PELAKU: Seorang pelaku tersangka penyiram Novel Basweda di giring.
JPNN
PELAKU: Seorang pelaku tersangka penyiram Novel Basweda di giring.
JPNN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyerangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diduga dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan pribadi. Sebab, pelaku penyiraman yang juga rekan sesama polisi sempat menuding Novel seorang pengkhianat.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai penyerangan kepada Novel merupakan tindakan di luar batas. Bahkan dia menganggap sang oknum polisi tersebut melontarkan kata pengkhianat sebagai bentuk jiwa korsa Polri. “Tentu saja implementasi yang benar dari jiwa korsa tak seperti itu,” kata Khairul kepada wartawan, Kamis (2/1).
Dia menilai jiwa korsa memang penting dimiliki oleh seorang anggota polri. Namun, pada penerapannya harus sesuai. Sehingga melambangkan sebuah kebenaran. “Masalahnya adalah penerapan yang membabi-buta. Wajar saja, indoktrinasi dan ideologisasi memang tak membutuhkan keberpikiran,” imbuhnya.
Khairul menyebut jiwa korsa kemudian ditangkap semata-mata soal keseragaman, kekompakan dan solidaritas. Tanpa melihat, apalagi menelaah kondisi objektif secara kritis. “Pokoknya hantam dulu, sikat dulu. Apalagi ketika ada keyakinan bahwa kehormatan korps telah tercoreng, lembaga telah dipermalukan,” ucapnya.
Apalagi, menurutnya, jika korbannya dianggap sebagai bagian dari dirinya, maka cap pengkhianat langsung melekat, tanpa melihat duduk perkara. “Dan pembalasan atau penghukuman dianggap layak dan setimpal dilakukan pada siapapun yang telah mempermalukan, menghina apalagi mengkhianati,” terangnya.
Lebih lanjut Khairul mengatakan, Jiwa korsa selalu menjadi klaim dan pembenaran ketika suatu peristiwa, entah itu bentrok antarsatuan, antarinstitusi, bahkan kekerasan yang melibatkan personel-personel satuan tertentu terhadap pihak di luar kesatuannya atau bahkan masyarakat umum.
“Tentunya jangankan perbuatan yang jelas tindak pidana seperti peyiraman air keras ini, jiwa korsa mestinya bahkan tak membuat pelanggaran disiplin atas nama solidaritas dan kekompakan dapat ditolerir,” pungkasnya.
Sebelumnya, 2 tersangka penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, RM dan RB dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Polri. Keduanya terlihat keluar dari Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.35 WIB.
Dua tersebut tersebut terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna orange. Tangan kedua terborgol rapat. Sejumlah aparat kepolisian tampak mengawal pemindakan tahanan tersebut. Tak banyak kata yang dilontarkan oleh mereka saat diserbu pertanyaan oleh awak media. Mereka langsung bergegas diring ke mobil petugas. Namun, RB sempat berujar bahwa dia tega menyerang Novel atas dasar ketidaksukaan.
“Tolong di catat saya enggak suka sama Novel karena dia pengkhianat,” kata RB, Sabtu (28/12). Namun, dia tak menjelaskan kata pengkhianat yang diucapkannya. (jpnn/btr)
SAKSI: Tujuh orang saksi dihadirkan dalam kasus suap jabatan, dengan terdakwa Kadis PU Medan, Isa Ansyari, di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (2/1).
agusman/sumut pos
SAKSI: Tujuh orang saksi dihadirkan dalam kasus suap jabatan, dengan terdakwa Kadis PU Medan, Isa Ansyari, di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (2/1).
agusman/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus suap jabatan dengan terdakwa mantan Kadis PU Medan, Isa Ansyari kembali digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (2/1). Sebanyak 7 orang saksi dihadirkan, mulai dari Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, ANS di Dinas PU Toga Situmorang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Khairul Syahnan, Staf Kadis PU Wahyu Hidayat, Kontraktor I Ketut Yada, pengusaha Ayen alias Yancel, dan Edy Salman seorang mantan ANS.
Sidang yang berlangsung dari siang hingga sore di ruang Cakra Utama itu, membuat pada saksi kelelahan Sekda Medan Wiriya Alrahman, tampak lelah dan beberapa saksi lainnya tampak beberapa kali memejamkan mata.
Wiriya yang ditanyai beberapa kali oleh hakim, mengaku tak tahu terkait detail anggaran dan durasi lawatan ke Jepang. Bahkan, hal tersebut sempat disoroti Hakim Ketua Abdul Aziz yang menilai Wirya sebagai Sekda telah lalai mengawasi prosedur lawatan sejumlah OPD dan Wali Kota Medan ke Jepang. “Saya nggak ingat detil anggarannya.
Asisten pemerintah yang jadi kordinator kunjungan ke Jepang. Anggaran Sister City ini ditampung di bagian umum, ada pembicaraan di sana. Memang secara prosedur administrasinya tidak benar. Alurnya dari bagian umum ke wali kota dan ke asisten pemerintahan. Ada pembicaraan di sana, tapi saya nggak tahu,” ujar Wiriya.
Dari rombongan ke Jepang, Wiriya mengakui ada beberapa orang yang tak punya kepentingan, namun ikut berkunjung ke Ichikawa. Di antaranya, ada istri wali kota dan kedua anaknya. Kemudian ada istri dari Kadis Pendidikan Kota Medan. Total ada 4 orang. Kendati demikian, Wiriya meyakini keempatnya menggunakan dana pribadi.
JPU KPK, Siswandono kemudian mempertanyakan pengetahuan Wiriya terkait perpanjangan waktu kunjungan yang terjadi dan sifat dari lawatan ke Jepang. Sebab, sangat disayangkan kunjungan ke Jepang yang memakan biaya cukup besar, hanya memperoleh baju pemadam kebakaran.
“Perjalanan dinas di Jepang adalah agenda tahunan. Pemko sudah meminta izin ke gubernur soal ini, agar visa kami disetujui. Cuma ada terjadi penambahan waktu dan sebagainya di sana yang saya tidak tahu, Aspem yang cerita,” urainya.
