HAJI: Para jamaah haji bersiap berangkat ke Tanah Suci, beberapa waktu lalu. Kemenag usulkan menaikkan biaya haji sebesar Rp35,2 juta.
prans/sumut pos
HAJI: Para jamaah haji bersiap berangkat ke Tanah Suci, beberapa waktu lalu. Kemenag usulkan menaikkan biaya haji sebesar Rp35,2 juta.
prans/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara merespon usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 sebesar Rp35.235.602 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi, yang terpenting bukan berapa besaran BPIH yang naik, melainkan pelayanan bagi para jamaah harus paling diutamakan.
“Yang terpenting itu pelayanan. Soal jadi dinaikkan apa tidak nanti, itu tentu melihat kemampuan bayar dari calon jamaah,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (2/12).
Dia mengatakan, Kemenag juga mesti mempertimbangkan betul soal rencana menaikkan BPIH ini. Pasalnya setiap tahun, jamaah haji asal Indonesia menjadi yang terbanyak menyumbangkan devisa bagi Saudi Arabia. Artinya di satu sisi, kata dia, Indonesia sebenarnya punya nilai tawar tinggi dibanding negara lain.
“Pada prinsipnya saya pribadi maupun lembaga dewan, belum bicara dukung mendukung soal wacana ini. Namun kami menyarankan pelayanan bagi para jamaah haji kita ke depan, mesti lebih baik. Itu yang paling penting. Jadi bukan semata-mata aspek nilai kenaikannya saja,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya mengusulkan rata-rata besaran biaya haji yang dibebankan kepada jamaah di tahun depan sama dengan 2019 ini. Usulan BPIH sebesar Rp35.235.602 juta tersebut disampaikannya dalam rapat pembentukan panitia kerja (panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR. “Pemerintah mengusulkan biaya yang dikenal dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji ini rata-rata sebesar Rp35.235.602,” katanya, Kamis (28/11).
Ia merinci, dari angka usulan itu di antaranya ongkos pesawat pulang pergi Arab Saudi sebesar Rp28 juta. Biaya tersebut lebih kecil dibanding tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp29 juta. “Untuk uang saku atau living cost yang diberikan kepada jamaah diusulkan sebesar Rp5.680.005 atau tidak mengalami perubahan dibanding haji 2019,” jelasnya.
Adapun soal adanya biaya visa sebesar Rp1.136.000, Fachrul sempat meminta Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia untuk menghapus kebijakan tersebut. “Mudah-mudahan nanti pada saat kami ketemu di Saudi Arabia, itu bisa direalisasi. Kalau bisa, berarti biaya (visa) ini akan hilang,” ujarnya.
Fachrul juga menerangkan, bahwa untuk biaya pembuatan visa progresif atau visa untuk jamaah yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali, akan dikenakan biaya sebesar 2.000 riyal Saudi atau sekitar Rp6 juta. “Pemerintah juga mengusulkan pengeluaran nilai manfaat sebesar Rp8.06 triliun untuk optimalisasi BPIH Rp37.923.162 per jamaah,” imbuhnya.
Meskipun biaya perjalanan ibadah haji tidak naik, lanjut dia, pemerintah berusaha meningkatkan layanan haji tahun depan. Ada beberapa inovasi yang akan dilakukan Kemenag untuk meningkatkan layanan haji di Indonesia, diantaranya pemberian makan di Makkah dari semula 40 kali menjadi 50 kali.
“Dalam rangka meningkatkan pelayanan katering kepada jemaah haji, khususnya di Makkah, perlu penambahan volume makan dari semula 40 kali menjadi 50 kali makan,” katanya.
Usulan ini menurut dia berdasarkan masukan dari para jamaah yang mengeluhkan kesulitan mereka untuk memperoleh makanan pada masa menjelang masa puncak wukuf di Arafah.
Sebelumnya, pada musim haji 1440H/2019M, pemberian katering di Makkah terpaksa dihentikan selama tiga hari sebelum dan dua hari setelah masa puncak Armuzna (Arafah Muzdalifah dan Mina). Penghentian ini dilakukan karena pada masa itu jalanan di Kota Makkah ditutup untuk seluruh moda transportasi. (prn/ila)
PAPARAN: Tim medis RSUP H Adam Malik saat memaparkan penanganan bayi yang mengalami kelainan irama jantung, Rabu (27/11).
PAPARAN: Tim medis RSUP H Adam Malik saat memaparkan penanganan bayi yang mengalami kelainan irama jantung, Rabu (27/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bayi perempuan yang mengalami kelainan irama atau denyut jantung yang sempat ditangani Pusat Jantung Terpadu (PJT) RSUP H Adam Malik, kini sudah dipulangkan.
Sebab, kondisi kesehatan bayi tersebut terus membaik pasca dipasang alat pacu jantung permanen atau pacemaker. Namun alat pacu jantung tersebut hanya bertahan 10 tahun.
“Sudah pulang pada tanggal 28 November 2019 (Kamis) minggu lalu. Bayi itu dipulangkan karena kondisinya sudah semakin membaik,” ujar Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, Senin (2/12).
Diungkapkan Rosa, hasil operasi yang dilakukan oleh tim medis sesuai dengan apa yang diharapkan. Meski begitu, sang bayi masih butuh perawatan di rumahn
“Bayi tersebut tetap harus menjalani kontrol rawat jalan sesuai instruksi dokter,” ujarnya.
