BOJONEGORO, SUMUTPOS.CO – Janda cantik Aidatul Izzah yang mayatnya ditemukan di saluran air waduk Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro dipastikan dibunuh. Polisi terus berusaha menyelidiki kasus ini.
Kesimpulan itu diperoleh setelah dilakukan gelar perkara. Kesimpulan didasarkan pada hasil otopsi dan ditemukannya barang bukti di lokasi.
“Dari hasil gelar perkara jelas mengarah kepada pembunuhan. Salah satunya ditemukan tali tampar di sekitar leher korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Rifaldhy Hangga Putra kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).
Hangga menyatakan kematian perempuan 20 tahun itu diperkirakan masih baru atau kurang dari 10 jam saat ditemukan warga.
Terkait siapa pelaku pembunuhan, Kasat meminta media untuk bersabar menunggu. Karena petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.
“Sudah ada namanya untuk yang kita curigai, tapi sabar dulu, kita masih berusaha menangkap pelakunya,” pungkas Hangga.
Mayat Aidatul pada Senin (25/11) siang ditemukan oleh dua warga di saluran air yang kering. Perempuan 20 tahun itu ditemukan dalam posisi telungkup hanya mengenakan kaus merah dan celana dalam warna putih.
Pada wajah dan kepala Aidatul ditemukan luka seperti bekas pukulan benda tumpul. Ada beberapa barang yang diamankan di lokasi, seperti celana panjang motif bunga yang ditemukan sekitar 25 meter dari tubuh korban, botol air mineral, dan tisu. Ditemukan juga seutas tali tampar di sekitar tubuh Aidatul. Aidatul merupakan janda dengan satu anak.(bss)
TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani meminta para guru agar meningkatkan kualitas mengajar, dan bisa menjadi contoh kepada peserta didik.
“Semoga guru ke depannya berjaya. Guru tidak akan bisa Berjaya kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan. Jangan hanya rutinitas yang dikerjakan, tetapi pikirkan bagaimana menjadi contoh bagi peserta didik,”ujar Bakhtiar Ahmad pada Peringatan HUT ke-74 PGRI dan HGN yang dilaksanakan di Pantai Indah Pandan (PIP) pada Minggu (24/11).
Dalam sambutannya, bupati juga mengungkapkan bahwa per 1 Januari 2020 mendatang, akan menerbitkan Surat Edaran tentang larangan membawa sepedamotor bagi peserta didik tingkat SD dan SMP ke sekolah.
“Yang kedua, tidak boleh membawa telepon selular atau handphone ke sekolah. Sampaikan ke orangtua siswa-siswi,”imbaunya kepada para guru.
Tak hanya para siswa, Bakhtiar Ahmad juga melarang para guru membawa handphone ke ruang kelas.
“Jangan main handphone sewaktu mengajar,”tegas Bupati Tapteng.
Pada kesempatan itu, Bupati Tapteng juga menyoroti banyaknya siswa SD dan SMP yang merokok. “Ini menjadi perhatian serius,”imbuhnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Tapteng, Samrul Bahri Hutabarat,S.Ag.MA melaporkan memperingati HUT ke-74 PGRI secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme guru.
“Kami berharap kepada Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan profesionalisme. Mari kita sama-sama mengembangkan segala kemampuan yang ada pada diri kita dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Kepada guru-guru jadilah penggerak, jadikan anak-anak kita bakal pemimpin-pemimpin bangsa ini yang harus mempunyai ketrampilan,ilmu pengetahuan, dan krakter yang baik. Saat ini di era Revolusi Four Point Zero (4.0). Kita harapkan anak-anak kita mampu hidup berdaya saing di era digital ini. Untuk itu kita isi mereka dengan semangat dan penuh ketrampilan untuk meniti hidup mereka di masa-masa yang akan datang,” kata Plt. Kadis Tapteng.
Selanjutnya, Ketua PGRI Tapteng, Herry Batubara, S.Pd, MM menyampaikan, tujuan kegiatan ini demi meningkatkan solidaritas guru dalam mendukung Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tapteng.
Kemudian untuk meningkatkan hubungan silaturahim antara guru dengan Bupati dan wakil Bupati,Forkopimda Tapteng, beserta seluruh pemangku kepentingan Pemkab tapteng, juga untuk meningkatkan silaturahim antara guru dengan guru beserta masyarakat se Tapteng. Tujuan kegiatan ini juga untuk mengenal lebih dekat dan mempromosikan destinasi Wisata Tapteng kepada siswa dan masyarakat luar Kabupaten Tapteng.
Dalam Acara ini, Bupati Tapteng memotong kue Peringatan HUT ke-74 PGRI dan HGN tahun 2019 tingkat Tapteng dan memberikannya kepada yang mewakili PGRI,Guru dan Plt Kadis Pendidikan Tapteng.
Diakhir acara dilaksanakan pemberian hadiah Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD,SMP,SMA/SMK yang kegiatannya telah dilaksanakan pada 23 November 2019, Lomba Paduan Suara(Mars PGRI dan Hymne Guru) yang diikuti seluruh kontingen Kecamatan sekitar 600 orang yang telah dilaksanakan pada 23 November 2019 di Aula Kantor Bupati Tapteng.
