TUNJUK: Warga sedang menunjukkan barcode QRIS dari aplikasi BI.
TUNJUK: Warga sedang menunjukkan barcode QRIS dari aplikasi BI.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan Quick Response Indonesia Standart (QRIS) dengan sistem pembayaran dengan satu barcode. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transaksi nontunai di Kota Medan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan pihaknya sepakat menggunakan QRIS sebagai salah satu instrumen pembayaran nontunai bisa dilakukan transaksi melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) seperti OVO, Gopay dan lainnya.
“Program QRIS ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan akurasi dari sistem pembayaran, dimana memiliki karakteristik UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung). Kita harus mengikuti perkembangan sistem pembayaran, yang mana sekarang tidak hanya tunai tetapi sudah berkembang menjadi nontunai,” ucap Wiwiek kepada wartawan di Medan, Rabu (13/11).
Wiwiek mengungkapkan BI melihat pertumbuhan transaksi nontunai di Indonesia yang melakukan transaksi nontunai sangat besar yakni diatas 225 juta. Dengan itu, mengindikasikan bahwa transaksi nontunai cenderung lebih disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini terutama generasi milenial karena lebih efisien, mudah dan cepat.
“Ini menjadi langkah awal penerapan QRIS, tidak hanya di rumah ibadah tetapi juga di pasar, universitas, serta merchant-merchant. Ke depan, kita akan sosialisasikan lebih masif lagi terkait QRIS ini kepada masyarakat. Dimana nantinya Grand Launching QRIS khususnya di Sumut akan dilakukan di awal tahun 2020,” pungkasnya. (gus/ram)
PERIKSA:
Karyawan PGN Area Medan saat memeriksa pipa penyaluran gas di Hotel Cambridge Medan, beberapa waktu yang lalu.
PERIKSA:
Karyawan PGN Area Medan saat memeriksa pipa penyaluran gas di Hotel Cambridge Medan, beberapa waktu yang lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kembali meraih penghargaan Internasional yaitu MarCom Awards 2019. MarCom Awards merupakan bentuk penghormatan terhadap keunggulan dalam bidang pemasaran dan komunikasi, serta mengakui krativitas, kemurahan hati dan kerja keras para profesional industri.
Sejak 2004, Marcom sudah menjadi salah satu penghargaan kreatif terluas di dunia. Setiap tahun, sekitar 6.000 entri profesional, baik cetak dan digital terdaftar dari berbagai negara.
Untuk penghargaan kali ini, PGN menjadi “winner” dalam tiga kategori sekaligus, yakni Platinum Winner dalam kategori Marketing/ Promotion Campaign – Digital Marketing, Platimum Winner dalam kategori Social Media – Social Branding Campaign dan Gold Winner dalam kategori Design (Print) – Packaging.
Penerima Platinum Winners telah melalui penilaian dengan skor 90-100, Gold Winners dengan skor 80-89 dan skor 70-79 untuk Honorable Mention Winners. Marcom dikelola oleh Association of Maketing and Communication Professionals (AMCP). Sebuah organisasi internaional yang beranggotaka ribuan profesional di bidang pemasaran, komunikasi, periklanan, web digital, dan public relation. AMCP adalah pihak ketiga yang mengevaluasi pada karya-karya unggul industri kreatif. Organisasi ini telah menghitung lebih dari 200.000 entri dari seluruh dunia sejak terbentuknya pada tahun 1994.
Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama mengucapkan rasa syukur dan bangga dengan raihan PGN dalam ajang ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi maksimal untuk PGN sehingga bisa meraih tiga penghargaan ini.
“PGN menjadi satu-satunya peserta dari Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan bergensi ini, pencapaian ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi PGN yang kini telah menjadi Sub-Holding Gas,” ujar Rachmat, Rabu (13/11).
Dengan penghargaan ini, menunjukkan PGN bawah PGN berkomitmen dalam mengelola pemasaran dan komunikasi perusahaan. Tak hanya berkomitmen untuk mengembangkan insfrastruktur, tetapi juga menaruh perhatian besar pada bagaimana PGN melayani pelanggan dalam kegiatan dan produk pemasaran sehingga bisa memperluas pangsa pasar dan makin tepat sasaran.
Selama ini PGN berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Pengembangan infrastruktur gas dan LNG yang ditawarkan, bertujuan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. PGN selalu mengedepankan berbagai inisiatif dan inovasi untuk penunjang pembangunan infrastruktur gas bumi, peningkatan ketahanan pasokan dan pemanfaatan gas bumi agar mampu dirasakan manfaatnya oleh semua pelanggan secara nyata.
