MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan 417 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding kuota rekrutmen CASN 2018, yakni 1. 242 formasi.

“Total formasi yang kita usulkan 417. Tapi berapa yang disetujui masih menunggu pusat. Kita berdoalah semoga dipenuhi semua usulan itu,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (16/10).

Menurut dia, formasi yang telah diusulkan itu masih dominan untuk kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan atau medis. Namun, tetap ada juga sejumlah formasi yang dapat dicoba peserta lulusan untuk bidang umum. “Untuk klasifikasinya berapa kami belum bisa sampaikan, karena nanti menunggu persetujuan pusat dulu. Yang jelas masih lebih banyak kebutuhan tenaga pendidik dan medis ditambah untuk umum,” ujarnyan

Hari ini, pihaknya diundang pertemuan untuk penentuan formasi CASN 2019 di Jakarta. Paling lama, pada Senin depan sudah akan diketahui berapa kebutuhan formasi CASN Pemprovsu yang disetujui pusat. “Saya sudah tugaskan kepala bidang dan kasubdit terkait untuk hadir dalam rapat besok (hari ini, Red),” katanya.

Kesempatan itu, dirinya mengakui jauh lebih berat untuk menyelenggarakan ujian CASN kali ini. Sebab pemda terkait yang membuka penerimaan mesti menyiapkan sendiri tempat dan perangkat ujian bagi para peserta.

“Ini hal yang cukup berat kami pikir. Karena diminta menyiapkan semuanya sendiri. Dari mana pula kita punya perangkat yang lengkap dan banyak untuk para peserta ujian? Mengenai ini akan coba kami pertanyakan lagi kepada panitia pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan mengungkapkan sejauh ini sudah ada 28 kabupaten/kota di Sumut yang akan membuka rekrutmen CASN 2019. Dalam waktu dekat direncanakan seluruh kepala BKD akan diundang untuk membahas soal formasi CASN di Jakarta. “Sampai dengan saat ini ada 28 kabupaten/kota yang mendapatkan formasi,” ucap Kepala Kanreg VI BKN Medan, English Nainggolan menjawab wartawan, Selasa (15/10).

Pekan lalu, pihaknya sudah mengundang perwakilan kabupaten/kota se Sumut untuk berkoordinasi membahas persiapan seleksi CASN. Dan rencananya pekan depan, seluruh perwakilan daerah akan diundang ke pusat untuk membahas mengenai formasi apa saja yang dibutuhkan.

Pendaftaran tetap dilakukan secara online. Namun ada yang berbeda pada penerimaan kali ini. Yakni seluruh instansi yang membuka formasi, diwajibkan memfasilitasi para calon pelamar. Serta menyiapkan lokasi dan alat ujian berupa komputer.

“Metode yang dipakai CAT mandiri. Artinya instansi menyiapkan fasilitas seperti komputer dan lokasi. BKN sebagai pelaksana dan pengawas dalam ujian itu. Karena dulu BKN yang fasilitasi,” ungkap dia. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pejabat teras di lingkungan Pemko Medan langsung menggelar rapat tertutup, pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, dan 6 orang lainnya, Rabu (16/10) siang. Usai rapat, Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, mengatakan sangat terkejut dan sedih atas kejadian tersebut.

“HINGGA Selasa (15/10) sore, saya masih berkomunikasi dengan Pak Wali terkait laporan seluruh aktivitas pada hari itu. Jadi sangat terkejutlah. Menangis yaa… Beliau abang saya. Saya hormat sama beliau. Kami semuanya hormat kepada Pak Wali,” tuturnya dengan mata yang berkaca-kaca kepada awak media. Ia didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kabag Humas Arrahman Pane, Kepala BKDPSDM Muslim Harahap, dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya.

Akhyar mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait berapa jumlah pejabat Pemko Medan dan siapa-siapa saja yang turut terjaring oleh KPK, berikut kronologi jalannya penangkapan itu. “Saya di sini bersama Pak Sekda, para asisten dan OPD hadir bersama-sama untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan. Di kantor wali kota ini, memang ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan penyegelan oleh KPK. Tapi mengenai apa dan siapa, kami belum tahu karena kami belum mendapatkan konfirmasi dari KPK,” ucap Akhyar kepada para awak media.

Saat memberikan keterangan, raut wajah Akhyar dan pejabat lainnya tampak ketat OTT KPK kali ini diduga begitu mengejutkan jajaran Pemko Medan.

Data dihimpun Sumut Pos, KPK mengamankan Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Isa Anshari, pada Rabu (16/10) dini hari. Selain Eldin dan Kadis PU Kota Medan, dikabarkan KPK juga mengamankan 5 orang lainnya, yakni ajudan Dzulmi Eldin, protokoler maupun pihak swasta.

