KAWAL: Kapten PSMS Medan Legimin Raharjo saat mengawal skuad Ayam Kinantan menghadapi Persik Kediri pada laga perdana babak 8 besar Liga 2 2019 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Minggu (10/11).
KAWAL: Kapten PSMS Medan Legimin Raharjo saat mengawal skuad Ayam Kinantan menghadapi Persik Kediri pada laga perdana babak 8 besar Liga 2 2019 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Minggu (10/11).
PALEMBANG, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan hanya meraih satu poin saat bersua Persik Kediri dengan skor 1-1, pada laga perdana babak 8 besar Liga 2 2019 di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Minggu (10/11).
Pada pertandingan ini, PSMS nyaris kalah, karena kebobolan lebih dulu di babak pertama. Dan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Atas hasil ini, Pelatih Persik Budiardjo, menyalahkan wasit, karena kepemimpinannya di lapangan dianggap merugikan timnya.
Budiarjo menyayangkan hadiah penalti yang diberikan kepada PSMS, karena pemainnya tak merasa melakukan handsball di dalam kotak terlarang.
“Kami sangat dirugikan dengan keputusan wasit hari ini (kemarin, red). Gol PSMS itu harusnya tidak terjadi, karena tidak ada handsball di kotak penalti. Banyak sekali keputusan wasit yang merugikan kami. Kalau soal permainan, justru kami lebih baik dari PSMS. Tapi kalau sudah dicurangi begini, kami tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Budiarjo, usai laga.
Hal senada juga diungkapkan seorang pemain Persik, Fajar. Pertandingan tersebut merugikan mereka, sehingga gagal meraih poin penuh. “Harusnya kami dapat poin penuh hari ini, tapi kami dirugikan wasit. Bisa dilihat video-nya, tidak ada kena tangan. Tapi mau bagaimana lagi?” jelasnya.
Sementara itu, Pelatih PSMS Jafri Sastra, mengucapkan rasa syukur, karena menurutnya, laga perdana tidak mudah untuk meraih kemenangan. “Pertandingan pertama itu tidak mudah. Semua tim pasti punya kesulitan pada laga perdana. Sedikit saja kami melakukan kesalahan bisa mengubah mental pemain. Begitu juga dengan tim lawan, begitu melakukan kesalahan, mentalnya akan turun juga,” katanya setelah pertandingan.
Akibat canggung pada laga tersebut, PSMS sempat kebobolan lebih dulu dari set piece pemain Persik. Tapi melalui motivasi Jafri, skuad Ayam Kinantan mampu bangkit, dan menyamakan kedudukan di babak kedua. “Babak pertama kami belum bermain baik, sempat kebobolan duluan.
Tapi babak kedua, pemain bisa menampilkan permainan terbaik. Kami bisa cetak gol, meski dari tendangan penalti,” katanya “Banyak peluang yang didapat, tapi tak jadi gol. Di laga berikutnya kami harus berbenah dan tampil lebih baik dari hari ini,” harap Jafri. (bbs/saz)
DUEL DI UDARA
Pemain PSMS Bruno Casmir berebut bola di udara dengan para pemain Persik Kediri pada laga perdana Grup B Babak Delapan Besar Liga 2 di Stadion Jakabaring, Palembang, Minggu (10/11) sore. PSMS dan Persik Kediri harus puas dengan hasil imbang 1-1.
DUEL DI UDARA
Pemain PSMS Bruno Casmir berebut bola di udara dengan para pemain Persik Kediri pada laga perdana Grup B Babak Delapan Besar Liga 2 di Stadion Jakabaring, Palembang, Minggu (10/11) sore. PSMS dan Persik Kediri harus puas dengan hasil imbang 1-1.
PALEMBANG, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan hanya mampu bermain imbang saat menghadapi Persik Kediri pada laga perdana Grup B Babak Delapan Besar Liga 2 di Stadion Jakabaring, Palembang, Minggu (10/11) sore. Dalam laga ini, finishing Ayam Kinantan masih buruk.
Pada laga ini, kedua tim memulai laga dengan berhati-hati. Kedua tim tidak banyak melakukan serangan, sehingga bola lebih banyak bergerak di lapangan tengah. Tempo permainan sedikit berubah di pertengahan babak pertama. Baik PSMS dan Persik mulai berani melancarkan serangan.
Petaka menghampiri PSMS di injury time babak pertama. Syaiful Ramadhan melakukan pelanggaran, dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persik. Galih yang bertindak sebagai algojo, sukses memperdaya penjaga gawang PSMS Alfonsius Kelvan.
Tertingal di babak pertama, PSMS meningkatkan permainan di babak kedua. Mereka pun menekan pertahanan Persik Kediri. Beberapa peluang pun diperoleh Ayam Kinantan.
Ilham Fathoni berpeluang menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Sayang, tendangannya masih bisa diblok kiper Persik Fajar Setya. Fajar kembali memblok tendangan Ilham pada menit ke-62.
Melihat anak asuhnya kesulitan menjebol gawang lawan, pelatih PSMS Jafri Sastra melakukan pergantian pemain. Ilham Fathoni ditarik dan digantikan Natanael Siringo-Siringo.
Masuknya Natanael membuat permainan PSMS lebih dominan. Dalam satu kesempatan, Natanael berhasil menerobos pertahanan lawan dan melesakkan tendangan keras. Bola kemudian menyentuh tangan salah seorang pemain Persik. Wasit menunjuk titik putih.
Eki Fauzi yang maju sebagai algojo, sukses melakukan tugasnya. Tendangannya berhasil mengecoh penjaga gawang Persik.
Berhasil menyamakan kedudukan membuat pemain PSMS semakin bersemangat. Mereka terus menggempur pertahanan Persik. Namun, hingga pertandingan usai, tidak ada gol tambahan tercipta.
Pelatih PSMS Jafri Sastra mengaku bersyukur dengan hasil ini. Namun, dia masih kecewa dengan penyelesaian akhir yang masih buruk. “Kita memiliki banyak peluang, namun tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ini merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan pada laga selanjutnya,” ujar Jafri Sastra.
Jafri mengakui pemainnya juga masih melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut berbuah gol untuk Persik di babak pertama. “Kita kecolongan di babak pertama lewat set piece. Beruntung, anak-anak bisa bangkit di babak kedua,” tegasnya.