Sementara, dari penuturan beberapa saksi, beberapa proyek di Dinas PUPR Kota Medan diketahui diserahkan ke beberapa rekanan. Mereka adalah sebagian dari 60 saksi yang akan dihadirkan ke persidangan.
Perusahaan penerima tender infrastruktur, diantaranya ada Saka Group milik politisi Akbar Himawan Buchari, Thomas Group milik Thomas Purba dan satunya diserahkan ke Sutan Group. Selain itu proyek juga diterima Ayen dan temannya I Ketut Yada dengan nilai ditaksir ratusan miliar rupiah.
“Jadi saya kenal dengan Pak Eldin. Saya minta pekerjaan ke dia, dan dia bilang jumpai saja Pak Isa Ansyari (Terdakwa). Setelahnya, saya ditawari oleh Pak Isa proyek infrastruktur yang kemudian kami kerjakan berdua bersama I Ketut Yada,” kata Ayen.
I Ketut Yada pun membenarkan dan mengaku diperintah untuk menyiapkan fee proyek untuk Kadis PU Isya Ansyari. Ia mengaku nilai proyek yang ia kerjakan bersama Ayen mendapat sekitar Rp700 juta. “Ada diminta siapkan fee 10 persen. Itu saya disuruh Ayen,” ujar Ketut, yang mana keterangannya dibantah Ayen.
Sidang agenda keterangan saksi atas terdakwa Kadis PU Isa Ansyari berlangsung alot. Beberapa kali pihak KPK memutarkan rekaman percakapan telepon beberapa saksi di persidangan. Hal itu dilakukan untuk menggali uang suap yang diberikan Isa untuk Eldin membayar biaya kunjungan ke Jepang.
Sementara usai persidangan, Jaksa KPK Siswandono menyatakan, nilai kontrak pengerjaan proyek dengan saksi Ayen mencapai Rp7,9 miliar. Katanya dari proyek tersebut, Ayen mendapatkan fee sebesar 10 persen.
“Ya, ada satu keterangan saksi (Ayen) dicabut. Nanti kami nilai, kan kita harus dukungan dengan saksi yang lain apakah pencabutannya beralasan apa tidak. Tidak serta merta dia mencabut terus kami iyakan, oh ya tidak,” tandasnya.
Terpisah, Adi Mansar selaku salah kuasa hukum terdakwa Isa Ansyari menyatakan, dari sejumlah saksi yang dihadirkan kurang mendukung dakwaan JPU. Menurutnya, dakwaan mereka (JPU) berkenaan dengan operasi tangkap tangan, dan pengaliran sejumlah uang kepada Eldin. “Tapi hari ini yang mereka buka adalah bagaimana sistem proyek, skin proyek dan kemudian proyek utang masa lalu dan kemudian dibebankan kepada klien saya,” ungkapnya.
Adi Mansar berharap, satu-satunya lembaga atau mahkamah yang bisa memberikan keadilan adalah pengadilan. “Sehingga kita berharap majelis hakim kita tiga-tiganya sehat walafiat, dan diberikan selalu menyuarakan kebaikan-kebaikan dan sama-sama kita doakan saja gimana yang tepat baiknya,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa KPK disebutkan bahwa terdakwa Isa Ansyari melakukan suap sebesar Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta. Lalu, sebesar Rp200 juta, sebesar Rp200 juta dan sebesar Rp50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp530 juta kepada Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.
Kasus bermula pada tanggal 6 Februari 2019, dimana selaku Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420.000.000.000. Dalam mengelola anggaran Dinas PU tersebut, sejak bulan Maret 2019, terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang diluar penghasilan yang sah. (man)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya puluhan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemko Medan, melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi, akhirnya membuahkan hasil. Status mereka yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), berubah menjadi memenuhi syarat (MS).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Syahruddin Lubis selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS 2019, langsung meralat Pengumuman Nomor 800/35178/BKD/II/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar CPNS di Lingkungan Pemprov Sumut Formasi Tahun 2019. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Pengumuman Nomor 800/39768/BKD/II/2019 tentang Ralat Hasil Seleksi Administrasi Pelamar CPNS di Lingkungan Pemprov Sumut Formasi Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019.
Dalam lampiran Pengumuman Nomor 800/39768/BKD/II/2019 itu disebutkan, 50 peserta yang berubah status hasil seleksi administrasinya, dimana 42 peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus (Tidak Memenuhi Syarat/TMS), menjadi lulus (Memenuhi Syarat/MS). Sementara 8 peserta lain yang sebelumnya dinyatakan lulus menjadi tidak lulus alias gagal.
Plt Kepala BKD Sumut, Syahruddin Lubis, yang menandatangani pengumuman ralat hasil seleksi administrasi itu menyebutkan, ralat pengumuman itu dilakukan setelah panitia melakukan kembali pemeriksaan berkas administrasi atas sanggahan yang dilakukan para peserta. Pemerikaaan meliputi kejelasan detil soal status program studi para peserta.
Setelah ada penjelasan lebih lanjut dari pihak kampus masing-masing peserta, akhirnya dipastikan bahwa formasi yang dilamar sesuai dengan program studi peserta meskipun tidak sama nama program studinya namun setara dengan yang dipersyaratkan sehingga dinyatakan lulus.
Sebaliknya program studi peserta yang sebelumnya lulus, ternyata tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Dengan pertambahan 42 yang lulus dan 8 yang gagal tersebut, maka total jumlah yang lulus seleksi administrasi CPNS Pemprov Sumut 2019 menjadi 12.203 peserta.
Pemko Medan juga meralat hasil verifikasi administrasi para pelamar CPNS 2019. Dari 232 pelamar yang menyampaikan sanggahan, 46 pelamar dinyatakan MS. Kepala Badannya Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos menyebutkan, sanggahan itu kebanyakan terkait masalah prodi atau jurusan disiplin ilmu yang diambil oleh para pelamar. “Ada yang dinilai jurusannya masih relevan, sehingga diterima kembali dan banyak juga yang tidak,” ujarnya.