PGN mengupayakan strategi komunikasi dan pemasaran yang efektif dan efisien melalui berbagai media. Komunikasi dan pemasaran melalui media digital juga penting, dengan fitur penunjang yang mumpuni dapat menunjang peran PGN sebagai Subholding gas di Indonesia dan lebih dekat dengan para pelanggan. Dengan penghargaan ini, juga membuktikan bahwa PGN semakin kompetitif dalam menghadapi era persaingan industri 4.0 saat ini.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi dan respon positif atas perubahan yang dilakukan PGN, dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada Pelanggan. Pendekatan yang dilakukan melalui social media dan starter pack Sinergi PGN, menjadi bentuk baru interaksi komunikasi dengan pelanggan maupun masyarakat luas. Dengan respon positif tersebut, diharapkan hadirnya jaringan gas di berbagai kota di Indonesia akan semakin meluas,” jelas Rachmat.
PGN kini hadir di lebih dari 50 Kota/ Kabupaten se-Indonesia, melayani lebih dari 300.000 Pelanggan melalui lebih dari 10.000 Km jaringan pipa gas yang terintegrasi. PGN juga mengoperasikan 2 FSRU, 1 land-based regasification terminal, 4 mobile refueling unit (MRU), dan 64 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Dengan keahlian yang dipupuk selama 54 tahun, PGN memberikan kontribusi positif serta pertumbuhan perekonomian Indonesia. (rel/ram)
UJIAN: Para peserta CASN 2018 lalu mengikuti ujian seleksi. Tak jauh beda dengan tahun lalu, ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan sistem CAT.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sebanyak 178 orang.
“Dibutuhkan kuota penerimaan CPNS tahun 2019 sebanyak 179 untuk Pemkab Labura,”ungkap Kepala Dinas Kominfo Labura, Sugeng, Rabu (13/11).
Dijelaskannya, formasi yang diberikan berjumlah 179 orang tersebut terdiri dari formasi khusus, formasi umum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya.
Berikut daftar formasi yang bakal diisi adalah formasi khusus, kebutuhan sebanyak 7 orang. Formasi umum pada tenaga pendidikan 89 orang. Tenaga Teknis sebanyak 73 orang. Tenaga Kesehatan sebanyak 10 orang. (mag-13/han)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Drs Jhon Hardi Nasution menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, di Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, Kabupaten Asahan, Jalan Lintas Sumatra, Kecamatan Kisaran Barat, Rabu (13/11).
Asisten II Pemkab Asahan, Drs Jhon Hardi Nasution, MSi, mengatakan, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan bentuk kecintaan terhadap Rasulullah.
Dimana tujuan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, hakikatnya adalah bagaimana kita dapat mencontoh teladan dan petunjuk yang telah beliau wariskan kepada para sahabat, kemudian generasi selanjutnya yang berangsur turun temurun sampai kepada kita umat saat ini.
“Melalui Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita dapat mengambil contohnya dan mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari hari,”kata John Hardi
Untuk itulah dirinya menghimbau Masyarakat agar sejak dini dan mulai sekarang merubah pola pikir untuk Produktif. Masyarakat desa harus mampu hidup mandiri dengan potensi yang dimiliki, kita perlu membangung produk lokal yang ada di desa masing masing.
“Masyarakat Asahan juga agar senantiasa memelihara, menjaga dan meningkatkan kerukunan dan semangat saling menghargai,”bilangnya.
Sementara itu, Al Ustaz Drs. H Muhammad Samin Pane, MA dalam tausiahnya menyampaikan, perlunya menjauhkan diri dari sifat sombong dan ria. “Tentulah kita harus bisa menjauhi sifat angkuh dan sombong serta ria. Ini tidak baik,”bilangnya.
Peringatan maulid nabi dihadiri ratusan umat muslim Kabupaten Asahan, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua MUI, Ketua IMTAQ, OPD, Para Camat, ASN, anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, berbondong-bondong mendatangi masjid Kebanggaan di Kota Kisaran ini untuk mem peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H.(omi)
MEMBUKA: Bambang Sudaryono didampingi Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, Muhammad Azwar membuka kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia dan Pekan Seni Islam BKPRMI.
sopian/sumut pos
MEMBUKA: Bambang Sudaryono didampingi Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, Muhammad Azwar membuka kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia dan Pekan Seni Islam BKPRMI.
sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi diwakili Asisten Pemerintahan Bambang Sudaryono, membuka secara resmi Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) dan Pekan Seni Islam BKPRMI Tebing Kota Tebingtinggi, di Mesjid Taqwa Jalan Iskandar Muda, Rabu (13/11).
