28 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 4724

Kasus Pemalsuan Surat Tanah, Saksi Lo Ah Hong Beri Keterangan Berubah-ubah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus pemalsuan surat tamah dengan terdakwa Apriliani/Apriliana kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan menghadirkan saksi bernama Lo Ah Hong untuk didengarkan keterangannya di persidangan.

Saat memberikan kesaksian, Lo Ah Hong tampak gugup. Bahkan keterangan Lo Ah Hong berubah-ubah.

Saat majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong bertanya apakah dia tahu terdakwa bukanlah anak tunggal seperti yang diklaimnya, Lo Ah Hong mengatakan tahu karena dia punya saudara kandung bernama Pendi.

“Setahu saya dia punya saudara bernama Pendi,” ucap Lo Ah Hong.

Ditanya majelis hakim lagi apa hubungan antara dirinya dengan terdakwa, Lo Ah Hong menjawab terdakwa adalah keponakannya tapi bukan kandung melainkan keponakan tiri.

“Jadi gini yang mulia, kakek terdakwa menikah dua kali. Terdakwa merupakan cucu dari istri kakeknya yang pertama. Kalau saya anak dari istri kedua kakeknya,” jelas Lo Ah Hong.

Namun, selang 10 menit kemudian saat giliran jaksa yang bertanya tiba-tiba keterangan Lo Ah Hong berubah. Awalnya jaksa bertanya berapa harga tanah yang dibeli Lo Ah Hong dari terdakwa.

“Tanah itu saya beli seharga Rp8,5 miliar lebih dari Apriliani. Tanahnya terletak di Jln Pancing II Lk. II Kel Besar/Kampung Besar, Kec Medan Labuhan seluas 14.910 m2,” jelas Lo Ah Hong.

Namun ketika jaksa menanyakan soal akad jual beli yang hanya mencantumkan nama terdakwa padahal ia bukan anak tunggal karena masih punya saudara sekandung bernama Pendi, Lo Ah Hong sempat melirik penasehat hukum terdakwa, dan kemudian menjawab tak tahu.

“Saya mau membeli tanah tersebut karena terdakwa memiliki surat Grant dari Belanda,” katanya.

Namun Lo Ah Hong, langsung terdiam ketika ditanya saat membeli apakah dia tidak mengecek ke kelurahan maupun ke BPN Medan pada 2014 lalu.

“Jadi saudara saksi tak pernah menanyakan hal tersebut ke kelurahan. Dan selain itu apakah saudara saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 1973,” tanya jaksa.

Dengan suara pelan dan gugup kemudian Lo Ah Hong menjawab tidak tahu. “Tidak tahu,” jawab Lo Ah Hong.

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim memerintahkan pihak pengacara terdakwa menghadirkan saudara kandung terdakwa Pendi dan ayahnya sekaitan permasalahan akta otentik terkait kepemilikan lahan tersebut yang diklaim terdakwa sebagai ahli waris tunggal.

Sementara itu kuasa hukum saksi korban Anto dan Lina, Akhyar Sagala, SH menjelaskan ketidakhadirannya pada sidang pekan lalu.

Ditemui di PN Medan, Selasa (26/11) siang, Akhyar mengatakan dirinya tidak hadir karena punya kesibukan lain. Dirinya mengaku siap kapan saja jika diminta untuk memberikan keterangan dipersidangan.

“Masalahnya, Jaksa itu belum pernah memanggil secara patut. Yang ada hanya orang lain mengirim pesan lewat Whatsapp (WA),” kata Ahyar.

Namun, kuasa hukum saksi korban ini menegaskan, meminta Jaksa untuk bertindak profesional dan objektif dalam menangani perkara ini.

Dalam dakwaan JPU Randi Tambunan menyebutkan, kasus ini bemula saat Ng Giok Lan (ibu kandung terdakwa Apriliani) mempunyai warisan tanah yang terletak di Jalan Pancing II Lk II Kelurahan Besar d/h Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan seluas 14.910 M2.

Terdakwa Apriliani menjual tanah tersebut dasar Surat Keterangan Hak Warisan Ahli Waris Kelas Satu Nomor: 12/NI/N-SKHW/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 bertalian dengan Surat Keterangan No 470/971/RP-II/2014 tanggal 19 Februari 2014.