Usai pengumuman hasil sanggahan, terang Muslim, pihaknya akan segera mengumumkan jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). “Setelah ini kita akan segera mengumumkan waktu pelaksanaan SKD. Nantinya SKD akan dilaksanakan di awal Februari, lokasinya di SMP Negeri 1 Medan,” terangnya. (prn/map)
RAMAI: Calon penumpang mulai memadati Bandara Kualanamu, Deliserdang, menjelang puncak arus balik Natal dan Tahun Baru 2020, Kamis (2/1).
RAMAI: Calon penumpang mulai memadati Bandara Kualanamu, Deliserdang, menjelang puncak arus balik Natal dan Tahun Baru 2020, Kamis (2/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Arus balik Natal dan Tahun Baru di Sumut terbilang masih lancar. Namun, berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, di kawasan Simalungun dan Pematangsiantar padat dilalui kendaraan.
“Sejauh ini situasi aman dan lancar. Yang padat (bukan macet) hanya di 2 wilayah yaitu Simalungun dan Siantar. Hal ini akibat arus balik dari wisata yaitu dari Samosir dan Danau Toba. Ditambah arus dari Tobasa,” ungkap Direktur Ditlantas Polda Sumut Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin, Kamis (2/1).
Kata Kemas, untuk arus lalu lintas Medan ke Brastagi padat oleh para wisatawan yang akan menikmati wisata di Brastagi. Akan tetapi, situasi arus padat kendaraan tersebut masih lancar. “Anggota Polres Tanah Karo dan BKO (Polda Sumut) Tim Urai telah disebar untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas,” sebutnya.
Diakui Kemas, arus lalu lintas dari arah Pematangsiantar menuju Medan pada Kamis (2/1) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB mengalami kepadatan mulai dari Jembatan Sigagak Siantar. Namun, perlahan-lahan mulai terurai. “Kita memang memfokuskan jalur wisata seperti Brastagi dan Danau Toba dalam perayaan tahun baru 2020. Kita lakukan monitoring kepada personel yang bertugas di pos-pos penjagaan untuk setiap dua jam memberikan laporan video dari tempat mereka berjaga,” ungkap Kemas.
Menurutnya, hal ini dilakukan agar terpantau daerah dan titik mana yang mengalami kepadatan volume kendaraan. “Cara ini juga diterapkan agar personel benar-benar bekerja bukan hanya laporan semata. Apabila terjadi kepadatan, Tim Urai akan langsung turun ke lokasi untuk mengurangi volume kepadatan yang terjadi,” jelasnya.
Kemas mengaku, Operasi Lilin Toba 2019 akan berakhir pada Rabu (1/1). Meski berakhir, pihaknya akan terus melakukan pengaturan di jalur wisata sampai pada Minggu (5/1). “Kita mengantisipasi arus balik, mengingat saat merayakan malam pergantian tahun banyak masyarakat yang ke Brastagi dan Danau Toba,” imbuhnya.
Jumlah Penumpang di KNIA Turun 15 Persen
Sementara, calon penumpang mulai memadati Kualanami Internasional Airport (KNIA), Kamis (2/1). Amatan Sumut Pos, calon penumpang memadati counter check ini dan area Sekurity Check Point (SCP), proses pemeriksaan bagasi untuk masuk ke ruang tunggu terminal keberangkatan. Manager Airport Duty PT AP II Bandara Kualanamu Supri Handoyo yang dikonfirmasi, membenarkan pergerakan penumpang terkait arus balik paskalibur Nataru meningkat.
Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang memang belum siknifikan, sebab Nataru baru berakhir. Tetapi dipresiksi, puncak pergerakan arus mudik akan terjadi Sabtu (4/1) dan Minggu (5/1) nanti. Sebab, pada hari tersebut habis liburan Nataru dan berakhirnya liburan anak sekolah.
Ditambahkannya, terkait pergerakan penumpang via KNIA secara umum, baik kedatangan dan keberangkatan domestik dan international, bila dibandingkan Nataru 2018 masih tetap menurun. Pada tahun 2018 sekitar 26.580 penumpang. Sedangkan tahun 2019 sekitar 22.696 penumpang. Terjadi penurunan sekitar 15 persen.
Begitu juga dengan pergerakan pesawat hal yang sama mengalami penurunan di mana tahun 2018 sekitar 192 penerbangan sedangkan tahun 2019 sekitar 166 penerbangan. Soal kondisi KNIA, ditegaskannya masih dalam taraf kondisi normal. Kendati sebelumnya pada hari “H” Tahun baru ada kendala penerbangan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dikarenakan dampak banjir.
Karenanya, sempat 5 penerbangan terkendala, 2 penerbangan tujuan bandara tersebut terpaksa dibatalkan (cancel) dan 3 penerbangan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
Untuk penumpang yang cancel ada yang dikembalikan uang tiketnya (rafund) sebagian lagi jadwal ulang penerbangan (resecidul).
PT KAI Angkut 202.934 Penumpang
Sementara PT KAI Divre I Sumut, selama Nataru, mengangkut 202.934 penumpang.Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut, M Ilud Siregar mengatakan, data tersebut secara komulatif volume penumpang dari tanggal 19 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. “Komulatif penumpang tahun 2018 dengan total 214.534 penumpang. Sedangkan, kumulatif penumpang tahun 2019 berjumlah 202.934 penumpang,” tutur Ilud.
Ilud mengatakan, untuk khusus pada 1 Januari 2019 atau bertempat liburan tahun baru, jumlah penumpang menggunakan kereta api 16.007 orang. Kemudian, diperkirakan lonjak arus balik terjadi pada Minggu (5/1). Karena, mengingat Senin (6/1) aktivitas sekolah sudah aktif kembali.
