MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat ini tengah fokus berkoordinasi dengan pusat terkait proses nasionalisasi gedung Warenhuis di Jalan Ahmad Yani VII – Hindu Kota Medan, dari pemiliknya warga Belanda bernama Huttenbach Huttenbach, ke pemerintah pusatn

“Jadi sekarang kita sedang intens untuk berkoordinasi dengan pusat terkait proses nasionalisasi gedung Warenhuis dari Huttenbach ke pemerintah pusat,” ujarn Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi.

Dikatakannya, Pemko Medan sedang ingin menuntaskan terlebih dahulu kepemilikan Sah Pemko Medan atas Gedung Warenhuis tersebut. “Jadi, pemilik awal gedung itu kan sebenarnya orang Belanda bernama Huttenbach bukan yang lain-lain, dan yang kita tahu bahwa dari dia gedung itu beralih ke pemerintah pusat untuk dijadikan Kanwil Disdik,” kata Sumiadi lagi.

Menurut Sumiadi, Pemko Medan sendiri mendapatkan gedung itu dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya mendapatkan gedung tersebut dari Huttenbach. Bila proses Nasionalisasi itu sudah selesai, artinya sudah ada kejelasan yang sah atas proses berjalannya kepemilikan Gedung Warenhuis dari pemilik pertamanya yakni seorang warga negara Belanda bernama Huttenbach hingga Pemko Medan saat ini. “Makanya saat ini fokusnya ke proses Nasional itu dulu, kalau itu sudah selesai tentu akan lebih mudah dalam melakukan hal-hak berikutnya untuk gedung Warenhuis,” pungkasnya.

Seperti diketahui, gedung tua Warenhuis yang merupakan bangunan pusat perbelanjaan pertama di Kota Medan peninggalan zaman kolonial di kawasan Kesawan tepatnya di Jalan Ahmad Yani VII-Hindu, ternyata ada yang mengklaim sebagai ahli waris pemiliknya. Sebelumnya, Pemko Medan mengambilalih gedung tua itu oleh Satpol PP dari warga yang menguasainya selama ini.

Bangunan itu lantas dikosongkan, diberi garis polisi dan ditempel spanduk bertuliskan ‘Tanah dan Bangunan Ini Milik Pemerintah Kota Medan’, Klaim itu sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 01653 yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan.

Sejarah menunjukkan, Warenhuis dibangun pada 1916 silam dan diresmikan sebagai pusat perbelanjaan pada 1919 oleh Wali Kota Medan pertama bernama Daniel Baron Mackay. Namun belakangan polemik muncul, ada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik Warenhuis. Bahkan mereka menyebutkan masih menyimpan dokumen bukti kepemilikan, sementara bukti kuat masih dipegang ahli waris yang kini bermukim di Jakarta.

Dari dokumen pihak tersebut ditunjukkan, bahwa pemilik Warenhuis adalah Almarhum G Dalip Singh Bath. Seorang India Muslim kelahiran 24 Juni 1906 yang pernah berjaya sebagai Taipan (Konglomerat) Bioskop di Sumut yang juga petinggi PT Oscar Deli of Medan Bioscope (ODB-Medan) Bersama istrinya Almarhumah Hj Mariatun Pulungan.

Namun, pihak Pemko Medan tidak tinggal diam begitu saja. Berbekal sertifikat yang mereka punya, pihak Pemko Medan pun tetap menyatakan bahwa Gedung Warenhuis tersebut adalah aset Pemko Medan. Tak hanya itu, Pemko Medan juga telah memberangkatkan tim nya untuk menelusuri sejarah kepemilikan Gedung Warenhuis tersebut. (map/ila)

BELAWAN. SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan penyuluhan narkoba di Kampus Potensi Utama, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Rabu (15/10).

Penyuluhan itu disampaikan langsung Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan SH MH didampingi Kasat Binmas Kompol Justar Purba SH. Orang nomor satu Polres Pelabuhan Belawan mengimbau kepada mahasiwa agar menjauhi bahaya narkoban

“Anak – anak saya sudah dewasa, masing – masing dari mereka saya didik dengan keimanan dan kasih sayang. Bersyukur, anak pertama jadi polisi, kedua kerja di perpajakan dan ketiga masih kuliah IPDN sekarang di Malaysia utusan dari Indonesia. Mereka bisa karena kesadaran dan jauh dari narkoba,” ujar Kapolres memotivasi.