Sebelum memboyong Eldin ke Jakarta pada Rabu (16/10) pagi, KPK sempat membawa orang nomor satu Medan itu ke Mapolrestabes Kota Medan. Sedangkan enam orang lainnya masih diperiksa di Polrestabes Medan. Rencananya akan turut diterbangkan ke Jakarta secara bertahap. Selain mengamankan tujuh orang, KPK juga membawa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200 juta rupiah, diduga sebagai uang suap.

Akhyar juga mengatakan, pihaknya belum mengetahui kasus apa yang tengah diselidiki dan dimintai keterangan oleh KPK yang melibatkan Wali Kota dan Kadis PU. Dan belum bisa menjalin komunikasi secara langsung dengan Wali Kota Medan. “Kami betul-betul belum tahu pasti informasi soal ini. Belum ada yang bisa kami tanyai. Belum terdata siapa yang dimintai keterangan oleh KPK dan di mana posisinya, karena kita belum bisa berkomunikasi. Intinya, kami belum bisa memberikan informasi terkait siapa saja yang ikut dimintai keterangan. Belum terkonfirmasi,” katanya.

Mengenai langkah Pemko Medan terkait kejadian ini, Akhyar mengaku, akan berkonsolidasi. Ia berharap dan meminta partisipasi masyarakat agar terus mendukung kinerja Pemko Medan, sehingga pemerintahan tetap berjalan baik. “Yang pasti kami berharap hal ini tidak mengganggu aktivitas di jajaran Pemko Medan, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan tetap bisa berjalan baik,” ujarnya.

Jika nanti KPK ingin meminta keterangan, ia dan seluruh pejabat di jajaran Pemko Medan akan kooperatif memberikan keterangan yang dibutuhkan. Akhyar juga berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan, untuk tetap bekerja seperti biasa. “Kita imbau tetap bekerja seperti biasa. Hindari perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

Jangan Bebani Pejabat

Selain itu, Akhyar juga meminta kepada masyarakat Kota Medan agar ke depannya tidak lagi membebani para pejabat di Pemko Medan dengan permohonan-permohonan bantuan dana. “Selama ini masyarakat berpikir kalau pejabat itu bisa dimintai sumbangan. Inilah yang jadi beban bagi para pejabat. Jadi tolong, mari kita jaga para pejabat ini,” tutupnya.

Pantauan Sumut Pos, ada dua titik pada gedung Balai Kota Medan yang disegel oleh KPK pascaOTT. Pertama, KPK menyegel ruang kerja Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin di lantai 2 gedung Balai Kota Medan. Kedua, KPK juga menyegel ruang Subbag Protokoler Pemko Medan.

Selain itu, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor Dinas PU Kota Medan di Jalan Pinangbaris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dari sejumlah ruangan yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 Kantor Dinas PU Binamarga Kota Medan itu, KPK turut menyegel ruang kerja Kadis PU, Isa Anshari.

OTT KPK yang menjaring Wali Kota Medan dan enam orang lainnya, langsung menarik perhatian awak media. Pantauan Sumut Pos, sejak pukul 08.00 WIB, Rabu (16/10), puluhan wartawan telah mengerumuni lobby Gedung Balaikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Sejumlah pejabat eselon II maupun eselon III terlihat tergopoh-gopoh dari mobil menuju gedung Pemko, namun tak ada satupun yang bersedia memberikan keterangan. Pengamanan dari Satpol PP lengang seperti biasa, baik di pintu utama maupun di pintu parkir belakang. Tak tampak penjagaan dari pihak kepolisian. Administrasi perkantoran juga tampak berjalan seperti biasanya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu membantah kabar bahwa pembukaan kembali lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 untuk mengisi sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) ditolak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Bukan (ditolak) tapi belum mendapat izin. Inilah kadang-kadang kita cepat kali menafsirkan sesuatu,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab wartawan di kantor Gubsu, Rabu (16/10).

Dia mengamini bahwa Gubernur Edy Rahmayadi melalui panitia seleksi sudah memohonkan lagi penerimaan seleksi JPT Pratama tersebut ke KASN. Pengusulan berkas itu baru dilakukan pada pekan lalu. Semula yang diusulkan seleksi ulang JPT yakni Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem. Persisnya pada 1 Oktober lalu.

Selang seminggu kemudian, sambung dia, delapan posisi JPT diusulkan agar dilakukan seleksi ulang ke KASN. “Baru memang (dimohonkan ke KASN), Kamis apa Jumat minggu lalu kalau saya tak salah,” kata pria yang akrab disapa Ucok ini.