Pada pertandingan selanjutnya, PSMS akan menghadapi Martapura FC, 14 November mendatang. Ayam Kinantan wajib menang untuk membuka peluang lolos ke semifinal. (dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – BALAI Veteriner Medan memastikan bangkai babi yang ditemukan di Sungai Bederah terjangkit virus hog cholera dan terindikasi African Swine Fever (ASF). Bahkan, beberapa kabupaten/kota di Sumut juga demikian. Hal itu berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan instansi tersebut, yang mengambil sampel pada beberapa daerah selain Medan.
Kita tidak bisa menyatakan hanya berdasarkan gejala saja, tetapi harus dari hasil uji laboratorium.”
drh Agustia Kepala Balai Veteriner Medan
Karenanya, untuk mencegah penyebaran virus hog cholera, peternak babi diminta melakukan langkah-langkah antisipatif.
Kepala Balai Veteriner Medan, drh Agustia mengungkap, tindakan yang bisa dilakukan oleh peternak babi sebagai pencegahan ada empat hal. Pertama, dengan memperketat lalu lintas ternak babi. Pasalnya, virus penyakit tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Misalnya, ada ternak babi yang sehat seperti pada umumnya. Akan tetapi, beberapa hari kemudian tiba-tiba sakit hingga kemudian mati.
Oleh sebab itu, diimbau jangan membeli ternak babi dengan harga yang murah atau jauh di bawah harga pasaran. Curigalah terhadap harga jual babi yang murah tersebut dan tidak mudah tergiur. “Sebagai contoh, ada ternak babi yang sakit. Kemudian, pemiliknya menjual dengan harga murah karena daripada nantinya sia-sia lantaran mati,” ungkap Agustia yang diwawancarai di kantornya, akhir pekan lalu.
Pencegahan kedua, sebut Agustia, dengan biosecurity. Artinya, usaha untuk menjaga suatu daerah dari masuknya agen penyakit, menjaga tersebarnya agen penyakit dari daerah tertentu, dan menjaga agar suatu penyakit tidak menyebar di dalam daerah tersebut. Dengan kata lain, tidak saling besuk atau menjenguk antar peternak babi. Terlebih,virus ASF belum ada obat dan vaksinnya.
“Misalnya, meminta peternak lain untuk mengecek atau memeriksa hewan ternak kita yang kebetulan sakit. Jika itu dilakukan, maka hewan ternak milik peternak lain bisa berpotensi tertular penyakit hewan ternak kita yang sakit. Sebab, virus itu bisa saja menempel pada manusia dan kemudian ketika masuk kandang babi yang sehat lalu berpindah. Apalagi, babi yang sakit dibawa ke kandang babi yang sehat,” terang Agustia.
Ketiga, lanjut dia, bangkai babi yang mati dimohon untuk dikubur atau dibakar. Jangan dibuang ke sungai bangkainya, sebab apabila ada orang yang menggunakan air sungai yang sudah tercemar oleh virus bangkai babi tersebut untuk disemprot ke kandang ternak babinya, maka otomatis tertular. Selain itu, jangan dibuang ke semak-belukar atau hutan. Karena, kalau dibuang ke hutan maka bisa menularkan kepada babi hutan.
“Keempat, dengan manajemen kandang. Misalnya, pagi dan sore disemprot disinfektan setelah dicuci atau dibersihkan kandangnya. Bahkan, kalau bisa sesering mungkin dilakukan. Memang tidak bisa membunuh virus ASF, tetapi paling tidak bisa menghambat adanya dugaan penyebaran virus penyakit tersebut,” papar Agustia.
Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya telah mengambil sampel pada 11 kabupaten/kota di Sumut. Dari 11 wilayah tersebut, 7 di antaranya positif hog cholera dan terindikasi virus ASF.
Namun, ketujuh wilayah tersebut sayangnya Agustia tidak bisa membeberkan karena masih sebatas indikasi ASF. Sebab, jika disebutkan dimana saja maka khawatir nantinya salah mengartikan. Dengan kata lain, bisa bias maknanya di masyarakat apabila tidak memahami secara benar.
“Kenapa terindikasi ASF, karena penyakit tersebut belum pernah ada dan terjadi di Indonesia, termasuk di Sumut. Memang indikasinya ada, tetapi belum tentu positif dan belum tentu negatif. Indikasinya ada pada 7 kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota yang dilakukan pemeriksaan uji sampel,” jelasnya.
Menurut Agustia, pada awal Oktober, sebetulnya pihaknha sudah mendapatkan hasil pengujian sampel yang dilakukan selama 7 atau 8 hari. Akan tetapi, belum berani menyampaikannya karena perlu pengujian kembali untuk benar-benar memastikan positif hog cholera dan terindikasi ASF.
Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ternyata laporan atau informasi dari beberapa daerah yang mengalami kasus yang hampir sama terus masuk ke pihaknya. Untuk itu, dilakukan kroscek ke lapangan dan mengambil sampel. Hasilnya, di atas tanggal 20 Oktober telah diketahui bahwa penyebab kematian babi tersebut terkena virus hog cholera.
“Meski virus ASF belum ada di Indonesia, kita bekerja dengan skala atau standar ASF. Artinya, langkah-langkah yang dilakukan seakan-akan virus tersebut telah ada. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika nanti virus tersebut memang benar ada, sehingga kita tidak panik. Sebab, apabila ada virus ASF di Indonesia maka akan berdampak luas, seperti tidak boleh ekspor, penutupan suatu daerah yang terkena virus tersebut, disinfektan dan lain sebagainya,” bebernya.
Diutarakan dia, sampel yang diambil dan telah diuji sejauh ini dari hewan ternak rakyat atau skala kecil, bukan peternak skala besar yang memiliki izin usaha. Sebab, Agustia mengaku, pihaknya belum mendapat laporan dari dinas terkait yang memiliki kewenangan.
“Kami meyakini belum ada kematian babi dari peternak skala besar, karena penyakit virus ASF ataupun hog cholera dapat tertular bukan lewat angin atau udara. Melainkan, harus ada kontak langsung antara babi dengan babi,” ujarnya.