“Untuk memudahkan dalam mendapatkan tiket Kereta Api serta menghindari antrean di loket stasiun, kami sarankan untuk melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi resmi KAI Access. Anda dapat mengunduh aplikasi KAI Access di App Store dan Play Store,” tutur Ilud. (btr/gus)
AKSES: Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD membuka akses jalan paskabanjir bandang di Labura, Kamis (2/1).
Tim Gabungan Masih Kesulitan Lalui Akses Jalan
AKSES: Tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD membuka akses jalan paskabanjir bandang di Labura, Kamis (2/1).
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan TNI/Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta dibantu warga, berhasil menemukan tiga korban hilang akibat terseret banjir bandang di Labuhanbatu Utara (Labura). Ketiga korban adalah Cahaya Nasution (27), dan dua anaknya Reniana Sipahutar (8), serta Irul Sipahutar (5), yang ditemukan di tiga lokasi berbeda dalam keadaan meninggal dunia.
Awalnya, Rabu (1/1) siang sekira pukul 14.00 WIB, Irul Sipahutar ditemukan warga Rantauprapat hanyut di Sungai Bilah, Kelurahan Paindoan, Rantau Utara, Labuhanbatu. Berselang 30 menit kemudian, warga Dusun Batu Bujur, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu, kembali menemukan jasad Cahaya Nasution. Kemudian pada Kamis (2/1), warga kembali menemukan jenazah Reniana Sipahutar di Desa Bangun Sari, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu.
Sedangkan dua anggota keluarga lainnya, yakni Albar Sipahutar (29) dan anak bungsunya Reza Sipahutar masih belum ditemukan. Sempat beredar kabar, keduanya ditemukan warga di Dusun Lubuk Mata Kucing, namun informasi tersebut masih kabur.
“Ya, sudah ditemukan korban Cahaya dan Irul. Ibu dan anak,” kata Zainuddin, kerabat dekat korban, warga Majapahit, Rantauprapat, di komplek instalasi kamar jenazah RSUD Rantauprapat saat menjenguk jenazah korban. Diakuinya, sempat beredar informasi kalau kelima anggota keluarga itu sudah ditemukan. Namun dia juga belum mendapat kepastiannya.
Penemuan para korban mendapat perhatian luas warga Rantauprapat yang turut menyaksikan evakuasi korban. Kapolres Labuhanbatu, AKBP Agus Darojat membenarkan kedua korban merupakan anggota keluarga yang dikabarkan hilang pasca banjir bandang. “Ya, setelah mendengarkan keterangan para saksi yang merupakan sekitar lokasi kejadian membenarkan para korban banjir bandang,” ujar Kapolres kepada sejumlah wartawan di areal RSUD Rantauprapat.
Namun, untuk memastikan identitas para korban, pihak Polres Labuhanbatu sudah memintai bantuan Tim Disaster victim investigation (DVI) Mapoldasu. “Untuk memastikan identitas para korban, kita sudah memintai bantuan Tim DVI Poldasu. Sedang dalam perjalanan,” bebernya.
Kata dia, penemuan kedua jasad korban dipastikan jauh dari lokasi terjadinya banjir bandang. “Jauh. Berjam-jam jarak lokasi penemuan jasad dengan rumah para korban,” sebutnya.
Agus Darojat juga mengatakan, akan menurunkan anjing pelacak untuk membantu pencarian para korban. “Kita mengerahkan anjing pelacak dari Poldasu, untuk membantu pencarian 5 orang korban banjir bandang di Labura yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dengan diturunkannya anjing pelacak, korban sekeluarga yang hilang segera ditemukan,” harap Kapolres.
Hingga saat ini, sebut Kapolres, personel kepolisian dibantu instanasi lain dan masyarakat, juga Tim Search and Rescue (SAR), terus melakukan pencarian satu keluarga yang masih hilang.
Sementara, jasad kedua korban yang setelah menjalani proses VeR di RSUD Rantauprapat, selanjutnya dibawa ke rumah duka di Desa Pematang, NA IX-X, Labura untuk disemayamkan.
Terpisah, Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis kepada wartawan juga mengakui temuan jenazah korban banjir bandang di Labura. “Ya, para korban ditemukan sekitar 30 Km dari lokasi hanyut,” kata Riadil Akhir Lubis, Kamis (2/1).
Ia mengatakan, pencarian korban banjir yang belum ditemukan akan dilanjutkan hingga hari ketujuh, pascabanjir melanda. Perpanjangan status darurat ini langsung dicetus Bupati Labura, Khairuddin Syah alias H Buyung.
Riadil mengatakan, saat ini pihaknya sudah menurunkan empat unit alat berat. Jembatan yang sempat putus terseret arus banjir, kini sudah diperbaiki. Hanya saja perbaikan jembatan bersifat sementara. “Jembatan sudah diperbaiki sementara agar bisa dilalui sepeda motor dan kendaraan lainnya,” ujarnya.
Posko-posko kesehatan dan dapur umum, kata dia, sudah dibangun untuk memberikan pelayanan kepada warga sekitaran. Soal adanya kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab utama banjir bandang ini, belum bisa dikomentari olehnya. Akan tetapi, adanya izin penebangan kayu (IPK) perlu dipertanyakan. “Saya tidak bisa mengomentari ini soal adanya temuan batang-batang kayu. Akan tetapi kenapa itu bisa ada IPK? Perlu dipertanyakan juga itu,” ucapnya seraya menyebut tim saat ini belum bisa sampai ke lokasi adanya tumpukan batang-batang kayu tersebut, sebab akses jalan masih sulit untuk dilalui kendaraan.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengharapkan, banjir bandang Labura merupakan peristiwa terakhir yang terjadi di Sumut. “Kita harapkan banjir bandang di Labura menjadi banjir bandang terakhir di Sumut. Karena itu, kita minta janganlah pemerintah keluarkan izin sesukanya untuk merambah hutan, jagalah aset kita,” kata dia dihadapan Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkopimda) saat Open House Tahun Baru di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut, kemarin.
Dalam kesempatan itu juga, dia mengharapkan Sumut ke depan benar-benar bermartabat. “Ke depan kita lebih kompak dan akrab dan lebih terbuka. Kita harus saling bersinergi membantu untuk membangun Sumut,” tambahnya.
