MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga besar Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Ikhlas Pomdam I/BB di Jalan Sena Kota Medan, Rabu (13/11).

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1441H/2019M ini berjalan khidmat dan penuh nilai kebaikan. Acara semakin meriah dengan lantunan salawat dari tim nasyid yang ditampilkan panitia.

Dalam kesempatan itu, Danpomdam I/BB, Kolonel Cpm Sudarma Setiawan meminta agar personelnya menerapkan keteladanan Rasulullah dan menyampaikan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dan konsisten dalam menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.

Ia mengajak agar setiap prajurit khususnya muslim terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah serta menjalankan sunnah rasul. “Dengan kisah dan riwayat hidup Nabi Muhammad, agar kita dapat mengambil hikmah untuk menjalankan kehidupan di dunia serta untuk menjaga amanah atas tugas-tugas yang diberikan,” ujarnyan

Sudarma juga sekilas mengulik perjalanan sejarah nabi yang dapat diambil nilai serta pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan bagi umat saat ini. “Suri tauladan dari Nabi Muhammad merupakan sumber semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal baik termasuk dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya,” terangnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang dibawakan oleh ustad H Haryono, SAg. Dalam materi ceramahnya, dia menyampaikan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad yang penuh dengan hikmah di segala aspeknya.

Sebagaimana Alquran sebutkan suri tauladan yang baik terpancar dari diri Rasulullah. Keteladanan nabi meliputi aspek kepemimpinannya yang mampu adil dalam memperlakukan suku-suku Arab kala itu. “Hal ini menjelaskan, pemimpin saat ini harus mampu bersikap adil, tawadhu dan tidak sombong,” ujar ustad H Haryono.

Menilik kepemimpinan nabi dengan kondisi keindonesiaan saat ini, ia menjelaskan penting meyakini segala perbedaan adalah keberkahan. Jadi ia berpesan jangan jadikan itu hambatan dalam menggapai perdamaian sesama manusia.

Ustad mengajak agar muslim senantiasa membangun ketakwaan terlebih dahulu baru bisa berpedoman dengan Alquran sebagai tuntunan dan petunjuk. “Insyaallah dengan iman, takwa dan keyakinan kita bisa berkomitmen dalam menegakkan ajaran Allah. Termasuk peringatan Maulid ini dalam rangka kita memuliakan Rasulullah SAW,” jelasnya.

Selanjutnya, dijelaskan tentang tahapan keyakinan. Yaitu keyakinan dengan mata yaitu melihat baru menyatakan yakin, lalu yakin dengan ilmu yaitu memutuskan yakin dengan suatu hal dengan landasan ilmu.

Lalu tahap yakin tertinggi yaitu ia jelaskan seperti yakinnya Abu Bakar, seorang sahabat nabi yang punya keyakinan mutlak atas perjalanan Isramiraj Nabi Muhammad. Terakhir, ia menegaskan sifat nabi yang begitu penting dimiliki kita semua dalam rangka membangun peradaban yaitu sifat pemaaf dan tawadhu. (tri/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan menggelar Pajak Bumi Bangunan (PBB) Fair 2019. Kegiatan ini dimulai 11- 15 November 2019. Kepala BP2RD Medan, Suherman, mengatakan, ada 4 titik lokasi pelaksa-naan PBB Fair, yakni Merdeka Walk, Ring Road City Walkn

Suzuya Kampung Bary dan Suzuya Marelan.

“Denda keterlambatan membayar akan dihapuskan selama kegiatan PBB Fair,” ujarnya, di Medan, Selasa (12/11).

Maka dari itu, ia berharap masyarakat Kota Medan memanfaatkan kegiatan tersebut dan membayar PBB.

Mantan Kadis Kebudayaan ini menyebut, realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Oktober 2019 mencapai Rp425.653.049.396 atau sama dengan 82.52% dari target pencapaian tahun ini sebesar Rp515.795.969.214.