Kegiatan ini diawali dengan gerak jalan santai yang diikuti 2.000 orang guru se Tapteng ditambah para siswa-siswi dengan start di depan Kantor Bupati Tapteng, Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing dan finish di Pantai Indah Pandan (PIP). (mag-11/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Direktur Peningkatan dan Pemulihan Fisik, pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Taufik Kartiko meninjau langsung pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) III di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.
Pembangunan Huntap Relokasi Tahap III mulai dikerjakan sejak Agustus 2019, dan secara simbolis pembangunan diresmikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo pada Jumat 18 Oktober 2019. Ditargetkan, pembangunan Huntap Relokasi Tahap III di atas lahan 70 hektare yang diperuntukkan bagi 1.038 kepala keluarga berasal dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardingding, dan Dusun Lau Kawar, akan selesai dibangun pada Desember 2019.
Kedatangan Taufik Kartiko beserta rombongan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Liaison Officer BNPB Kolonel Inf Yufti Senjaya, Asisten I Pemkab Karo Suang Karokaro, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kabid RR BPBD Provinsi Sumatera Utara Adam, dan Kasi BPBD Karo Nius Abdi Ginting, disambut oleh Dermawan Tarigan selaku konsultan dari PT Sakarnas, yang mengerjakan pembangunan Huntap. Taufik Kartiko mengungkapkan, sejak dimulainya pembangunan Huntap Relokasi Tahap III, BNPB mendapatkan laporan secara berkala terhadap progres pembangunan.
Hanya saja, kata Taufik, BNPB ingin memastikan, melihat langsung proses pembangunan di lapangan. Dalam peninjauan langsung di lokasi pembangunan Huntap Relokasi Tahap III di Desa Siosar, pada Senin (25/11), Taufik menyisir kawasan pembangunan. Dia menilai pembangunan yang sedang berjalan saat ini sesuai rencana. “Iya kita sisir tadi. Sudah terlihat rumah seperti siap huni, tinggal infrastruktur jalan yang belum terbangun,” katanya.
Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, pembangunan Huntap Relokasi Tahap III berjumlah 170 unit rumah. Senada dengan Taufik Kartiko, Terkelin menilai pembangunan Huntap Relokasi Tahap III di lapangan sesuai dengan rencana, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan perusahaan, PT Sakarnas, selalu dimonitor BPBD Karo.
“Untuk menjadi bahan evaluasi dan penentuan langkah-langkah yang dibutuhkan,” ujarnya.
Bupati berharap fasilitas sosial dan fasilitas umum di Huntap Relokasi Tahap III ini di tahun 2020 terbangun dan terealisasi. “Sehingga masyarakat dapat menghuni rumah tersebut,” katanya. Dermawan Tarigan mewakili PT Sakarnas, yakin target penyelesaian pembangunan Huntap Relokasi Tahap III ini selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, pada Desember 2019. Diungkapkannya, meski ada gangguan yang dihadapi berupa faktor cuaca dan tekstur tanah, target penyelesaian pembangunan 170 unit rumah dapat dikerjakan sesuai kontrak kerja. “Sekarang saja sudah mulai rampung. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan hambatan, sesuai target kita capai,” pungkas Dermawan. (deo/han)
SYUKURAN: Anggota DPR RI dari Komisi V, Bob Andika Mamana Sitepu duduk bersila bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH pada acara syukuran di kediamannya.
solideo/sumut pos
SYUKURAN: Anggota DPR RI dari Komisi V, Bob Andika Mamana Sitepu duduk bersila bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH pada acara syukuran di kediamannya.
solideo/sumut pos
SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu berjanji akan terus berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi.
Hal ini ditegaskan anggota DPR RI asal Fraksi PDIp ini saat menggelar syukuran relawan, Selasa (26/11) di Jambur Rudang, Jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe.
Lebih jauh, Bob yang dalam Pemilu Legislatif kemarin bertarung di daerah pemilihan Sumut III ini menekankan, dia juga akan terus mengkritik dan mendesak Kementerian PUPR.
Pasalnya menurut Bob, Kementerian PUPR kurang peka terhadap kondisi infrastruktur malan Medan – Berastagi sebagai pintu gerbang bagian utara Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Acara ini dihadiri juga oleh Bupati KaroTerkelin Brahmana, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karo, Kepala Desa se-Kabupaten Karo, tim relawan dari Sidikalang, Langkat dan Simalungun.
Perlu diketahui lanjut Bob, infrastruktur termasuk Jalan Medan – Berastagi juga menjadi bagian dari program Metropolitan Medan Binjai Deliserdang dan Karo (Mebidangro).
Ini juga untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara, dan ini sangat berhubungan dengan Komisi V DPR RI. Ini harus kita pahami dulu, pembangunan jalan tol ini juga menyangkut kepentingan Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Humbahas, Tobasa, Taput, dan sejumlah kabupaten/kota dari Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Aceh Selatan serta masih banyak lainnya.