Bagaimana kesehatannya setelah pulang ke rumah?
dr Anggia C Lubis SpJP(K) selaku tim medis yang menangani bayi mengatakan, alat yang ditanam di dalam tubuh bayi tidak akan berhubungan dengan penyakit lain. Artinya, apabila si bayi sakit maka tetap diobati sebagaimana anak umumnya. “Tidak akan mempengaruhi, tetapi dengan syarat alat dan baterainya masih berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, tidak ada perlakuan khusus terhadap pasien tersebut,” ujar Anggia.
Ahli bedah jantung, dr Maulidya Ayudhika SpBTKV mengatakan, hal yang perlu dikhawatirkan bukan masalah penyakit yang diderita bayi seperti batuk, pilek, demam dan sebagainya. Melainkan, reaksi tubuhnya terhadap baterai yang berada di dalam perut. Karenanya, yang patut dipastikan adalah luka bekas operasi tidak kemerahan dan harus kering.
“Berbeda menempatkan alat pacu jantung antara usia anak dengan dewasa. Kalau dewasa, kulitnya sudah lebih tebal dan imunitasnya lebih tinggi. Sedangkan pada anak atau bayi sebaliknya, sehingga khawatir terjadi reaksi penolakan dari tubuhnya. Maka dari itu, terus kita awasi kultur darahnya untuk memastikan tidak ada infeksi sampai ke daerah sistemik,” terang Ayu.
Dia menyebutkan, alat pacu jantung dan baterai yang ditanam di dalam perut sejauh ini bekerja dengan baik, sehingga irama jantung bayi kembali normal. “Alatnya sudah dipasang dengan sedemikian perhitungan yang baik, sehingga ketika bayi beraktivitas dan tumbuh tidak terjadi masalah. Hanya saja, yang dikhawatirkan apabila keluarga memberikan alat-alat elektronik seperti ponsel ketika tumbuh esar nantinya hingga remaja. Sebab, alat elektronik akan mempercepat daya tahan dari baterai,” jabarnya.
Terkait berapa lama daya tahan baterai pemicu alat pacu jantung tersebut, Ayu mengatakan, daya tahannya diperkirakan 10 tahun. Namun, jika ada alat-alat elektronik didekatkan ke anak ini, maka memprcepat pengurasan daya baterainya. “Bayi ini mengalami kelainan jantung bawaan, karenanya hampir tidak ada kasus denyut jantung kembali normal tanpa alat pacu jantung. Oleh karena itu, alat tersebut tetap tertanam di tubuh anak itu seumur hidup,” pungkas Ayu.
Prof dr Guslihan Dada Tjipta SpAK mengatakan, sudah sekitar 30 tahun lebih berkarir dalam dunia kedokteran, kelainan irama jantung yang dialami bayi tersebut adalah pertama kali ditanganinya dan kasusnya cukup kompleks.
“Dulu mungkin ada tapi tidak sempat didiagnostik dan ditangani. Namun, kali ini kita menangani kasus kelainan jantung Total AV Blok dialami seorang bayi perempuan yang baru beberapa hari lahir. Bayi ini dilahirkan dari seorang ibu yang menderita penyakit lupus, dan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit tersebut,” katanya.
Ia menyebutkan, tim medis menangani bayi ini ketika masih berumur 3 hari. Kemudian, dilakukan konsultasi dengan pihak tertentu dan akhirnya diambil keputusan untuk pemasangan pacemaker. “Perawatan lanjutan setelah pemasangan pacemaker, kini kondisinya alhamdulillah sehat dan akan segera dipulangkan (berobat jalan),” ujarnya.
Sedangkan Kepala PJT RSUP H Adam Malik, dr Nizam Zikri Akbar SpJP (K) mengatakan, biaya operasi dan perawatan bayi tersebut selama di rumah sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Karena, bayi itu terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. “Semua biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun, karena kebetulan baru pertama kali menangani kasus seperti ini maka tidak memiliki tarif pastinya. Diperkirakan, biayanya sekitar Rp70 juta hingga Rp80 juta,” kata Nizam.
Disebutkan Nizam, biaya tersebut meliputi alat pacu jantung dan baterai yang ditanam di dalam perut bayi dengan taksiran harga sekira Rp30 juta. Sedangkan biaya operasi berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta.
Sebelumnya, Tim PJT RSUP Haji Adam Malik berhasil melakukan inovasi terbaru dalam menangani kasus penyakit langka terhadap bayi yang belum genap berusia 1 bulan. Bayi perempuan asal Kecamatan Medan Amplas ini mengalami kelainan irama jantung, sehingga dipasang alat pacu jantung permanen atau pacemaker.
Kini, bayi yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara ini kondisinya sudah normal seperti bayi pada umumnya. Namun, bayi yang diberi nama Sabilla masih butuh perawatan.
dr Nizam menjelaskan, awalnya bayi perempuan ini ditangani pihaknya ketika berusia 3 hari dengan berat badan 2.400 gram atau 2,4 kg dan panjang 46 cm. Setelah dilakukan penanganan oleh tim medis, bayi tersebut didiagnosa mengalami Total AV Blok.
Padahal, biasanya penyakit itu terjadi pada pasien dengan usia sangat tua atau dengan riwayat serangan jantung sebelumnya. “Total AV Blok adalah kelainan irama jantung yang tidak normal, dimana hal ini menyebabkan denyut jantung sangat lambat dan lemah karena gangguan aliran listrik jantung,” ungkap Nizam, Rabu (27/11).
