemukan perempuan yang tengah mengandung bayi di perutnya. Itu terlihat jelas lantaran perutnya sudah membendung.

“Tidak ada yang mau direhab. Padahal sudah didukung oleh pemerintah,” tukas Suprayogi. (ted/han)

Panca Banjir di Jabotabek, Mendagri Instruksikan Monitoring Cuaca

MENGUNGSI Warga mengungsi di Halte Transjakarta Jembatan Baru, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (3/1). Menurut warga, mereka terpaksa memilih mengungsi ke halte tersebut akibat kurangnya posko pengungsian di sekitar lokasi terdampak banjir.

Pemda Diminta Bentuk Posko

MENGUNGSI Warga mengungsi di Halte Transjakarta Jembatan Baru, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (3/1). Menurut warga, mereka terpaksa memilih mengungsi ke halte tersebut akibat kurangnya posko pengungsian di sekitar lokasi terdampak banjir.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia membentuk posko monitoring cuaca. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Demikian disampaikan Tito usai rapat soal bencana dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/1). Rapat itu diikuti Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensos Juliari Batubara, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Jadi pertama tentunya kita semua prihatin dengan bencana banjir yang ada. Tadi sudah disampaikan BNPB, kemungkinan dari ramalan BMKG hujan mungkin masih akan datang,” ucap Tito.

Tito mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), merekayasa hujan turun sebelum masuk wilayah Jabodetabek.

Sejalan dengan itu, Tito juga terus berkoodinasi dengan seluruh Pemda, terutama yang rawan bencana untuk menguatkan komunikasi antara pusat dan daerah. Apalagi atas perintah Presiden Jokowi, seluruh kementerian dan lembaga sudah turun bersama-sama menanggulangi dampak banjir.

“Namun saya ingin tekankan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat posko monitoring cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar bisa di-update dengan mudah dan siapkan rencana kontigensi darurat sehingga bisa memiliki rencana sistematis untuk pencegahan, penanganan banjir, evakuasi korban, termasuk pascabanjir,” pungkasnya.

Begitu juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengungkap arahan Presiden Joko Widodo terkait banjir di Jabodetabek dan Banten. Salah satu arahannya soal pengaktifan BPBD hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

“Pak Presiden menugaskan kembali kepada kami agar menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar berkolaborasi antara pusat dan daerah serta didukung TNI-Polri serta segenap unsur pendukung termasuk relawan hendaknya menjadi kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya,” kata Doni di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Doni juga menyampaikan imbauan ke masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS) agar melakukan evakuasi. Dia juga meminta kepala daerah tegas untuk mengingatkan masyarakat.

“Kita berharap ketegasan pemimpin daerah sampai tingkat kepala desa atau lurah, mampu mengingatkan masyarakat agar tidak berada di tempat sangat berisiko,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi memberi perhatian pada pengaktifan kembali BPBD. BPBD diminta diaktifkan sampai tingkat kota dan kabupaten. “Arahan Bapak Presiden adalah untuk mengaktifkan kembali seluruh BPBD. Bukan hanya di tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten kota, terutama juga DKI Jakarta,” ujar Doni.

Korban Meninggal Jadi 46 Orang

Sementara itu, BNPB memperbarui data terakhir korban jiwa yang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak, Banten. Total korban meninggal akibat banjir di wilayah Jabodetabek dan Lebak menjadi 46 orang. Angka 46 orang itu berdasarkan data terakhir yang dihimpun BNPB pada Jumat (3/1) hingga pukul 15.00 WIB.

Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo menyebut, air yang menggenangi beberapa wilayah sudah terpantau surut. Proses perbaikan fasilitas pun menurutnya sudah mulai dilakukan.

“Sekarang (kemarin,Red) sudah dimulai dilakukan. TNI sudah menurunkan alat berat untuk pembersihan jalan, PUPR juga sama,” kata Agus di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

Agus mengatakan, perbaikan sementara akan fokus terhadap fasilitas penting seperti jalanan, gardu listrik, hingga tanggul yang jebol. Baru setelahnya dilakukan perbaikan secara permanen.

“Jadi aktivitasnya adalah perbaikan darurat, secara darurat diperbaiki dulu jalan yang putus supaya bisa lewat, sama dengan jembatan, atau tanggul tanggul yang jebol. Nah nanti setelah selesai baru direncanakan untuk pembangunan permanen,” katanya.