Kapolres mengajak mahasiwa tidak terprovokasi terhadap hal negatif, seperti penyalahgunaan narkoba dan berita ajakan yang menyesat kan atau tidak baik.

Di tempat yang sama, Kasat Binmas Kompol Justar Purba juga memberikan penyuluhan bagi para mahasiswa – mahasiswi Potensi Utama tentang bahaya Narkoba serta penyebaran berita hoax yang banyak berkembang di media sosial.

“Mari kita lebih bijak mengsherkan berita yang kita terima dari Medsos, karena akan membahayakan diri sendiri apabila kalau sampai terjerat UU ITE bisa di pidana 5 atau 6 tahun penjara” pungkas Justar. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polisi Militer TNI AL (POMAL) dan Polisi Militer TNI AD (POMAD) menggelar razia di Jalan Titi Pah-lawan, Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Rabu (16/10) pukul 09.00 WIB.

Razia dipimpin Kasihartib POMAL Lantamal I, Kapten Laut (PM) Budiansyah dan Dansub POMAD Belawan, Kapten Kariadi dalam rangka melakukan penertiban kepada pengendara, khususnya kepada anggota TNI untuk melengkapi surat kendaraan dan mematuhi lalu lintas.

Selama razia berlangsung, sejumlah kendaraan yang melintas di antaranya masyarakat sipil dan anggota TNI tidak memakai helm terjaring dirazia.

Kasihartib POMAL Lantamal I, Kapten Laut (PM), Budiansyah mengatakan, razia yang dilaksanakan sinergitas TNI AL dan TNI AD untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tertib lalu lintas. Kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas ada diberikan pembinaan untuk memakai helm dan melengkapi surat-surat kendaraan.

“Kalau masyarakat sipil yang melanggar, tidak memakai helm atau tidak membawa surat kendaraan, akan kita bina dengan mengambil helm atau surat ke rumah. Kemudian, kita persilahkan masyarakat untuk membawa kembali kendaraannya,” papar Anton.

Untuk anggota TNI, lanjut perwira berpangkat tiga balok emas ini, bila tidak melengkapi helm san surat kendaraan, akan dilakukan tindakan langsung (Tilang) sesuai dengan aturan kode etik TNI.

“Bagi anggota TNI akan tindak langsung, bila kendaraannya tidak ada surat akan kita sita dan akan diproses lebih lanjut. Tindakan ini kita lakukan untuk mendisiplinkan anggota TNI dalam berlalu lintas,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pengalihan aset Terminal Amplas dan Pinang Baris dari Pemko Medan ke Pemerintah Pusat yang akan dilakukan paling lambat akhir Oktober ini, diyakini bakal meleset dan terkendala. Alasannya, Wali Kota Medan, Drs Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK sejak kemarin.

Prediksi ini disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP, Wong Chun Sen. Ia mengaku pesimis akan serahterima aset tersebut dapat dilakukan pada Oktober ini. Sebab, peristiwa OTT yang menimpa Wali Kota Medan dinilainya sebagai salah satu kendala tertundanya penyerahan aset tersebut.

“Kalau Wali Kotanya nanti ditahan KPK, bagaimana mau serah terima aset? Tapi kita lihat lah, mudah-mudahan kalaupun harus tertunda, tertunda jangan terlalu lama,” ujar Wong kepada Sumut Pos, Rabu (16/10).

Wong berharap Pemko Medan segera mencari solusi dari persoalan yang diyakini akan menghambat proses penyerahan aset tersebut. “Pemko harus segera cari solusinya, tidak boleh lama-lama. Karena masyarakat Kota Medan tidak bisa menunggu lama, kebutuhan masyarakat akan terminal yang layak dan ramah penumpang sudah sangat mendesak. Selain itu wajah Kota Medan yang sudah carut marut karena terima yang tak tertib pun sudah sangat menggangu, itu harus segara dibenahi,” ujarnya.

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan menyambut baik pemerintah pusat yang akan membangun Terminal Amplas dan Pinangbaris menjadi terminal bertaraf internasional. Karenanya, jika kedua terminal tersebut rampung dibangun dan dioperasionalkan, Organda siap masuk ke terminal secara tertib tanpa harus ditertibkan Pemko Medan.