“Ini seharusnya menjadi pertimbangan Kementerian PUPR, jangan biarkan rakyat Sumut dan Aceh terus-terusan trauma bila saat melintas di jalur yang semakin padat itu terjebak kemacetan parah, baik siang maupun malam hari,” ucapnya.
Dia juga menyayangkan sejumlah kepala daerah kawasan utara Danau Toba dan masyarakatnya selalu kompak. Sedangkan Kabupaten Karo yang sudah merintis pengusulan wacana pembangunan tol itu sudah cukup bagus, namun disisi lain, kita terus ribut dan bertikai, akhirnya pembangunan berskala nasional tertinggal.
“Kuncinya kita harus bersatu, kompak dan kuat. Jadi mari kita hentikan pertikaian. Dukung Bupati Karo menuntaskan sisa masa jabatannya 1, 5 tahun lagi. Nanti dalam Pilkada rakyat diberikan lagi kesempatan memilih pemimpinnya. Saya siap fasilitasi pembangunan Kabupaten Karo ke kementerian terkait di pusat,” ujarnya.
Tidak ada alasan Kementerian PUPR tidak membangun jalan tol tersebut, sebab jalan itu sudah emergency, kondisi jalan berkelok-kelok, sering rusak, dan bertebing-tebing tidak layak lagi di era zaman sekarang yang serba cepat dan praktis memacu peningkatan daya saing dan pembangunan di segala bidang.
“Karena jalan modern itu memiliki multi dimensi ke sektor-sektor lainnya. Bagaimana bisa pertanian dan pariwisata kawasan utara KSPN Danau Toba bisa maju kalau jalannya tradisional, sering rusak dan macet parah,” kecam Bob yang duduk di Komisi V DPR RI sekaligus sebagai mitra Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Sementara Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH dalam sambutannya mengatakan, selaku tamu undangan mengucapkan selamat kepada Bob atas terpilihnya menjadi anggota DPR RI semoga dengan adanya Putra Karo duduk di Senayan dapat membantu terobosan-terobosan demi percepatan pembangunan Kabupaten Karo, khususnya pembangunan Tol Medan – Berastagi.
“Menilik Perpres 62/2011 tentang program Metropolitan Mebidangro dan KSPN Danau Toba dengan Perpres No 49 Tahun 2016 membuktikan, amanah kebijakan Presiden RI Joko Widodo sebagai landasan payung hukum pembangunan Tol Medan – Berastagi sudah sangat jelas dan tegas, bahwa Kabupaten Karo masuk bagian ke dua Perpres itu,” tegas Terkelin Brahmana.
Pembangunan infrastruktur berskala nasional di Jalan Medan – Berastagi harusnya prioritas utama dan merupakan pilihan yang logis serta strategis dalam memacu daya saing dan juga mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, ucapnya sembari mengapresiasi Bob Andika Mamana Sitepu yang langsung ‘action’ menyuarakan mendesaknya Tol Medan – Berastagi.
Kemacetan yang luar biasa apalagi setiap akhir pekan, mulai dari gerbang keluar Medan, Simpang Selayang dan Pancur Batu, Sibolangit sampai Berastagi, dengan kondisi ini para wisatawan sering mengurungkan niat dan berbalik arah kembali ke Medan. Kemacetan di titik-titik itu tidak akan berkurang lagi justru ke depan akan semakin parah seiring bertambahnya berbagai jenis moda transportasi yang begitu pesat, sementara lebar badan jalan sudah sangat terbatas. (deo/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Selain menyelenggarakan berbagai kegiatan perlombaan, dewan pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Langkat, melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan Pangkalan Brandan, Jalan Medan-Banda Aceh, Langkat, Selasa (26/11).
Setibanya, rombongan melaksanakan upacara yang dipimpin Sekretaris Korpri Kabupaten Langkat, H. Sujarno, didampingi Ketua Panhut Korpri T M. Auzai, Kadisnaker, Kabag Kesos, Kabag Pengram. Selain warga Korpri, juga dihadiri Camat se-Teluk Aru, Kapolsek Babalan, Danramil Babalan, ASN Kecamatan dan Kelurahan Babalan, para Persit dan Bahyangkari Babalan.
Pada sela-sela kegiatan, Sujarno menyampaikan, kegiatan dilaksanakan dengan maksud menghormati jasa para pahlawan kemerdekaan.
“Semoga dengan ziarah, warga Korpri memiliki semangat untuk terus memajukan Kabupaten Langkat, seperti semangat pahlawan untuk terlepas dari belenggu penjajah,” terangnya.
Selain itu, sambung kepala Bappeda itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk dari sikap terimakasih atas jasa para pahlawan.
“Inilah salah satu cara kami, untuk bersyukur atas terlepasnya bangsa ini dari penjajah,” ujarnya.