Kata Agus, saat ini perbaikan sudah berjalan di wilayah Kemang dan Kembangan. Sejumlah personel TNI AD sudah terlibat memperbaiki gardu listrik. Lalu ada juga kementerian PUPR yang sudah mulai menambal tanggul jebol dengan bronjong.

“Ini kebanyakan di daerah seperti kemarin di Kemang Pratama yang jebol itu ya, PUPR sudah turun untuk menambal tanggul yang jebol dengan bronjong, pasir,” ujarnya.

Sebelumnya, Agus mengatakan jumlah titik banjir di wilayah Jabodetabek sudah mulai berkurang. Tinggi muka air rata-rata mencapai 20-50 cm. “Titik-titiknya masih ada sekitar 140 titik tapi kan sudah dangkal ya sekitar 20-50 cm,” ujarnya. (jpc/dtc/bbs)

Tarif Tol Medan-Belawan-Tanjung Morawa Diprediksi Naik hingga 7 Persen

JALAN TOL: Seorang pengemudi mobil saat memasuki jalan Tol Balmerah. PT Jasa Marga tengah menyesuaikan kenaikan tarif baru pada tol Belawan-Medan- Tanjungmorawa (Belmera).
JALAN TOL: Seorang pengemudi mobil saat memasuki jalan Tol Balmerah. PT Jasa Marga tengah menyesuaikan kenaikan tarif baru pada tol Belawan-Medan- Tanjungmorawa (Belmera).
JALAN TOL: Seorang pengemudi mobil saat memasuki jalan Tol Balmerah. PT Jasa Marga tengah menyesuaikan kenaikan tarif baru pada tol Belawan-Medan- Tanjungmorawa (Belmera).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Jasa Marga (Persero) Tbk masih melakukan penyesuaian tarif baru pada tol Belawan-Medan- Tanjungmorawa (Belmera). Saat ini penyesuaian tarif tersebut sedang dalam pengkajian pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Setidaknya, ada 6 ruas tol yang tarifnya mengalami penyesuaian. Sisanya, 13 ruas tol, masih dalam tahap pengkajian, salah satunya Tol Medan-Belawan-Tanjung Morawa. “Kenaikan sekitar 6-7 persen sesuai dengan naiknya laju inflasi daerah,” kata Corporate Communication dan Community Development Group Head PT Jasa Marga Tbk, Dwimawan Heru, Jumat (3/1).

Kenaikan tarif tol ini berlaku untuk semua golongan, yaitu I-V, baik kendaraan pribadi angkutan barang dan penumpang. Namun, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detil kapan kenaikan ini akan diberlakukan. Karena, saat ini pemerintah tengah melakukan pengkajian. “Belum bisa dipastikan, tetapi saat ini pemerintah tengah melakukan penyesuaian,” jelasnya.

Menurut dia kenaikan tarif ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol. Melalui regulasi itu, Jasa Marga sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) memiliki hak untuk melakukan penyesuaian tarif untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

“Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi,” ucapnya.

Sementara untuk besaran tarif tol, lanjutnya, akan disesuaikan berdasarkan inflasi lokal yang ada di Kota Medan, merujuk pada data BPS tentang inflasi dalam dua tahun terakhir. Pihaknya juga sudah mengajukan permohonan kenaikan tarif tol tersebut kepada BPJT, Bina Marga, dan Kementerian PUPR. Sekarang masih dalam proses.

Untuk penyesuaian tarif sudah dilakukan, namun kenaikannya belum bisa diprediksi kapan diberlakukan. “Kalau layanan dan fasilitas nantinya daerah yang akan cek ke lapangan apa yang perlu diperhatikan,” katanya.

Pengamat Transportasi, Medis Surbakti mengatakan, kenaikan tarif tol ini tidak akan memengaruhi bagi para pebisnis. Sebab, mereka membutuhkan nilai waktu tempuh untuk bisa mendistribusikan barang dengan cepat. Namun, bagi yang bukan pebisnis tarif ini akan sangat terasa. Akan tetapi secara pastinya seiring berjalannya waktu masyarakat bisa menyesuaikan kenaikan ini.