Selain itu, sambung Agustia, penularan virus tersebut juga bisa lewat manusia. Misalnya, ada orang yang baru masuk dan keluar dari kandang babi yang terkena penyakit tersebut. Selanjutnya, orang itu masuk ke kandang babi lainnya.
Jika itu terjadi, maka pastiakan tertular babi yang tadinya sehat. Oleh sebab itu, ketika orang akan masuk ke kandang babi maka disarankan untuk bersih-bersih dengan sabun, deterjen, mandi atau ganti baju. Hal ini yang dimaksudkan salah satu dari biosecurity, atau proteksi adanya penyebaran penyakit tersebut.
Disinggung mengenai bangkai babi yang hanyut di Sungai Bederah apakah milik peternak rakyat skala kecil atau skala besar? Agustia menyakini bangkai tersebut milik peternak skala kecil. Alasannya, populasi babi di Sumut jumlahnya mencapai 1.292.741 ekor. Sebagian besar dari populasi babi tersebut atau sekitar 90 persen, merupakan skala kecil yang memelihara di belakang rumah.
Makanya, kemungkinan ketika babinya mati, peternak rakyat tersebut tidak tahu mau dilakukan apa? Memang matinya tidak sekaligus jika terkena hog cholera, misalnya hari ini satu ekor dan besok satu ekor lagi. Lalu, di tempat lain juga mati satu ekor hingga seterusnya. Kemudian, dibuang ke sungai yang kebetulan pada sungai dan hari yang sama.
Sebab, kalau dikubur mungkin pemiliknya sudah lelah karena sebelumnya telah ada yang mati. Terlebih, berat dari rata-rata babi ada yang mencapai 50 kg lebih, 80 kg hingga 100 kg lebih. “Makanya, kalau hari ini mati terus dikubur, lalu besok dan lusa juga ada yang mati, tentu melelahkan. Jadi, kemungkinan karena sudah lelah pemiliknya, sehingga dibuang ke sungai,” cetusnya.
Agustia menyatakan, guna mencegah penyebaran penyakit hog cholera dan juga virus ASF, membutuhkan seluruh pihak termasuk masyarakat. Sebab, untuk obat dan vaksin dari virus ASF belum ada ditemukan di dunia.
“China saja terpaksa mengubur hidup-hidup 1,2 juta ekor babi, termasuk yang masih sehat karena diduga tertular virus ASF. Sebab, belum diketahui bagaimana untuk mengobatinya. Maka dari itu, daripada bermasalah nantinya, sehingga dengan terpaksa dimatikan secara massal,” bebernya.
Dijelaskan dia, jika babi terserang virus ASF maka pada hari ke-0 mulai terkena virus tersebut sampai hari ke-7, babi itu belum mati dan bahkan terlihat sehat sepert babi lainnya. Namun, pada hari ke-12 dipastikan 90 hingga 100 persen populasi, hanya dua hari menunjukkan sakit.
Tetapi, selama 7 hari virus tersebut sudah ada di babi itu. “7 sampai 12 hari baru mati, tetapi dengan catatan kategori akut. Dalam kondisi ini tidak ditemukan gejala-gejalanya, babinya sehat-sehat seperti pada umumnya. Namun, biasanya satu hari sebelum mati, babi tersebut tak mau makan,” jabarnya.
Tak hanya itu, ada juga dari hari ke-0 sampai ke-21 baru mati, dan ini masuk kategori soft akut. Masih ada lagi, dari hari ke-0 sampai ke-31 masih hidup dan serangan telah berlalu. Akan tetapi, babi tersebut di tubuhnya mengandung virus. Artinya, pembawa atau carrier dan ini banyak warga yang tidak tahu.
Padahal, babi tersebut menjadi mesin penular terhadap babi lainnya. “Apabila terjadi kondisi seperti itu, maka pilihannya sangat sulit. Namun, mau tidak mau maka layaknya harus dibunuh semua populasi babi tersebut. Sebab, jika tidak maka akan menularkan kepada babi lainnya yang sehat,” tegasnya.
Ia menambahkan, gejala hog cholera dengan virus ASF tak jauh berbeda atau bahkan hampir sama. Mulai dari babi tak mau makan, sampai keluar darah dari puting susunya. “Kita tidak bisa menyatakan hanya berdasarkan gejala saja, tetapi harus dari hasil uji laboratorium. Jadi, perbedaan hog cholera dengan ASF, karena ASF sistemik.
Artinya, kalau sudah masuk ke darah maka virus tersebut menghancurkan seluruh organ tubuh. Hal ini berarti, tingkat kematian tinggi dan jumlah kematian besar. Sampai sekarang bahkan di negara manapun, belum ada vaksin atau obat penyakit virus ASF.
Namun demikian, kedua penyakit tersebut bersifat zoonosis atau tidak menular ke manusia. Penularannya hanya ke hewan sejenisnya saja. Daging dari hewan yang terkena kedua penyakit tersebut boleh dimakan, asalkan dimasak secara benar,” tandasnya. (ris)
RAKOR: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat bersama jajarannya di Balai Kota Medan, Minggu (10/11). Melalui rapat ini, Pemko Medan membentuk Tim Khusus Terpadu (TKT) guna menangani masalah bangkai babi yang dibuang ke sungai.
RAKOR: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat bersama jajarannya di Balai Kota Medan, Minggu (10/11). Melalui rapat ini, Pemko Medan membentuk Tim Khusus Terpadu (TKT) guna menangani masalah bangkai babi yang dibuang ke sungai.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga atau kelompok masyarakat yang kedapatan sengaja membuang bangkai babi ke sungai akan dikenakan sanksi pidana. Penegasan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengingat kian massifnya pembuangan bangkai hewan kaki empat tersebut ke sungai.
“Kita akan menerapkan sanksi kepada masyarakat yang ketahuan membuang bangkai babi. Sanksinya pidana,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap menjawab Sumut Pos, Minggu (10/11).
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut bersama instansi terkait lain sudah melakukan upaya dan langkah-langkah menyikapi insiden pembuangan babi ke sungai. Baik yang terjadi di Sungai Bederah, Kelurahan Terjun, Medan, kawasan Danau Siombak dan Sungai Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Serdangbedagai pada Sabtu (9/11).