Dijelaskan Nizam, pada bayi ini timbul kelainan irama jantung akibat bawaan lahir yang dipengaruhi oleh kondisi penyakit ibu dan obat-obatan yang diminum selama masa kehamilan, dengan angka kejadian 1 banding 20.000 kelahiran bayi.
“Risiko yang disebabkan karena gangguan aliran konduksi jantung tersebut menyebabkan denyut jantung sangat lambat, sehingga tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan oksigen bayi. Hal ini ditakutkan akan semakin mengganggu tumbuh kembang bayi, menyebabkan risiko infeksi menjadi lebih tinggi dan mengganggu aliran darah dalam tubuh sehingga tidak stabil,” terangnya.
Bahkan, lanjut Nizam, hal yang paling berbahaya pada kondisi bayi ini adalah dapat terjadi henti jantung tiba-tiba. “Tim perawatan pasien terdiri dari bagian anak, jantung dan bedah jantung, kemudian memutuskan untuk melakukan pemasangan permanent pacemaker (PPM) atau alat pacu jantung permanen. Oleh karena itu, dilakukan operasi pemasangan alat pacu jantung permanen tersebut,” paparnya.
Dalam operasi dengan memakan waktu sekitar 1,5 jam, kata Nizam, dilakukan pembedahan di bagian dada dan selaput pembungkus jantung. Selanjutnya, elektroda alat pacu jantung dipasang di epikardial. Sedangkan generator atau baterai pacu jantung ditanam di rongga perut. “Alat pacu jantung bekerja dengan baik, sehingga irama jantung bayi kembali normal. Tindakan pemasangan alat pacu jantung pada bayi ini adalah yang pertama kali dilakukan di Sumut khususnya di RSUP Haji Adam Malik,” ujar Nizam.
Diutarakan dia, ada berbagai tantangan dalam prosedur pemasangan alat pacu jantung pada bayi, terutama karena usianya yang belum mencapai 1 bulan. Sebab, dengan berat badan bayi yang sangat kecil dan kompleksitas organ jantung bayi, tentu hal ini menjadi tantangan bagi tim dokter. “Namun, tantangan itu dapat diatasi dengan baik berkat kerjasama tim dokter ahli bedah jantung, tim ahli pacu jantung, dan tim anestesi bedah jantung sehingga prosedur dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini berat badan bayi sudah naik menjadi 2.750 gram. Tim dokter masih terus melakukan pengawasan terhadap bekas luka operasi. “Apabila sudah benar-benar kering maka diperbolehkan pulang,” pungkasnya. (ris/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah hampir lima bulan lamanya nasib sembilan peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggantung. Hingga kini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi belum kunjung menentukan sikap atas sengkarut eselonisasi yang menjadi otoritasnya.
Gubsu Edy mengatakan, ia tidak peduli mau akhir tahun ataupun sampai awal 2020 nanti, bilamana polemik lelang jabatan eselon II Pemprovsu juga tak tuntas. Baginya, yang terpenting adalah memilih sosok terbaik pada posisi yang memang dibutuhkan tersebut.
“Saya mau cari dulu orang-orang yang pasti untuk lelang ini. Nanti kalau orangnya itu-itu aja, tak selesai lagi,” katanya menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, belum lama ini.
“Mau akhir tahun kek, mau awal tahun kek, gak apa-apa juga. Daripada gak ketemu lagi nanti. Bila perlu orang-orang di luar Sumatera mau ikut, silahkan Saya perlu kualitas,” imbuhnya.
Diketahui, niat Edy Rahmayadi membuka ulang lelang eselon II sedikit terganjal dengan adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN meminta penjelasan atau klarifikasi dari Panitia Seleksi JPT Pratama Pemprovsu, sekaitan kenapa mekanisme itu mau diulang. Sekaligus, melampirkan dokumen dan bukti-bukti tahapan lelang yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh Pansel ataupun Gubsu, surat dari KASN tersebut hingga kini belum dibalas.
Menyikapi ini, Edy Rahmayadi mengutarakan bahwa penentu lelang jabatan dibuka lagi apa tidak, merupakan otoritas dirinya selaku kepala daerah. Ia juga ogah merespon surat dari KASN tersebut. “Usernya adalah gubernur, bukan KASN. Mau dibalas atau tidak, itu hak saya,” kata mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu.
Begitu banyak masukan dari sejumlah pihak atas sengkarut eselonisasi di lingkungan Pemprovsu ini. Pada prinsipnya, Gubernur Edy diminta mempercepat pengisian sembilan JPT tersebut. Sebab jika terlalu lama, dikhawatirkan dapat menggangu percepatan pembangunan Sumut lima tahun ke depan.
Terutama menyangkut visi misi Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah semasa kampanye lalu. “Alangkah baiknya memang begitu (pengisian dipercepat). Karena kalau terlalu lama, program pembangunan menjadi tidak optimal,” kata Anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta.
Menurutnya, masih cukup tersedia sumber daya manusia di lingkungan Pemprovsu untuk mengisi posisi jabatan yang dibutuhkan tersebut. Bilamana pejabat senior yang ada dianggap tidak mumpuni lagi, masih dapat diambil dari pejabat eselon III.
“Itulah gunanya ada mekanisme lelang ini, jadi pejabat eselon III dapat dipromosikan menjadi eselon II. Saya kira masih cukuplah SDM di pemprov itu untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Dan itu bagus untuk regenerasi pejabat Pemprovsu. Menurut saya belum ada urgensi mencari sosok di luar Sumatera,” katanya.
