MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengawali program kerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menjadwalkan pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Januari 2020 ini.

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus), adapun 4 Ranperda yang akan dibahas, yakni Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pinjaman Daerah, Administrasi Kependudukan, dan Penyelenggaraan Kearsipan.

Namun saat ini, ada yang berbeda jika dibandingkan dengan aturan DPRD Medan sebelumnya. Sekarang, pembahasan Ranperda diberi batas waktu, yang dituangkan dalam aturan tata tertib (tatib).

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah mengatakan, untuk masa bakti 2019-2024 ini, setiap pembahasan Ranperda diberi batas waktu hingga 6 bulan, dan menurutnya, aturan itu dituangkan dalam Tatib DPRD Medan.

“Berbeda dari periode kemarin. Sekarang untuk pembahasan Ranperda diberi waktu 6 bulan, sesuai kesepakatan, dan sudah dituangkan di dalam tatib,” tutur Bahrum, kepada Sumut Pos, Kamis (2/1) lalu.

Bahrum juga mengatakan, meski secara aturan batas waktu itu satu tahun, namun pihaknya akan berupaya agar setiap program yang ada bisa selesai tepat waktu dalam jangka 6 bulan.

“Dengan adanya pembatasan waktu ini, diharapkan semua program bisa berjalan sesuai rancangan kerja yang disepakati, tidak molor lagi waktunya,” harapnya.

Setelah batas waktu yang ditentukan, lanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) nantinya harus melaporkan hasil pembahasannya melalui Paripurna.

“Setelah batas waktu 6 bulan itu, Pansus akan melaporkan hasil pembahasannya. Jika pembahasan belum final, maka Pansus bisa mengajukan penambahan waktu pembahasan,” kata Bahrum.

Lebih lanjut Bahrum mengatakan, pada paripurna itulah nantinya Pansus Ranperda menyampaikan laporannya. Dengan pola tersebut, diharapkan pembahasan produk hukum dapat lebih maksimal dan tepat waktu.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, H Rajuddin Sagala mengatakan, DPRD Medan sesuai aturan akan mencoret setiap Ranperda yang diajukan jika tidak memenuhi syarat.

“Ini juga menjadi perhatian. Kami akan mencoret Ranperda dari daftar jika tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, seperti soal naskah akademik,” bebernya.

Dia juga mengatakan, baik Ranperda usulan maupun Ranperda Inisiatif DPRD Medan, jika tidak memenuhi syarat, maka akan dicoret dari daftar.

“Kemarin ada Ranperda Inisiatif yang diajukan untuk dibahas, tapi karena tidak ada naskah akademiknya, terpaksa dicoret,” pungkas Rajuddin. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 Ranperda akan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Medan di 2020. Namun dari keseluruhan Ranperda tersebut, keolahragaan tak termasukn

“Tahun ini memang tidak masuk lagi ke Prolegda, karena tahun lalu sudah masuk (Prolegda),” ungkap Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Jumat (3/1).

Pun begitu, lanjut Ihwan, bukan berarti Ranperda tersebut tidak berkelanjutan di tahun ini. Dia justru berjanji, akan menyelesaikan Ranperda itu pada 2020 ini.

“Tidak masuk Prolegda lagi, bukan berarti dibiarkan begitu saja. Tahun lalu sudah masuk Prolegda, sudah dibahas, tapi belum tuntas. Tahun ini tidak perlu masuk Prolegda lagi, tapi justru tetap akan dibahas dan justru akan dituntaskan. Karena tahun lalu kan tinggal sedikit lagi, ya tinggal finishing-nya saja, itu pasti diselesaikan di tahun ini,” ujarnya.

Diakui Ihwan, sebenarnya Pemko Medan sudah dapat memberlakukan beberapa kebijakan terkait aturan keolahragaan yang ada di Pemko Medan. Termasuk soal kebijakan kepengurusan sarana olahraga yang saat ini masih dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang seharusnya dapat dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Sebenarnya kalau soal teknis begitu kan kebijakan Pemko Medan saja. Tapi begitu pun, tetap akan diselesaikan Ranperda itu. Ke depannya, Pemko harus dapat lebih memahami soal kepengurusan sarana olahraga itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam mengawali program kerjanya, DPRD Medan telah menjadwalkan pembahasan 4 dari 14 Ranperda pada Januari 2020 ini. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus), 4 Ranperda yang akan dibahas di antaranya Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pinjaman Daerah, Administrasi Kependudukan, dan Penyelenggaraan Kearsipan.