Azhar mengutarakan, atas insiden ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh bupati dan wali kota supaya melarang kelompok masyarakat yang melakukan pembuangan bangkai babi ke sungai. Melainkan jika ada babi yang mati agar segera dikubur.
“Beberapa kabupaten sudah melaksanakan itu, namun tetap saja namanya masyarakat tidak terkendali. Makanya kita putuskan memberi sanksi pidanan
Upaya dan langkah-langkah strategis itu dikoordinasikan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait lain. “Besok (hari ini) kita akan mengambil langkah-langkah terhadap ternak yang di kawasan Danau Siombak dengan Kota Medan dengan melakukan penguburan, sehingga tidak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat,” imbuh Azhar.
Belum Menjangkit Manusia
Terpisah, Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat Kota Medan khususnya di kawasan Danau Siombak, untuk tidak mengonsumsi dulu air danau bekas tercemar limbah bangkai babi sampai ada pengumunan lebih lanjut dari instansi terkait.
“Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak mengonsumsi air dari sungai yang tercemar bangkai babi sampai dipastikan aman untuk dikonsumsi. Mengenai kualitas air, sudah diambil sampel oleh tim yang dibentuk pak gubernur, untuk diperiksa di BTKL,” katanya.
Sehubungan Hog Cholera, sambung dia, hanya ditularkan dari babi ke babi lainnya. Tidak ditemukan penularan dari babi ke ternak lain, maupun ke manusia. Dampak yang mungkin terjadi adalah akibat pencemaran lingkungan oleh bangkai babi. “Pencemaran bangkai merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman. Namun sampai saat ini belum ada laporan dampak kesehatan yang terjadi. Begitupun, saya sudah menugaskan kabupaten/kota dan petugas di Dinkes Sumut untuk melakukan surveilens/pengamatan perjalanan penyakit. Kita juga mengimbau untuk segera mengevakuasi bangkai babi dan menguburnya,” katanya.
Sementara untuk jenis penyakitnya, Alwi menyebut kematian babi di Sumut kemungkinan besar terkena African Swine Fever (ASF). “Ya, virusnya sejenis ASF. Kalau di Afrika mungkin disebut begitu, di Indonesia Hog Cholera. Jenis virusnya sama aja itu. Tapi belum berbahaya sampai menyerang manusia. Masih aman,” katanya.
Sekaitan sanksi pidana yang akan diterapkan bagi warga yang sengaja membuang limbah ternak ke sungai, ia membenarkannya. “Ya, dalam rakor tadi Dinas LH Sumut mengungkapkan ada UU yang mengatur tentang itu. Dan sesuai pasalnya bisa dipidana, bila kedapatan buang limbah hewan ke sungai,” pungkasnya.
Pemko Medan Bentuk Tim Khusus Terpadu
Menyikapi persoalan bangkai babi yang mencemari Sungai Bedera, Medan Marelan, Pemko Medan kembali menggelar rapat lanjutan sekaligus membentuk Tim Khusus Terpadu (TKT) guna menangani masalah tersebut. Diharapkan tim yang dibentuk dapat saling berkoordinasi dan bersinergi guna menyelesaikan masalah yang belakangan menjadi topik perbincangan di masyarakat terutama di Kota Medan.
TKT dibentuk dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat II, Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Minggu (10/11). Rapat itu dipimpin Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Khairul Syahnan dan Asisten Pemerintahan (Aspem) Musadad Nasution. Rapat diikuti seluruh pimpinan OPD dan camat usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan.
Dalam arahannya, Plt Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran agar dapat menangani persoalan bangkai babi ini dengan serius. Sebab, Akhyar tidak ingin hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Terlebih, ratusan bangkai babi tersebut telah mencemari Sungai Bedera sehingga perlu perhatian khusus agar sungai dapat kembali bersih.
“Ini menjadi masalah serius dan perlu koordinasi dari kita semua. Apalagi kejadian ini telah menjadi konsumsi pemberitaan di tingkat nasional. Oleh karenanya, perlu penanganan ekstra sebagai bentuk tanggungjawab kita sebagai pemerintah. Jangan sampai masalah ini meresahkan masyarakat yang bermukim di wilayah sekitar,” kata Akhyar.
Selanjutnya, dia berharap agar OPD dan pihak kecamatan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait seperti unsur kepolisian guna mencari tahu dan mengusut kronologis kejadian serta oknum yang telah sengaja membuang bangkai babi ke aliran Sungai Bedera. “Hingga saat ini aroma busuk yang ditimbulkan dari bangkai babi tersebut cukup mengganggu warga. Untuk itu, lakukan koordinasi dan usut tuntas masalah ini,” pesannya.
Kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, Plt Wali Kota menginstruksikan agar menurunkan tim kesehatan untuk mensosialisasikan dampak serta upaya pencegahan akibat bangkai babi yang diduga terjangkit virus kolera. “Masyarakat jangan sampai takut dan resah. Guna meminimalisir kekhawatiran tersebut Dinas Kesehatan sebaiknya mensosialisasikan dan menyampaikan langkah dan metode penanganan agar tidak terjangkit penyakit,” pintanya.
Menyahuti instruksi tersebut, Kadis Kesehatan Edwin Effendi mengaku telah membentuk tim kesehatan. Tim kesehatan yang diturunkan, kata Edwin, merupakan bentuk pendampingan pada pihak kecamatan untuk memberikan penanganan bagi masyarakat yang dikhawatirkan terkena penyakit akibat bangkai babi tersebut. “Kami telah bentuk tim kesehatan di lapangan agar dapat dengan cepat menangani ganggun kesehatan masyarakat yang mungkin terjadi,” ungkap Edwin.
Selanjutnya, pimpinan OPD dan camat bergantian menyampaikan saran dan masukannya untuk mencari solusi menangani masalah bangkai babi. Selain itu juga, rapat ini bertujuan untuk melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, sehingga seluruh sungai di Kota Medan tidak kembali tercemari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Armansyah Lubis juga mengatakan, Pemko Medan telah membentuk tim untuk mengatasi masalah bangkai babi tersebut. Bahkan menurutnya, bangkai babi yang dibuang ke sungai terus bertambah. Terakhir, bangkai babi ditemukan di Sungai Denai di kawasan Medan Amplas. “Iya, memang sudah ditemukan lagi bangkai babi di wilayah Amplas, terakhir di kawasan Medan Timur juga ada. Makanya atas perintah dari pak Plt (Walikota), kami sudah membentuk tim untuk masalah ini,” ucap Armasyah kepada Sumut Pos, Minggu (10/11).