Ucok menambahkan, alasan izin KASN belum keluar untuk penerimaan kembali seleksi lelang jabatan eselon II, lantaran ada pergantian pimpinan KASN baru-baru ini. Oleh bidang terkait di instansi tersebut, meminta lagi berkas dari pansel JPT Pratama Pemprovsu sesuai nama pimpinan mereka yang baru.

“Jadi karena ini alasannya. Kebetulan kan berganti ketua KASN yang sekarang, jadi kembalilah kita usulkan. Selanjutnya ya kita tunggulah jawaban mereka. Apakah ada catatan-catatan khusus juga dari pelaksanaan lelang sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa KASN menolak permohonan Pemprovsu untuk membuka ulang seleksi lelang jabatan eselon II. Baik terhadap JPT Pratama RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem maupun delapan posisi OPD lain yang sebelumnya juga digantung Gubsu Edy Rahmayadi hasil seleksinya ke publik.

Adapun posisi calon pimpinan delapan OPD tersebut yakni; Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, kepala Badan Kepegawaian Daerah, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kepala Dinas Kehutanan, serta kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Gubsu Edy sendiri saat ditanyakan ihwal ini mengakui kalau penundaan seleksi tersebut lantaran pihaknya belum mendapat izin dari KASN.

“Belum keluar dari KASN (izin seleksinya). Nanti kalian ribut lagi. Kita berharap kemarin, ini (seleksi dibuka) keluar, izin dari KASN keluar. Tapi akhirnya sampai waktu pendaftaran habis, izin ini belum keluar. Memang kita yang salah. Harusnya tunggu dulu izin itu keluar, baru kita umumkan. Makanya kita yang mengalah,” katanya usai melantik tiga pejabat eselon III dilingkungan Pemprovsu, Rabu (9/10) lalu.

Lantas bagaimana untuk seleksi ulang delapan JPT Pratama lainnya? Gubsu menyebut setelah mendapat izin KASN maka akan dibuka juga seleksi ulang pada delapan posisi pimpinan di organisasi perangkat daerah tersebut. “Sama. Dia harus dapat surat izin. Ketentuannya begitu (dapat izin baru akan dibuka lagi seleksi),” pungkasnya.

Alasan dirinya kembali membuka seleksi ini lantaran tidak puas dengan hasil lelang sebelumnya, dimana menurutnya belum mememuhi ekspektasinya sebagai user (pengguna) para pimpinan OPD tersebut. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memenuhi kebutuhan perusahaan dan mengisi formasi jabatan yang kosong serta dalam upaya meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia yang efektif, maka dipandang perlu dilakukan rotasi dan mutasi serta pengangkatan jabatan Pegawai di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Direktur Utama PDAM Tirtanadi dalam sambutannya saat melantik pejabat di lingkungan PDAM Tirtanadi di Aula Lantai IV Kantor Pusat PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, Rabu (16/10).

“Terdapat total 35 Pegawai yang dilakukan rotasi dan mutasi serta diangkat dan dilantik di berbagai jabatan di lingkungan PDAM Tirtanadi,” ujar Trisno Sumantri didampingi Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie.

Semua pegawai yang dilantik tersebut, lanjutnya, dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkann

oleh perusahaan. Di samping itu pelaksanaan kegiatan ini juga nantinya akan dirangkaikan dengan pelaksanaan assesment untuk melihat dan memastikan apakah pegawai-pegawai tersebut sudah sesuai kapasitas dan kompetensinya di jabatannya masing-masing.

Ucapan selamat disampaikan langsung oleh Dirut PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri yang juga mewakili jajaran direksi dan jajaran dewan pengawas kepada para pejabat yang baru saja dilantik, sembari mengingatkan bahwa sumpah jabatan mengandung tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Karena itu, Trisno Sumantri berharap pejabat yang baru dilantik menjaga amanah yang hari ini menjadi tanggung jawab.

“Selamat dan sukses atas amanah yang diberikan perusahaan. Jagalah amanah yang hari ini menjadi tanggung jawab Saudara. Jagalah loyalitas dan integritas dalam menjalankan amanah ini. Jabatan hanya sementara tetapi harus diterima dengan hati yang ikhlas agar dapat melaksanakan tugas ini dengan sunguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” pesan Trisno Sumantri.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi yang baru dilantik, Humarkar Ritonga menyatakan siap mengimplementasikan visi dan misi perusahaan dan program kerja manajemen baru PDAM Tirtanadi.

“Kami akan fokus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan menambah kapasitas produksi air minum dan mengurangi tingkat kehilangan air serta memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Humarkar Ritonga.

Pelantikan ini dihadiri seluruh Kepala Divisi, Kepala Cabang dan Kepala IPAM /IPAL di lingkungan PDAM Tirtanadi. (adz/ila)