Adapun sembilan JPT Pratama yang masih menggantung tersebut yaitu; Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem.
Sedangkan tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan yang dilantik pada Agustus 2019 lalu antara lain; Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat, Hasmirizal Lubis sebagai Kepala Bappeda, Alfi Syahriza sebagai Kepala Dinas SDACKTR, Alwi Mujahit Hasibuan sebagai Kadinkes, Hendra Dermawan Siregar sebagai Kabiro Humas dan Keprotokolan, Achmad Fadly sebagai Kabiro Umum dan Perlengkapan, dan Andy Faisal sebagai Kabiro Hukum. Sementara dua jabatan pimpinan OPD yang dirotasi yakni; Ria Nofida Telaumbanua sebagai Kadis Budpar dan Hidayati sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (prn/ila)
TULIS TANGAN: Selembar karcis bertuliskan tangan yang ubah dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.
Markus/Sumut Pos
TULIS TANGAN: Selembar karcis bertuliskan tangan yang ubah dari Rp1.000 menjadi Rp2.000.
Markus/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ulah para oknum juru parkir (Jukir) di Kota Medan sudah sangat meresahkan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Jalan Iskandar Muda Medan, seorang Jukir memberikan karcis parkir resmi dari Dishub Medan dengan angka seribu rupiah. Namun oknum ‘nakal’ tersebut mengganti angka yang tertera dengan alat tulis tangan menjadi dua ribu rupiah.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang melihat adanya oknum Jukir yang menyalahi aturan agar dilaporkam kepada pihak yang berwajib.
“Kita jelas kok, petugas Jukir kita ada atribut pengenalnya, lengkap dengan karcis dari kita. Berapa yang tertera di karcis, ya itu lah bayar. Bila diminta lebih dari yang tertera di karcis atau bahkan tidak menggunakan karcis sama sekali, ya tidak perlu dibayar. Bila ada unsur paksaan yang jelas-jelas melanggar, silahkan laporkan pasa kami atau yang berwajib (kepolisian),” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Senin (2/12).
Disebutkan Iswar, pihaknya terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mau berurusan dengan jukir-jukir liar dan tetap berpegang teguh pada aturan yang ada.
“Kami juga terus melakukan pengawasan dan penertiban kepada hal-hal seperti itu, tidak pernah kami diamkan. Tetapi memang tidak mungkin semuanya bisa terkontrol dalam waktu yang sama, kita terus berkeliling dan memantau. Kita tidak diamkan. Terimakasih atas informasinya, segera kita tindaklanjuti,” sebutnya.
Menanggapi hal ini anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution sungguh menyayangkan adanya hal-hal seperti ini. Menurutnya, lemahnya tindakan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan akan perbuatan oknum-oknum petugas parkir itu justru akan merugikan Dishub Medan sendiri karena bisa membuat buruk citra Dishub Medan.
“Sebenarnya kejadian seperti ini sudah terlalu banyak terjadi, bahkan sudah terlalu sering. Tidak mungkin juga Dishub tidak pernah mendengar keluhan-keluhan seperti itu, pasti sudah sering. Tapi tindakannya apa? Itu yang belum terlihat jelas sampai sekarang,” tegas Dedy kepada Sumut Pos, Senin (2/12) di kantor DPRD Medan di jalan Kapten Maulana Lucu No.1 Medan.
Menurutnya, Dishub tidak bisa hanya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melayani oknum petugas parkir yang menyalahi aturan tersebut. “Tidak dilayani dan tidak dibayar sesuai yang diminta, itu juga nantinya menimbulkan pertengkaran di lapangan. Lalu, apakah semua yang mengalami hal seperti itu harus melaporkan ke Dishub atau kepolisian? Kan gak mungkin juga. Di situlah seharusnya Dishub berperan, mencegah para oknum jukir nakal dan memberikan tindakan tegas kepada mereka,” ujarnya.
Untuk itu, Dedy meminta agar Dishub Medan mulai mendata kembali semua Jukir yang ada di Kota Medan. Melengkapinya dengan atribut seperti rompi petugas, id card hingga kepada karcis resmi dari Dishub.
“Setelah semuanya dibekali dengan baik, tinggal petugas Dishub berkeliling untuk melakukan kontrol pada lokasi-lokasi parkir yang terdapat Jukir yang tidak sesuai aturan. Sebenarnya ini tidak sulit, tinggal bagaimana Dishub mau atau tidak dalam menertibkannya. Kalau tidak ditertibkan, justru Dishub sendiri yang akan rugi karena masyarakat akan beranggapan bahwa Dishub ‘melindungi’ oknum-oknum tersebut. Jangan sampai itu terjadi,” pungkasnya. (map/ila)
WARNA-WARNI: Anak Kampung Nelayan Seberang sedang bermain di depan kediamannya. Tampak rumah penduduk Kampung Nelayan Seberang dicat warna-warni. Kampung binaan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal - I) ini diwujudkan sebagaì destinasi wisata di Pesisir Pantai Belawan.
fachril/sumu tpos
WARNA-WARNI: Anak Kampung Nelayan Seberang sedang bermain di depan kediamannya. Tampak rumah penduduk Kampung Nelayan Seberang dicat warna-warni. Kampung binaan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal – I) ini diwujudkan sebagaì destinasi wisata di Pesisir Pantai Belawan.
fachril/sumu tpos
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pemukiman Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan tak kumuh lagi. Kini berubah menjadi warna – warni. Kampung binaan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal – I) diwujudkan sebagaì destinasi wisata di Pesisir Pantai Belawann
Perubahan corak warna – warni diprogramkan Lantamal I dalam rangka memperingati HUT Armada RI yang akan berlangsung 5 Desember 2019.
