TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan berharap agar pemuda menjadi pelopor bukan pelapor. Yang artinya, pemuda yang memiliki jiwa ingin berubah, ingin maju dan tidak ingin tertinggal dibanding yang lain serta ingin melakukan inovasi yang bermanfaat bagi orang lain.

Hal ini disampaikan Bupati Taput saat menjadi narasumber pada Forum Diskusi Kepemudaan dengan tema ‘Bersama Pemuda Kita maju’ di di Sopo Rakyat Kanopi Rumah Dinas Bupati, Tarutung, Kamis(24/10)

Bupati menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun kepemimpinannya, salah satunya pada sektor pertanian dengan melakukan program pupuk bersubsidi bayar pasca panen, pasar lelang dan jaminan harga komoditi pertanian, penyediaan bibit pertanian dan Alsintan serta pembukaan jalan pertanian.

“Langkah awal saya setelah menjabat sebagai Bupati adalah memetakan segala permasalahan, dan dilanjutkan dengan menyusun program-program sebagai solusi terutama pada sektor pertanian, SDM, kesehatan dan infrastruktur dengan konsep ‘membangun Tapanuli Utara mulai dari desa’. APBD kita diprioritaskan untuk mewujudkan visi-misi tersebut dengan pertimbangan yang rasional dan etis sesuai kebutuhan utama masyarakat secara umum,” tambah Bupati dihadapan perwakilan seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Tapanuli Utara.

Pada Forum Diskusi sekaligus talk show yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bekerjasama dengan televisi lokal, Bupati memaparkan beberapa rencana program pembangunan kedepannya termasuk cita-cita pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya.

“Kalau pemuda turut di belakang saya, maka saya akan semakin semangat dan berani di depan untuk memperjuangkan kemajuan Tapanuli Utara. Kita harus bersama memperjuangkan pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya yang akan memberikan multi efek bagi masyarakat. Bisakah para pemuda turut menyuarakan hal ini? Kita juga harus bangga atas hasil produksi lokal,” ucap Bupati menggugah semangat para peserta.

Diakhir paparannya, Bupati mengatakan bahwa Balai Latihan Kerja Silangkitang telah mengadakan berbagai pelatihan seperti tehnik meknik, audio visual, meubilair, menjahit, pembuatan pakan ternak organik dan penyaluran tenaga kerja ke luar negri dan konsultasi reka tehnik tentang tehnologi tepat guna.

“Bagi pemuda yang berminat silahkan mendaftar ke BLK, gratis tanpa dipungut biaya sehingga nantinya menjadi orang-orang yang siap pakai dimana pun berada. Mari kita memandang suatu kebersamaan dalam membangun Tapanuli Utara,” ucapnya.

Dandim 0210/TU Rony Agus Widodo dalam paparannya, menjelaskan perkembangan kepemudaan dari sisi presfektif militer.

“Sekarang ini perang yang terjadi adalah perang yang tidak tampak, yaitu ‘proxy war’ yang bertujuan untuk menghancurkan Indonesia. Ahlak pemuda yang perlu dibenahi agar mampu menjadi pemimpin masa depan,” ucap Dandim Roni Agus Widodo.

Kemudian, Kapolres Taput Horas M Silaen menjelaskan beberapa implementasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perilaku pemuda Tapanuli Utara harus mampu menjadi ‘agent of change dan agent of development’.

“Semua perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya berharap seluruh OKP harus turut membantu program pembangunan pemerintah termasuk dalam menjaga kamtibmas,” ucap Horas M. Silaen.(mag-12/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, kembali berunjukrasa di kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Senin (28/12). Mereka menuntut, agar pemerintah segera menyalurkan dana bantuan stimulan yang telah dijanjikan.

Dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Kabupaten Karo, guna menelisik pengelolaan dana bantuan bencana erupsi Gunung Sinabung. Aksi unjuk rasa menuntut penyaluran dana stimulan oleh warga Desa Gurukiyanan, dilatari oleh wilayah pemukiman mereka masuk dalam zona merah Gunung Sinabung, hingga warga direlokasi.