Selain ziarah, hari itu juga dilaksanakan perlombaan pengucapan Panca Prasetya dan Anggaran Dasar Korpri di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Diikuti oleh puluhan warga Korpri Langkat dari berbagai instansi hingga tingkat Kelurahan. (bam/han)
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Pllt Kadis Kominfo Jonson Tarigan saat menerima Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi Utomo di ruang Command Center Kominfo Karo, Selasa (26/11).
deo/sumut pos
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Pllt Kadis Kominfo Jonson Tarigan saat menerima Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi Utomo di ruang Command Center Kominfo Karo, Selasa (26/11). deo/sumut pos
SUMUTPOS.CO – Hanya dua kabupaten dari Provinsi Sumatera Utara yang lolos dalam penilaian Reformasi Birokrasi Prosedural dan Reformasi Birokrasi Substansial (RBP dan RBS) di tahun 2019. Kedua kabupaten itu, yakni Kabupaten Karo dan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).
Hal ini dikatakan Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi Utomo.
Dikatakannya, Peraturan Presiden yang dimuat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, ada dua kategori reformasi birokrasi; Prosedural dan Substansial. Merujuk Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan masuk pada zona merah, disebabkan masih banyak pemerintahan daerah yang belum menetapkan aturan RBP dan RBS.
Pada tahun 2018, hasil penilaian Kemendagri pada RBP meloloskan enam kabupaten di Provinsi Sumatera Utara; Labuhan Batu, Deliserdang, Karo, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai dan Kota Medan.”Sedangkan di tahun 2019 ini, muncul dua kabupaten yang lolos RBP; Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo sendiri,” kata Budi.
Hal ini disampaikan Budi Utomo saat bertemu dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Plt Kepala Dinas Kominfo Karo Jonson Tarigan, di ruang Command Center Kominfo Karo, Selasa (26/11).
Budi menegaskan, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi dengan terobosan baru yang bertahap dan konkret. Dijelaskannya, pada visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025, sudah jelas tertuang dalam reformasi birokrasi. Maka ASN dituntut mewujudkan good governance, sound governance dan dynamic governance.
Budi menegaskan, agar Bupati Karo Terkelin Brahmana mengawasi, mendorong ASN agar mampu mengikuti irama visi-misi yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dari kunjungan ke daerah, Budi mengungkapkan, belum tercapainya RBP dan RBS disebabkan ASN kurang Diklat dan Bimtek merupakan jendela utama dalam meraih reformasi birokrasi berkelas internasional.
Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan terima kasih kepada Budi Utomo atas kritik dan solusi untuk mengwujudkan visi-misinya; Terwujudnya Masyarakat Karo yang Makmur dan Sejahtera, Berbasis Pembangunan Pertanian dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan.
“Tentu untuk mengimplementasikannya, ASN harus kita dorong, disesuaikan dengan kebutuhan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Karo 2016-2021 untuk menyukseskan visi misi saya. Sehingga ke depan bagi ASN akan kita tugaskan Diklat dan Bimtek. Sebab selama ini masih banyak ASN belum peduli amanah Perpres pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 menuju dynamic governance berkelas dunia,” ungkap Terkelin.
Dalam pertemuan itu, Terkelin mengucapkan terima kasih kepada Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kemendagri menilai Pemkab Karo lolos RBP. “Semua ini tentu melalui proses di mana sudah kita sampaikan kepada ASN agar dalam bekerja meningkatkan integritas. Aparatur Sipil Negara harus jadi suri tauladan, tidak ada lagi proses birokrasi yang berbelit, pelayanan yang tidak tebang pilih. Tugas birokrasi bukan untuk mempersulit tetapi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat,” tegas Terkelin. (deo/han)
KUNCI
Lionel Messi diharap mampu membantu timnya meraih kemenangan atas Dortmund untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
KUNCI
Lionel Messi diharap mampu membantu timnya meraih kemenangan atas Dortmund untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
BARCELONA, SUMUTPOS.CO – Duel krusial akan tersaji di Camp Nou pada matchday 5 Grup F Liga Champions 2019/20, Kamis (28/11) dini hari WIB. Barcelona maupun Borussia Dortmund akan memastikan satu tiket lolos ke babak 16 besar, jika mampu memenangkan laga ini.
Saat ini, Barcelona memimpin klasemen dengan 8 poin, diikuti Dortmund (7), Inter (4), dan Slavia (2).
Barcelona akan lolos jika mereka mengalahkan Dortmund, atau jika kedua partai Grup F berkesudahan imbang, atau jika Slavia mengalahkan Inter. Barcelona akan mengunci posisi juara grup dengan kemenangan. Di lain pihak, Dortmund akan lolos jika mereka mampu mengalahkan Barcelona.
Namun, hasil imbang pun bisa menyulitkan Barcelona, jika Inter Milan berhasil mengalahkan Slavia Praha di pertandingan lain, pekan ini. Situasi itu kemungkinan berarti, skuad Valverde masih membutuhkan setidaknya satu poin lagi dari pertandingan terakhir mereka di Italia.
Karena itulah, mengamankan tiga poin di laga melawan Dortmund akan sangat penting bagi Barca. Untuk itu, Valverde pun harus membuat pilihan tepat jelang laga tersebut. Mainkan Ousmane Dembele atau Antoine Griezmann?