Selain mengecet rumah sebanyak 600 KK, Lantamal I menggelar kegiatan berupa pernikahan massal, pengobatan gratis, bakti sosial lomba taman, lomba mancing dan lomba melukis dinding atau mural dengan nuansa Bahari.
Komandan Lantamal I Laksamana Pertama TNI, Abdul Rasyid K, SE ,MM, mengatakan, program yang dilasanakan untuk merubah Kampung Nelayan seberang menjadi hunian yang cantik dan dapat menjadi destinasi baru wisata pesisir di Kota Medan.
“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Lantamal I untuk desa binaan agar desa terlihat lebih cantik, asri, jauh dari kesan kumuh dan kotor,” kata Danlantamal I, Senin (12/2).
Pelaksanaan pengecatan sudah dimulai dari tanggal 21 Oktober 2019 melibatkan personel Lantamal I, masyarakat, Pemko Medan, mitra Lantamal I dan instansi terkait. Kegiatan pengecatan ini mendapatkan bantuan dari para donatur berupa bantuan cat maupun kuas.
“Ini adalah salah satu bukti kepedulian Lantamal I terhadap masyarakat desa binaan, dengan adanya pelaksanaan pernikahan massal warga Kampung Nelayan Seberang. Beberapa warga yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah resmi yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau catatan sipil,” ungkap Abdul Rasyid.
Selain itu, katanya, Lantamal I mengadakan pelayanan pengobatan massal gratis kepada warga sebagai bentuk kepedulian kepada kesulitan yang dihadapi masyarakat dan diberikan sumbangan berupa kursi roda, dan paket sembako.
Kegiatan lain yang digelar adalah, lomba mincing. Kegiatan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar dan juga untuk menghasilkan para pemancing-pemancing andal yang berada di Kota Medan dan sekitarnya.
“Dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Armada Tahun 2019, diharapkan personel Lantamal I akan semakin meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap kesulitan masyarakat sekitarnya. Sehingga, diharapkan akan semakin erat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Disamping itu, kepedulian terhadap lingkungan tempat kerja merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada bangsa dan negara” pungkas Danlantamal I. (fac/ila)
UJIAN: Para peserta CASN mengikuti ujian seleksi yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).Penulis: Grid Network.
istimewa
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses pendaftaran CPNS di seluruh Indonesia resmi berakhir. Sistem pendaftaran secara online lewat Website resmi milik BKN itu telah ditutup secara berkala di sejumlah daerah di tanah air. Khusus di jajaran Pemko Medan, proses pendaftaran sendiri telah ditutup sejak 27 November 2019 pukul 24.00 WIB atau mundur dua hari dari waktu penutupan yang telah dijadwalkan. Jumlah pendaftar mencapai 2.965 orang.
Proses pendaftaran sendiri dibuka sejak 11 November 2019 yang lalu dan dijadwalkan berakhri pada tanggal 25 November. Namun dengan berbagai alasan, proses pendaftaran tersebut mengalami kemunduran yang bervariasi pada sejumlah daerah dan terakhir ditutup paling lambat pada tanggal 30 November yang lalu.
Berdasarkan data yang diterima Sumut Pos dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, hingga proses pendaftaran ditutup, terdapat sebanyak 2.965 orang yang telah mendaftarkan diri dengan mengisi formulir CPNS 2020 di jajaran Pemko Medan.
“Totalnya yang mengisi formulir hingga pendaftaran ditutup ada 2.965 orang,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Minggu (1/12).
Dari data yang diperoleh, rinciannya, 2.795 sudah Submit. Dari total tersebut, 2.162 pendaftar di antaranya sudah terverifikasi dan memenuhi syarat, sedangkan 633 di antaranya sudah terverifikasi dan tidak memenuhi syarat.
Bila dibandingkan dengan periode perekrutan CPNS sebelumnya, jumlah ini tentu mengalami penurunan. Diketahui, pada proses perekrutan CPNS tahun 2018 di jajaran Pemko Medan, terdapat lebih dari 5 ribu pendaftar dari total 247 formasi yang dibuka.
Kepala BKD Pemko Medan, Muslim Harahap mengatakan, pendaftaran suadh ditutup. Kata dia, wajar kalau terjadi penurunan pendaftaran disbanding tahun lalu. “Ya wajarlah, periode lalu kan formasinya juga lebih dari sekarang, tahun ini kan formasi yang disetujui Kemenpan hanya 193 formasi. Semakin banyak formasi yang dibuka, biasanya memang akan semakin banyak pendaftar yang masuk,” ujar Muslim.
Apalagi, kata Muslim, khusus untuk tahun ini tidak ada formasi untuk tenaga pendidik (guru) yang dibuka, sedangkan biasanya format itu memang menjadi formasi yang paling banyak diikuti oleh para pelamar.
“Awalnya kita sudah usulkan 800-an formasi ke Kemenpan RB, sekitar 500 formasi di antaranya untuk tenaga pendidik, tapi ternyata yang disetujui hanya 193 formasi dan tidak ada tenaga guru di dalamnya. Di tahun ini, untuk tenaga kesehatan juga tidak ada untuk dokter,” katanya.