Namun, saat ini ada yang berbeda dari aturan DPRD Medan sebelumnya. Pembahasan Ranperda diberi batas waktu yang dituangkan dalam aturan tata tertib.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah mengatakan, untuk masa bakti 2019-2024 ini setiap pembahasan Ranperda diberi batas waktu hingga 6 bulan, dan aturan itu dituangkan dalam Tatib DPRD Medan.

“Berbeda dari periode lalu, sekarang untuk pembahasan Ranperda diberi waktu 6 bulan, sesuai kesepakatan dan sudah dituangkan di dalam tatib,” jelasnya.

Menurutnya, meski secara aturan batas waktu itu satu tahun, namun pihaknya akan berupaya agar setiap program yang ada bisa selesai tepat waktu dalam jangka 6 bulan.

“Dengan adanya pembatasan waktu ini diharapkan semua program bisa berjalan sesuai rancangan kerja yang disepakati, tidak molor lagi waktunya,” harap Bahrum.

Setelah batas waktu ditentukan, sambung Bahrum, Panitia Khusus (Pansus) nantinya harus melaporkan hasil pembahasannya melalui Paripurna.

“Setelah batas waktu 6 bulan itu, Pansus akan melaporkan hasil pembahasannya. Jika pembahasan belum final, maka Pansus bisa mengajukan penambahan waktu pembahasan,” katanya.

Dijelaskannya, pada paripurna itulah nantinya Pansus Ranperda menyampaikan laporannya. Dengan pola tersebut, diharapkan pembahasan produk hukum dapat lebih maksimal dan tepat waktu. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) mencatat, sepanjang 2019 ada sebanyak 189 anak di Sumut telah menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Dari jumlah tersebut, Kota Medan mendominasi, atau paling banyak.

Ketua Badan Pengurus YPI Medan, OK Syahputra Harianda mengatakan, kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Sumut dianggap sudah semakin memprihatinkan.

“Pencabulan menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada 2019, dengan 107 anak menjadi korbannya. Lalu penganiayaan ada sebanyak 43 korban, dan pembunuhan dengan 21 korban. Sisanya 18 korban berbagai kasus, seperti sodomi, incest, penelantaran, dan pemerkosaan,” ungkap Harianda kepada Sumut Pos, Jumat (3/1).

Harianda juga mengatakan, Kota Medan masih menjadi yang paling banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak, dengan jumlah 101 kasus. Selanjutnya, diikuti Kabupaten Deliserdang 22 kasus, dan Kabupaten Karo 18 kasus.

“Usia 11 sampai 15 tahun, merupakan usia anak sangat mudah dibujuk dan dirayu. Situasi anak sedang dalam masa puberitas. Anak menjadi sangat rentan karena pengaruh teman-teman sebaya, lingkungan, teman dekatnya maupun melalui perkenalan di dunia maya,” jelas Harianda.

Menurut Harianda, para pelakunya berasal dari orang yang tidak dikenal. Tapi, yang lebih memprihatinkan lagi, banyak juga pelaku berada dalam lingkungan yang sangat dekat dengan si anak, seperti orang tua kandung, orang tua tiri, pacar atau teman dekat korban.

“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang tidak ramah anak ini meliputi anak-anak kita. Kami yakin, masih banyak lagi anak-anak yang mendapatkan kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Membuatnya tidak yakin akan masa depan yang cerah, yang kelak jika terjadi pembiaran maka negara ini akan melahirkan generasi-generasi yang pemarah, tamak, egois, serakah dan tidak berhati mulia,” jelasnya.

“Masyarakat sekitar harus peka terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Peran kelompok atau organisasi di masyarakat dan kepala lingkungan, harus semakin ditingkatkan. Karena kejadian sekecil apapun di lingkungannya, jangan dibiarkan. Segera lakukan pencegahan dan berkoordinasi dengan aparatur desa atau kelurahan dan pihak kepolisian,” harap Harianda.