Akibat perbuatan terdakwa, kedua korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polda Sumut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP. (man)

Solar Subsidi Habis, Pertamina Tambah Suplai Solar

TUNGGU: Karyawan SPBU sedang menunggu pelanggan untuk mengisi bahan bakar.
TUNGGU: Karyawan SPBU sedang menunggu pelanggan untuk mengisi bahan bakar.
TUNGGU: Karyawan SPBU sedang menunggu pelanggan untuk mengisi bahan bakar.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan jatah kuota solar subsidi 14,5 juta KL akan terserap habis pada November ini. Namun PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa tidak ada kelangkaan sejauh ini.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pemerintah menambah kuota solar demi mengantisipasi kelangkaan.

“Kalau dihitung, kuota 2019 ini habis di akhir November. Jadi pemerintah nambah kuotanya. Kalau ketersediaan, ya ada. Jadi nggak ada kelangkaan,” kata dia di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (26/11).

Nicke menjelaskan tambahan suplai solar rata-rata adalah 20%. Tambahan di masing-masing daerah disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya.

“Rata-rata (tambahannya) 20%. Tapi memang tiap daerah beda-beda,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan, nantinya kebutuhan anggaran untuk tambahan kuota solar subsidi akan disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Prinsipnya kebutuhan masyarakat terpenuhi, nanti BPK yang mengaudit. Nanti kelebihannya tinggal minta ke Kemenkeu kelebihannya, simpel kan,” tambahnya. (dtc/ram)

Langkat Kembangkan Tanaman Bawang Putih

BAWANG PUTIH: Lahan pertanian seluas 50 Hektare yang sedang digarap menjadi areal perkebunan bawang putih di Kabupaten Langkat. bambang/sumut pos
BAWANG PUTIH: Lahan pertanian seluas 50 Hektare yang sedang digarap menjadi areal perkebunan bawang putih di Kabupaten Langkat.
bambang/sumut pos
BAWANG PUTIH: Lahan pertanian seluas 50 Hektare yang sedang digarap menjadi areal perkebunan bawang putih di Kabupaten Langkat. bambang/sumut pos

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Langkat saat ini sedang mengembangkan tanaman bawang putih pada kelompok tani Bekancan Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Langkat, Yusfik Helmi, mengatakan bahwa rencana pertanaman bawang putih ini di lahan seluas 50 hektare berkajt kerja sama dan binaan serta bapak angkat PT Berkah Rasul Bersaudara.

“Saat sekarang ini sudah tanam kedua kalinya namun ada kendala di kalangan petani yaitu kesulitan pengadaan benih yang bermutu,” katanya.

Selama ini, jelasnya, benih selalu dipesan dari Pulau Jawa, namun hasilnya kurang baik. Sehingga diharapkan kedepan, petani dapat benih bermutu yang bersertifikat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Sekarang ini petani sudah tanam seluas 20 hektare, bila ini berhasil. Maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan bawang putih untuk Langkat maupun Sumatera Utara,” katanya.

Untuk itu, harapnya, dengan percontohan awal ini. Pihak petani, akan terus berusaha mengembangkan dan berusaha agar lahan yang disediakan menmadai. Sehingga, selain menjadi swasembada pangan.

Kedepan, Kabupaten Langkat bisa menjadi pemasok bawang putih untuk wilayah Langkat dan Sumatera Utara umumnya. “Kita berusaha berusaha sebaik mungkin,” tegasnya. (bam/ram)

Jelang Pilkada Kota Medan, Abdul Manan Daftar ke Golkar Medan

SALAM KOMANDO: Bacalon Wali Kota Medan, Abdul Manan Nasution (kanan) salam komando dengan Ketua Golkar Medan, HM Syaf Lubis usai mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor partai tersebut, Senin (26/11) .
SALAM KOMANDO: Bacalon Wali Kota Medan, Abdul Manan Nasution (kanan) salam komando dengan Ketua Golkar Medan, HM Syaf Lubis usai mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor partai tersebut, Senin (26/11) .
SALAM KOMANDO: Bacalon Wali Kota Medan, Abdul Manan Nasution (kanan) salam komando dengan Ketua Golkar Medan, HM Syaf Lubis usai mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor partai tersebut, Senin (26/11) .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tokoh muda sekaligus pengusaha Abdul Manan Nasution sengaja memilih Hari Guru Nasional pada Senin (25/11), untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Medan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Medan. Bagi anggota DPRD Sumut 2014-2019 ini, Golkar adalah guru politik di Indonesia.

