MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski sudah memasuki pertengahan November, namun hingga saat ini dana kelurahan belum kunjung dicairkan. Salah satu penyebabnya karena banyak kelurahan yang tidak mengajukan anggaran tersebut, dengan alasan tidak tahu cara menggunakannya.

Kepala Bappeda Kota Medan, Irwan Ritonga mengaku, memang belum ada satu kelurahan pun di Kota Medan yang mendapatkan pencairan dana kelurahan. “Setahu saya memang belum ada yang cair tapi kalau tidak salah memang ada yang sudah mengajukan tapi belum proses pencairan. Tapi yang tidak mengajukan sepertinya lebih banyak,” ujar Irwan Ritonga, Kamis (14/11).

Irwan juga membenarkan, bila anggaran itu tidak digunakan hingga Desember mendatang maka anggaran itu tidak dapat dipergunakan kembali ditahun 2020. “Iya memang gak bisa lagi itu dipakai di tahun 2020, kan tahun anggarannya sudah beda,” bebernya.

Ditanya nama-nama kelurahan mana saja yang sudah mengajukan dana kelurahan ke Pemko Medan, Irwan juga mengaku belum mengetahuinya. “Itu langsung tanyakan ke kecamatan saja, mereka pasti lebih tahu,” ujar Irwan Ritonga.

Irwan tak menampik banyak kelurahan tidak mengajukan dana tersebut. Alasannya, karena banyaknya kelurahan yang belum tahu cara menggunakan anggaran dan alokasi anggarannya. Padahal sebelumnya, Tapem Kota Medan mengaku telah melakukan sosialisasi terkait daba tersebut. “Iya, memang sudah disosialisasikan itu. Tapi faktanya memang masih banyak yang belum mengajukan dengan alasan itu,” jawabnya.

Kabid Anggaran BPKAD Kota Medan, Syahrial mengatakan, dana kelurahan tersebut sebenarnya sudah ada, hanya saja proses pencairannya yang belum berjalan. “Kalau kendalanya kenapa, saya tidak tahu. Sebab pihak BPKAD hanya melakukan proses pencairan kepada Bendahara kelurahan di saat semua administrasi telah dilengkapi,” ujar Syahrial.

Sedangkan Kabag Tapem Kota Medan selaku Koordinator Dana Kelurahan, Ridho Nasution justru mengatakan tidak mengetahui apakah dana kelurahan itu sudah cair atau tidak. Sebab pihaknya hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi penggunaan anggaran tersebut.

“Dan itu sudah kita sosialisasikan. Kalau masalah pencairan ya tanya ke BPKAD aja, saya kurang tahu siapa-siapa saja yang sudah mengajukan dana keluarahan ke Pemko, karena surat tembusannya saja pun gak ada ke kita,” ujarnya.

Sementara menanggapi hal ini, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE sangat kecewa atas lambatnya kinerja Pemko Medan dalam menuntaskan anggaran Dana Kelurahan tersebut. Hal ini merupakan bentuk buruknya koordinasi antar OPD di Pemko Medan dengan pihak kecamatan hingga kelurahan.

“Buruk sekali koordinasinya, kita sayangkan hal ini terjadi. Kalau sudah begini harusnya tidak boleh menunggu, tapi harusnya Pemko Medan yang menjemput bola. Kalau ada yang belum mengajukan, datangi, tanya alasannya dan beri penjelasan. Sedangkan bagi yang sudah mengajukan tapi belum lengkap, tanya apa kekurangannya dan minta segera dituntaskan, jangan diam,” tegasnya.

Selain meminta Pemko Medan untuk tanggap dan pro aktif, Hasyim juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk kurangnya sosialisasi dari pihak Tapem Kota Medan kepada tiap-tiap kelurahan di Kota Medan.