Namun begitu, terkait masalah terganggunya faktor kesehatan yang ditimbulkan oleh bangkai-bangkai babi tersebut merupakan hak Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. “Faktor kesehatan memang terganggu dan instruksi Pak Plt (Wali Kota, Red), Dinas kesehatan lah yang akan mensosialisasikannya. Namun begitu, kami di DLH Kota Medan juga mengimbau kepada masyarakat sekitar sungai yang tercemar agar segera mengurangi aktivitasnya disungai. Kontak langsung dengan air sungai harus dicegah,” ujarnya.
Disebutkan Armansyah, imbauan itu dilakukannya dengan merujuk kepada surat hasil uji sampel yang dilakukan Balai Veteriner Kota Medan yang menyatakan bahwa benar babi-babi yang telah mati dan mengapung di sungai-sungai itu adalah disebabkan adanya virus African Swine Fever (ASF) dan Hog Cholera. “Itu hasil uji sampel dari bangkai babi yang sudah diambil. Nah, untuk hasil uji sampel air yang sudah diambil dari sungai yang tercemar bangkai babi itu hingga kini belum keluar. Tapi begitupun, kita minta masyarakat sekitar untuk tidak beraktifitas dengan air sungai tersebut,” tegasnya.
Tim yang dibentuk tersebut, jelas Armansyah, akan segera berkoordinasi dengan 21 Camat yang add di Kota Medan guna mendapatkan informasi tentang ‘update’ terbaru dari temuan bangkai-bangkai babi. “Saya selaku ketua tim bersama Kadis Peternakan, Kadis Kesehatan dan dibantu Kepala BPBD Kota Medan sudah berkoordinasi dengan camat-camat di Kota Medan. Nantinya bukan hanya untuk menemukan dan mengubur bangkai-bangkai babi tersebut, tetapi juga tindak pencegahannya,” jelasnya.
Sedangkan untuk bangkai-bangkai babi yang telah ditemukan, pihak Pemko Medan secara bertahap telah mengambil bangkai-bangkai babi tersebut dan telah menguburkannya. “Jadi saat ini kita secara bertahap fokus untuk mengambil bangkai-bangkai babi itu dari sungai-sungai. Dibawah koordinasi Satpol PP Kota Medan, pihak kecamatan dibantu BPBD Kota Medan akan membawa dan menguburkan bangkai-bangkai babi itu ke lahan milih Pemko Medan di Namo Bintang, bekas lahan TPA kita,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengatakan, pihaknya terus mendukung lagkah Pemko Medan untuk segera menyelesaikan masalah bangkai babi yang sudah mencemari sungai-sungai di Kota Medan dan memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan warga. “Namun begitu, kita minta juga bukan sekadar mengatasi tapi juga melakukan pencegahannya. Karena apa? Kalau tidak dicegah jumlah bangkai babi yang dibuang ke sungai akan terus bertambah,” kata Ihwan kepada Sumut Pos, Minggu (10/11).
Tak hanya mencegahnya, tutur Ihwan, pihak Pemko Medan juga berkewajiban untuk mencari para pelaku pembuang bangkai-bangkai babi tersebut ke dalam sungai. “Dinas-dibas terkait juga sudah bisa mendatangi peternakan-peternakan babi yang ada di Kota Medan. Cek apakah ternaknya sakit atau tidak, lalu ambil tindakan-tindakan pencegahan,” tutupnya. (prn/map)
MENDAFTAR: Ihwan Ritonga bersama Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, Ketua DPC Gerindra Medan serta lainnya saat menyerahkan berkas pendaftaran balon Wali Kota Medan.
istimewa
MENDAFTAR: Ihwan Ritonga bersama Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, Ketua DPC Gerindra Medan serta lainnya saat menyerahkan berkas pendaftaran balon Wali Kota Medan.
istimewa
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan Ihwan Ritonga mendapatkan restu dari DPP Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Kota Medan tahun 2020, tampaknya bakal sulit terwujud. Pasalnya, Dahnil Anzhar Simanjuntak yang merupakan juru bicara Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga ikut mengambil formulir pendaftaran ke tim penjaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di DPC Gerindra Kota Medan.
Dengan begitu, kedua kader Partai Gerindra ini diprediksi bakal bersaing ketat dalam mendapatkan restu DPP Partai Gerindra untuk diusung pada Pilkada Medan 2020. Apalagi, Dahnil dinilai punya akses yang lebih baik ke DPP, karena dia merupakan juru bicara Ketua Umum Gerindran
Prabowo Subianto. Sedangkan Ihwan Ritonga, cuma kader di tingkat DPC yang kembali dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Medan untuk periode keduanya.
Kemunculan Ihwan dan Dahnil dalam pencalonan Pilkada Medan, disebut-sebut membuat kader Gerindra di tingkat bawah menjadi terbelah. Sebab, ada yang mendukung Dahnil dan juga mendukung Ihwan Ritonga. Namun, kabar tersebut ditepis Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain. Menurutnya,tidak ada gesekan di internal partainya terkait hal itu. “Tak ada gesekan-gesekan itu, yang ada itu adalah semangat Partai Gerindra untuk menenangkan Pilkada Medan 2020,” ucap Bobby kepada Sumut Pos, Minggu (10/11).
Disebut Bobby, sambutan DPC Gerindra Medan kepada Ihwan saat mendaftarkan diri ke sekretariat bukanlah hal yang berlebihan. Ia pun memastikan, sambutan hangat juga akan diberikan pihaknya kepada semua yang mendaftarkan diri ke penjaringan DPC Gerindra. “Kalau Dahnil atau siapapun kader kita yang mau mendaftarkan diri ke DPC, tentu akan kita sambut dengan hangat juga. Saya, Ihwan dan teman-teman di DPC sama-sama berjuang membesarkan Gerindra di Kota Medan, tidak ada yang berlebihan dengan hal itu,” ujarnya.
Pun begitu, kata Bobby, pihaknya merupakan pengurus yang terbiasa berada dalam satu komando, yakni DPP Gerindra. Pihaknya akan mendukung siapapun tokoh yang nantinya diputuskan DPP Gerindra untuk maju di Pilkada Medan 2020.