“Saya sengaja memilih Hari Guru Nasional, karena Partai Golkar merupakan gurunya politik di tanah air. Jadi ada alasan saya kenapa memilih momen Hari Guru,” kata Abdul Manan dihadapan Ketua DPD Golkar Medan HM Syaf Lubis dan pengurus lainnya.

Dia menyampaikan, kalau HM Syaf Lubis merupakan senior dan guru baginya dibidang politik.

“Ini merupakan hari baik bulan baik, dan ini hari terakhir pendaftaran di Partai Golkar, maka bisa saja lari dukungan Partai Golkar ke saya, inikan namanya harapan dan doa,” ujarnya yang dibalas tepuk tangan dari kader Golkar.

Dirinya mengaku juga sengaja tidak membawa tim saat mendaftar ke Partai Golkar. Karena ia merasa kader Golkar yang ada di sekretariat Golkar adalah tim pemenangannya. “Saya mengusung tagar #MajuMedan, artinya Makmur, Adil, Jujur, untuk Medan. Maju Kotanya, Aman dan Nyaman warganya,” katanya.

Tanda pagar atau tagar MajuMedan, lanjutnya, berarti maju pendidikannya, maju ekonominya, maju kotanya. Ia sendiri sudah merancang beragam kegiatan dalam waktu dekat khususnya untuk para kaum milenial Kota Medan.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Medan HM Syaf Lubis mengatakan, semua nama tokoh yang mendaftar ke Partai Golkar akan dikirim ke DPP. “Semua yang men daftar kawan kita, maka kita serahkan semua kepada DPP Partai Golkar,” katanya.

Dia berpesan meskipun Abdul Manan nantinya sudah dapat partai pengusung dari partai lain, tetapi Partai Golkar tidak boleh ditinggalkan. “Kami harus berkoalisi, karena kami memiliki 4 kursi. Walaupun kami partai tua (1964), tapi kami mesinnya muda,” katanya.

Dia menambahkan untuk mengubah kondisi Kota Medan menjadi lebih baik, maka orang-orang baiklah yang harus merebut kekuasaan ini, sehingga penguasa yang lahir di masa yang akan datang adalah penguasa yang baik. Dengan kekuasaan, lanjutnya, maka orang baik tadi melalui kebijakan-kebijakan bisa membantu masyarakat. (prn/azw)

Timbas & Sajali ‘Bakal’ Berpasangan di Pilkada Kota Binjai

SERAHKAN BERKAS: Timbas Tarigan saat menyerahkan berkas pendaftaran ke PPP Kota Binjia, beberapa waktu lalu.
SERAHKAN BERKAS: Timbas Tarigan saat menyerahkan berkas pendaftaran ke PPP Kota Binjia, beberapa waktu lalu.
SERAHKAN BERKAS: Timbas Tarigan saat menyerahkan berkas pendaftaran ke PPP Kota Binjia, beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Teka-teki Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan akan berpasangan dengan siapa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 mendatang mulai terendus. Ya, Wakil Ketua DPRD Binjai periode 2014-2019, HM Sajali digadang-gadang akan berpasangan dengan Timbas.

Namun seandainya Timbas-Sajali berpasangan, mereka masih butuh koalisi. Karenanya, sejumlah partai yang sudah melakukan penjaringan diikuti oleh Timbas dan Sajali.

Sajali yang merupakan Ketua Partai Demokrat Kota Binjai. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meraih 3 kursi pada Pileg 2019 di Kota Binjai.

Artinya, pasangan calon ini masih kurang 3 kursi lagi untuk mendaftarkan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Partai Golkar Kota Binjai tengah membuka penjaringan bakal calon wali kota.

Timbas dan Sajali sama-sama turut meramaikan proses penjaringan tersebut. Bahkan, keduanya juga sudah mengembalikan berkas untuk dilakukan verifikasi.

Sajali yang akrab Bajor lebih dulu memulangkan berkas. Diikuti Timbas pada Senin (25/11) malam.

“Partai Golkar adalah partai yang hebat. Mereka tidak perlu koalisi dapat mengusung,” ujar Timbas seraya berharap, dapat diusung oleh partai berlambang pohon beringin ini.