“Kalau rata-rata alasannya karena tidak tahu cara menggunakan anggarannya, lalu tidak tahu cara mengalokasikan anggarannya, ini bentuk sosialisasi nya gimana. Pemko Medan harus segera menuntaskan Dana Kelurahan ini. Sangat disayangkan, disaat kelurahan butuh tapi malah tidak dipergunakan. Kalau begini ceritanya, tahun depan kemungkinan besar Kota Medan tidak akan mendapatkan Dana Kelurahan lagi,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, guna peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, Pemko Medan telah mendapat bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp53,2 Miliar lebih Tahun 2019. Dan untuk mendukung program Dana Kelurahan itu, Pemko Medan telah ikut mengalokasikan Dana pendamping sekitar Rp46 miliar lebih.

Dana pendamping itu bersumber dari APBD Pemko Medan TA 2019. Dengan demikian dana Kelurahan keseluruhan sebesar Rp99,2 miliar lebih. Dana kelurahan ini rencananya akan diberkan kepada 151 Kelurahan yang tersebar di 21 Kecamatan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Disdukcapil Kota Medan, Zulkarnain MSi meminta kepada se-tiap kecamatan hingga kelurahan agar mendata kembali warga-warganya yang belum melakukan perekaman data, khususnya warga yang baru memasuki usia 17 tahun.

Sebab, hingga saat ini masih banyak warga Kota Medan yang belum melakukan perekaman E-KTP, khususnya mereka yang baru memasuki usia 17 tahun.

Hal ini juga merupakan salah satu langkah awal dalam mencegah tindak terorisme.

“Ini penting sekali, makanya semua warga 17 tahun ke atas itu harus melakukan perekaman E-KTP. Jangankan usia 17 tahun ke atas, usia 17 tahun ke bawah saja saat ini sudah disediakan dokumen kependudukan oleh pemerintah berupa Kartu Identitas Anak (KIA),” tegasnya.

Menurunya, bila pelaku bukanlah orang yang sudah terekam data kependudukannya di (Catatan Sipil), tentu akan lebih sulit untuk mencari identitas lengkap pelaku, mulai dari nama lengkap, alamat, hinga keluarganya.

Lantas apa yang membuat warga masih enggan melakukan perekaman E-KTP? Zulkarnain mengatakan, kebanyakan masyarakat enggan melakukan perekaman karena sering habisnya ketersediaan Blanko E-KTP dan hanya tersedia Surat Keterangan (Suket).

“Padahal di mata hukum, fungsi dan kedudukan Suket itu sama dengan E-KTP, tapi masyarakat malah merasa enggan dan tetap menginginkan fisik E-KTP. Di sinilah fungsi sosialisasi terus kita laksanakan, kita terus menyampaikan bahwa keduanya tidak memiliki perbedaan dan sama-sama sah serta sejajar di mata hukum,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemuda merupakan harapan bangsa dan negara. Namun, dalam pembangunan bangsa dan negara dibutuhkan pemuda yang kreatif dan inovatif.

Hal itu dikatakan Kadispora Medan diwakili Kabid Layanan Pemuda H Suryadi SE MM pada acara Pengembangan Kreativitas Pemuda Kota Medan 2019. Acara ini mulai 28 Oktober lalu, dan berakhir Kamis (14/11).

Dijelaskan, sejalan dengan usaha pembangunan bangsa dan negara, Pemko Medan terus menggalakkan perbaikan di semua bidang. Apalagi semua pihak memiliki tanggungjawab dalam pembangunan.

Namun, masyarakat harus meletakkan hak dan kewajiban secara profesional. Untuk itu, dibutuhkan penanaman kesadaran dan keperdulian antara sesama, khususnya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

“Pemuda sebagai harapan bangsa menjadi tulang punggung pembangunan. Optimalisasi pemuda sangat dibutuhkan bangsa ini. Untuk itu, pemuda harus menjadi sosok yang kreatif dan inovatif,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, juga dibutuhkan kecakapan hidup dan hasil pemikiran terkini agar mendapat pengakuan secara umun. Apabila semua aspek dikolaborasikan, maka masa depan bangsa tidak perlu diragukan lagi.

“Nah, Pemko Medan ingin membina pemuda melalui kegiatan ini. Semoga kegiatan ini mampu melahirkan pemuda yang kreatif dan inovatif serta tidak kalah saing,” harapnya.