“Kami pastikan kami akan tertib kembali, kalau terminal sudah berfungsi sebagaimana mestinya, penumpangsudah banyak di dalam terminal, tanpa ditertibkan pun kami bersedia untuk menertibkan diri masuk kedalam terminal,” ujar Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Rabu (16/10).

Gomery berharap agar nantinya di tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kondisi kedua terminal tersebut dapat menjadi jauh lebih baik menjadi terminal yang ramah pengunjung hingga nantinya akan ramai oleh penumpang.

“Kita harapkan bila sudah diserahterimakan kedua terminal itu, Kemenhub jangan lagi lama-lama membenahi kedua terminal, harus cepat supaya segera bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Kami pasti akan menagih janji pemerintah yang akan membangun kedua terminal itu menjadi terminal kelas dunia yang akan mendatangkan para penumpang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Aset BPKAD Kota Medan, Sumiadi menjelaskan, saat ini pihak Pemko Medan sedang berupaya untuk menuntaskan proses pengalihan aset dari Pemko Medan ke Pemerintah Pusat. Pemko Medan akan segera melakukan penyerahan aset kepada Pemerintah Pusat paling lambat akhir Oktober ini.

Seperti diketahui, setelah lama enggan menyerahkan Terminal Amplas dan Pinangbaris, akhirnya Pemko Medan bersedia menyerahkan kedua Terminal tersebut ke tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun berjanji akan merubah total ‘wajah’ kedua Terminal tersebut menjadi Terminal kelas dunia yang ramah pengunjung.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga berjanji akan menertibkan angkutan-angkutan kota agar kembali masuk ke dalam terminal Amplas dan Pinangbaris sekaligus menertibkan terminal-terminal liar di luar Terminal Amplas dan Pinangbaris yang selama ini beroperasi disaat Terminal Amplas dan Pinangbaris tak lagi. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Amal Silaturrahim di Jalan Timah Putih, Sukaramai II, Medan Area mengucapkan rasa terima kasih kepada Perumnas yang telah membangun masjid baru yang lebih representatif, luas dan nyaman.

“Makanya masyarakat Medan Area dan sekitarnya merasa senang dan bangga dengan adanya masjid yang telah digunakan kurang lebih sebulan ini,” kata Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Amal Silaturrahim, Syamsul.

Syamsul didampingi pengurus BKM lainnya, Selamat, Syafruddin Sinaga SPd I, Zaharuddin Pane, Khairudin, Anasril Nasution, Dahlan Gading, Taufik dan Faisal Lubis SH mengatakan, Perumnas telah memberikan perhatian luar biasa dengan membangun masjid baru ini, di mana sertifikatnya nantinya akan diserahkan kepada masyarakat dan pengurus BKM Amal Silaturrahim.

Menyinggung adanya omas yang mengaku pengurus di masjid lama, Syamsul mengatakan, jamaah dan masyarakat Medan Area sekitarnya lebih tahu tentang keberadaan Masjid Amal Silaturrahim. Karenanya jangan ada ormas-ormas luar yang mengaku-ngaku sebagai pengurus dan ingin menguasai masjid tersebut. Padahal, lahan masjid itu adalah milik dari Perumnas.

“Prinsipnya kita tekankan kepada ormas luar itu supaya jangan ikut campur dengan Masjid Amal Silaturrahim karena masyarakat lebih tahu sesuai UU Wakaf tahun 2004 pasal 42. Jangan pula ada orang luar yang mau mengambil masjid kami ini,” katanya.

Meski begitu, para pengurus BKM ini menyadari bahwa tanah ini bukan milik pihak masyarakat tapi milik Perum Perumnas yang atas kebaikan pimpinan baru mau membangun dan menyerahkan masjid yang lebih baik, tidak banjir, cantik, terang, dan telah menggunakan penyejuk ruangan atau AC.

Di masjid baru ini, kata Syamsul, jamaah merasa lebih nyaman. Masyarakat dan jamaah sendiri yang menikmati saat salat di masjid baru yang lebih luas dengan sirkulasi udara yang baik bila dibandingkan dengan masjid yang lama.

“Makanya kita minta ormas luar yang menempati dan mengaku-ngaku pengurus di masjid lama, mohonlah keluar dari situ,” kata Syamsul diamini pengurus BKM lainnya. (map/ila)