Harianda mengatakan, tidak dapat dipungkiri jika kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es, yang dikhawatirkan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini apabila tidak ada upaya yang sistematis dari orang-orang dewasa dalam menangani permasalahan anak yang semakin kompleks.

“Peran media massa juga sangat penting dalam menyiarkan dan memberitakan hal-hal positif dalam program-programnya, sehingga dapat membentuk anak berpikir dan bertindak positif. Yang utama perlu diperhatikan dalam pembinaan anak adalah keluarga. Peran orang tua dan keluarga, sangat dituntut dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Apalagi di tengah kemajuan tekhnologi yang sangat pesat saat ini,” katanya.

Perhatian, kasih sayang dan perlindungan, lanjutnya, jangan sampai tidak dirasakan anak-anak sejak mereka masih kecil. Sesibuk apapun orang tua dalam bekerja, jangan sampai lalai dalam membina, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, terlebih dengan pendidikan agama.

“Harus dicamkan, anak adalah titipan, amanah dan karunia Yang Maha Kuasa terhadap orang tua, dan itu harus dipertanggungjawabkan,” harap Harianda.

Sementara menurut Psikolog Irna Mirnauli, kekerasan terhadap anak sepertinya terus berkembang, karena semakin banyak orangtua yang ‘mewariskan’ perilaku kekerasan dari generasi ke generasi berikutnya.

“Orangtua yang dibesarkan dengan kekerasan cenderung akan mengulangi kekerasan yang dicontohkan orangtuanya pada anak-anaknya. Mereka beranggapan, kekerasan sebagai cara efektif untuk mendisiplinkan anak,” jelasnya.

Selain itu, banyaknya masalah-masalah ekonomi dan sosial juga memperparah kondisi ini. Bahkan, banyak orangtua yang melampiaskan frustrasinya karena kesulitan ekonomi dengan menyalurkan kemarahannya kepada anak. Demikian pula masalah yang mereka alami dalam hubungannnya dengan pasangan, seperti pertengkaran dengan pasangan atau perceraian maka pelampiasan kemarahan juga sering diarahkan pada anak.

“Kurangnya nilai budaya seseorang membuat anak menjadi pelampiasan kemarahan. Longgarnya sistem nilai khususnya yang menyangkut norma-norma budaya membuat banyak orang kehilangan empati, sehingga mereka melihat anak sebagai objek pelampiasan kemarahan maupun seksualnya,” ungkap Psikolog dari Universitas Medan Area (UMA) ini.

Khusus anak yang menjadi korban pencabulan, kata Irna, biasanya pelaku kerap menjadikan tontonan pornografi alasan utama. “Paparan pornografi membuat banyak orang kemudian menjadi predator bagi anak-anak yang belum memahami masalah seksual,” jelasnya.

Korban kekerasan umumnya mengalami post-traumatic stress disorder, yang jika tidak ditangani dengan tuntas maka akan menimbulkan masalah hingga masa remaja dan dewasanya. Anak yang mendapatkan kekerasan seksual atau apapun itu, akan menjadi trauma hingga berkepanjangan.

“Bila tidak dapat diatasi, para korban bakal bisa menjadi pelaku kekerasan berikutnya, khususnya pada kasus kekerasan seksual pada anak. Tidak mustahil mereka juga akan menjadi predator-predator baru ketika mereka remaja dan dewasa nanti,” kata Irna.

Irna menambahkan, anak merupakan korban yang paling gampang untuk melampiaskan kemarahan atau nafsu dari para pelaku. Sebab, mereka lebih mudah membujuk anak-anak tersebut.

“Itulah makanya kekerasan terhadap anak dianggap sebagai suatu tindakan keji, karena orang yang seharusnya melindungi anak namun mereka malah menyakitinya,” pungkasnya. (ris/saz)

Kanal Marindal Perlu Dievaluasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak ingin peristiwa banjir kembali terulang di Kota Medan, seperti tahun-tahun sebelumnya, DPRD Medan meminta Pemko fokus menuntaskan persoalan banjir di 2020. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, diminta serius membangun dan memfungsikan kembali drainase yang ada di Kota Medan.