Sedangkan Ketua Panitia Fadly Ardha SH melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningmatkan dan mendorong kreativitas, dan inovasi. Kemudian mendorong keberanian melakukan terobosan melalui pengembangan minat, bakat dan potensi sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Acara ini diikuti 60 peserta yang dibagi dalam tiga kelompok. Pertama adalah Kelompok Kelompok Perti UISU Medan sebanyak 20 orang, kemudian Duta Lingkungan Hidup Medan sebanyak 20 orang dan Pemuda Siaga Bencana sebanyak 20 orang.

Kegiatan ini berlansung mulai 28 Oktober hingga 14 November 2019 di Sanggar Saka Taruna Bumi Medan Johor, Sanggat T-Scout Medan Tuntungan dan Sekretariat Pasgana Kota Medan. (dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim diketuai Budiamin Rodding serta 2 Hakim anggota Pengki Nurpanji dan Hj Febri Wartati menolak gugatan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU terhadap Rektor USU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Kamis (14/11) soren

Sidang putusan yang sudah berlangsung sejak 14 Agustus 2019 lalu ini adalah buntut pemecatan 18 anggota redaksi Suara USU akibat tulisan berjudul Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya yang bertema LGBT dan berisi kata-kata vulgar yang diunggah pada web suarausu.co pada 12 Maret 2019 silam.

“Dengan ini menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya dan membebankan membayar biaya perkara sebesar Rp317.000 kepada penggugat. Demikian diputus perkara ini,” jelas Hakim Ketua Budiamin Rodding.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa akibat tulisan yang diterbitkan oleh mahasiswa, menimbulkan polemik di masyarakat.

“Akibat tulisan tersebut di antaranya menimbulkan penilaian dari pembaca bahwa cerita tersebut membuat hal yang berkaitan dengan pornografi atau LGBT. Dan penilaian bahwa berusaha menimbulkan diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat,” tutur hakim anggota Febri Hartati.

Atas pertimbangan tersebut, hakim menyebutkan bahwa Rektor mengambil kebijakan mengeluarkan surat pemecatan.

“Bahwa terjadinya pro dan kontra mengenai cerpen tersebut tentunya tergugat sebagai Rektor USU dan Pimpinan USU yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyelenggaran pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan tindakan berupa mengeluarkan kebijakan dalam terjadinya pro dan kontra terkait cerpen tersebut,” jelasnya.

Bahkan baginya, Mahasiswa USU juga berkewajiban untuk menghormati peraturan dan menjaga nilai.

“Menimbang bahwa sebagai ini kegiatan mahasiswa yang membawa nama USU berkewajiban menghormati wilayah USU sebagaimana terbuat dalam peraturan internal USU dan menjalankan kegiatan nya berdasarkan nilai-nilai jati diri usu yang tidak bertentangan dengan peraturan UU, peraturan daerah, peraturan rektor dan peraturan dekan bagaimana diamanatkan pasal 129 UU no 15 tentang tata kelola USU,” bebernya.

Usai membacakan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menempuh jalur banding apabila tidak menerima hasil putusan tersebut ke PTTUN selama 14 hari.

Dalam persidangan putusan tersebut tida tampak perwakilan dari tergugat pihak Rektor USU. Dimana sebelumnya, pengacara USU Bachtiar Hamzah meninggal saat sidang 2 Oktober 2019 lalu.

Di mana penggugat (Suara USU) diwakili Kuasa Hukum Roy Marsen Simarmata dan Ronal Sapriansah.

Sebelumnya, pemecatan para redaksi Suara USU tersebut dilakukan Rektor melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Univesitas Sumatera Utara (USU) Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019. Dalam tuntutannya SUARA USU sebagai penggugat salah satu poinnya meminta supaya Rektor mencabut SK pemecatan tersebut dibatalkan. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ustad Abdul Somad (UAS) memberikan tausiahnya pada Kajian Akbar di Masjid Istiqomah PD Pasar Kota Medan, tepatnya di lantai III Pasar Petisah Kota Medan, Kamis (14/11) usai Salat Zuhur.