Bambang menyampaikan, Pemkot Tebingtinggi sangat mengapresiasi atas penyelengaraan kegiatan tersebut, mengingat harus terus dilakukan pembinaan terhadap generasi muda.
Disampaikannya, mengingat pentingnya anak-anak muda tetap mengenal dan berpedoman terhadap ahlak yang diajarkan oleh Islam melalui Alquran.
“Ini merupakan perwujudan peran nyata dalam menanamkan peran akhlak agama kepada anak-anak muda,” bilangnya.
Dalam kegiatan ini, lanjut Bambang, peserta diharapkan tidak hanya mengejar juara saja, tetapi menjadi anak-anak yang gemar membaca, memperoleh ilmu sehingga terdirik secara islami.
“Kegiatan ini merupakan tempat bersosialisasi sesama umat dan pembelajaran kepada anak-anak dalam membiasakan diri untuk mengikuti berbagai acara secara fair dan sportif,” jelas Bambang.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bambang Sudaryono bersama Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar, serta Lurah Satria Diaz Hutabarat dan Camat Padang Hilir Ramdhan barkah dan pengurus BKPRMI Tebingtinggi. (ian/han)
SEPI PEMBELI: Para pedagang ikan laut sepi di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi, sepi dari pembeli, Rabu (13/11).
SOPIAN/SUMUT POS
SEPI PEMBELI: Para pedagang ikan laut sepi di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi, sepi dari pembeli, Rabu (13/11).
SOPIAN/SUMUT POS
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Maraknya imbauan-imbauan di media sosial, agar tidak mengkonsumsi ikan laut karena makan bangkai babi yang dibuang ke sungai dan ke laut, berimbas kerugian yang dialami para pedagang ikan.
Seperti diakui pedagang ikan Pasar Gambir Kota Tebingtinggi, Bu Ida (58) mengatakan, masyarakat enggan membeli ikan laut karena takut terkontaminasi virus Hog Cholera yang menyerang ternak babi.
Diceritakan bu Ida, selama merebaknya isu dan imbauan di media sosial agar tidak makan ikan laut. Akibatnya, dagangan ikan yang tidak laku terpaksa dibuang.
“Penjualan turun drastis. Hampir 70 persen warga enggan beli ikan laut. Kebanyakan saat ini warga membeli ikan tawar dan ayam potong,”imbuhnya.
Masih menurut Ida, menurunnya daya minat beli warga mulai dirasakan pedagang semenjak sepekan lalu.
“Itulah yang dirasakan oleh pedagang ikan laut yang mangkal di Pasar Gambir. Begitu , begitu pedagang ikan di Pasar Impres dan Pasar Sakti juga merasakan hal yang sama dengan kami. Kami berharap hal tersebut segera berakhir,” pinta Ida.
Salah seorang pembeli, Sariani warga Jalan Ahmad Yani Kota Tebingtinggi saat ditemui dilokasi Pasar Gambir Kota Tebingtinggi memaparkan dirinya merasa geli untuk membeli ikan laut saat ini, karena di Medsos marak himbauan jangan memakan ikan laut karena warga peternak babi banyak membuang bangkai babi yang terserang virus hog cholera kedalam sungai yang bermuara ke laut.
“Geli pak makan ikan laut, ikannya pasti makan bangkai itu. Karena itulah, kami beralih dulu ke ikan air tawar seperti ikan lele, ikan nila, ikan emas dan daging ayam potong,” bilangnya. (ian)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan dan irigasi tahun anggaran 2019 yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Utara gagal dilaksanakan, alias gagal tender.Hal itu dibenarkan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu, Safruddin kepada wartawan, Rabu (13/11).
“Antara lain yang saya ingat itu yakni seperti di Tanjungbalai, berupa pekerjaan jalan. Lalu di Kabupaten Humbang Hasundutan atas proyek irigasi pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian di Mandailing Natal proyek pembangunan jalan,” katanya.
Persoalan proyek dimaksud gagal ditenderkan, sambung dia, ketika hendak dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan dengan rekanan proyek, tenaga ahli si rekanan mengundurkan diri. Pihaknya pun tidak mengetahui detail alasan tenaga ahli si rekanan proyek mengundurkan diri.
“Alasannya subjektif. Si tenaga ahli itu memang mau mengundurkan diri saja. Sehingga karena ketiadaan tenaga ahli itu, batalnya ditandatangani kontrak tersebut,” ujar mantan Kabiro Organisasi Setdaprovsu itu.