“Ada namanya nilai waktu, apakah pengurangan waktu yang didapatkan dari jalan tol sesuai dengan pengeluaran uang, baik itu melalui beli tiket atau membayar tol. Tetapi seiring berjalan waktu, masyarakat bisa menyesuaikan itu,” katanya.

Medis mengatakan, kenaikan tarif tol ini pastinya akan dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah. Sebab, pemerintah tidak akan langsung begitu saja menaikannya. Dikatakannya, jika kenaikan terlalu tinggi akan memengaruhi pengguna menggunakan akses jalan tol. Kemudian jika terlalu murah akan menyebabkan pelayanan menurun.

“Kenaikan tol yang diberlakukan pemerintah itukan sudah ada kajian yang diberlakukan sebelumnya. Kalau terlalu mahal orang malas dan pemasukan jalan tol berkurang, kalau terlalu murah nanti maintenance dan operasional tol tidak bisa dicover,” katanya. (prn)

Pascabanjir Bandang di Labura, Tim Gabungan Bersihkan Material

LABURA, SUMUTPOS.CO – Pascabanjir di Labuhanbatu Utara (Labura), tim gabungan sedang fokus membersihkan material di Desa Hatapang setelah berhasil membuka akses jalan. Sedangkan korban jiwa yang hanyut, belum ada ditemukan bertambah. Jumlahnya masih sama, dua orang. Tiga lagi masih dalam pencarian tim SAR.

“Untuk korban jiwa yang hanyut sejauh ini baru dua orang itu saja. Tiga lagi masih dalam pencarian tim SAR. Pencarian akan dilanjutkan sampai besok sesuai keputusan bupati mengenai status tanggap darurat. Dan sekarang kita beralih ke Desa Hatapang untuk membersihkan batu, kayu dan material lain pasca bandang yang menerjang desa tersebut,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Jumat (3/1).

Menurut Riadil, di Desa Hatapang tim gabungan sempat susah masuk untuk melakukan evakuasi warga dan tanggap darurat. Sebab untuk masuk ke desa itu, mesti menempuh waktu dua jam lagi dan itu pun harus dengan berjalan kaki.

“Di Hatapang itu yang kita temukan masih 19 rumah hanyut, satu unit jembatan putus, dan lahan pertanian yang sudah tertimbun lumpur. Hampir sama kondisinya seperti yang di Desa Pematang, seluas 15 hektare lahan pertanian rusak. Saat ini kami masih melakukan penanganan darurat, yang mana bisa dijadikan akses masyarakat kita buka,” ungkapnya.

Seperti di Desa Pematang, sambung dia, dua hari pascabencana hanya membuka akses bagi masyarakat sekitar dua meter. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak TNI, kini akses tersebut lebarnya menjadi empat meter.

“Di mana dengan menambah kayu dan batang pinang sehingga bisa dilalui masyarakat. Setidaknya sepeda motor pun bisa lewat. Sekarang ini kita masih fokus evakuasi dan tanggap daruratnya. Jika besok warga setuju pencarian diperpanjang maka itu akan kita lakukan. Jika tidak, tentu korban yang belum ditemukan dinyatakan hilang. Jadi tergantung warga,” katanya.

Pihaknya sudah mencatat jumlah kerusakan infrastruktur dan lainnya akibat bandang yang menerjang tiga desa di kabupaten tersebut. Selain itu ia memastikan semua warga yang dievakuasi saat ini, dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan logistik sedikit pun.

“Posko kesehatan kita selalu standby. Kepada anak-anak kita sudah buat trauma helling atas bencana ini bersama Dinas Sosial. Bahkan sebagian warga sudah kembali ke rumahnya. Dan yang rumahnya tidak ada lagi, menumpang ke tempat keluarga ataupun tetangga mereka. Semua logistik juga cukup. Alat berat juga siaga sebanyak empat unit,” pungkasnya.

Danton Gas SAR Batalyon B Sat Brimob Polda Sumut, Ipda Hadi Santoso mengatakan, Tim gabungan masih mencari korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai-sungai dan hutan di wilayah itu.

“Pencarian korban yang masih belum ditemukan ini diharapkan secepatnya bisa ditemukan dalam waktu dekat ini,” kata Ipda Hadi Santoso, Jumat (3/1).