Sementara itu, Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin melaporkan tentang peran aktif membantu korban bencana banjir bandang di Labura. “Personel kita kerahkan untuk membantu bencana Labura, dua dari lima orang yang hilang sudah ditemukan. Pencarian difokuskan untuk tiga orang, semoga bencana segera berakhir,” kata Martuani sembari mengajak Forkopimda turun ke Labura.
Dia juga menyebutkan kalau Sumut merupakan Indonesia mini yang sangat menjunjung pluralisme. “Sumut sangat kondusif bagi seluruh agama,” tambahnya.
Sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi mengharapkan 2020 lebih baik dari 2019. “Kita tak akan bisa bekerja sendiri, mari kita bersama-sama kalau ada yang kurang baik mari kita saling koreksi. Saya berharap kita punya cita-cita yang sama, semoga Tuhan menjaga Sumut,” katanya.
Poldasu Kirim Tim ke Labura
Terkait adanya dugaan kasus ilegal loging yang menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Labura, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) mengaku akan menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan di sana. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana menyampaikan, pihaknya sudah menurunkan tim usai kejadian banjir bandang itu terjadi.
“Sekarang tim kita sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus ilegal loging tersebut,” kkata Rony kepada wartawan, Kamis (2/1).
Lebih lanjut, Rony mengaku, pihaknya menurunkan sebanyak 2 tim ke Labura, di mana masing-masing tim beranggotakan 5 personel. Sayang, Rony enggan mengungkapkan gambaran hasil penyelidikan yang dilakukan timnya tersebut. Namun intinya, sambung dia, penyebab banjir bandang di Labura masih dalam tahap penyelidikan.
“Sejauh ini masih dalam tahap penelusuran. Nanti kalau sudah dapat gambaran pasti akan kita informasikan lagi,” pungkasnya. (fdh/prn/mbc)
MENUMPUK Sejumlah mobil saling bertumpukan di Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, masih dibiarkan pemiliknya, Kamis (2/1). Puluhan kendaraan tersebut rusak parah terbawa arus banjir pada (1/1) lalu, bahkan ketinggian air mencapai tiga meter.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang terjadi sejak 31 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020 mengakibatkan wilayah Jabodetabek mengalami banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi akibat banjir di beberapa wilayah Jakarta mencapai 62 ribu jiwa. Sedangkan korban meninggal dunia, hingga Kamis (2/1) malam pukul 21.00 WIB, berjumlah 30 orang.
BNPB meng-update data korban jiwa akibat banjir di Jabodetabek. Data terbaru yang diterima BNPB, korban meninggal berjumlah 30 orang. “Sumbernya kan ada dari kita sendiri, kita kumpulkan dari berbagai sumber. Ada dari BPBD, TNI, dari Polri, dari Pusat Krisis Kesehatan, dari Kementerian Sosial, kita minta list-nya juga. Kemudian kita cross-check semua, terus kita kumpulkan. Banyak yang cocok, yang tidak cocok tetap kita tambahkan. Jadi sekarang hasilnya ada 30 orang meninggal,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo di kantor BNPB, Jalan Proklamasi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (2/1).
Agus memerinci, sebaran korban meninggal di sembilan wilayah. Korban meninggal dunia paling banyak akibat banjir tercatat di Kabupaten Bogor. “Nah ini statistiknya itu kalau dari sisi wilayahnya, Tangerang Selatan 1, Kota Tangerang 1, Kota Bogor 1, Kabupaten Bekasi 1, Jakarta Pusat 1, Jakarta Barat 1, Kota Depok 3, Kota Bekasi 3, Jakarta Timur 7, dan Kabupaten Bogor 11, yang paling banyak. Ini Jabodetabek saja,” sambungnya.
Agus mengatakan, korban meninggal dunia karena terseret arus hingga tersengat listrik. “Dari sisi penyebabnya, itu paling banyak karena terseret arus banjir atau tenggelam, ini ada 17. Kemudian hipotermia 3, tertimbun longsor 5, dan tersengat listrik 5,” ungkap Agus.
ah pengungsi akibat banjir di beberapa wilayah Jakarta jumlahnya mencapai 62 ribu jiwa. Sementara, untuk pengungsi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, hingga kini masih terus didata oleh petugas di lapangan. “Untuk pengungsi dari Jakarta tadi sudah naik menjadi 62.443 ribu jiwa. Sementara yang di Bekasi belum ada laporannya, tapi kemungkinan jumlahnya sama besar karena kan di Bekasi jauh lebih besar,” ujar Agus.
Jumlah pengungsi tersebut tersebar di 302 titik pengungsian. ýBNPB akan terus melakukan pendataan mengenai jumlah masyarakat yang terdampak banjir. Agus mengatakan, dalam mengevakuasi korban, pihaknya mengalami kendala seperti arusnya yang deras kemudian kurangnya perahu karet untuký menolong masyarakat terdampak banjir di Jakarta. “Daerah yang tingi sulit seperti di Kemang, dan itu arusnya deras karena tanggulnya jebol,” katanya.
Agus mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima status darurat banjir ýadalah 14 hari pertama. Nantinya akan dilihat kondisi terkini mengenai masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta. Sementara untuk logistik makanan di tenda-tenda pengungsian akan ditangani oleh kepala daerah masing-masing wilayah. BNPB sesuai arahan meminta kepala daerah juga turun langsung.
Agus juga menyebutkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menerjunkan tim satgas kesehatan. Menurut Agus, Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan kabupaten/kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini, menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk fasilitas kesehantan. “Satu hal yang perlu untuk diwaspadai penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dan lain-lain,” ungkap Agus.
Tidak hanya Kemenkes, aparat TNI juga mengerahkan 3.680 personel untuk membantu korban banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mereka juga bertugas untuk pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, termasuk menyediakan 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli TNI AU dan AD untuk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, serta 32 truk. “Kemudian 84 Koramil untuk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2.500 personel, 25 truk, dan Banten 1.000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing satu unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC,” katanya.
Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak di 263 titik, termasuk di sembilan titik ruas tol Jabodetabek. Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan. Ini terdiri dari tim evakuasi, ambulan, dapur umum, dan psikososial. “Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum lima titik di DKI, dan satu titik di banten,” katanya.
Agus mengimbau, setiap posko harus saling bersinergi, berkumpul di satu posko dan tidak menyebar. Hal ini guna memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing-masing wali kota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, banjir di ibu kota sudah berangsur berkurang. Curah hujan pun pada Kamis (2/1) kemarin terbilang menurun. Bahkan belum terjadi hujan lebat seperti kemarin malam.
Anies menyebut, kondisi ini berdampak positif bagi warga DKI. Mereka mulai kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan tempat pengungsian. “Dugaan kami semua wilayah ada sekitar 5000-an (pengungsi) yang masih belum bisa kembali ke rumahnya,” kata Anies saat meninjau banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (2/1).
Anies menuturkan, untuk menghitung jumlah pengungsi hari ini tidak mudah. Karena sebagian besar pengungsi tidak berada di tempat-tempat penampungan. Mayoritas dari mereka memilih segera kembali ke rumah masing-masing ketika genangan mulai surut. “Begitu rumahnya bisa dimasuki, air sudah surut, hampir semua warga sudah kembali dan mulai bersih-bersih rumahnya,” imbuhnya.
Pemprov DKI mencatat, genangan yang masih cukup tinggi berada di wilayah Jakarta Barat. Oleh karena itu, sebagian warga di sana belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Anies menyampaikan, jajarannya masih berupaya melakukan pembersihan jalan dan kampung-kampung yang terdampak banjir. Dia berharap air bisa segera surut secara menyeluruh. Dengan begitu, aktivitas warga bisa kembali normal.
“Saat ini ada 478 unit pompa yang berfungsi untuk memborong air agar segera bisa surut. Pompa stasioner ini cukup ada di 178 lokasi. Dan ada 122 unit pompa mobile yang semuanya juga bekerja untuk menarik air,” pungkas Anies.
Menyikapi banjir yang melanda Jabodetabek, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bencana banjir ini karena banyak faktor. Tidak disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah menjadi salah satu akar masalah yang tidak kunjung bisa dibasmi.
“Banjir ini (bukan hanya, Red) disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan ekologi yang ada, tapi juga memang karena kesalahan kita yang buang sampah dimana-mana. Jadi kita ingin kerjasama itu dibangun pusat provinsi dan kabupaten kota,” tuturnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (2/1).
Karenanya, Jokowi kembali menegaskan, permasalahan banjir merupakan persoalan bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga kabupaten kota.
“Ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota semua bekerja sama,” ujarnya.
Yang lebih penting, lanjut Jokowi, saat ini semua warga yang terdampak banjir harus segera dievakuasi. “Keselamatan dan keamanan yang harus didahulukan,” tandasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendyý mengatakan, masyarakat tidak siap menghadapi banjir yang datang pada awal tahun. Sebab, pada momen tersebut, masyarakat sedang merayakan tahun baru 2020. “Ketika orang sedang lengah, sedang senang-senang didatangi banjir,” ujar Muhadjir saat melakukan sidak di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Kamis (2/1).
Oleh sebab itu, dia menduga karena tidak siapnya masyarakat dalam mengantisipasi banjir yang terjadi di awal tahun. “Masyarakat tidak siap, sedang asik-asiknya libur tahun baru. Jadi, ini faktor berpengaruh kenapa jadi menciptakan chaos,” katanya.
Muhadjir melanjutkan, saat ini perlu ada persiapan yang matang dengan menghadapi musim penghujan ini. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengatisipasi banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. “Selama ini kan mungkin persiapannya hanya di level moderat. Sekarang harus disiapkan yang ekstrem untuk antisipasi cuaca dan hujan ekstrem ýitu,” pungkasnya.
Ahli Hidrologi dan Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ( UGM), M Pramono Hadi menyebutkan, penyebab utama dari banjir ini adalah hujan yang merata dan jumlahnya banyak. “Itu penyebab utama karena hujan merata, dan jumlahnya banyak, dan kondisi ‘surface storage’ sudah jenuh dengan air. Karena telah terjadi hujan beberapa waktu sebelumnya,” jelas Pramono.
Surface storage merupakan simpanan atau timbunan air yang terdapat dalam permukaan lahan. Mengutip publikasi ilmiah Fakultas Geografi UMS, keberadaan surface storage dalam suatu wilayah menunjukkan, sebagian air hujan jatuh di permukaan lahan akan tersimpan dalam lahan. Oleh karena itu, hubungan antara surface storage dengan air permukaan mempunyai hubungan berbanding terbalik.
Menurut Pramono, risiko banjir untuk wilayah Jakarta memang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain. “Ya banjirnya lebih besar, karena sesungguhnya Jakarta adalah flood plain, dan Jakarta/Batavia dibangun meniru kota-kota di Belanda,” ungkap Pramono.
Secara geomorfologi, Jakarta tepat berada di bagian wilayah yang disebut sebagai dataran banjir. Terkait faktor lain, Pramono mengungkapkan adanya sejumlah faktor yang turut mempengaruhi banjir ini. Menurutnya, tata ruang yang belum mengacu pada risiko banjir turut berperan dalam banjir Jakarta ini. “Tata ruang (terutama RDTR) belum mengacu pada risiko banjir,” katanya lagi. Selain faktor hujan, infrastruktur wilayah, topografi, drainase juga dinilai mempengaruhi potensi banjir tidaknya suatu wilayah.
Pramono menyebutkan, untuk jangka menengah atau jangka panjang, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah atau meminimalisir risiko banjir di Jakarta. “Jangka menengah/panjang, situ dibangun lagi (dulu pernah jumlahnya mencapai 1300-an) kini tinggal 250-an,” kata Pramono.