Kabid PBB dan BPHTB Medan, Ahmad Untung Lubis, mengatakan PBB Fair digelar mulai 11 – 15 November 2019. Di mana, ia menargetkan selama 5 hari penerimaan PBB bisa mencapai Rp50 miliar lebih menutupi kekurangan penerimaan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah alat musik tradisi Karo dipamerkan di Festival Budaya Karo yang digelar Ikatan Mahasiswa Karo (Imka) Siroga, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatra Utara (USU). Festival ini berlangsung di Gedung Pancasila USU, Jalan Dr Mansyur, Medan, Rabu (13/11/2019)n

Berbagai alat musik yang dipamerkan itu antara lain, kulcapi, keteng-keteng, surdam, sarunai dan sebagainya. Selain itu, juga dipamerkan berbagai cinderamata berupa kerajinan tangan dan berbagai jenis uis dan buku-buku tentang budaya Karo. Harga alat musik itu pun ditawarkan beragam. Mulai dari Rp 1,4 juta untuk kulcapi dan Rp 450 ribu untuk keteng-keteng.

Ketua panitia Arbiansyah Tarigan mengatakan, festival ini digelar untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda Karo dengan budayanya. “Generasi muda Karo adalah penerus kebudayaan Karo. Ada tanggungjawab untuk melestarikan budayanya,” jelasnya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejauh ini baru 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Diharapkan agar kabupaten/kota lainnya segera menyampaikan usulannya. Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut, Maruli Silitonga, mengatakan usulan UMK yang masuk sedang dieksaminasi sebelum ditetapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadin

Nantinya usulan UMK 2020 itu diumumkan Gubernur Sumut pada 21 November 2019, di mana UMK itu berlaku sejak 1 Januari 2020. Hal itu dikatakan Maruli Silitonga, menjawab wartawan di Medan, Rabu (13/11).

Seperti diketahui, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Medan telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Medan tahun 2020 sebesar 8,51 persen yakni dari Rp2.969.824 menjadi Rp3.222.556. Hal ini dinilai dewan Kota Medan sudah sangat ideal.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengatakan, UMK Kota Medan tersebut sudah sangat layak. Pihaknya pun sangat mendukung kenaikan upah yang dinilainya sudah ideal tersebut.

“Itu memang sudah ideal, perhitungannya dari besar inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Kita sangat mendukung Pemerintah Kota Medan dalam mengusulkan nilai kenaikan itu, itu sudah bagus. Kita berharap agar taraf kesejahteraan para buruh dapat meningkat seiring meningkatnya upah mereka,” ucap Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Rabu (13/11).

Ihwan yakin bahwa Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi juga akan menyetujui usulan yang diajukan oleh Depeko Medan tersebut.

“Kita optimis dan berharap agar pak Gubernur mau menyetujui usulan itu. Sama seperti UMP kenaikannya 8,51 persen, kita yakin Kota Medan juga bisa naik layaknya UMP,” katanya.

Ihwan mengingatkan Pemko Medan agar selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh serta rakyat kecil lainnya.

“Pemerintah harus selalu hadir untuk membela kepentingan rakyatnya, memberikan kesejahteraan berupa upah, jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi warga Kota Medan,” tegasnya.

Seperti diketahui, Upah Minimum Provinsi 2020 naik sebesar 8,51 persen. Hal itu merujuk pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Nilai 8,15 persen tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51 persen.

Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, Gubernur pun harus menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. (prn/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjualan Pakaian di Pasar Tradisional mulai ramai. Ini terjadi sejak awal memasuki bulan November hingga saat ini. Hal ini dikatakan salah seorang pedagang pakaian anak di lantai I Pasar Petisah Medan, Ariyanti. “Pembeli sudah mulai ramai di awal bulan ini bahkan terlihat pembeli mulai fokus belanja membeli perlengkapan natal,” katanya.

Lanjut Ariyanti, menyambut Natal dan tahun baru, jauh-jauh hari ia sudah persiapan seperti gaun, kemeja, dress dan berbagai pakaian anak lainnya.

“Sudah persiapan gaun Natal, celana, kemeja. Dan semua barang sudah masuk, jadi jika pembeli mau pilih apa saja untuk di natal nanti, kita sudah ada semua, dan yang disiapkan itu mulai usia 0 bulan sampai belasan tahun,” ungkapnya.

Pakain jadi yang ia siapkan baik produk lokal maupun import (Hongkong, Bangkok). Sebab pembeli selain mencari produk lokal, banyak juga mencari produk import karena dinilai lebih berkualitas dan serat kainnya lebih halus.

“Selain barang lokal, kita siapkan juga barang Bangkok dan Hongkong. Ini karena banyak masyarakat yang mencari. Meski harganya sedikit lebih mahal,” katanya lagi.