Kedua pemain ini bisa dimainkan saat menjamu Dortmund, seperti yang mereka lakukan di Leganes, ketika hasilnya akhirnya bisa menyamarkan kinerja Barca yang buruk. Kedua pemain internasional Prancis itu bisa dikatakan tidak terlalu bagus di laga tersebut. Dembele tetap tidak konsisten, dan Griezmann bukan seperti pemain mahal yang didatangkan dari Atletico Madrid.
Valverde wajib dapatkan yang terbaik dari keduanya, tapi hanya satu yang mungkin bermain bersama Lionel Messi dan Luis Suarez, pekan ini. Keraguan Valverde mengenai mana yang akan ia mainkan malah makin membuatnya penuh keragu-raguan dalam menentukan.
Sejak ditangani Valverde, Barcelona memang kerap bereksperimen dalam formasi. Valverde sepertinya ingin bereksperimen dengan memaksimalkan empat penyerang yang dimilikinya. Dia pun rela mengubah formasi 4-3-3 menjadi 4-2-3-1.
Tanpa gelandang kreatif, permainan Barcelona seperti tersesat. Luis Suarez dan Lionel Messi memang tak perlu ditanyakan kehandalannya, namun memainkan Griezmann dan Dembele sekaligus cukup membingungkan.
Luis Suarez kerap kebingungan di lini depan sendirian, Messi pun tak bebas bergerak. Sedangkan Griezmann dan Dembele di sayap juga tak menunjukkan keunggulan apa-apa.
Tak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, Valverde terlalu berani mengubah pakem yang membuat Barcelona tak konsisten di lapangan. Valverde sendiri mengakui timnya tampil tak bagus saat menang atas Leganes. “Hal positif lawan Leganes yaitu kami menang dari posisi kalah. Saya akui kami tak tampil brilian, tapi laga seperti ini harus dimenangkan,” ujar Valverde seperti dikutip Marca.
Namun begitu, Valverde ingin fokus menghadapi Borussia Dortmund. Ini menjadi tantangan anyar bagi Valverde. “Sekarang, kami menghadapi tantangan berbeda melawan Dortmund,” ujarnya.(bbs/adz)
RAPAT: Suasana pertemuan Rapat Koordinasi Kegiatan FDT & North Sumatera Music Festival 2019 di Hotel Le Polonia Medan yang diinisiasi Disbudpar Sumut, Selasa (26/11).
RAPAT: Suasana pertemuan Rapat Koordinasi Kegiatan FDT & North Sumatera Music Festival 2019 di Hotel Le Polonia Medan yang diinisiasi Disbudpar Sumut, Selasa (26/11). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaku pariwisata di Sumatera Utara menyayangkan Festival Danau Toba (FDT) digelar di pengujung tahun. Bahkan mereka kesal, kenapa baru diajak duduk bersama oleh Pemprovsu kurang dari dua minggu even tersebut akan dimulai.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Koordinasi Rapat Kegiatan FDT & North Sumatera Music Festival 2019 di Hotel Le Polonia Medan yang diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Selasa (26/11). “Kami menyesalkan kenapa baru di PABPD (even FDT) dikelola dan menyayangkan dua minggu lagi acara mau digelar, kami baru diajak kumpul,” ujar Klemen Gultom, perwakilan ASITA Sumut.
Pihaknya mengaku bingung mesti memberi kontribusi apa kepada Pemprovsu dalam pagelaran yang sudah memasuki tahun ketujuh tersebut. Sebab umumnya wisatawan yang mereka handle sudah jauh-jauh hari ditentukan rute yang akan dilalui sesuai dengan waktu kunjungannya pula.
“Begitupun kami tetap membuka kerja sama dengan pemprov, kira-kira apa yang bisa kami bantu nantinya. Dan mudah-mudahan ini sebuah kejadian bukan kebiasaan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Rapat yang dimoderatori Kepala Bidang Bina Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Disbudpar Sumut, Rismaria Hutabarat itu, perwakilan pelaku wisata lainnya, Erwil dari Wonderful Holiday juga menyatakan hal senada. Menurutnya, di waktu yang sudah mepet ini even FDT sangat sulit mendatangkan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
“Sebab dari tahun-tahun sebelumnya yang saya lihat, FDT kebanyakan dihadiri wisatawan lokal atau domestik saja. Apakah ini memang menjadi sasaran kita? Sementara dari tujuan FDT ini digelar seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ingin mempromosikan KSPN Danau Toba kepada wisatawan nusantara juga mancanegara,” katanya.
Menjawab ini, Risma Hutabarat yang didampingi unsur panitia pelaksana lainnya, Martina menegaskan, kesuksesan FDT mesti dibantu semua pihak termasuk para pelaku pariwisata di Sumut. “Tidak bisa hanya kami, tetapi kita semua yang ada di sini harus ikut berpartisipasi. Kami juga berharap semua yang hadir di sini, datang selama FDT berlangsung nanti. Dan segala kekurangan di tahun ini, akan kita perbaiki pada tahun mendatang,” katanya.