Seperti diberitakan, banjir bandang tersebut menyebabkan satu keluarga hanyut. Hingga kini, tim gabungan masih mencari tiga korban hilang dalam musibah banjir bandang. Pencairan dilakukan dengan menyusuri sungai-sungai dan hutan di wilayah itu.Satu keluarga yang dinyatakan hilang ini terdiri dari Ahmad Albar Sipahutar (kepala keluarga), Cahaya Nasution (istri), Reni Yana Sipahutar (anak), Irul Sipahutar (anak) dan Reja Sipahutar (anak).

Selain itu 36 rumah warga hanyut disapu banjir, 2 unit jembatan besar dan 4 titi di dusun rusak berat; sawah 15 hektare tertimbun lumpur, batu dan batang kayu; 4 titik daerah irigasi rusak.

Usai banjir bandang, Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selain dipicu curah hujan tinggi, banjir bandang tersebut juga disinyalir akibat kawasan hutan yang sudah rusak lantaran penebangan pohon.

Saat disinggung mengenai apakah sudah ada gambaran terkait dugaan illegal logging itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana belum bisa menjelaskan. Menurutnya, banjir bandang di Labura masih dalam tahap penyelidikan. (prn/bbs)

Minggu Puncak Arus Balik Nataru

KUALANAMU: Arus balik penumpang di Bandara Kualanamu. Minggu ini merupakan puncak arus balik. batara/sumut pos
KUALANAMU: Arus balik penumpang di Bandara Kualanamu. Minggu ini merupakan puncak arus balik.
batara/sumut pos
KUALANAMU: Arus balik penumpang di Bandara Kualanamu. Minggu ini merupakan puncak arus balik. batara/sumut pos

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 diprediksi berlangsung pada Minggu (5/12) besok Para pemudik diimbau agar pulang lebih awal guna menghindari kemacetan.

“Kalau bisa Minggu pagi sudah bergegas pulang, agar tidak terjebak macet sore atau malam harinya. Karena perkiraan kita Minggu itu puncak arus balik,” kata Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Jumat (3/1).

Sebenarnya, lanjut dia, mulai hari ini arus balik Nataru akan mulai berlangsung. Hanya saja untuk puncaknya, diperkirakan akan terjadi Minggu. Sebab pada Senin esoknya, para pelajar sudah mulai aktif masuk sekolah kembali. “Iya, anak sekolah sudah kembali masuk di tanggal 6 pada Senin itu. Jadi memang di Minggu itu orang akan banyak kembali pulang,” katanya.

Secara umum, kata Darwin, arus lalu lintas selama Nataru berlangsung lancar. Adapun kecelakaan yang terjadi saat memasuki arus mudik kemarin, hanya menimpa kendaraan pribadi bukan transportasi umum. Pihaknya pun mengklaim, bahwa kegiatan inspeksi kendaraan atau rampcheck yang dilakukan terhadap seluruh kendaraan sebelum arus mudik Nataru, sukses sejauh ini.

“Untuk kendaraan umum sejauh ini belum ada berita kecelakaan yang terjadi. Dan memang untuk titik-titik kemacetan sudah kami prediksi sebelumnya bakal terjadi. Namun hal itu sudah kami antisipasi dengan menempatkan personil pada titik-titik tertentu tersebut. Bekerja sama dengan petugas kepolisian dan satuan unit lainnya,” ungkapnya.

Darwin juga menyampaikan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan turun ke Medan hari ini guna melihat langsung arus balik Nataru. Selain akan meninjau Terminal Terpadu Amplas, Menhub juga direncanakan melihat kondisi Stasiun Besar Kereta Api Medan dan Bandara Internasional Kualanamu.

“Pada hari ini (Jumat) pun sebenarnya sudah mulai arus balik di Terminal Amplas. Dan rencananya Sabtu, Menhub akan meninjau ke sana arus balik. Jika tidak ada perubahan, rencana beliau juga akan mengunjungi Pelabuhan Belawan,” katanya.

Begiti juga puncak arus balik di Bandara Kualanamu, diprediksi terjadi pada Sabtu (4/1) dan Minggu (5/1). Hal ini disampaikan Manager Airport Duty PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Kualanamu, Supri Handoyo.”Prediksi ini tidak lain, pada hari itu sudah mulai habis libur Nataru. Begitu juga dengan libur anak sekolah. Ditambah pada Senin 6 januari 2020 juga sudah semua masuk kerja,” kata Supri, Jumat (3/12).