Seorang warga Desa Gurukinayan, Samuel Sitepu mengutarakan, aksi unjukrasa menuntut dana stimulan telah mereka suarakan sejak tahun 2014, lalu. Bahkan, kata Samuel, warga desa telah empat kali berunjukrasa menuntut penyaluran dana bantuan tersebut.

Samuel menyebutkan, berdasarkan penjelasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, warga yang memiliki rumah dan lahan di Desa Gurukinayan mendapatkan bantuan, dana stimulan perumahan swadaya. “Kami sudah didata, kemudian surat kami sudah diverifikasi. Tapi sampai sekarang enggak ada juga pencariannya. Hingga saat ini tidak kami dapatkan meski sudah berkali-kali kami melakukan aksi serupa ini,” ucapnya.

Dia mengklaim warga yang turut melakukan aksi sebanyak 70 orang merupakan warga Desa Gurukinayan, pemilik rumah dan lahan. Warga lainnya, Sikap Sembiring mendesak KPK turun ke Kabupaten Karo guna melakukan penelusuran dana bantuan bencana Gunung Sinabung.

“Kami mau Komisi Pemberantasan Korupsi turun ke Kabupaten Karo ini, supaya tahu seperti apa kinerja dari Pemkab Karo ini,” imbuhnya. Massa yang berunjukrasa akhirnya ditemui Sekda Pemkab Karo Kamperas Terkelin Purba dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Martin Sitepu. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Listrik Negara Rayon Binjai Kota digugat perdata ke Pengadilan Negeri Binjai oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Perusahaan plat merah tersebut diminta membayar ganti rugi sebesar Rp1 miliar lebih.

Gugatan perdata pelanggan tercacat sesuai nomor 54/Pdt.G/2019/PN Binjai yang didaftarkan pada 23 Oktober 2019 lalu. Ketua DPC LKPN, Andi Nursin Lubis mengatakan, mereka menggugat perusahaan milik BUMN tersebut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahkan, PLN juga merugikan pelanggan. “PLN mencabut meteran listrik konsumen tanpa diketahui apa kesalahan konsumen,” kata Andi di PN Binjai, Selasa (29/10).

Dia menceritakan permasalahannya. Bermula dari 3 orang petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN mendatangi kediaman Selamat (48) di Jalan Danau Poso, Gang Amal, Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur.

Saat itu, ujar dia, petugas P2TL langsung membongkar meteran listrik yang mengaliri kediaman pria 48 tahun tersebut. “Alasan PLN karena ada menemukan Kwh meter yang berlubang,” ujar Andi.

Usai mencabut meteran listrik di rumah Selamat, petugas kembali menyambung arus listrik langsung dari tiang tanpa meteran. Keesokan harinya, arus listrik yang mengalir mengalami korsleting.

Bahkan, sekring listrik meledak. “Beruntung saat itu pak Selamat berada di rumah melihat kejadian tersebut,” ungkap dia.

Dia menambahkan, Selamat selama menempati rumahnya sekitar 18 tahun sama sekali tidak pernah membongkar meteran listrik yang mengaliri kediamannya. Setelah rumahnya hampir dilalap api, dia langsung mendatangi PLN dan memberitahukan kejadian yang menimpa rumahnya.

“Barulah mereka memasang MCB untuk sementara,” jelas Selamat.

Usai itu, tambah dia, petugas PLN menyuratinya untuk untuk meminta bayaran sebesar Rp6.521.964,00. “Saya dituduh mencuri arus listrik. Sementara, saya tidak melakukan apa-apa,” beber dia.

Saat ini, Selamat dan keluarganya harus rela tidur dengan kondisi gelap gulita. Sebab, seluruh aliran listrik yang mengaliri rumahnya telah dicabut PLN.

Setelah melayangkan gugatan terhadap PLN, cerita Selamat, petugas kembali mendatangi rumahnya untuk memasang kembali aliran listrik. “Saya jelas menolak, karena mereka sudah berbuat semena – mena,” ujar dia.