Martina menambahkan, pelaksanaan FDT diujung tahun sekaligus ingin melihat antusiasme wisatawan melihat even tersebut, dikarenakan sudah dekat dengan waktu liburan. “Sebenarnya ada dua opsi mau kita lakukan. Yakni pada Juni dan Desember. Tapi kita mau coba di Desember, diakhir tahun, orang bisa pulang kampung sekalian liburan ke KSPN Danau Toba sambil menyaksikan FDT,” katanya.
Pihaknya berharap jikalau nanti sukses digelar pada akhir tahun, maka FDT dapat dijadikan even tetap setiap tahunnya. “Ini yang paling penting bagi kita, even tetap ini dapat kita pertahankan. Jangan lagi tahun depan dibuat bulan enam, tahun berikutnya bulan Desember,” katanya.
Perwakilan dari Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Tito, pada kesempatan itu menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemprovsu guna suksesi FDT 2019. Apalagi selama ini, kata dia, pihaknya telah rutin melaksanakan pagelaran seni dan budaya pada tiga lokasi di KSPN Danau Toba. Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah perwakilan Konsulat Jenderal seperti dari Jepang, Belanda, China, Taiwan, dan Malaysia, serta stakeholder terkait lainnya. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus melakukan persiapan pengamanan jelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2020. Di antaranya, korps Bhayangkara mengantisipasi adanya aksi terorisme.
Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, antisipasi terorisme dilakukan dengan mengedepankan preventif strike. Salah satunya, TNI-Polri akan turun ke bawah berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
“Kita lakukan soft power dengan mengedepankan preventif strike. Dari Bhabinkamtibas dan Babinsa serta masyarakat dari tingkat bawah kita komunikasikan terus agar tak terjadi ancaman teror,” kata Argo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).
Selain itu, kata dia, Kepolisian terus melakukan operasi terhadap pihak-pihak yang terduga terorisme. Ia juga telah mengamankan sejumlah tersangka yang diduga termasuk jaringan teroris sejak insiden peledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. “Terkait dengan antisipasi teroris sudah kita lakukan juga. Ada beberapa sudah dilakukan pengamanan beberapa orang,” tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan operasi zebra dan sejumlah giat pengamanan yang dilakukan masing-masing Polda di seluruh Indonesia. “Tentunya operasi ini adalah operasi yang sudah direncanakan oleh Asops Kapolri kita rencanakan pengamanannya nanti kita siapkan semuanya,” pungkasnya.
Terorisme Berubah, Libatkan Perempuan
Di sini lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan, aksi jaringan teroris terus mengalami perubahan, mengikuti perkembangan zaman. Bahkan, kelompok radikal tersebut melibatkan kaum perempuan.
“Sekarang ini kualitasnya berubah terhadap variasi tindakannya. Kalau masa sebelumnya tindakan teror dilakukan oleh orang yang sudah tua, biasanya laki-laki dewasa. Namun, yang sekarang ini melibatkan perempuan,” kata Mahfud MD saat diwawancarai usai menjadi narasumber seminar nasional deradikalisasi dan moderasi beragama di Kampus UIN Sumut, Medan Estate, Selasa (26/11).
Sebagai contoh aksi bom di Mapolrestabes Medan, sejumlah perempuan terlibat dalam jaringan. Kemudian, di Sibolga meledakkan diri. Lalu, aksi penikaman terhadap Wiranto, ada perempuan juga yang terlibat. Selanjutnya, di Jawa Timur juga perempuan dan bahkan anak-anak. “Itulah makanya perlu SKB (Surat Keputusan Bersama) 11 instansi agar semua lini yang bisa menimbulkan radikalisme atau ke arah tiga tindakan radikal bisa diatasi,” sambung Mahfud.
Disebutkan Mahfud, tahun 2018 dan 2017 cukup banyak terjadi kasus terorisme. Sedangkan, tahun 2019 ini hanya ada beberapa seperti aksi bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, penyerangan terhadap mantan Menkopolhukam Wiranto.
“Tindakan radikal itu wujud atau bentuknya tiga, pertama adalah ujaran kebencian atau hate speech. Artinya, menganggap orang lain yang berbeda maka harus dilawan dan salah. Bentuk kedua yaitu jihad teroris, jihad yang tidak benar. Mereka membunuh orang, meledakan diri atau tempat dan lainnya. Bentuk ketiga adalah wacana, dan ini memang banyak kelompok milenial,” papar Mahfud.
Untuk menangkal itu, sebut dia, maka dilakukan dengan wacana melalui dunia pendidikan seperti sosialisasi, pertemuan dan diskusi. Selain itu, memasukkan ke dalam kurikulum ke semua lembaga pendidikan. Hal itu dituangkan dalam SKB 11 instasi. “Artinya, nanti ada tindakan hukum, pendidikan, agama, sosial dan lainnya.
Semua ini dalam rangka menangkal radikalisme. Kebijakannya sendiri-sendiri untuk menindak yang ujaran kebencian seperti fitnah, berita bohong, penistaan dan sebagainya. Radikal dalam tahap ujaran kebencian ini sudah ada aturan hukumnya. Begitu juga dengan teroris, mereka yang membunuh-bunuh orang,” tegasnya.
