MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut menggelar acara pisah sambut dengan melepas GM PLN UIW Sumut sebelumnya, Feby Joko Priharto yang ditugaskan di PLN UIW Jateng-DI Yogyakarta.

Penggantinya adalah M Irwansyah Putra, yang sebelumnya GM PLN UIW Riau-Kepulauan Riau. Acara pisah sambut ini dilakukan di Aula Astakona, Kantor PT PLN UIW Sumut, Jalan Krakatau, Medan, Rabu (27/11).

Hadir dalam pisah sambut itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, perwakilan Kodam I/BB dan Kajati Sumut, Executive Vice President Pengembangan Regional Sumatera PLN, Budi Pangestu, Kadis ESDM Sumit, Zubaidi, para Senior Manager PLN UIW Sumut, para Manager PLN UP3 se-Sumut, tokoh agama Buya KH Amiruddin MS dan undangan, termasuk dari Kelompok Kerja Wartawan Listrik Sumut (Korwalis).

Wagubsu dalam sambutannya mengatakan, selama PLN UIW Sumut dipimpin oleh Feby keandalan listrik di Sumatera Utara semakin terjamin. Salah satu indikasinya yakni semakin minimnya pemadaman listrik di tengah masyarakat.

“Kalau dulu di media pemadaman listrik sering menjadi topik utama. Namun saya lihat di tangan Pak Feby, hal ini sudah sangat jarang terjadi. Ini membuktikan beliau mampu bekerja dengan sangat baik dalam melayani masyarakat. Semoga hal-hal yang baik seperti ini terus ditingkatkan di tangan pimpinan yang baru, Pak Irwansyah,” ujar Wagubsu memuji.

Keandalan listrik yang semakin membaik, lanjut Wagubsu, berpengaruh positif bagi iklim investasi di Sumatera Utara. Saat ini sejumlah investor dari luar negeri bahkan sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

“Kami dari Pemprov Sumut mengucapkan terima kasih kepada pihak PLN yang selama ini selalu mendukung upaya kami menarik investor untuk berinvestasi,” katanya.

Wagubsu juga berharap agar PLN terus menguatkan komitmennya membantu Pemprovsu dan Pemkab/Pemko di Sumut untuk menarik investor menanamkam modalnya di berbagai sektor yang ada, seperti industri dan pariwisata. “Sumut punya banyak potensi, yang tentu kalau didukung energi listrik yang handal, akan semakin dilirik investor,” kata Wagubsu.

Karenanya, Wagubsu meminta agar PLN terus memperkuat keandalan ketersediaan daya maupun pelayanan. “Pariwisata Danau Toba yang saat ini kita galakkan bersama, tentu harus didukung juga dari ketersediaan listrik yang andal,” pungkas Wagubsu.

Sebelumnya Feby Joko Priharto mengatakan layanan kelistrikan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Kebutuhan akan listrik diyakini akan semakin besar dan hal tersebut harus diimbangi dengan layanan dan kinerja yang juga harus terus ditingkatkan.

“Juga kita dituntut untuk melakukan pengembangan-pengembangan untuk inovasi lain. Dan ini yang sudah kita lakukan selama ini di Sumatera Utara lewat peluncuran beberapa fasilitas yang menggunakan listrik seperti kendaraan listrik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Feby juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh karyawan dan jajaran manajemen PLN di Sumatera Utara yang selalu bahu-membahu dalam memberikan layanan kelistrikan. “Pada akhirnya saya sangat berterima kasih dan sangat senang sudah menjadi bagian dari keluarga besar PLN Sumut dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Feby.

Sementara itu, GM PLN UIW Sumut yang baru M Irwansyah Putra berharap kinerja yang maksimal dari seluruh jajarannya tetap terjaga. “Saya berharap dapat diterima dan kita dapat terus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas layanan dan keandalan kelistrikan di Sumatera Utara,” pungkas pria kelahiran Kota Binjai ini.

Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN Sumut, Rudi Artono dalam kata sambutannya mengatakan, di bawah kepemimpinan Feby sangat jarang terjadi padam listrik. “Sangkin jarangnya terjadi padam listrik di tangan Pak Feby, jadi ketika padam listrik empat menit saja, masyarakat sudah langsung heboh. Jarangnya padam listrik ini karena kelistrikan Sumut saat ini sudah andal,” kata Rudi.

Pada kesempatan pisah sambut tersebut, baik Feby maupun M Irwansyah Putra diberika ulos (diulosi). Begitu juga Kelompok Kerja Wartawan Listrik Sumut (Korwalis) turut serta mengulosi. (ila)

Pemko Medan Sedang Hitung Nilai Aset

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyerahan aset dua terminal tipe A di Kota Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris saat ini belum final dilakukan karena ada prosudur yang dilakukan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan pun mengaku sedang melalui tahap demi tahap yang dibutuhkan untuk bisa membuat finalisasi berita acara serah terima kedua terminal tersebut ke pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan.

Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi mengatakan,

ada tiga tahap sebelum penyerahan. Pertama, penandatanganan persetujuan penyerahan asset. Ini sudah dilakukan. Kedua, berita acara serah terima asset. “Nah kalau yang ini sedang berjalan dan belum final. Kita sudah kirimkan draf-draf penyerahan aset ke (pemerintah) pusat, tapi masih ada yang kurang. Saat ini kita sedang menghitung nilai aset yang akan diserahterimakan itu,” ujar Sumiadi kepada Sumut Pos, Rabu (27/11).

Disebutkan Sumiadi, perhitungan itu harus dilakukan mengingat aset yang diserahterimakan ke pusat tidaklah secara menyeluruh, melainkan sebagian besar dan sebagian kecilnya masih menjadi aset milik Pemko Medan.

“Contohnya Pinangbaris, itu kan dari depan sampai batas tempat uji KIR yang diserahkan ke pusat, lahan uji KIR itu sendiri tetap milik Pemko Medan, begitu juga dengan Amplas. Jadi kan harus dihitung, walaupun sebagian besar untuk pusat tapi masih ada aset punya Pemko Medan. Nah berapa luas lahannya dan fasilitas-fasilitas lainnya, itu yang sedang dihitung secara rinci,” ujarnya.

Perhitungan itu sendiri, kata Sumiadi telah dilakukan sejak satu minggu yang lalu dan ditargetkan akan selesai akhir November ini. “Untuk itu kita sudah berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, termasuk juga dengan Dinas PKPPR. Begitu selesai dihitung dan ditentukan mana-mana saja bagian yang akan diserahkan ke pusat dan yang akan tetap menjadi aset Pemko Medan, barusan akan kita sampaikan hasilnya ke pusat,” katanya.

Setelah itu, lanjut Sumiadi, barulah proses berita acara serah terima kedua terminal tipe A Kota Medan dapat dilakukan.

“Setelah berita acara serah terima selesai dilakukan barulah kami akan melakukan tahap terakhir yaitu penghapusbukuan aset,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, seluruh terminal tipe A yang semula dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota harus diserahkan kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Medan butuh waktu berpikir hingga 5 tahun sejak UU disahkan untuk bisa menyerahkan asetnya kepada Kemenhub.(map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Rencana reviltalisasi Pasar Inpres Belawan di Jalan Bunga, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan, tahun ini gagal terwujud. Akibatnya, lapak relokasi pedagang sementara yang sudah dibangun dengan alokasikan anggaran Rp4 miliar dari APBD Kota Medan, jadi terbuang sia – sia.

Pada areal lokasi yang sudah dikontrak selama se-tahun telah dibangun deng-an lapak lebih kurang 400 kios menjadi pajangan. Bahkan lapak kios itu telah rusak terbengkalai karena penundaan pembangunan pasar tersebut.

Pengamat Tata Kota Medan Rafriandi Nasution mengatakan, perencanaan anggaran yang sudah ada dialokasikan di APBD, harusnya dilaksanakan. Tetapi, pelaksanaannya tidak terlaksana adalah bentuk kegagalan Pemko Medan merencanakan manajemen untuk revitalisasi pasar tersebut.

“Anggarannya sudah sama-sama disahkan, artinya sudah matang untuk pelaksanaannya. Jadi kalau alasan tidak cukup anggarannya yang Rp20 miliar, harusnya dibangun dulu dengan anggaran yang ada, bukan menunda. Kalau sudah seperti itu, kita nilai Pemko Medan tidak punya menajemen yang matang,” tegasnya.

Mengenai sudah dikeluarkannya anggaran Rp4 miliar untuk relokasi, Rafriandi meminta untuk segera dilakukan evaluasi terhadap anggaran relokasi tersebut. Apakah sudah efektif pelaksanaanya dan bagaimana kelanjutan dengan adanya penundaan revitalisasinya.

“Harusnya dewan memanggil wali kota dan dinasi terkait, kenapa gagal terlaksana revitalisasi serta bagaimana dengan anggaran yang mubajir terhadap relokasi Rp4 miliar itu. Dewan harus meminta pertanggungjawaban, biar beban persoalan anggaran itu tidak jatuh ke dewan. Sehingga pengawasan dewan ada,” cetus Rafriandi.

Tak hanya itu, pemko Medan seharusnya, kata Rafriandi, membuat perencanaan multiyears atau pengusulan anggaran terbaru dari kekurangan Rp20 miliar dengan tetap membangun pasar itu dengan anggaran yang ada. Sehingga, pembangunannya tetap terlaksana.

“Jangan karena anggaran yang direncanakan kurang, pembangunannya ditunda. Harusnya Wàli Kota membangun komunikasi dengan dewan, supaya ada memori catatan yang dikeluarkan DPRD agar diajukan anggaran kelanjutan. Maka, pembangunan tetap terlaksana dan tidak terkesan Pemko Medan tidak serius membangun pasar itu,” tegas Rafriandi.