Sementara, Humas PN Binjai, David Simare-mare mengatakan, sidang perdana gugatan antara DPC LKPN Binjai dan PT PLN UIW Sumatera Utara c/q UP3 Binjai, ULP Binjai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota, diundur dan akan digelar pada Selasa 12 September 2019. “Sidang ini diundur karena hanya dihadiri oleh DPC LKPN Binjai. Sementara pihak tergugat (PLN) tidak hadir,” pungkasnya. (ted/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Merasa ada kejanggalan terhadap objek yang dieksekusi, aparatur Desa Pagar Jati meninggalkan petugas juru sita Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam saat melakukan eksekusi rumah di Dusun VII, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/10) pagi.

Sikap aparatur desa itu bermula, saat petugas juru sita PN Lubuk Pakam Azhari SH melakukan eksekusi rumah milik Dori Alam boru Nababan (tergugat) di atas lahan milik Minar Br Tobing (penggugat) yang berada di Dusun VII, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang.

Seperti biasa, sebelum melaksanakan eksekusi, Azhari SH membacakan berita acara eksekusi dan mengatakan eksekusi berdasarkan Surat penetapan dari PN Lubuk Pakam No 2019/92/per.G/2017/PN. Lubuk Pakam di Desa Pagar Jati, Dusun VII, Kecamatan Lubukpakam.

Usai membacakan Penetapan Eksekusi, juru sita kemudian memerintahkan pekerja untuk mengangkat seluruh barang dari dalam rumah serta mengosongkan isi rumah dan melakukan pembongkaran.

Namun sebelum pekerja melakukan pengosongan terhadap objek eksekusi, aparatur Desa Pagar Jati yang diminta hadir untuk mengikuti eksekusi meninggalkan lokasi sambil mengeluarkan statement, “Lokasi objek eksekusi telah salah. Apabila dilanjutkan, aparat desa akan meninggalkan eksekusi,”.

Menurut aparat desa, lokasi objek eksekusi tidak sesuai dengan alamat yang ada pada surat tanah yang hendak dieksekusi. Dimana pada surat tanah tertera alamat Dusun II, dan lokasi objek yang dilakukan eksekusi di Dusun VII.

Pun begitu, petugas juru sita PN Lubukpakam tetap melakukan eksekusi dengan pegangan, eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dibawa pengamanan petugas Polri dan TNI, pelaksanaan eksekusi berjalan lancar hingga selesai pada pukul 11.50 WIB. (btr/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Langkat, Zulham Efendi menilai bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan DPC HNSI saat audensi dengan Wakil Ketua Sementara DPRD Langkat Dedek Pradesa, SSos bersama anggota DPRD Langkat lainnya, Senin (28/10).

“Hal ini kami ungkapkan demi kesejahteraan nelayan, makanya besar keinginan sebagai DPC HNSI, dapat dilibatkan dalam urusan nelayan di Pemerintahan Kabupaten Langkat,” kata Zulham Efendi.

Selama ini, jelas dia, DPC HNSI hanya menjadi tempat pengaduan permasalahan nelayan saja. Sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk kepentingan para nelayan. “Sebab, segala keputusan bantuan bagi nelayan yang selama ini tidak tepat sasaran tidak melibatkan kami,” kata dia.

Oleh sebab itu, Zulham Efendi berharap, melalui anggota DPRD Langkat masa jabatan 2019-2024, ada perhatian Pemkab Langkat, kepada DPC HNSI untuk dapat berkantor di Stabat karena ada 50 rukun nelayan yang dibawahi DPC HNSI.

“Keberadaan kantor ini untuk mempermudah kerja sama dan kemitraan HNSI dengan Pemkab Langkat,” jelasnya.

Dedek Pradesa yang menerima audiensi mengatakan, saat ini DPRD Langkat hanya bisa menampung aspirasi HNSI dan belum bisa menindak lanjutinya lebih jauh karena komisi-komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD Langkat belum terbentuk.

“Saat ini DPRD Langkat dalam tahap sedang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Langkat, sehingga informasi yang telah disampaikan HNSI, akan kami tindak lanjuti di komisi yang menangani permasalahan nelayan,” jelas Dedek. (bam/han)