“Persoalan banjir di Medan memang klise, tapi tak kunjung tuntas. Di 2020 ini harus tuntas, persoalan drainase yang sudah seringkali disebut sebagai satu penyebab banjir di Medan, harus bisa diselesaikan di 2020. Kami pasti akan bahas itu secara intens dengan dinas terkait. Peristiwa di tahun-tahun yang lalu, jangan terjadi lagi di 2020 ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, Jumat (3/1).

Bahrum juga mengatakan, banyak sekali tugas Pemko Medan yang harus dilakukan untuk mengentaskan persoalan banjir pada 2020. Selain drainase, Pemko Medan juga diharapkan bisa kembali menormalisasi sungai-sungai yang ada.

“Sungai juga harus kembali pada fungsinya, yakni harus mampu menampung dan mengalirkan debit air, sekalipun dalam jumlah yang tinggi,” harapnya.

Senada dengan Bahrum, Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala, meminta agar Pemko Medan segera melakukan langkah-langkah pencegahan, agar peristiwa banjir tak terulang kembali.

“Ada beberapa poin yang harus dilakukan Pemko melalui SKPD-nya, agar Medan tak mengalami banjir seperti tahun-tahun yang lalu, dan seperti yang terjadi saat ini di Jakarta,” jelasnya.

Beberapa poin itu, yakni melakukan evaluasi terhadap kanal yang berada di kawasan Marindal Kota Medan. Sebab selama ini, kanal tersebut seolah tak berfungsi, padahal biaya pembangunan kanal tersebut mencapai Rp240 miliar.

“Sangat disayangkan, kanal yang dibangun dengan dana ratusan miliar untuk mencegah banjir di Medan, malah kurang berfungsi. Air tergenang tidak mengalir di kanal. Ini harus dievaluasi,” ujar Rajuddin.

Poin berikutnya, lanjut Rajuddin, meminta Pemko Medan melalui dinas terkait untuk segera turun meninjau drainase dan melakukan perbaikan, agar aliran air lancar. Selanjutnya, dibuat tim monitoring yang setiap triwulan turun ke lapangan untuk memastikan aliran air di drainase dan gorong-gorong berjalan lancar.

“Melakukan normalisasi sungai-sungai yang sudah mulai dangkal untuk dikeruk dan diperdalam, sehingga tampungan air dari drainase bisa lebih baik,” lanjutnya.

Pemko Medan juga diminta meningkatkan fasilitas persampahan dengan memperbanyak tempat pembuangan dan pengangkut sampah di setiap lingkungan, kelurahan, dan kecamatan, agar warga tidak membuang sampah secara sembarangan. Sehingga, drainase dan sungai tidak tersumbat akibat pembuangan sampah tersebut.

“Prilaku masyarakat juga harus diubah, dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di saluran drainase. Karena akibatnya akan terjadi penyumbatan, sehingga pembuangan air tak berjalan lancar,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofiilsika (BMKG) Wilayah I Medan memprediksi, awal 2020, tepatnya di Januari ini, curah hujan di Kota Medan dan sekitarnya akan terus menurun. Hal ini jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya di 2019 lalu. Sebab, puncak hujan telah berlalu pada Oktober dan November lalu.

“Menurut prediksi kami di Januari ini, curah hujan di Sumut, termasuk Medan dan sekitarnya, memang akan terus menurun bila dibandingkan dengan bulan (Desember 2019) lalu. Apalagi bila dibandingkan dengan Oktober dan November (2019), yang memang sebagai puncak curah hujan,” ungkap Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan, Erida, Kamis (2/1) lalu.

Namun, lanjut Erida, walaupun menurun tapi hujan tetap akan terjadi pada Januari 2020. Hal itu pun terjadi tidak secara merata di seluruh wilayah Sumut, mengingat topografi Sumut yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Kalau untuk wilayah lereng, barat, pantai barat, dan pegunungan di wilayah Sumut, curah hujan masih bersifat menengah hingga tinggi. Sedangkan untuk wilayah lereng timur dan pantai, curah hujan diperkirakan antara rendah hingga sedang. Secara umum di Sumut termasuk di Medan dan sekitarnya, waktu hujan akan terjadi pada malam hingga dini hari,” jelas Erida.