Namun begitu, tambah Mahfud, insya Allah radikalisme itu mulai berkurang karena wacananya langsung di-counter. “Begitu pemerintahan baru terbentuk, wacana tersebut kita counter dan kemudian dengan tindakan-tindakan yang sifatnya jihadis (teroris),” pungkasnya.
Diketahui, SKB 11 instansi telah diterbitkan pada 12 November 2019. Menteri yang terlibat dalam SKB ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Selain itu, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto. (ris)
UJIAN: Para peserta CASN mengikuti ujian seleksi yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).Penulis: Grid Network.
istimewa
ilustrasi
SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, mencatat sebanyak 153.415 pelamar telah mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang membuka formasi hingga Selasa (26/11).
Kabupaten Dairi diperkirakan menjadi daerah terbanyak jumlah pelamar. Hingga perpanjangan waktu pendaftaran, Selasa (26/11) kemarin, jumlah pelamar yang mendaftar di Dairi mencapai 17.271 orang.
KASUBBIT Pemberhentian Pengadaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Rico Sihombing mengatakan, berdasarkan data sementara di admin, jumlah pelamar sudahn
mencapai 17.271 orang. Sementara jumlah formasi diterima hanya 285 orang yakni tenaga guru 222 serta tenaga kesehatan 63 orang.
Menurut Rico, jumlah pelamar CASN tahun 2019 ini di Dairi membludak dibanding tahun 2018 lalu. Dimana jumlah pelamar di Kabupaten Dairi tahun lalu hanya 2.100 pelamar dan formasi diterima 269 orang. “Jumlah pendaftar bisa bertambah, karena waktu pendaftaran secara nasional masih diperpanjang 1 hari lagi yakni sampai hari ini (kemarin, Red),” ujar Rico kepada wartawan di kantornya, Selasa (26/11).
Dikatakannya, sampai sekarang semua formasi, termasuk untuk formasi dokter gigi yang tahun lalu nihil pelamar, sekarang sudah ada pelamarnya. “Untuk formasi dokter gigi dibutuhkan 6 orang,” ucap Rico. Disampaikannya, untuk Dairi tidak ada verifikasi berkas langsung. “Kita akan melakukan verifikasi berkas setelah mereka menang. “Untuk sementara formasi paling banyak dipilih pelamar formasi D3 Kebidanan yakni sudah mencapai 4000-an pelamar. Sementara formasi dibutuhkan hanya 47 orang,” tandasnya.
2.940 Pelamar di Pemko Medan
Pendaftaran CASN di Pemko Medan juga telah ditutup, kemarin (26/11). Tercatat, ada sebanyak 2.940 orang yang telah mendaftarkan diri melalui website resmi milik BKN. “Sampai siang ini (kemarin, Red) total ada 2.940 orang yang sudah mengisi formulir pendaftaran, dari total itu 2.539 diantaranya sudah Submit,” kata Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap, Selasa (26/11).
Diterangkan Muslim, dari 2.539 yang sudah Submit tersebut, 1.415 diantaranya sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). “441 lainnya sudah diverifikasi dan tidak memenuhi syarat (TMS). Sedangkan sisanya yang 683 lagi belum diverifikasi,” terangnya.
Disebutkan Muslim, jumlah yang telah mendaftarkan diri ini terbilang cukup banyak, hingga respon terhadap perekrutan CPNS di tahun ini terbilang sangat baik. “Responnya baik, formasi yang dibuka ada 193, tetapi yang sudah mengisi formulir saja ada 2.940 orang. Dan ini belum final, karena masih akan ditutup pukul 24.00 WIB nanti, artinya jumlahnya masih akan bertambah terus,” ungkapnya.
Muslim juga menyebutkan, pihaknya hanya mengundur satu hari masa pendaftaran. “Alasannya kurang tahu, karena itu kebijakan pusat,” ucap Muslim.
Untuk beberapa wilayah pemerintahan lainnya, ada yang ditutup hingga 30 November mendatang. “Kalau yang sampai tanggal 30 November itukan karena mereka belum mencantumkan yang untuk penyayang disabilitas, kalau kita sudah sejak awal kita cantumkan,” ujarnya.
Lebih 2 Ribu Pelamar di Binjai
Jumlah pelamar CASN di Pemko Binjai juga tembus 2.243 orang. Mereka akan bersaing untuk memperebutkan 84 formasi sesuai kuota yang dibuka Pemko Binjai pada tenaga administrasi dan medis.
Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Kota Binjai, Hendra Januar mengatakan, penerimaan berkas pendaftaran ditutup pada Selasa (26/11) malam hingga pukul 23.11 WIB. Menurut dia, jumlah pelamar di Pemko Binjai membludak. “Jumlah itu (2.243) bisa bertambah lagi,” kata dia.