Untuk mengantisipasi lonjakan, pihaknya kerja sama dengan intansi terkait sejak dibukanya posko terpadu Nataru di Bandara Kualanamu, dan sudah siap siaga untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi penumpang. “Pengguna jasa bandara diimbau tidak segan melaporkan dan meminta bantuan pada petugas bila ada kendala dan ketidaknyamanan,” imbaunya.

Soal pergerakan penumpang pada H+8 Nataru, baik kedatangan, keberangkatan domestik dan internasional, Supri menyebut, sudah mulai terlihat meski masih menurun dibanding tahun sebelumnya.”Begitu juga dengan jumlah penerbangan, juga masih kondisi sama,” ujarnya.

Untuk jumlah pergerakan penumpang tahun 2019 sebanyak 25.826. Tahun 2018 sebanyak 29.770 penumpang, ada penurunan sekitar 13 persen. Untuk pergerakan pesawat tahun 2019 sebanyak 195 penerbangan. Pada tahun 2018 sebanyak 220 penerbangan, terjadi penurunan sekitar 11 persen. (prn/btr)

Dipreksi Terjadi di Berbagai Wilayah Indonesia, Hujan Ekstrem hingga 15 Januari

BERSIHKAN: Seorang anak membersihkan Musala Al- Ma'Mun pascabanjir yang melanda kawasan Cililitan Kecil, Jakarta, Jumat (3/1). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
BERSIHKAN: Seorang anak membersihkan Musala Al- Ma’Mun pascabanjir yang melanda kawasan Cililitan Kecil, Jakarta, Jumat (3/1).
MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, hujan ekstrem akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia dari 5 hingga 15 Januari 2019. Masyarakat diminta mempersiapkan diri.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, pada 5 Januari Indonesia akan dilewati udara basah yang bertiup dari Samudera Hindia. Udara basah tersebut akan masuk melalui Sumatera Baratn

“Tanggal 5 diperkirakan akan masuk pengaruh dari Samudera Hindia yang bertiup dari Timur Afrika, berarakan aliran udara basah di sepanjang equator diprakirakan, masuk melalui Sumatera Barat, pantai Barat Sumatera, menuju tujuannya Samudara Pasifik,” kata Dwikorita saat sambutan di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Dwikorita menyebut, saat itu intensitas hujan akan bertambah di beberapa wilayah yang dilewati seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa, Jambi, Bangka Belitung, hingga Lampung. Karena itu, dia menyebut hujan intensitas ekstrem diprakirakan akan terjadi mulai 5 hingga 10 Januari 2020.

“Mohon diperhatikan prakiraannya, tanggal tersebut 5-10 intensitas hujan meningkat lagi. Biasanya terjadi hujan meningkat pada malam hari sampai dini hari,” ucapnya.

Selanjutnya, Dwikorita juga menjelaskan udara basah ini juga akan masuk dari wilayah Kalimantan pada tanggal 11 Januari. Beberapa wilayah akan terdampak peningkatan intensitas hujan.

“Setelah tanggal 11-15 diprakirakan pergerakannya masuk Kalimantan Barat, ke Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, akhirnya mampir di Sulawesi Selatan, dan di Sulawesi Tenggara. Nah ini berjalan terus tanggal 11-15, intensitas tinggi di zona-zona tersebut. Sehingga mohon disiapkan, ini bukan perkiraan tapi prakiraan,” ujar Dwikorita.

Dwikorita memastikan, setelah tanggal 15 Januari, intensitas hujan akan kembali normal. Dia juga berharap prakiraan BMKG ini salah sehingga hujan intensitas ekstrim tidak terjadi .”Semoga saja prakiraan 15 mulai luluh dan menuju ke Samudra Pasifik, nah itu jadi penutup, semoga TMC sangat membantu setelah ada prakiraan TMC berhasil, prakiraan kami salah,” kata Dwikorita.

Selain itu, lanjutnya, perubahan siklus hujan ekstrem di Indonesia semakin cepat terjadi. “Hujan intensitas esktrem itu ada siklusnya, tapi tampaknya siklus itu semakin memendek,” kata dia lagi.