Lantas, kapan perekrutan CPNS untuk tenaga guru akan dibuka oleh Pemko Medan? Muslim mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemenpan RB. “Untuk guru kita gak perlu usulkan lagi, karena kemarin sudah kita usulkan di formasi CPNS ini.
Kemungkinan untuk guru akan di buka lagi, tapi yang pasti bukan lewat jalur CPNS tapi lewat jalur P3K. Untuk jalur P3K inilah yang sedang kita tunggu keputusan dari Kemenpan, kapan akan dilaksanakan. Kita berharap bisa segera dilaksanakan, tapi tentunya setelah proses CPNS ini tuntas,” pungkasnya. (map/ila)
SALAM KOMANDIO:
Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar - I), Brigjend TNI Marinir Nur Alamsyah M Tr Hanla, salam komando bersama Letkol Marinir James Munthe M.Tr. Hanla dan Mayor Marinir Farick, M.Tr.Opsla.
SALAM KOMANDIO:
Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar – I), Brigjend TNI Marinir Nur Alamsyah M Tr Hanla, salam komando bersama Letkol Marinir James Munthe M.Tr. Hanla dan Mayor Marinir Farick, M.Tr.Opsla.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Pasukan Marinir (Danpasmar – I), Brigjend TNI Marinir Nur Alamsyah M Tr Hanla memimpin upacara serahterima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan – I), Belawan.
Serahterima jabatan dari Letkol Marinir James Munthe M.Tr. Hanla kepada Mayor Marinir Farick, M.Tr.Opsla yang merupakan putra kelahiran Medan, berlangsung di Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Belawan, Senin (2/12).
Upacara serahterima jabatan dipercayakan sebagai komandan upacara, Mayor Marinir Teguh Pristiyanto, turut dihadiri Danlantamal I Laksma TNI Abdul Rasyid Kacong beserta pejabat dari Kodam I/BB, Polda Sumut, Polres Pelabuhan Belawan serta pejabat dari instansi lainnya.
Danpasmar – I, Brigjend TNI Marinir Nur Alamsyah M Tr Hanla dalam amanatnya mengatakan, serahterima jabatan mengandung makna penting untuk mempertahankan dan meningkatkan performa organisasi secara alamiah, untuk proses regenerasi kepemimpinan agar dapat membawa ide – ide baru dan mampu menciptakan langkah yang kreatif dan inovatif.
“Dalam menghadapi perkembangan situasi yang sangat dinamis, serahterima jabatan mampu memberikan gairah dan semangat baru dalam organisasi yang maju dalam melaksanakan tugas pokok dan tambahan yang menjadi tanggung jawab Yonmarhanlan I,” katanya.
Jenderal bintang satu ini menekankan kepada komandan batalyon dapat menciptakan peluang dan tantangan untuk membangun reputasi dan prestasi, dengan kreativitas seorang perwira sebagai kader pemimpin yang pada hakekatnya diharapkan memberikan outcome yang sejalan dengan kepentingan TNI AL, khususnya Kops Marinir serta negara kesatuan Republik Indonesia.
“Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan I belawan merupakan satuan yang pembinaannya berada dibawah korps marinir sebagai salah satu satuan pelaksana Pasmar I, operasionalnya bertanggung jawab penuh kepada Danlantamal I Belawan,” pungkas Nur Alamsyah.
Menutup amanatnya, Danpasmar I mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian, loyalitas dan dedikasi kepada Letkol Marinir James Munthe memimpin Yonmarhanlan I dalam membina organisasi.
Mayor Marinir Farick, M.Tr.Opsla merupakan angkatan ke – 48 tamatan Akademi Angkatam Laut tahun 2002. Sebelumnya, alumni dari SMA Negeri 1 Medan ini pernah menjabat sebagai Pasiops Yonmarhanlan I pada tahun 2016.
Putra kelahiran Medan ini lulus dari Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkat Laut angkatan 57 tahun 2019, kembali dipercayakan sebagai Danyonmarhanlan I Belawan. Sementara, Letkol Marinir James Munthe M.Tr. Hanla dipercayakan sebagai Danyonif 9 Marinir Brigif 4 di Piabung, Lampung. (fac/ila)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi akan melakukan seleksi pengisian jabatan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan pemerintahan daerah Kota Tebingtinggi.
Kepala BKD Tebingtinggi, Sayiful Fachri mengatakan, jabatan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka yakni Sekda, Inspektur, Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadis Kepala Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kota Tebingtinggi.
Jabatan Sekda saat ini masih dijabat oleh Plh, karena Marapusuk Siregar yang juga Kepala Inspektorat memasuki purna bhakti sejak 1 Desember 2019 lalu. Pejabat Asisten Administrasi Pemerintahan saat ini masih dijabat rangkap oleh Bambang Sudaryono (staf Ahli) setelah pejabat lama Agussalim Purba meninggal dunia.
Kepala Dinas Dukcapil kosong setelah pejabat lama Muhammad Dimiyathi diangkat sebagai Asisten Ekbang, dan Kadis dijabat oleh Plt sekertaris Muhammad Fachri. Sementara Kadis Perkimsih yang sebelumnya di jabat Rasmiyati Harahap yang kini sebagai Kadis PU, jabatannya dipegang Plt Hus ni Zubir Harahap merangkap jabatan sebagai staf ahli. “Seleksi ini sesuai dengan UU Nomor: 5 Tahun 2014, tentang ASN, PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Permen PAN-RB No.13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah,” jelas Fachri.
