MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan menjadi pemenang di Pilkada Kota Medan tahun 2020. PKS mengatakan ingin mengusung kader sendiri di Pilkada.

“Untuk kota Medan, PKS harapan besarnya menang di Pilkada. Mudah-mudahan kader PKS jadi Wali Kota,” kata Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi kepada wartawan, Kamis (2/1).

Dia mengatakan ada sejumlah nama yang sudah diusulkan ke DPP PKS untuk digodok sebagai calon Wali Kota (calwakot) Medan. Salah satunya adalah Eks Menkominfo Tifatul Sembiring.

“Sudah ada beberapa yang diusulkan ke DPP (PKS), ada nama Pak Tifatul Sembiring,” ucapnya.

Salman mengatakan pada Pilkada Medan 2015, PKS sudah mendukung calon di luar kadernya. PKS sendiri punya 7 kursi di DPRD Medan sehingga harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada 2020.

“Di tahun 2015 lalu kita mengusung non-kader, wajar saya rasa kader partai PKS maju dalam Pilkada Kota Medan,” ucap Salman.

Dia juga menyebut PKS tetap terbuka dengan komunikasi politik dari nama-nama bakal cawalkot Medan lain seperti Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution; Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution; ataupun Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Ihwan Ritonga. Namun, Salman mengatakan PKS tak membuka pendaftaran cawalkot secara terbuka. (bbs/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tahun 2020, kembali akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan serentak ini digelar untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.

Untuk mengupas lebih lanjut, apa saja potensi konflik yang mungkin terjadi di Pilkada serentak 2020, wartawan mewawancarai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar di Jakarta.

Tahun depan kembali akan digelar Pilkada serentak di 270 daerah. Mungkin bisa dipetakan sumber konflik yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi?

Kami, Kemendagri, khususnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada serentak. Ada beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai.

Salah satunya adalah cyber war dan politik identitas. Politik di media sosial saat pemilu serentak begitu mengharu biru. Ini yang banyak dibicarakan, ini juga ancaman. Media sosial ini repotnya semua orang bisa jadi pewarta. Di sinilah pentingnya produksi konten positif untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif. Begitu juga politik identitas pada pemilu serentak kemarin begitu kuat.

Politik identitas itu adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Nah, soal politik identitas, ini yang mengasah ini adalah konsestan, calon, supaya dapat dukungan dan membuat sentimental.

Sentimentil kesukuan atau SARA itu diangkat dikentalkan, dan biasanya diproduksi oleh calon atau pendukungnya supaya pemilih menjadi fanatik. Saya kira partisipasi publik menjadi kata kunci terakhir dan menjadi sangat penting, partipasi bukan hanya di TPS tetapi di seluruh proses ini, terlibat memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Semua proses pilkada yang sehat harus dalam suasana rileks, santai, tak tegang, bersahabat dan damai walau berbeda pilihan.

Polarisasi masyarakat akankah mungkin terjadi di Pilkada seperti dalam pemilu serentak 2019?

Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat ini juga harus diantisipasi dengan baik. Utamanya, dalam media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

Hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal. Intinya hati-hati juga dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain.

Apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta Pilkada dan partai politik agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat. (bbs/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Evi Novida Ginting Manik juga mendatangi Sekretariat KPU Binjai usai mendatangi KPU Medan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, Senin (30/12) pagi. Mantan Ketua KPU Medan ini datang didampingi Ketua KPU Sumut Herdensi.

Mereka disambut jajaran komisioner KPU Binjai. Evi menjelaskan, kedatangan mereka dalam rangka melakukan pembahasan-pembahasan sekaligus persiapan untuk penggunaan e-Rekap dalam Pilkada tahun 2020 mendatang di Kota Rambutan.

Menurut Evi, sejumlah persiapan telah disiapkan terkait e-Rekap. “Itu (e-Rekap) dimulai nanti saat penghitungan di TPS. Saat ini sedang disiapkan formulir dan teknologinya sehingga kita berencana akan masuk tahap ujicoba dengan melakukan perekayasaan formulir dan juga tata cara penghitungannya,” kata dia.

“Teman-teman di 270 daerah (yang gelar Pilkada), harus mempersiapkan pertama kali adalah yang bisa dijangkau oleh jaringan internet. Binjai sudah memiliki titik koordinat jaringan pada 713 TPS,” sambung dia.