Disoal berpasangan dengan Sajali yang saat ini Anggota DPRD Binjai periode 2019-2024, Timbas enggan menanggapi. “Sabar dulu ya, masih lama pendaftaran,” kata Timbas, Selasa (26/11).

Begitu juga dengan Sajali saat dimintai tanggapannya soal berpasangan dengan Timbas. Padahal diketahui, Timbas dan Sajali saling bersamaan terlihat pada sejumlah kegiatan diskusi yang digelar belakangan ini. “Sabar masih jauh,” pungkas Sajali. (ted/azw)

ADM Beroperasi, Permintaan Bisa Melonjak

CETAK: Pencetakan e- KTP di salah satu kantor dinas kependudkan DKI Jakarta.
CETAK: Pencetakan e- KTP di salah satu kantor dinas kependudkan DKI Jakarta.
CETAK: Pencetakan e- KTP di salah satu kantor dinas kependudkan DKI Jakarta.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan stok blangko e-KTP tersedia hingga akhir tahun ini. Dalam kurun November hingga Desember 2019, pemerintah akan menyalurkan 2,5 juta keping blangko e-KTP ke seluruh Indonesia.

“JADI dua bulan ini akan ada penambahan 2,5 juta keping (blangko e-KTP) lagi,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah di Jakarta, Selasa (26/11).

Mulai Rabu 27 November besok atau setelah Rakornas Dukcapil ditutup, Arif mengatakan, Kemendagri akan menyalurkan 1 juta keping blangko e-KTP.

“Tanggal 27 (November) setelah rakor ini ditutup, Dukcapil akan membagi kurang lebih 1 juta keping ke seluruh Indonesia,” ujar Zudan.

Pada Desember nanti, Kemendagri akan kembali menyalurkan 1,5 juta blangko e-KTP. Penyaluran blangko e-KTP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Daerah yang berpenduduk banyak atau di atas 500 ribu jiwa diberikan 4.000 blangko. Sementara daerah yang berpenduduk di bawah 500 ribu jiwa, akan dijatah 1.000 blangko.

Menurut Zudan, blangko e-KTP tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat sampai akhir tahun. Kemendagri, kata dia, sedang meminta persetujuan DPR RI untuk mendapat pergeseran anggaran dari komponen-kompenan di Kemendagri untuk membeli blangko e-KTP tambahan.

Kebutuhan blangko e-KTP bisa saja bertambah setelah pemerintah meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), mesin serupa ATM yang bisa mencetak e-KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, kematian hingga kartu identitas anak.

Dengan adanya mesin itu, masyarakat bisa mencetak langsung e-KTP, KK hingga akta kelahiran sendiri di mesin tersebut seperti layaknya bertransaksi di ATM.

Peluncuran dilakukan pada Rakornas II yang digelar di Discovery Hotel, Jakarta, 25-27 November 2019. Ditjen ADM merupakan layanan Adminduk yang mentransformasikan semua pemikiran, perangkat, dan SDM ke dalam mesin yang mirip dengan ATM untuk mengambil uang cash.

Bagi warga yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat tak ubahnya datang ke bank untuk mendapatkan PIN dan password. Setelah mendapatkan PIN, masyarakat bisa mencetak dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan bisa menggunakan mesin ADM selama dua tahun dengan PIN itu.

“Kalau dia mau cetak kartu keluarga, KK, ajukan permohonan cetak KK. Nanti petugas Dukcapil akan mengirim notifikasi lewat SMS: ‘Ini nomor Anda untuk mencetak KK’. Proses sederhananya seperti itu. ADM ini juga bisa melayani penduduk di luar domisili, misalnya kalau KTP-el hilang di jalan bisa mendatangi ADM utk mencetak KTP-el,” tutur Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin (25/11).

“Di Rakornas Dukcapil II tanggal 25-27 Nopember 2019 di Jakarta akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan ADM itu,” kata sambungnya.

Dengan semua lompatan terukur dan terencana, Zudan sebetulnya menginginkan lahirnya branding baru Dukcapil.

“Dukcapil yang dulu dianggap lamban, berbelit-belit, terlalu prosedural, kita ubah brandingnya menjadi Dukcapil yang cepat, lincah, Dukcapil yang trengginas, Dukcapil yang responsif,” tuturnya.