“Mau itu Ihwan, mau itu Dahnil atau siapapun itu yang akan diputuskan oleh DPP, kita di DPC siap menerima dan melaksanakan keputusan DPP sebagai pimpinan tertinggi partai dan pengambil keputusan. Semangat kita di DPC bukan masalah mengusung siapa, tetapi memenangkan Pilkada Medan. Jadi tidak ada itu gesekan-gesekan, yang ada Gerindra ingin menang di Pilkada Medan untuk membangun Kota Medan yang lebih baik,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr Warjio mengatakan, adanya gesekan di internal partai menjelang Pilkada adalah hak biasa dan sangat wajar. Tak hanya itu, Warjio juga mengatakan, gesekan itu justru dibutuhkan sebagai nilai jual dari tokoh-tokoh yang dimaksud.
“Justru terkadang gesekan itu dibutuhkan di daerah agar menjadi perhatian khusus bagi pengurus di pusat. Ihwan punya nilai jual sebagai tokoh yang menjadi wakil rakyat bahkan pimpinan DPRD Medan 2 periode, sedangkan Dahnil punya akses yang baik ke DPP,” kata Dr Warjio kepada Sumut Pos, Minggu (10/11).
Namun begitu, kata Warjio, apabila kepentingan daerah dan pusat harus dibenturkan, maka tentu kepentingan pusat akan menjadi pemenang dan mendominasi keputusan. Selain itu, Warjio juga mengatakan, dua nama tersebut juga tidak mutlak akan diusung DPP Gerindra. Sebab, DPP Gerindra berhak untuk memiliki keputusan sendiri di luar prediksi dua nama tersebut. Ditambah lagi, hubungan Prabowo – Megawati yang kembali harmonis pasca Pilpres bisa membuat semuanya berubah.
Prabowo Subianto yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo disebut dengan menjadi Menteri Pertahanan disebut menjadi salah satu faktor yang bisa merubah segalanya.
“Kembali harmonisnya Prabowo dan Megawati bisa membuat keduanya justru tidak diusung DPP. Sebab, DPP juga punya kepentingan yang berbeda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa DPP justru akan mendukung tokoh yang akan diusung PDIP, misalnya nama Bobby Nasutiom yang sudah seringdidengungkan oleh pihak PDIP,” terang Warjio.
Pun begitu, lanjut Warjio, politik itu sangat cair dan dinamis. Semua hal bisa terjadi dan berubah, bahkan di akhir-akhir waktu Pilkada Medan 2020. “Tugas setiap tokoh yang ingin maju adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan semua konsepnya yang terbaik, membuat dirinya punya solusi yang mumpuni hingga dinilai sebagai tokoh yang punya nilai jual. Walaupun tidak bisa dipungkiri, bahwa kepopuleran seorang tokoh juga memberikan dampak yang cukup besar,” tutupnya. (map)
UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
UJIAN: Ratusan CASN saat mengikuti ujian di Kompleks Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Medan, tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengumuman dan penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) 2019 akan dilakukan beberapa instansi, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah mulai hari ini, Senin (11/11). Sementara untuk formasi di lingkungan Pemprov Sumut, belum diketahui kapan dibuka, sebab hingga kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat.
Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan tak bosan-bosan mengingatkan kepada calon pelamar agar tidak gampang percaya dengan siapapun oknum yang bisa mengurusn
untuk menjadikan ASN. Sebab, semua tahapan dilakukan terintegrasi secara nasional lewat portal milik BKN, yakni sscasn.bkn.go.id.
“Persiapkan diri saja dengan sebaik-baiknya. Yakin dengan kemampuan diri sendiri untuk menjawab semua pertanyaan dalam ujian. Yang terpenting di tahap awal, persiapkan segala persyaratan sesuai ketentuan yang diminta,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (10/11). “Besok itu baru pengumuman dan penerimaan lamaran (CASN) oleh beberapa instansi. Jadi bukan ujian dan masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik,” sambungnya.
Dia mengungkapkan adapun alur pendaftaran CASN 2019, pertama pelamar membuka portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Lalu pelamar membuat akun SSCN 2019 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga. Selanjutnya login menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah itu, unggah foto diri memegang KTP dan kartu informasi akun. Pelamar melengkapi biodata. Pastikan data yang diisikan telah benar. Pelamar memilih formasi dan jabatan sesuai pendidikan.
“Kemudian lengkapi data yang ada. Unggah sejumlah dokumen persyaratan ke dalam portal SSCASN. Cek resume dan cetak kartu pendaftaran SSCN 2019. Data pendaftaran akan diverifikasi. Lalu, daftar peserta yang dinyatakan lolos atau tidak akan diumumkan,” terangnya.
Kanreg VI BKN Medan juga mengungkapkan sejauh ini sudah ada 28 kabupaten/kota di Sumut yang akan membuka rekrutmen CASN 2019. Kemungkinan jumlah itu akan bertambah, sebab permohonan atau usulan formasi langsung dilakukan pemda terkait ke pusat. “Kami menyampaikan pesan dari pusat, metode yang dipakai itu adalah CAT mandiri. Artinya instansi menyiapkan fasilitas seperti komputer dan lokasi. BKN sebagai pelaksana dan pengawas dalam ujian itu. Karena dulu BKN yang fasilitasi,” ucap English.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengumumkan pengadaan CASN 2019, pada 28 Oktober lalu. Sementara itu, dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun ini, pemerintah memberikan waktu sanggah bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi selama 3 hari pasca-pengumuman.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan sebelumnya menyampaikan, instansi diberikan waktu maksimal tujuh hari untuk memberikan jawaban sanggahan tersebut. “Guna menghindari terjadinya ketidakpuasan dalam putusan hasil seleksi administrasi yang diterbitkan instansi, pelamar diimbau untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik dan hanya mengunggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan,” katanya.
Pemkab Labuhanbatu Perjuangkan Lokasi Ujian di Rantauprapat
Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu berupaya melobi agar lokasi pelaksanaan ujian CASN 2019 diselenggarakan di Rantauprapat. “Kita usahakan tempat penyelenggaraan CASN diadakan di Rantauprapat. Itu sedang kita mohonkan ke Jakarta. Untuk peserta ujian dari Labuhanbatu. Labura, dan Labusel,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu, Ahmad Muflih, usai meghadiri rapat paripurna RAPBD Labuhanbatu TA 2020 di Rantauprapat, Kamis (7/11) lalu.