Harapan mantan Dirut BUMD Kota Medan ini, eksekutif harus mampu membangun komunikasi dengan legislatif terhadap kendala angggaran. Sehingga, ada komitmen bersama yang disepakati untuk pembangunan di Kota Medan.

“Kalau sudah terbangun komunikasi tentang masalah anggaran, maka semua permasalahan pembangunan di Kota Medan dapat terlaksana dan bisa dipertanggungjawabkan kepada BPK. Tapi kalau komunikasi tidak bàik maka kinerja tidak baik, pembangunan pun terkendala,” pungkas Rafriandi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Inpres Belawan batal dilaksanakan akibat dua hal. Pertama, proses penghapusan aset PD Pasar jadi nol karena Pemko Medan tidak bisa membangun pasar milik PD Pasar. “Karena itu aset yang dipisahkan muncul kelalaian waktu sehingga proses tersebut terlambat,” katanya.

Kedua, ada perhitungan ulang biaya karena anggaran Rp20 miliar tidak cukup setelah dilakukan pengecekan kondisi tanah yang labil di dasar. “Kita keberatan saat ekspos yang dilakukan Perkim saat rapat P.APBD 2019, karena sudah merugikan warga Belawan dan kita minta agar diteruskan melalui sistem multiyears artinya anggaran yang ada dilaksanakan pembangunannya kekurangan dilanjutkan pada tahun 2020,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahaan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar waktu itu menargetkan kalau pada Desember 2019 Pasar Inpres sudah harus bisa ditempati.

Kata Benny, lokasi Pasar Inpres Belawan akan dibangun di lokasi yang lama yakni di Jalan Bunga, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan.

“Anggaran yg disiapkan Rp 20 miliar yang akan dibangun dilokasi lama pasar dan target kita segera lelang setelah masalah aset selesai,” ujarnya waktu itu.

Diuraikan Benny, proses penilaian aset dilakukan mengingat bangunan pasar yang lama akan dibongkar seluruhnya, maka nilai aset yang tercatat secara akutansi pun harus dihapus. “Pembongkarannya dilelang dan seterusnya baru bisa dikerjakan bangunan baru,” tukasnya.

Sebagai gantinya, Perkim diketahui telah membangun Pasar Relokasi di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawam II atau tepat di belakang stasiun PMB untuk para pedagang sembari menunggu proses revitalisasi Pasar Inpres Belawan selesai dibangun. Pembangunan Pasar Relokasi itupun menghabiskan biaya Rp4 miliar.

Benny melanjutkan pasar relokasi yang sudah dibangun sudah diserahkan Dinas Perkim ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB IKLAS) akan menggelar malam silaturahmi dengan Ikatan Mandailing Malaysia-Indonesia (IMAMI) di Convention Hall Sudi Mampir Blok Songo, Labuhanbatu Selatan, Sabtu (30/11). Silaturahmi yang digagas PB IKLAS ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan IMAMI bertajuk “Mulak tu Huta” yang diikuti 73 orang warga Mandialing yang ada di Malaysia.

Ketua Umum PB IKLAS, Drs Rivai Nasution MM menyambut gembira rencana kedatangan rombongan IMAMI ke Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan ini. Menurutnya, ini merupakan suatu kebanggaan bagi PB IKLAS dapat bersilaturahmi dengan IMAMI yang terdiri dari warga Mandailing yang sukses di negeri jiran Malaysia. Dan silaturahmi ini nantinya juga akan dihadiri beberapa tokoh masyarakat Labusel serta ahli waris Kesultanan Kotapinang.

Adapun sejumlah tokoh yang ikut dalam rombongan yang dipimpin Ramli Hasibuan, selaku Sekjend IMAMI itu diantaranya, Dato’ Seri Zul Hasnan Najib bin Baharudin Hasibuan, asal Ayer Tawar di Perak, yang merupakan mantan Kepala Polisi Kota Kualalumpur dan isterinya yang juga pejabat tinggi polisi.
Kemudian Dato’ Shahrom bin Abdul Malik Hasibuan, mantan Wali Kota Kuala Kangsar, asal Ayer Tawar, Perak. Selanjutnya, Dato’ Mohd Shuhaili bin Mohd Taufek Nasution, yang saat ini masih menjabat Direktur MAMPU, yakni satu department pemerintah Pusat di Sabah. Asalnya dari Chemor, Perak. Serta Dato’ DR Sharifuddin bin Zainudin Batubara, profesor di salah satu universitas Malaysia.

Rivai berharap, PB IKLAS dan IMAMI dapat terus bersinergi dalam membangun persaudaraan serta dapat mengikat suatu kerjasama dalam mengembangkan program organisasi terkait bidang pendidikan dan kebudayaan serta investasi dan lainnya.
“Apalagi, orang Mandailing yang saat ini berada di Malaysia sudah mencapai ratusan ribu orang dan mempunyai jabatan penting serta banyak yang juga jadi pengusaha,” tandasnya. (*)