Dari 2.243 pelamar, terbanyak masih tetap dari Sarjana Ekonomi untuk formasi tenaga teknis di Dinas Kesehatan yang sangat dibutuhkan. Nantinya mereka akan ditempatkan di Puskesmas-puskesmas. “Hingga hari terakhir, masih sarjana ekonomi terbanyak yang mendaftar. Jumlahnya sekitar 586 pelamar. Lebihnya, rata-rata untuk formasi di tenaga administrasi dan medis,” jelas dia.
Disinggung lokasi ujian pelamar, dia belum dapat memastikan. Kata dia, BKD Binjai masih berkoordinasi dengan provinsi. Ada kemungkinan, kata dia, pelamar yang mencoba untuk lingkungan Pemko Binjai akan bersatu dengan pelamar dari luar daerah.
Sebelumnya, Kepala BKD Binjai, Amir Hamzah mengimbau kepada CPNS untuk berhati-hati dan menolak tawaran calo-calo yang mengiming-imingi bisa memjamin kelulusan PNS. Ditegaskan Amir sistem penerimaan PNS saat ini sudah sangat baik, dan murni hasil tes. “Jangan percaya sama calo yang menjanjikan kelulusan. Ini murni sudah baik dengan sistem CAT yang dibuat pemerintah. Pokoknya jangan tergiur, mau anak pejabat apapun itu tetap tidak bisa pakai bantuan calo-calo atau siapa pun. Zaman sekarang semua murni benar-benar hasil tes ujian,” pungkasnya.
Sementara, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan menyatakan, para pelamar harus bersedia ditempatkan di mana saja tanpa konsekuensi apapun. Satu di antaranya adalah penempatan tugas di luar wilayah kota asal hingga 10 tahun minimal baru dapat pindah ke daerah asal. Kemudian, pelamar juga harus cermat dalam memilih formasi.
“Pendaftar juga mesti cerdas memilih instansi dan jabatan sesuai dengan karir. Seseorang melamar di suatu instansi, maka dia harus punya komitmen mengabdi di instansi itu,” katanya.
Setelah dinyatakan lolos, kata dia, pelamar jangan memikirkan dapat pindah ke instansi atau lembaga lain. Sebab, sudah ada aturan yang berlaku untuk menentukan ASN bisa pindah. “Melamar ke suatu instansi jangan menganggap numpang lewat dengan pikiran bisa suatu waktu pindah ke instansi lain,” jelasnya.
Sebelum ditempatkan tugas, English menyebut para pelamar membuat surat pernyataan di mana isinya bersedia bertugas sampai ke luar negeri. “Setiap pelamar harus membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang ditentukan pemerintah,” ucapnya.
Tidak Diperjanjang
Sementara itu untuk formasi CASN di lingkungan Pemprovsu tidak ikut diperpanjang seperti sebagian pemda lain di Indonesia. Sebab, Pemprovsu sejak awal sudah membuka tahap pendaftaran bagi calon pelamar. “Pemprovsu tidak diperpanjang. Itukan khusus daerah yang sebelumnya terlambat membuka pendaftaran,” ujar Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, kemarin.
Dia juga mengungkapkan untuk data pasti jumlah pelamar hingga saat ini belum dapat pihaknya pastikan. Karena mesti menunggu hasil verifikasi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CASN 2019.
“Kami tidak mau asal-asalan sebut. Nanti bakal diumumkan resmi oleh Panselnas berapa yang lulus administrasi berkas. Saat ini tim kami masih bekerja untuk memverifikasi data yang masuk. Apalagi kan datanya dinamis,” pungkasnya.
Pemkab Karo Buka Pengaduan Seleksi CASN 2019
Pemerintah Kabupaten Karo membuka pelayanan dan pengaduan serta informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN 2019. Hal ini dikatakan Bupati Karo Terkelin Berahmana SH melalui Kabag Humas Protokol, Joko Sudjarwanto kepada wartawan, Senin (25/11).
Intinya, dikatakan Djoko, dengan adanya layanan tersebut, tidak terjadi simpang siur dan adanya oknum oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan bisa mengurus untuk kelulusan silakan lapor baik kepada panitia maupun pihak kepolisian.
Lebih lanjut Djoko membeberkan, untuk layanan pertanyaan, sesuai pengumuman Bupati Karo Nomor 800/4773/BKD2019 tentang Penerimaan Calon PNS Kab. Karo Tahun 2019, Bagian angka Romawi VI. Ketentuan lain, pada angka 9 yang menyebutkan, pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS.
“Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi PANITIA SELEKSI melalui WhatsApp dengan nomor 087798028646 hanya menerima pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s/d 12.00 WIB, dan bisa juga membuka Website Pemkab Karo, https//www.karokab.go.id/id. ,”ungkap Mantan Sekwan DPRD Karo ini lagi
Berdasarkan Surat Ka.BKN Lanjut Djoko, yang mana mulai Pendaftaran Tanggal 11 sampai 25 November, ada penambahan 1 Hari lagi Pendaftaran yaitu tertanggal 26 November 2019, dan hingga Senin 25-11-1o ada 5 orang pendaftar dari disabilitas, kata Djoko mengakhiri. (rud/map/ted/prn/deo)