Seleksi dapat diikuti ASN di lingkungan Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara, dan ASN Provinsi Sumatera yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jadwal kegiatan dimulai tanggal 2-16 16 Desember 2019, dan pengumuman penerimaan berkas hingga seleksi administrasi pada tanggal 16 Desember 2019. Pengumuman hasil seleksi tanggal 17 Desember 2019 Psikotes dan ujian tertulis tanggal 18 sampai dengan 19 Desember presentasi makalah dan wawancara,” paparnya. (ian/han)
MINTA KEADILAN: Puluhan KUPT Sekolah SD dan SMP yang diberhentikan bupati dari jabatannya, meminta keadilan dengan mengadu nasib ke DPRD Dairi, Senin (2/12).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
MINTA KEADILAN: Puluhan KUPT Sekolah SD dan SMP yang diberhentikan bupati dari jabatannya, meminta keadilan dengan mengadu nasib ke DPRD Dairi, Senin (2/12).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Puluhan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Sekolah SD dan SMP yang diberhentikan dari jabatan oleh Bupati Eddy Keleng Ate Berutu mengadu nasib ke DPRD Dairi, Senin (2/12).
KUPT Sekolah berjumlah 27 orang tersebut mendatangi Kantor DPRD Dairi, untuk menyampaikan protes terkait pemberhentian mereka oleh bupati pada pelantikan pejabat di gedung Balai Budaya Sidikalang pada Kamis (28/11) lalu.
Di gedung wakil rakyat itu, mereka pun diterima pimpinan sementara DPRD, Depriwanto Sitohang didampingi sejumlah anggota dewan lainnya yakni Rukiatno Nainggolan, Nulinda Angkat, Nasib Marudur Sihombing dan lainya.
Juru bicara Kasek saat pertemuan dengan DPRD, Binuar Malau yang diberhentikan dari jabatanya sebagai Kasek SMPN 1 Sitinjo dan dipindah menjadi guru biasa ke SMPN 5 Sumbul, membacakan aspirasi mereka.
Binuar mengungkapkan, sebenarnya Kasek yang dihentikan dari jabatannya pada pelantikan, Kamis (28/11) lalu, dan merupakan pelantikan perdana sejak dilantik jadi Bupati Dairi medio 24 April 2019 berjumlah 60 orang.
Binuar mengatakan, kehadiran mereka ke DPRD untuk mengadukan pelanggaran hukum dilakukan Pemkab Dairi terkait pelantikan KUPT Sekolah SD dan SMP. Pelanggaran dimaksud antara lain, SK pemberhentian dan pengangkatan KUPT Sekolah tidak mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tertanggal 22 Maret 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.
Pemberhentian dan pengangkatan KUPT Sekolah tidak mengacu kepada surat edaran Dirjen guru dan tenaga kependidikan nomor 18356 tahun 2018, tertanggal 9 Agustus 2018 tentang pebugasan guru sebagai Kepala Sekolah. Pemberhentian dan pengangkatan KUPT Sekolah dilakukan Pemkab Dairi diduga tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Dairi tetapi berdasarkan tim khusus yang dibentuk Bupati.
Kepala sekolah yang diberhentikan telah memiliki sertifikat Kepala Sekolah dan nomor unik kepala sekolah (NUKS) dan status telah diangkat oleh lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS).
Sementara Kepala Sekolah yang baru diangkat tidak memenuhi persyaratan bakal calon kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang diberhentikan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PP nomor 53 tentang disiplin PNS.
Hotman Purba yang sebelumnya menjabat sebagai Kasek SMPN 3 Siempat Nempu Hilir mengatakan, ia dipindah menjadi guru biasa di SMPN 3 Siempat Nempu.
Hotman menyebut, bersama puluhan Kasek SD dan SMP lainya, pada 18-25 November 2019 lalu, sudah mengikuti diklat penguatan Kepala Sekolah di Hotel Griya Medan oleh lembaga penyelenggara diklat (LPD) Universitas Muhammadiyah Sumateta Utara (UMSU), tetapi 3 hari kemudian setelah selesai dan mendapat sertifikat langsung diberhentikan. “Sementara dalam kegiatan itu sudah meng habiskan anggaran besar, tetapi dengan pem berhentian yang dilakukan bupati dari menjadi sia-sia,” ujarnya. Sejumlah Kasek perempuan menangis saat menyampaikan aspirasi ke dewan.
Hal senada disampaikan, Risma Sinurat sebelumnya menjabat Kasek SMPN 2 Siempat Nempu Hulu dipindah ke SMPN 3 Siempat Nempu Hulu mengaku tidak ada job guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebab, sesuai sertifikasi harus memenuhi 24 jam mata pelajaran, sementara sudah ada guru bahasa Indonesia dan hanya memiliki 30 jam mata pelajaran jadi tidak mungkin terpenuhi. Risma mengaku akan kehilangan dana sertifikasi sebesar Rp4,3 juta.
Kasek SD Gunung Sayang Kecamatan Tigalingga, Mangita Sihite dinonjobkan di sekolah bersama Kasek SD Sarintonu, Sondang Situngkir, sementara guru kelas di sana sudah cukup.