Begitupun, proyek pengairan oleh Dinas SDACKTR, disebut dia kondisinya juga hampir mirip. Dan sudah pasti bahwa menyangkut pembangunan jalan ataupun irigasi itu, sangat vital bagi masyarakat.
“Disayangkan tentu iya, tapi tidak mungkin juga dipaksakan daripada salah. Artinya, itu jauh lebih aman ketimbang diteruskan,” katanya.
Disebutkan Safruddin, berdasarkan data hingga Oktober 2019 terdapat 798 paket pekerjaan yang pihaknya lelang melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP). Dari total jumlah paket tersebut, nilainya sebesar Rp1,44 triliun.
“Paket ini tersebar hampir di semua instansi fisik baik bina marga, pengairan, perkim dan OPD lain seperti Dinas Pendidikan. Dan sebenarnya untuk belanja langsung ini, dalam setahun anggaran nilainya bisa mencapai Rp2 triliun lebih,” terangnya.
Pihaknya pun mengamini seiap tahun selalu ada proyeksi atas target pekerjaan yang akan dilelang. Bahkan jumlahnya mencapai dua ribuan paket lelang pada semua OPD di lingkungan Pemprovsu.
“Namun kan tidak semua dilelang karena ada yang dikerjakan secara PL (penunjukkan langsung). Paling sekitar 700 sampai 900 paket saja dalam setahun yang ditender pelaksanaannya,” pungkasnya. (prn/han)
AMBLAS: Pembangunan Bronjong di Jalan Syeh Samah, Lingkungan IV, Kelurahan Setia, Binjai Kota, amblas. Amblasnya bronjong tersebut dikarenakan curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan terjadi di Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS
AMBLAS: Pembangunan Bronjong di Jalan Syeh Samah, Lingkungan IV, Kelurahan Setia, Binjai Kota, amblas. Amblasnya bronjong tersebut dikarenakan curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan terjadi di Binjai.
TEDDY AKBARI/SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai mengaku bangunan Bronjong yang amblas masih dalam proses pembangunan. Dan masih dalam tanggung jawab rekanan yang melakukan pengerjaan.
Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR, Achmad Heriansyah yang mengucapkan terimakasih atas informasi yang disampaikan.
Achmad Heriansyah menyesalkan pengerjaan bangunan Bronjong telah amlas. Muncul dugaan, pengerjaan tersebut diduga tak sesuai bestek sebagaimana dalam rencana anggaran biaya.
“(Rekanan) dari Medan yang mengerjakan. Pengerjaan itu mendapat pendampingan kok (pendampingan TP4D),” tukasnya.
Sebelumnya, proyek pembangunan Bronjong di Jalan Syeh Samah, Lingkungan IV, Kelurahan Setia, Binjai Kota amblas. Informasi dihimpun, proyek Bronjong tersebut sudah berjalan sejak 60 hari kerja.
Berdasarkan papan plang proyek, Bronjong tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Binjai. CV Buana Perkasa selaku pelaksana proyek.
Anggaran pembangunan Bronjong ini dengan nilai kontrak Rp562.632.500. Dari papan plang proyek, tak tertulis proyek tersebut dikerjakan dengan mendapat pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dari kejaksaan negeri setempat.
Disebut-sebut, pemborong proyek dengan Konsultan CV Abdi Kriasi sudah tidak kompak lantaran pengerjaannya mengalami permasalahan. Pelaksana pembangunan Bronjong ditenggat waktu selama 120 hari kerja untuk menyelesaikan pengerjaan tersebut. Bronjong adalah anyaman kawat baja yang dilapisi dengan seng atau galvanis. Anyaman kawat baja ini membentuk sebuah kotak atau balok. Bagian dalamnya diisi dengan batu-batu berukuran besar untuk mencegah erosi. (ted/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Hingga kini kegiatan Bimtek kepala desa se-Kabupaten Karo ke Kabupaten Badung Bali, masih jadi bahan pergunjingan di tengah masyarakat. Apalagi, kebanyakan kepala desa turut memboyong istri masing-masing ke Pulau Dewata tersebut.
Warga tak menampik, Bimtek dan Studi Banding memang penting untuk pengembangan potensi SDM sang kepala desa. Namun pada kenyataannya, kegiatan yang menghabiskan miliaran uang rakyat ini tak memberikan dampak apa pun pada perkembangan dan kemajuan desa.