Rakornas yang akan dibuka oleh Mendagri Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian ini diikuti sekitar 2.000 peserta. Terdiri para pejabat pada dinas/organisasi perangkat daerah yang menangani pelayanan Adminduk di Indonesia. (bbs/ala)

Jokowi Diam-diam Beri Grasi Terpidana Korupsi, KPK Mengaku Kaget

Annas Maamun
Annas Maamun

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Keputusan itu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkejut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya telah menerima surat dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin terkait pemberian grasi terhadap Annas. Isi surat tersebut meminta KPK melakukan eksekusi dan melaksanakan Kepres Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian grasi terhadap Annas Maamun.

“Dengan tetap menghargai kewenangan Presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi saudara Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut,” kata Febri, Selasa (26/11).

Menurut Febri, KPK cukup kaget atas sikap Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Annas. Padahal Annas merupakan terpidana kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

“Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK. Bahkan kasus korupsi yang dilakukan terkait dengan sektor kehutanan, yakni suap untuk perubahan kawasan bukan hutan untuk kebutuhan perkebunan sawit saat itu,” sesal Febri.(jpc/ala)

BNI Hadirkan Teknologi Smart Farming, Petani Dairi Terima Alat Pendeteksi Suhu dan Kelembapan

PANEN KOPI:Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (2 kiri) didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Romy Mariani boru Simarmata serta pimpinan BNI melakukan panen kopi di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
PANEN KOPI:Bupati Dairi,  Eddy KA Berutu (2 kiri) didampingi Ketua Tim Penggerak PKK,  Ny Romy Mariani boru Simarmata serta pimpinan BNI melakukan panen kopi di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
PANEN KOPI:Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (2 kiri) didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Romy Mariani boru Simarmata serta pimpinan BNI melakukan panen kopi di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Petani Dairi mendapat bantuan dua alat pendeteksi suhu dan kelembapan tanah dari Bank BNI melalui dana community social responsibility (CSR).

BNI juga menyalurkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani Dairi pada acara sarasehan gerakan menyongongsong pertanian 4.0 di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (20/1).

Demikian disampaikan Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan. Disebutkannya, sarasehan gerakan menyongsong pertanian 4.0 di 300-an petani dan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Romy Mariani boru Simarmata.

Direktur Tresuri dan Internasional BNI, Bob Tyasika Ananta mengatakan, Kabupaten Dairi terkenal dengan kopi Sidikalang. Melalui aromanya yang khas, kopi dari Dairi sudah terkenal dan banyak di nikmati oleh pecinta kopi nusantara hingga penjuru dunia.

Oleh karena itu, BNI hadir dengan teknologi Smart Farming untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. “Ini spirit luar biasa bupati yang menginginkan kembalinya kejayaan kopi Sidikalang secara ekonomi pastinya akan berdampak kepada para petani kopi,” ujarnya.

Melalui gerakan menyongsong pertanian 4.0 ini, BNI ingin meningkatkan produktivitas para pertani melalui teknologi Smart Farming. Ge rakan menyongongsong pertanian 4.0 ini di inisiasi oleh BNI berkolaborasi dengan Kementrian Pertanian, Kementrian Kominfo, Kementrian Desa serta pihak swasta lainya.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi smart farming 4.0 menerapkan teknologi sensor tanah dan cuaca sehingga dapat memantau kondisi lahan secara real time.

“Dengan teknologi tersebut di harapkan data pertanian akan lebih terukur dan presisi sehingga membantu petani meningkatkan produktifitas dan efisiensi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Eddy KA Berutu memaparkan, 49% dari dari luas lahan di Kabupaten Dairi adalah merupakan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani. Masalah pertanian tidak hanya dapat di selesaikan oleh satu lembaga atau satu kelompok saja, namun harus secara bersama-sama.

Bupati mengapresiasi perbankan sudah ikut turun tangan mengatasi permasalahan dialami petani.

“Dengan kita bersama-sama maka upaya kita untuk mengangkat para petani kita ke level berikutnya pasti akan jauh lebih mudah,” ucapnya.