Dijelaskannya, produk Bangkok dan Hongkong iberbeda. Kalau produk Bangkok kualitasnya hampir sama dengan Produk Ban-dung namun produk Hongkong jauh lebih bagus kualitasnya. Untuk harga hanya sedikit lebih mahal. “Kita prediksipembeli naik pada pertengahan bulan November dan itu terjadi tiap tahun. Saya juga melayani pembeli dengan harga eceran maupun grosiran,” ungkapnya.

Saat ini yang trend buat baju Natal anak perempuan adalah dress. Untuk anak laki-laki, baju kemeja polos. Dan ada juga model kemeja yang dimiks menyatu dengan jas dan rompi bahkan ada tambahan aksesoris nya seperti dasi.

Sementara itu, sebahagian pedagang pakain jadi mengaku tahun ini daya beli sangat rendah. Alhasil mereka tidak belanja stok banyak seperti halnya tahun-tahun sebelumnya.

Salah seorang pembeli, Nelli mengaku membeli perlengkapan baju Natal lebih awal karena harganya lebih murah dan pilihan masih banyak juga tidak berdesakan dengan pembeli lainnya. “Saya tiap tahun seperti ini, sengaja beli di Me-dan banyak pilihan, murah juga harganya. Dan saya bisa lebih santai memilih jika belanja di Awal-awal,” ungkapnya. (net/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengeluhkan sikap Pemko Medan yang dinilai kurang memberi perhatian, perwakilan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mengadu ke DPRD Medan, kemarin. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga di ruang kerjanya.

Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis, mengatakan masih banyak permasalahan di tingkat guru honorer yang belum juga terselesaikan. Beberapa di antaranya bantuan Rp 15 miliar yang sudah dianggarkan oleh DPRD Medan sampai sekarang belum juga diterima hingga gaji guru honor hanya 3 bulan yang dibayarkan. “Padahal kami sudah tidak menerima gaji selama 5 bulan. Masa kami harus menunggu dana BOS yang berikutnya turun, pak,” ucapnya.

Fahrul dan para guru honor lainnya berharap ada upaya dari DPRD Medan untuk menyampaikan keluhan mereka ke Wali Kota Medan maupun Dinas Pendidikan Medan.

“Kami juga meminta pada Pak Ihwan menyuarakan isi hati kami ini juga. Stop penerimaan guru honor di sekolah-sekolah agar lebih sejahtera lagi. Kami juga berharap guru honor gajinya sesuai UMK, atau paling tidak sesuaikan dengan gaji honor di dinas-dinas,” pintanya seraya menjelaskan bahwa semua guru honor merupakan tamatan S1.

Menyikapi pengaduan itu Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Medan sudah mendata seluruh guru honor penerima insentif dan memberikan data tersebut ke Pemko Medan. Hanya saja Pemko Medan yang belum juga menyalurkan dana tersebut.

“Kita paham kondisi guru-guru honor di Kota Medan yang terima gaji Rp 300 ribu – Rp 600 ribu per bulan. Tiap rapat kita sampaikan ke Disdik Medan supaya kesejahteraan guru honor di Medan diperhatikan. Makanya kemarin ada bantuan insentif yang Rp 15 miliar itu. Bagaimana teknisnya, kita serahkan ke Disdik pola pembagiannya,” jelasnya.

Ihwan menambahkan, secara tegas Fraksi Gerindra tiap tahun terus mendorong Pemko Medan supaya memperhatikan nasib guru-guru honor. Begitupun dirinya berharap semua guru bersabar. “Tahun 2020 juga akan kita anggarkan lagi insentif ke guru-guru honor. Ada ribuan guru honor kan? Jadi itu juga harus kita fikirkan,” ujarnya.

Kepada kepala sekolah, Ihwan menegaskan agar tidak menunda-nunda penyaluran dana BOS, di mana di dalamnya terdapat pembayaran gaji guru honor. “Pendapatan daerah kita di angka Rp 2,2 triliun per tahun. Kalau seluruh potensi bisa dikelola dengan baik, bisa mencapai Rp 4 triliun. Semua sektor bisa kita sejahterakan. Memang, tidak semuanya bisa dianggarkan Pemko Medan. Tapi bersabarlah, semua akan mengarah pada kesejahteraan,” pungkas Ihwan. (map/ila)