Karena itu, lanjut Erida, pihaknya tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berada atau akan melintas di kawasan lereng, barat, pantai barat, dan pegunungan Sumut, untuk berhati-hati atau waspada akan terjadinya dampak-dampak dari faktor curah hujan yang masih cukup tinggi di sana.

“Untuk longsor, banjir, dan sebagainya, bisa saja terjadi, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi akan lebih baik bila masyarakat setempat dan yang melintas, tetap waspada dengan setiap kemungkinan, mengingat saat ini masih banyak yang melakukan perjalanan arus balik libur tahun baru,” imbuhnya.

Erida juga mengatakan, kondisi curah hujan yang menurun akan terus terjadi sepanjang Januari dan kemungkinan akan terus berlanjut hingga Februari 2020 mendatang. (map/saz)

PKPPR Tertinggi, DPMPTSP Terendah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun Pemko Medan sepanjang 2019, mencapai Rp1.641.457.979.383 atau terealisasi sebesar 70,97 persen, dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar Rp2.312.760.384.058.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sulfan Nasution mengatakan, data tersebut dirangkum per 31 Desember.

“Data yang masuk itu, realisasinya sebesar 70,97 persen. Ini masih sementara, masih ada penerimaan yang kecil-kecil yang belum ter-input ke data,” ungkap Sulfan kepada Sumut Pos, Jumat (3/12).

Lebih lanjut Sulfan menjelaskan, PAD tersebut setidaknya terdiri dari 4 bagian, yakni Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah.

Bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pemko Medan mampu mengumpulkan PAD senilai Rp1.470.671.874.181, atau terealisasi sebesar 84,91 persen.

“Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang paling tinggi, realisasinya bahkan mencapai 102 persen. Yang terendah pajak reklame, dari target Rp120.544.873.783, terealisasi hanya sebesar Rp19.017.920.055, atau hanya 15,78 persen,” bebernya.

Bersumber dari Retribusi Daerah, Pemko Medan hanya berhasil merealisasikan Pajak Retribusi sebesar 49,84 persen. Dari target yang telah ditentukan sebelumnya, yakni sebesar Rp177.218.150.000, hanya dikumpulkan Rp88.323.960.756.

Dari data yang terkumpul oleh BPKAD Kota Medan itu, lanjut Sulfan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan menjadi satu OPD dengan realisasi terendah sepanjang 2019. Sebab, dari target Rp73.453.000.000 yang diberikan, dinas tersebut hanya mampu mengumpulkan PAD senilai Rp26.335.595.572, atau terealisasi sebesar 35,85 persen.

Begitu pun dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari target Rp68.773.000.000 yang ditetapkan, hanya terkumpul PAD senilai Rp23.895.631.097, atau terealisasi sebesar 34,75 persen.

“Untuk yang tertinggi ada di Dinas PKPPR (Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang). Dari target sebesar Rp1.541.250.000, terkumpul PAD sebesar Rp2.187.571.975. Ini sudah melebihi target, atau terealisasi sebesar 141,93 persen,” tutur Sulfan.

Sedangkan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pemko Medan berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp14.638.487.560. Nilai ini melebihi target, atau terealisasi sebesar 111,37 persen. PT Kawan Industri Medan (KIM) menjadi penyumbang PAD terbesar dengan angka Rp1.273.097.029, atau terealisasi sebesar 376,82 persen. Angka itu diikuti oleh PT Bank Sumut, yang menyumbang PAD sebesar Rp11.714.153.733 atau terealisasi 119,55 persen.

“Untuk 3 BUMD, hanya PD Pasar yang memberikan PAD. Nilainya Rp1.651.236.798, atau terealisasi sebesar 63,51 persen dari target. Sedangkan untuk 2 lainnya, yakni PD Pembangunan dan PD RPH (Rumah Potong Hewan), belum bisa memberikan PAD,” pungkas Sulfan. (map/saz)