Dwikorita mengatakan, siklus hujan ekstrem saat ini terjadi setiap lima tahunan atau bahkan di bawah lima tahun. Fenomena ini, kata Dwikorita, berbeda dengan yang biasanya terjadi dalam setiap 10 tahun atau 20 tahun. “Yang biasanya 10 tahunan, 20 tahunan menjadi datang hanya dalam waktu 5 tahun atau kurang,” ujar Dwikorita.

Dwikorita mengatakan, perubahan fenomena hujan ekstrem ini dipengaruhi oleh perubahan iklim. Meskipun hujannya tinggi, perubahan iklim itu yang mempercepat siklus itu datang.

Selain itu, Dwikorita juga menyebut fenomena hujan ekstrem yang datang lebih cepat ini tidak didukung oleh mitigasi yang baik. Menurutnya peringatan-peringatan yang dikeluarkan BMKG sejauh ini tidak terlalu direspons oleh masyarakat.

“Pelajaran penting bagi kami peringatan dini yang sudah disampaikan seminggu sebelumnya, tanggal 23 tanggal 27, 28, terakhir Kepala BNPB tangal 30 desember 2019 ternyata, kita belajar, mungkin dianggap dampaknya kurang dahsyat, ini pelajaran bagi kami,” pungkas Dwikorita.

Libatkan 3 Pesawat

Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dibantu TNI melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi intensitas hujan di Jabodetabek pada Jumat (3/1).

Kepala Pusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo mengatakan, sejumlah strategi telah disiapkan BPPT untuk melakukan modifikasi cuaca tersebut sebagaimana diinformasikan Kepala Balao Besar TMC BPPT Dr. Trihandoko Seto.

“BPPT sudah melakukan analisis pertumbuhan awan penyebab hujan di Jabodetabek. Awan-awan tersebut berasal dari sebelah barat dan barat laut Jabodetabek yaitu selat Sunda, Lampung, dan sekitarnya,” ucap Agus.

Untuk itu, pada hari ini (kemarin,Red) sudah dilakukan persiapan, baik pesawat maupun peralatan lainnya beserta bahan semai yang akan digunakan. Operasi ini akan mengerahkan pesawat Casa (1 unit), CN-295 (1), dan 1 unit Hercules (opsional).

“Pagi hari dilakukan prediksi dan monitoring pertumbuhan dan pergerakan awan. Semua awan yang bergerak ke Jabodetabek dan diperkirakan akan hujan di Jabodetabek akan disemai dengan pesawat menggunakan bahan semai NaCl. Diharapkan, awan akan jatuh sebelum memasuki Jabodetabek,” jelasnya.

Sebelumnya, BPPT bersama BNPB menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk meminimalisir hujan lebat di Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini dimaksudkan untuk mengarahkan hujan agar tidak turun di Jabodetabek. Bagaimana caranya?

Peresmian penerapan teknologi modifikasi cuaca ini dilaksanakan di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, oleh Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita serta Kepala BPPT Hammam Riza.

“Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meminimalkan dampak bencana banjir di Jabodetabek dengan upayakan redistribusi curah hujan dengan mengurangi intensitas hujan yang turun di Jabodetabek,” kata Hammam.

Hammam menjelaskan, nantinya hujan yang seharusnya mengguyur Jabodetabek akan diturunkan lebih dulu di Selat Sunda dan Laut Jawa sehingga intensitas di Jabodetabek bisa berkurang. Operasi TMC ini akan dilaksanakan sepanjang dibutuhkan pada periode puncak musim hujan demi meminimalisir dampak banjir.

Modifikasi ini dilakukan dengan menggunakan garam yang ditaburkan dua pesawat TNI AU jenis CN295 dan Casa 212. Hammam menyebut total 3,2 ton garam bakal disebar di awan-awan hujan setiap kali jalan.

“Penerbangan TMC bekerja sama dengan TNI AU yang menyediakan 2 pesawat dan disesuaikan dengan kebutuhan, CN295 dari skuadron 2 Halim PK, ini sekali turunkan 2,4 ton garam yang bisa disemai, dan Casa 212 200 dari skuadron udara 4, sekali angkat 800 Kg garam,” ujar Hammam. (fat/jpnn)