Begitu juga Budiman Sihotang, yang sebelumnya Kasek SMPN 2 Sumbul dipindah ke SMPN 3 Kecamatan Pegagan Hilir. Budiman mengaku tidak akan mendapat jam pelajaran, sehingga dana sertifikasi bakal hilang. “Selain kehilangan dana sertifikasi, jarak tugas tempatnya yang lama ke tempat tugas yang baru berjarak 45 kilometer, sehingga perpindahan itu terkesan penyiksaan bagi saya,”keluh Budiman.
Menanggapi keluhan para kasek tersebut, Depriwanto Sitohang menjelaskan, mutasi yang dilakukan terhadap pegawai merupakan kewenangan Bupati dengan peraturan yang mengikat. Akan tetapi, lanjut Deprianto, jika ada pelanggaran kami bisa mengawasi sehingga ke depannya tidak terjadi.
Hal senada disampaikan Rukiatno Nainggolan, mutasi itu biasa tetapi jangan dilakukan sesuka hati. Mutasi harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Depriwanto menginstruksikan Plt Sekwan, Erikson Purba supaya notulen pertemuan segera disusun, agar disampaikan ke Bupati Eddy KA Berutu untuk dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP).
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Suasta Ginting dikonfirmasi mengatakan, bahwa mutasi dibenarkan peraturan. Untuk guru sertifikasi yang dipindah ke sekolah lain yang jam pelajarannya menjadi tidak ada, akan dikordinasikan ke dinas pendidikan.
Soal Kasek yang dilantik belum memiliki sertifikat, tidak menjadi masalah dan setelah dilantik akan menjalani diklat. “Terkait keterlibatan Baperjakat lanjut Suasta, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, tidak ada karena sudah diganti menjadi tim penilai ASN,” namanya diganti menjadi tim penilai PNS,” terang Suasta. (rud/han)
HADIRI: Bupati Karo Terkelin Brahmana turut menghadiri pagelaran karnaval di Kecamatan Siosar.
SOLIDEO/SUMUT POS
HADIRI: Bupati Karo Terkelin Brahmana turut menghadiri pagelaran karnaval di Kecamatan Siosar.
SOLIDEO/SUMUT POS
KARO, SUMUTPOS.CO – Meski warga pengungsi yang direlokasi di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo sudah hidup tentram, namun dahsyatnya erupsi gunung Sinabung yang menyapu bersih desa mereka, masih menimbulkan rasa trauma.
Untuk itu, dalam rangka membantu memulihkan dampak pasca erupsi.
Warga 3 desa di Siosar yakni Desa Sukameriah, Simacem dan Desa Bekerah, Sabtu (30/11), menggelar karnaval penanaman bunga di taman pelangi Siosar, pagelaran seni budaya dan lomba meneriakkan yel-yel.
Kegiatan yang melibatkan ratusan orang peserta dari warga tiga desa ini, semata-mata untuk memulihkan trauma pasca erupsi. Begitu juga untuk mengembangkan minat, bakat serta kreativitas warga agar dapat berinovatif.
“Semoga dengan digelarnya karnaval ini, sedikit demi sedikit akan membawa masyarakat melupakan masa lalu yang dialaminya. Trauma dapat dilupakan, kita juga membuktikan bahwa pemerintah dan stakeholder serta pemangku kepentingan lainnya masih memperhatikan mereka. Dengan sendirinya dapat menggugah kembali semangat hidup masyarakat,” ujar Ketua Panitia Boi Brahmana.
Dikatakannya, kegiatan ini juga untuk merajut kebersamaan antar masyarakat desa yang di relokasi di Siosar. Bersama-sama berinteraksi kembali satu dengan yang lainnya. Namun bukan hanya itu saja, panitia juga akan terus menggali bakat anak-anak muda seperti diajarkan menari dan bernyanyi.
“Nanti disuatu waktu bila ada even dan butuh penyanyi dan penari, gak perlu lagi penyanyi dari luar. Cukup mereka yang telah diajarkan yang tampil,”sebut Boi. Ditambahkannya, panitia akan memberikan hadiah sesuai dengan kriteria masing-masing pemenang. Sedangkan rute karnaval, distart dari Jambur Desa Bakerah dan mengelilingi tiga desa sejauh 3 Km dengan berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel masing masing desa.
Bupati Karo Terkelin Brahmana yang hadir mengatakan, kegiatan karnaval tersebut sangatlah tepat dan pas sasarannya. “Meski agak letih dan capek tapi saya bangga berjalan kaki 3 kilometer, karena tujuannya mulia untuk membangkitkan semangat masyarakat dari trauma Sinabung,”ujarnya usai diarak warga Desa Bakerah, Simacem dan Sukameriah berjalan kaki mengitari Siosar.
Dia menilai, kegiatan tersebut merupakan bagian dari mempromosikan objek wisata dan secara langsung telah mengembangkan pariwisata Karo.
“Ikut sertanya masyarakat ketiga desa, menandakan hubungan sudah terjalin dengan prinsip kearifan lokal budaya Karo, apalagi diarak tadi, warga menggunakan pakaian adat Karo sambil berjalan mengelilingi Siosar, ini sangat luar biasa,”ujar Terkelin.
Untuk itu, harapan ke depannya, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun. Karena, selain menghibur masyarakat, ada ditonjolkan budaya Karo. “Masyarakat harus peduli dan harus menggandeng pemerintah dan stakeholder lainnya meski ada Anggaran Dana Desa,”ucapnya. (deo/han)