Dalam tausiahnya, UAS mengingatkan para pedagang di Kota Medan untuk selalu berlaku jujur dan amanah sebagai pedagang seperti hal nya yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW yang juga merupakan seorang pedagang besar.

“Agama Islam justru menganjurkan umat Islam untuk berdagang, tetapi harus menjadi pedagang yang jujur dan amanah sebagai cerminan seorang muslim. Dan satu hal yang penting, umat islam juga harus membayar zakat,” ucap UAS saat mengisi kajian Akbar.

Terkhusus kepada para pedagang di Pasar Petisah, UAS meminta agar bersemangat menjalankan usahanya dalam berdagang. Sebab selain sebagai profesi, berdagang atau mencari nafkah juga merupakan ladang ibadah.

“Umat Islam harus bersemangat untuk berdagang, orientasinya apa? Untuk membangun masjid, menolong sesama, bersedekah dan semua hal dijalan Allah. Masjid (Istiqomah) ini sudah tua, sudah 30 tahun, masjid ini harus segera dibangun kembali, harus direnovasi. Semangat pedagang di Petisah ini harus ada untuk itu,” ujarnya.

Memberikan infaq dan sedekah untuk membangun Masjid, kata UAS, justru sebagai keuntungan terbesar bagi seorang umat Islam. Sebab, hal itu merupakan amal jariyah yang pahalanya tetap bisa mengalir kepada orang yang berinfaq tersebut.

“Sedekah kita, infaq kita, tetap bisa mengalir pahalanya kepada kita disaat kita sudah meninggal dunia sekalipun. Saya percaya pedagang di Kota Medan bisa melakukan hal ini, saling membantu satu sama lain sehingga kehidupan umat di Kota Medan bisa lebih sejahtera, Kota Medan pun bisa lebih maju,” tuturnya.

Terkait Bom bunuh diri yang baru terjadi di Mapoltabes Kota Medan, Rabu (13/11) yang lalu, UAS mengatakan bahwa hal itu bukanlah cerminan dari Agama Islam dan ia meminta agar hal itu tidak dikait-kaitkan dengan agama Islam.

“Islam tidak pernah menyebutkan bahwa orang bisa masuk surga dengan membunuh orang, itu tidak benar. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu, itu bukan ajaran Islam, itu oknum perusak,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara itu, Ustad Derry Sulaiman, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya, seluruh Kepala Pasar di Kota Medan dan seluruh Staf Direksi PD Pasar bergama Islam, Para Pedagang Pasar, dan seribuan umat Islam dari sekitar Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Medan Marelan bersama Satpol PP Kota Medan membongkar sejumlah warung yang berdiri di bantaran Sungai Deli di Kecamatan Medan Marelan, Kamis (14/11).

Pembongkaran warung di sepanjang Jalan Datuk Rubiah, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan sempat mendapat perlawanan pemilik warung. Bahkan, para pedagang menyesalkan sikap petugas menertibkan bangunan liar tidak merata.

Meski mendapat perlawanan, namun pembongkar paksa puluhan bangunan berupa warung, cafe dan pondok yang berdiri di bantaran Sungai Deli tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat.

“Semua cafe dan warung dibongkar namun warung-warung yang ada di sepanjang Jalan Speksi Kelurahan Rengas Pulau berakhir di Warung Deli tidak turut dibongkar,” teriak seorang pemilik warung protes kepada petugas Satpol PP.

Meski mendapat protes keras, namun petugas Satpol PP tetap membongkar paksa bangunan yang terbuat dari papan tersebut.

Seperti diketahui keberadaan warung dan cafe-cafe tersebut sangat meresahkan warga masyarakat. Apalagi selama ini pihak Camat Medan Marelan enggan melakukan penertiban terhadap ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Sungai Deli.

Camat Medan Marelan, M Yunus dikonfirmasi tidak mau berkomentar atas penertiban bangunan liar tersebut. (fac/ila)