“Kalau mau bangun reservoir/bendung mungkin lebih efektif, sistem resapan perlu digalakkan, sistem polder di bag bawah/low land. Ya sebab utamanya cuaca,” sambungnya.
Sedangkan menurut BMKG, banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan dari wilayah DKI Jakarta saja, tetapi juga pengaruh hujan di wilayah sekitarnya. Sementara, menurut BMKG, ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghindari dampak lebih buruk dari banjir yang terjadi, yaitu: membersihkan drainase, mewaspadai pohon tua, menghindari jalan licin.(jpc/kpc/dtc)
BERSAMA: Ketua FKPPI Rayon 020207, Hefrizal Wijaya foto bersama panitia tabligh akbar.
Organisasi Generasi Muda, Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Purnawirawan Polisi (FKPPI) Rayon 020207 Kecamatan Patumbak dan Sub Rayon 020207/01 Desa Marindal II dengan STM Masjid di Desa Marindal II mengadakan tabligh akbar, di Lapangan Bola Markas Bintang 12 Jalan Pasar 12 Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang, Selasa (31/12).
Acara tabligh akbar ini diadakan untuk menyambut tahun baru masehi sebagai bentuk kepedulian GM FKPPI rayon 020207 dan sub rayon 020207/01 pada kemaslahatan umat yang lebih baik khususnya masyarakat dan remaja muda mudi Marindal II. Ketua Panitia, Deni Nazar mengatakan perayaan tahun baru masehi akan memberikan dampak kepada masyarakat dengan diadakannya tabligh akbar. Terutama untuk remaja sehingga mereka bisa berbuat baik dan positif menjalankan perilaku sehari-hari.
“Acara ini sukses karena kerja sama dengan STM dan dukungan dari pemerintah Desa Marindal II,” ujarnya didampingi seketaris Lampo Siregar, dan Bendahara Thoyyibah Damanik.
Acara ini yang dihadiri oleh ribuan warga dari Desa Marindal II ini menghadirkan ustad Drs H Jalil Husein sebagai pemimpin zikir bersama dan ustad Drs A Marjan AN sebagai penceramah. Ketua GM FKPPI Rayon 020207, Hefrizal Wijaya menyatakan rasa senangnya karena berhasil mengadakan acara tabligh akbar ini.
“Ini merupakan program kerja organisasi tahun ini yang bertepatan dengan pergantian tahun. Banyak manfaat dari acara ini, seperti silaturahim, dan lebih berfaedah untuk remaja yang berniat merayakan pergantian tahun di tempat lain,” ungkapnya.
Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono menyambut baik acara ini, dan berharap ke depannya acara yang bernuansa religi dan bermanfaat akan sering dilaksanakan. “Saya melihat, para orangtua, terutama ibu-ibu sangat semangat. Bahkan, mereka membawa anak-anaknya untuk ikut serta dalam acara tabligh akbar ini,” ungkapnya.
Turut hadir Camat Patumbak Danang Purnama Yuda, Kepala Desa Marindal II, Jufri Antono, Ketua LKMD Sumardi, Ketua Sub Rayon GM FKPPI Marindal II Chandra Pinem, dan Dansatgas PPRC Lasmono, serta ketua STM Masjid yang ada di Desa Maridal II. (*)
PAPAR: Kapolresta Deliserdang Kombes Yemi Mandagi, SIK paparakan penangan kasus sepanjang Tahun 2019.
PAPAR: Kapolresta Deliserdang Kombes Yemi Mandagi, SIK paparakan penangan kasus sepanjang Tahun 2019.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kapolresta Deliserdang Kombes Yemi Mandagi, SIK pimpin “Press Release Akhir Tahun 2019” Polresta Deli Serdang di aula Tri Brata Polres Deliserdang, Selasa (31/12).
Kegiatan press realease juga turut dihadiri oleh Waka Polresta Deliserdang AKBP Julianto P. Sirait, SH, SIK, Kabag Ops Kompol Bambang Rubianto, SH, Kasat Reskrim AKP Rafles Langgak Putra Marpaung, SIK, Kasat Narkoba AKP M. Octavian, SE dan Paur Subbag Humas IPTU Masfan Naibaho, SH serta para insan pers Wartawan Unit Polres Deliserdang.
Dalam laporan kinerjanya Kapolresta Deliserdang menjelaskan, pada bidang penguatan organisasi bahwa Polresta Deliserdang telah resmi dalam perubahan tipe dari semula Polres Deliserdang menjadi Polresta Deliserdang berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan RB) nomor : B / 849 / M.KT.01 / 2019 tanggal 18 September 2019. Sedangkan pada bidang pengelolaan organisasi Polresta Deliserdang menerima predikat WBK (Wilyah Bebas Korupsi) dan juga menerima penghargaan penyelenggara pelayanan public dari Kemenpan RB.
Kemudian pada bidang modernisasi Polri, Polresta Deliserdang sepanjang tahun 2019 telah melakukan pembangunan sarana prasarana demi menunjang kinerja melayani masyarakat serta penegakan hUkum diantaranya pembangunan Command Center (monitoring center) yang dilengkapi fitur cctv, pembangunan ruang TMC lalu lintas, pembangunan tower repiter, pembangunan gedung sat reskrim dan penggunaan pelayanan public berbasis IT seperti SP2HP online, SKCK online, E-tilang, SMS gateway pada sat reskrim dan Integrated criminal justice system (ICJS).
Lalu pada bidang penegakan hukum sepanjang tahun 2019 jumlah penyelesaian tindak pidana menurun sebesar 27,68 persen dibandingkan tahun 2018, namun jumlah tindak pidana yang juga menurun sebesar 27,15 persen dari tahun 2018 sebanyak 2125 kasus, sedangkan tahun 2019 sebanyak 1427 kasus dengan kasus menonjol pencurian dengan pembèratan (curat) sebanyak 412 kasus pasa tahun 2018 dan 286 kasus pada tahun 2019.
Maka itu sebabnya ada tren penurunan penyelesaian tindak pidana, dalam hal ini Polresta Deliserdang lebih dalam melakukan penekanan terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan tindakan preventif.