“Semoga para petani mudah dapat penguatan permodalan dari para investor serta produksi pertanian Dairi bisa menembus pasar eksport,”sambungnya. (rud/han)

KPK Sosialisasi di Labuhanbatu, Mahasiswa Harus Motori Pencegahan Korupsi

TERIMA: Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, terima piagam saat menjadi narasumber di acara Forum Grup Discusion (FGD) antar Lembaga dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Labuhanbatu dan kalangan Forum Studi Anti Korupsi Labuhanbatu, Kamis (21/11). FAJAR DAME/SUMUT POS
TERIMA: Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, terima piagam saat menjadi narasumber di acara Forum Grup Discusion (FGD) antar Lembaga dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Labuhanbatu dan kalangan Forum Studi Anti Korupsi Labuhanbatu, Kamis (21/11). 
FAJAR DAME/SUMUT POS
TERIMA: Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, terima piagam saat menjadi narasumber di acara Forum Grup Discusion (FGD) antar Lembaga dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Labuhanbatu dan kalangan Forum Studi Anti Korupsi Labuhanbatu, Kamis (21/11). FAJAR DAME/SUMUT POS

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meyakinkan jika polemik kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bukan rekayasa.

“Dewi Tanjung berkali-kali melaporkan banyak orang. Tak mungkin Kapolri memerintahkan jajarannya mengusut kasus itu jika palsu. Tak mungkin rumah sakit Singapura mendeklarasikan jika itu palsu. Tak mungkin pemerintah membiayai perawatan jika itu palsu.

Maka yang palsu siapa,” kata Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, Kamis (21/11) saat menjadi narasumber di acara Forum Grup Discusion (FGD) antar Lembaga dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Labuhanbatu (ULB) dan kalangan Forum Studi Anti Korupsi Labuhanbatu.

Polemik ini berkembang setelah politikus PDIP, Dewi Tanjung melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya, Rabu, 6 November 2019. Menurutnya, kasus Novel hanya rekayasa belaka.

Pada kesempatan itu, pihak KPK RI ingin mengajak mahasiswa di Universitas Labuhanbatu untuk aktif memotori pencegahan korupsi di Indonesia. Khususnya di Labuhanbatu melalui pusat studi anti korupsi.

“Kita ingin membangun dan mendorong kesadaran masyarakat melalui perguruan tinggi,” kata Nanang yang hadir ke Labuhanbatu bersama Pembinaan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Firlana Ismayadin.

Menurut Nanang, sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu dilakukan KPK melalui kampus, dan organsasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan. Karena lembaga ini, dianggap memiliki peran strategis.

“Setiap daerah, kalau daerahnya punya potensi dikembangkan melalui kajian-kajian strategis. Mesti, kalau kita bicara anti korupsi, dari situ bisa kita cegah. Kalau peduli dengan konteks wilayah mestinya kerja-kerja penegak hukum di daerah semakin hari semakin ringan,” kata dia.

Misanya saja, tambahnya, masyarakat mesti diedukasi terkait politik uang di Pilkada. Sebab, semakin tinggi biaya politik yang dikeluarkan akan memunculkan potensi korupsi calon kepala daerah terpilih.(mag-13/han)

Pemkab Taput dan DPRD Tandatangani R-APBD 2020

Ilustrasi
Ilustrasi

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan, MSi diwakili Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH dan para pimpinan DPRD menandatangi Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, di ruang rapat Paripurna DPRD Taput, Tarutung, Rabu (20/11).

Para pimpinan DPRD yang turut menandatangi persetujuan bersama tersebut antara lain, Ketua Poltak Pakpahan, Wakil Ketua Fatimah Hutabarat dan Wakil Ketua Requel Simanjuntak.

“Terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan terhormat yang telah memberikan perhatian dan keseriusan, sehingga pada hari ini kita dapat menandatangi persetujuan bersama ini dan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Kami berkeyakinan hasil ini dapat tercapai karena kita semua saling mendukung untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tapanuli Utara, Seluruh saran masukan dan usul pada rekomandasi setiap Fraksi, kami anggap sebagai bahan pertimbangan yang sangat berharga dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang,” ucap Wakil Bupati dalam pidatonya usai penandatangan persetujuan.

Sebelumnya, enam fraksi yang ada di DPRD yang terdiri dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Garda Persatuan, Fraksi PKB telah menyampaikan rekomendasi persetujuan atas penetapan Ranperda tersebut. Turut hadir pada sidang paripurna tersebut, para staf ahli Bupati, Asisten dan para pimpinan OPD. (mag-12/han)