Menurut dia, jumlah TPS pada Pilgubsu 2018 dengan Pilkada 2020 mendatang nanti akan terjadi perbedaan. Ditaksir pada Pilkada 2020 nanti, Binjai memiliki 398 TPS.

“Perubahan terjadi, makanya kita melihat perkembangan dan kesiapan teman-teman. Binjai sudah cukup siap menggunakan e-Rekap pada Pilkada 2020. Kesiapan teman-teman daerah sangat penting,” kata dia.

Keunggulan e-Rekap, tambah dia, tentu dari sisi efisiensi waktu. Dia menegaskan, e-Rekap tetap mengedepankan transparansi dan akuntabel.

“E-Rekap ini akan menjadi hasil yang ditetapkan. Beda dengan situng, jadi enggak menggunakan salinan lagi. Sudah digital nanti salinannya,” pungkasnya. (ted)

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Evi Novida Ginting Manik saat diwawancarai wartawan

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Evi Novida Ginting Manik saat memberikan penjelasan terkait e-Rekap di hadapan komisioner KPU Binjai. (bbs/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik mengingatkan agar KPU Kota Medan dan kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 mengantisipasi potensi pergeseran koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu penting untuk dipersiapkan agar tidak menjadi persoalan saat pelaksanaan elektronik rekapitulasi (e-rekap).

“Pergeseran koordinat TPS mohon diperhatikan kembali,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI itu saat memberikan supervisi persiapan pelaksanaan e-rekap di KPU Kota Medan Jalan Kejaksaan No 37, Senin (30/12).

Perubahan koordinat TPS tentu punya potensi besar ketika TPS yang sebelumnya didaftarkan di Pemilu 2019 dan Pilgubsu 2018 harus pindah karena alih fungsi lahan. Salah satu contohnya lahan yang sebelumnya jadi lokasi TPS kini sudah digusur menjadi jalan tol, lahan kosong telah berdiri bangunan, atau sudah tidak ada lagi karena lahan abrasi. Jika itu terjadi maka harus segera diinformasikan dan dilaporkan lokasi pemindahan TPS-nya.

Selain Medan, supervisi KPU RI juga dilakukan di Binjai, Pematangsiantar dan Serdangbedagai. Dalam waktu dekat, KPU akan mengujicoba pelaksanaan e-rekap bagi daerah yang melakukan Pemilihan Serentak 2020. “Medan jadi pilot project e-rekap,” ujar Evi didam pingi Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin.

Evi pun mengingatkan untuk mendukung pelaksanaan e-rekap, maka KPU yang melaksanakan pilkada agar merekrut penyelenggara ad hoc baik PPK dan PPS yang familiar dengan teknologi informasi. Dalam berkas lamarannya saat mendaftar wajib mencantumkan alamat email dan semua akun media sosial yang dimilikinya.

Dari informasi tersebut setidaknya KPU mendapatkan gambaran awal apakah calon penyelenggara ad hoc familiar dengan teknologi informasi. Sedangkan untuk KPPS, jika tidak dapat merekrut semua anggota yang paham teknologi informasi, minimal salah satu diantaranya memiliki kemampuan yang cukup terkait hal tersebut.

E-rekap nantinya akan menggantikan salinan rekapitulasi di TPS. KPPS hanya tinggal mengirimkan foto plano ke aplikasi atau server yang sudah disiapkan. Untuk menjamin keamanannya, maka nomor sim card yang mengirimkan harus didaftarkan secara khusus sebelum pelaksanaan pemilihan.

Ketua KPU Kota Medan Agussyah Ramadani Damanik menyebutkan secara keseluruhan Kota Medan sudah siap untuk melakukan e-rekap. Sebab TPS yang didaftarkan sebelumnya sudah memiliki titik koordinat dan semua daerah telah memiliki jaringan internet.

Meskipun ada beberapa daerah seperti Kampung Nelayan Seberang di Belawan I yang jaringannya naik turun, namun bukan karena faktor tidak ada jaringan internet. Hanya lebih pada persoalan teknis dan hal itu bisa dikomunikasikan dengan pihak provider telekomunikasi. (map/azw)