Kasus Narkoba tahun 2018 sebanyak 351 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 496. Sedangkan tahun 2019 jumlah kasus Narkoba sebanyak 290 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 366.
Kemudian pada bidang Kamtseltibcarlantas, jumlah tilang meningkat sebesar 32,35 persen dari tahun 2018 dan teguran juga meningkat sebesar 21,63 persen, lalu jumlah laka lantas sepanjang tahun 2019 menurun sebesar 5,05 persen dari tahun 2018 sehingga dalam hal ini Polresta Deliserdang mampu menekan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya.
Korban laka lantas Meninggal dunia tahun 2018 sebanyak 118 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 123 orang dengan faktor Penyebab yang Dominan kesalahan manusia.
“Semoga ditahun yang baru dapat lebih baik lagi,” tutup Kapolresta.
Sementara itu menanggapi pertanyaan wartawan banyaknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Kasat Narkoba AKP M Oktavian menyebutkan jika pihaknya berupaya menekan peredaran narkoba dengan menargetkan dua kasus dalam sepekan.
“Kita tidak main-main terhadap pengedar narkoba dan akan dilakukan tindakan tegas terukur apabila barang buktinya 1 kg atau lebih. Hal itu sudah sesuai perintah pimpinan, termasuk jika ada keterlibatan oknum polisi,” tegasnya. (btr)
TENANGKAN: Kasatpol PP Binjai Otto Harianto (kemeja putih) menenangkan keluarga yang terjaring operasi pekat.
TENANGKAN: Kasatpol PP Binjai Otto Harianto (kemeja putih) menenangkan keluarga yang terjaring operasi pekat.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Operasi penyakit masyarakat yang dilakukan tahun baru 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI-Polri mengangkut 55 orang. Operasi pekat tersebut menyisir hotel kelas melati dan kos-kosan, Senin (30/12) malam dan Selasa (31/12) pagi.
Mayoritas 55 orang yang terjaring tersebut berasal dari kos-kosan yang ada di Kota Binjai. Dari jumlah ini, 32 orang dinyatakan positif pengguna narkoba.
Mereka yang positif menjalani rehabilitasi di tempat rehab Mutiara Abadi Binjai (MAB), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat. Kamis (2/1) siang, terjadi keributan.
Mereka yang korban penyelaan narkotika itu dikurung di Gedung MAB. Bahkan diantara mereka menjerit histeris minta dipulangkan. “Mak, pulang mak, mak pulang mak,” jerit para perempuan yang diamankan di panti rehab narkotika tersebut.
Akibat jeritan histeris itu menimbulkan keriuhan dan mengundang perhatian Pemerintah Kota Binjai. Kepala Satpol PP Binjai Otto Harianto didampingi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Arif Sihotang tiba di lokasi.
Kedua pejabat tersebut mendinginkan suasana. ”Separuh lebih perempuan yang positif menggunakan narkoba sebanyak 19 orang. Dan rata-rata usia mereka masih belasan tahun, kelahiran 2000, 1999, 2001. Selebihnya laki-laki,” kata Otto.
Ditambahkan Mantan Kepala Bagian Hukum Pemko Binjai ini. Pihaknya menjamin kepada keluarga yang direhab bahwa anak-anak mereka akan dipulangkan, Jum’at (3/1). Syaratnya, ada keluarga yang menjamin dengan membawa berkas seperti kartu keluarga.
“Anak saya kemarin ditangkap dibawa ke BNN malam hari sudah lepas dia gak langsung pulang kena tangkap lagi jadi KK asli di BNN. Kek mana itu pak, tanya keluarga yang diamankan. Besok semua bawa penjamin dan KK yang di BNN nanti diurus bagaimana assesmentnya. Pak Wali rencananya besok langsung akan beri pembinaan bagaimana proses mereka agar dipulangkan ke keluarga,” jawab Otto. (ted/btr)
TSK: Tiga dari empat pelaku paman membunuh ponakannya dipaparkan di Mapolres Belawan.
TSK: Tiga dari empat pelaku paman membunuh ponakannya dipaparkan di Mapolres Belawan.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tak terima istri diselingkuhi, seorang paman tega membunuh ponakannya. Pembunuhan itu dialami M Ikhsan Ilahi (20) warga Dusun Malem Diwa Dusun Matang Lada Seunudon Kabupaten Aceh Utara.
Korban tewas dengan luka 33 tusukan ditemukan di perkebunan Tebu Klumpang Kecamatan Hamparan Perak berhasil diungkap Polres Pelabuhan Belawan.
Otak pelaku pembunuhan paman korban, Ridwan(44) bersama mertuanya, Rahmad Ipong (66) dan Aris (34). Sedangkan AS masih berstatu daftar pencari orang (DPO).
Kapolres Belawan AKBP Ramadhani Dayan, Selasa (31/12) mengatakan terungkapnya indentitas korban setelah petugas Satreskrim melakukan penyelidikan.
“Usai beberapa hari kejadian petugas yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil mengungkap indentitas mayat pria yang ditemukan tewas dengan 33 tusukan,” ujarnya didampingi Kasat Reskrim, AKP Jerico Lavian Chandra.
Disebutkannya dalam pengungkapan ini petugas Polres Belawan telah mengamankan tiga pelaku. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam menghabisi nyawa korban.
“Dia (Ridwan) merupakan paman korban sekaligus otak pelaku merencanakan pembunuhan. Sementara Rahmad Ipong mencari eksekutor untuk membunuhnya. Sedangkan Aris sang pembunuh untuk menghabisi nyawa korban,” terang mantan Kapolres Humbahas ini.
Sekaitan dengan itu kata Dayan akibat perbuatan para pelaku ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup.
“Para pelaku dijerat Pasal 340 KUHPidana dengan ancaman seumur hidup. Bukan itu saja, sang eksekutor diberikan tindakan tegas terukur karena berupaya kabur saat dilakukan penangkapan,” tandasnya. (fac/btr)