Kegiatan ini dinilai hanya seremoni dan jalan-jalan belaka. Berulangkali melakukan Bimtek, namun pengelolaan keuangan tidak akuntabel dan tidak optimal. Padahal, salah pengelolaan dan realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa akan merugikan negara. Karena itu warga mendesak penegak hukum segera menyelidiki dan memeriksa kegiatan Bimtek ini.
“Aparat penegak hukum harus menyelidiki kegiatan ini. Panggil dan periksa para kepala desa dan penyelenggara Bimtek tersebut.
Periksa pengelolaan keuangan dan transparansi pelaporannya. Kalau terindikasi korupsi, yang bersangkutan sebagai oknum yang merugikan negara ini harus dihukum,” pinta warga Kabanjahe diwakili M Sitepu (37) pada wartawan, Rabu (13/11) siang.
Aparat penegak hukum dan lembaga terkait juga didesak bertindak secepat mungkin dan tegas. “Apa kapasitas istri kepala desa ikut dalam Bimtek ini? Para kepala desa ini mau pelatihan atau bulan madu. Padahal, kegiatan ini dibiayai dana desa yang notabene adalah milik warga desa,” kesal Sitepu.
Kenapa harus jauh-jauh ke Bali, di Tanah Karo saja lanjut warga, ada desa masuk nominasi kategori Desa Terbaik dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah nama desa tersebut.
Nominasi ini tercatat dalam surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kepada Pemerintah Kabupaten Karo nomer 1143/Hm.07/XI/2018 tertanggal 9 November 2018, tentang Pemberitahuan 33 daerah yang berhak menerima Penghargaan Desa terbaik, berdasarkan pengukuran IDM (Indeks Desa Membangun) 2018.
“Kenapa tidak belajar dulu ke Desa Raya sebagai desa terbaik se-Indonesia. Kok mesti jauh-jauh ke Bali sana. Apa hubungan desa di Bali sana dengan di Kabupaten Karo ini. Nggak nyambunglah,” jelas Sitepu seraya berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan penyelewengan dana dalam kegiatan yang mereka tak masuk akal ini.
Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Philemon Brahmana saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya akan memeriksa dan mengaudit dana Bimtek ini. “Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa harus transparan, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan,” tegasnya.
Namun untuk saat ini, Philemon mengaku belum dapat memberi tanggapan. “ Kami dari Inspektorat belum dapat memberikan tanggapan atau pun dugaan resmi tanpa melalui pemeriksaan. Dana Bimtek ini sesuai info diatas adalah dana TA 2019 dan akan kami periksa setelah tutup tahun anggaran,” janjinya.
Sekedar mengingatkan, kegiatan Bimtek para Kepala Desa se-Kabupaten Karo ke Kabupaten Badung Bali, dinilai hanya buang-buang anggaran dan jadi ajang cari untung. Apalagi kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp7 miliar.
Warga kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar dua tahun sebelumnya juga tidak menghasilkan trobosan apapun bagi kemajuan desa mereka. Alhasil, Bimtek yang tengan berlangsung ini ditengarai modus untuk pelesiran. Tahun 2017 dan 2018 lalu, para kepala desa di Karo ini juga menggelar pelayihan ke luar kota baik ke Bogor dan Jogjakarta. Namun hasilnya dinilai nihil. (deo)
TES URINE: Petugas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai sedang melakukan pemeriksaan tes urine terhadap pegawai, calon hakim dan hakim di Pengadilan Negeri Binjai, Rabu (13/11).
teddi/sumu tpos
TES URINE: Petugas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai sedang melakukan pemeriksaan tes urine terhadap pegawai, calon hakim dan hakim di Pengadilan Negeri Binjai, Rabu (13/11).
teddi/sumu tpos
BINJAI, SUMUTPOS.CO – “Ya, benar. Tadi pagi ada pemeriksaan urine,” kata Ketua PN Binjai, Fauzul Hamdi ketika dikonfirmasi. Dia menambahkan, pemeriksaan urine ini memang setiap tahunnya dilakukan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kontroling dan monitoring.
“Semuanya diperiksa urine. Pegawai, calon hakim dan hakim. Bahkan juga tenaga honor,” sambungnya. Kata dia, jumlah seluruhnya yang diambil urine sebanyak 60 orang. Meski demikian, dari jumlah itu ada juga yang belum diperiksa urinenya karena tidak hadir dengan sejumlah alasan.
Seperti sakit dan tugas luar. Karenanya, sambung Fauzul, mereka yang tidak sempat diperiksa urinenya tetap akan dilakukan. “Hasilnya belum keluar. Mereka (BNN) belum bilang hasilnya,” tukasnya. (ted/han)