Menurut dia, jika lokasi penyelenggaraan ujian di luar daerah sangat berdampak pada stamina peserta yang mengikuti ujian CASN. “Secara psikologis berpengaruh. Efek capek dan di luar daerah itu mengganggu konsentrasi,” jelasnya.
Sekda Muflih juga memaparkan, jika pihak Kementerian PAN RB berkeinginan pelaksanaan ujian CASN sejumlah kabupaten/kota diselenggarakan pada satu tempat. Misalnya, untuk Kabupaten Labuhanbatu, Labura, Labusel, Tanjung Balai, Batubara dan Asahan diselenggarakan di kota Kisaran. “Mereka berkeinginan diadakan satu tempat di Kisaran,” tuturnya.
Kata dia, untuk tekhnis pelaksanaan ujian CASN itu, Pemkab Labuhanbatu telah membentuk panitia lokal. Sehingga kebutuhan penyelenggaraannya dapat terpenuhi. Tambahnya lagi, jika pelaksanaan ujian dilakukan di kota Rantauprapat maka potensi menyewa berbagai fasilitas pendukung penlaksanaannya. “Jika dimungkinkan, kita akan sewa alat-alat keperluannya,” imbuh Muflih seraya mengaku sistem ujian masih tetap sistem online Computer Assisted Test (CAT).
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Labuhanbatu, Zainuudin Siregar menjelaskan jika Pemkab Labuhanbatu mendapat alokasi sebanyak 166 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari berencana membuka 197.111 formasi tahun 2019.
Kata dia, itu berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Syafruddin bernomor 779 tahun 2019 tentang kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran (TA) 2019. Formasinya di bidang tehnik sebanyak 90 CASN. Formasi guru sebanyak 51 CASN. Dan, bidang kesehatan sebanyak 25 CASN.
Kuota CASN Pemkab Humbahas Cuma 57
Pemkab Humbang Hasundutan hanya mendapat 57 kuota formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 ini. Itu disampaikan, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah setempat, Sabar Purba kepada Sumut Pos, Kamis (7/11). “Iya kita hanya dikasih 57, itu sesuai pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan-RB),” kata Sabar.
Kata Sabar, berdasarkan pengumuman Menpan-RB bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang informasi penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , daerah Humbang Hasundutan hanya mendapat 57 formasi.
Yang terdiri dari tenaga guru , teknis dan kesehatan. “Tapi ini masih dikordinasikan oleh Kepala BKD,” ucap Sabar.
Sabar menuturkan, dari jumlah yang diberikan ke mereka, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi kepada pihak Kemenpan RB. Sebab, jika pihaknya sempat mengajukan penerimaan CPNS melebih dari jatah yang dikasih.
“Untuk lebih detailnya bisa tanya langsung Kepala BKD, nanti saya takut salah berapa kuota yang kita minta untuk formasi CPNS tahun 2019,” ujar Sabar saat disinggung terkait jumlah dari kuota 57 formasi dan jumlah yang disampaikan sebelumnya. (prn/mag-13/mag12)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tebingtinggi, Mochammad Novel bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Minggu (10/11).
Sebelumnya, dilaksanakan rangkaian Hari pahlawan dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, dipimpin Ketua Pengadilan Agama Tebingtinggi Rosyid Mumtaz.
Kajari Tebingtinggi, Mochammad Novel membacakan amanat Menteri Sosial RI bahwa setiap hari pahlawan, kita diingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
“Dimana pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menacapkan kembali kekuasaannya di Indonesia,” jelasnya.
Novel berharap agar setiap orang akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana uangkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan, bahwa hanya bangsa yang menghargai para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar.
Selanjutnya, Novel juga mengajak seluruh saudara sebangsa dan setanah air, agar peringatan hari pahlawan ini bukan hanya bersifat seremonial semata, tetapi dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan.
“Jadikan diri kita sebagai pahlawan masa kini, maka permasalahan yang melanda bangsa dewasa ini dapat teratasi, untuk itu marilah kita terus menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia,” ujar Novel.
Kegiatan hari Pahlawan ini juga dimeriahkan oleh aksi treatikal oleh pelajar Kota Tebingtinggi dengan mencontohkan semangat perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Republik Indonesia dari penjajah walaupun ribuan nyawa harus di korbankan. (ian/han)
NIAS, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan dana desa fiktif atau disebut dana desa siluman, yang terindikasi terjadi di Desa Kapokapo, persisnya di Pulau Bawa Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
“Saya kira, untuk ini kepolisian sudah harus mengambil langkah-langkah. Kalau ingin serius membersihkan korupsi. Ombudsman siap berkordinasi untuk menegakkan hukum ini,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar kepada Sumut Pos, Minggu (10/11).
Abyadi bercerita, ditemukan desa siluman di Kabupaten Nias Barat berawal dari laporan warga Desa Sirombu, Kecamatan Sirombu.
Dalam laporan yang dilayangkan, masyarakat keberatan dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di desa mereka. Namun fasilitas umum itu, tercatat dan memiliki Desa Kapokapo.
“Kita menerima laporan dari masyarakat Desa Sirombu pada Agustus 2018. Karena ditemukan ada dikeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di desa tersebut, untuk sarana dan prasarana olahraga,” jelas Abyadi.
Ia menjelaskan, dari hasil laporan tersebut, pihaknya melakukan investigasi. Hasilnya, ditemukan Desa Kapokapo tidak berpenduduk dan sudah ditinggali oleh penghuninya sejak tahun 2004, pasca tsumani terjadi di desa tersebut.
Setelah ditelusuri tim Obudsman Sumut, ditemukan IMB berdasarkan surat rekomendasi dari Sekda Nias Barat no 050/2601 tertanggal 6 Agustus 2018. Kemudian, surat rekomendasi itu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Nias Barat mengeluarkan surat IMB No. 067/0046/VIII/IMB/PM-PTSP/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
“Aneh juga, Desa Kapokapo sudah ditinggalkan oleh masyarakat sejak terjadi tsunami. Sekarang desa itu tidak berpenghuni dan kami lihat langsung di lokasi dijadikan kebun kelapa,” tutur Abyadi.
Hal tersebut diketahui, setelah tim Obudsman langsung mendatangi Desa Kapokapo pada 14 Desember 2018 lalu. Abyadi mengungkapkan, untuk sampai di lokasi harus menempuh perjalanan melalui laut dengan menumpang kapal dan jarak tempuh sekitar 90 menit.
“Saat di Nias Barat, kami juga mendatangi Kantor Pemkab untuk konfirmasi langsung dan melakukan pertemuan dengan pihak-piha terkait. Meski tidak dihadiri Sekda yang lama, Saba ’eli Gulo yang mengeluarkan rekomendasi surat IMB itu,”tutur Abyadi.
Setelah menerima laporan indikasi Desa Siluman, tambah Abyadi, sudah dua kali mengkonfirmasi langsung kepada Saba’eli Gulo.
Namun tidak ada jawaban. Begitu juga mengundang bersangkutan untuk datang ke Kantor Ombusman Sumut di Kota Medan sebanyak dua kali, juga tidak direspon.”Mungkin sudah takut dia, karena tahu dia salahnya dimana,” kata Abyadi.
Dari data yang diterima Obudsman Perwakilan Sumut, tahun 2017, Pemerintah Desa Kapokapo menerima kucuran dana desa sebesar Rp755 juta dan tahun 2018, sebesar Rp 693 juta.
“Cemana mereka melakukan itu dan bagaimana mereka mempertanggungjawabnya. Seharusnya, pemerintah itu jujur dan tidak mencuri,” ucap Abyadi.
Ia menambahkan, ’desa siluman’ ini sangat merugikan keuangan negara. Kemudian, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksi jajaran Polri untuk segera melakukan tindakan hukum. Termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut menelusuri seluruh wilayah Indonesia diduga masih ada indikasi dana desa fiktif terjadi.
“Ini sangat merugikan keuangan negara, tanpa tidak ada kejelasan keuntungan bagi masyarakat. Presiden komitmen untuk memproses kasus-kasus ini melalui polisi,”pungkasnya. (gus/han)
TERIMA: Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Himma Kota Tebingtinggi diterima oleh pihak DPRD.
Sopian/sumut pos
TERIMA: Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Himma Kota Tebingtinggi diterima oleh pihak DPRD.
Sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himma) Kota TebingtinggI menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Melihat itu, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Imam Irdian Saragih langsung menerima seluruh mahasiswa, Jumat (8/11).
Tuntutan mahasiswa ini meminta anggota DPRD Kota Tebingtinggi untuk segera memanggil pimpinan PT Waskita Karya dan mengklarifikasi mereka, mengapa membangun Kantor perusahaan di atas lahan pertanian, yaitu di Jalan AMD Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Sebab, daerah tersebut sesuai dengan Perda Nomor: 4 Tahun 2013 tidak diperbolehkan membangun perkantoran karena dikondisikan untuk lahan pertanian.
“Kami minta DPRD untuk segera memanggil Bos Waskita Karya terkait hal itu. Bukan itu saja, para OPD yang berkepentingan dengan penerbitan izin tersebut juga harus dipanggil untuk memberikan klarifikasi,” jelas Ketua Aksi, Ganda Prayogi.
Mahasiswa juga menuntut kepada pihak BNNK Kota Tebingtinggi untuk menyatakan perang terhadap narkoba dan bekerja maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Tebingtinggi. “Tangkap bandar narkoba dan selamatkan generasi muda Kota Tebingtinggi dari narkoba,” pintanya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Iman Irdian Saragih didampingi anggota DPRD lainya akan menampung aspirasi para mahasiswa dan melanjutkan pada sidang sidang pembahasan di dewan. “Aspirasi teman teman akan kita tampung dan dalam waktu dekat kita akan panggil OPD dan pihak Waskita Karya,” jelasnya. (ian/han)
TINJAU: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kiri) didampingi PPK, Maringan Bancin saat meninjau proyek pembangunan dermaga kapal wisata di kawasan Danau Toba Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TINJAU: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kiri) didampingi PPK, Maringan Bancin saat meninjau proyek pembangunan dermaga kapal wisata di kawasan Danau Toba Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Pembangunan dermaga kapal wisata berada di Desa II Kecamatan Silahisabungan bisa segera selesai dan dapat beroperasi pada bulan Desember 2019 mendatang.
Hal itu ditegaskan Bupati Dari Eddy Keleng Ate Berutu, saat meninjau lokasi pembangunan dermaga wisata itu tersabut, Sabtu (9/11).
Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan menjelaskan, saat peninjauan proyek itu, Bupati Eddy menargetkan, pembangunan harus selesai bulan November ini. Sehingga memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2020 mendatang, dermaga sudah bisa disinggahi Kapal.
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi staf ahli Bupati, Charles Bancin, Camat Silahisabungan, Esra Nahampun serta pejabat pembuat komitmen (PPK), Maringan Bancin. Disampaikan Palti, Pemkab Dairi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membangun dermaga wisata serta tempat parkir di Desa Silalahi II bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.
Bupati Eddy menargetkan, pada bulan Desember mendatang dermaga dimaksud sudah bisa diresmikan. Eddy menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyebarluaskan informasi telah dibangunya dermaga ini.
Dengan pembangunan dermaga baru ini sebut Eddy, kapal wisata dari 6 daerah lain di kawasan Danau Toba termasuk KMP Ihan Batak bakal bisa bersandar di Danau Silalahi.
“Dengan demikian, masyarakat perantau ketika pulang ke kampung halaman pada libur Desember dan Januari 2020 mendatang sudah bisa berwisata ke pantai Silalahi dan paropo yang cukup terkenal dengan keindahan alam serta panoramanya, pungkasnya.
Begitu juga sebaliknya, melalui peningkatan kunjungan wisata kedaerah ini. Pendapatan para pelaku usaha di Silalahi serta Paropo akan meningkat pula dan perputaran ekonomi masyarakat semakin baik. “Pembangunan home stay diwilayah Silalahi dan Paropo harus digencarkan sehingga dapat menampung wisatawan yang datang kesana,” ungkapnya. (rud/han)
