BATAM, SUMUTPOS.CO – Meskipun Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Kepala BP Batam ex-Officio belum memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2020 mendatang, namun dukungan semakin senter datang untuk Rudi.

Seperti halnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang juga menyatakan dukungannya kepada Sekretaris DPD Partai Nasdem tersebut untuk tidak hanya maju kembali sebagai wali kota, namun maju sebagai calon Guberbur Kepri.

“Kalian ikut dukung juga kan, kalau saya dukung ke Kepri I,” kata Edy usai acara Customer Gathering 2019 PT Bank Sumut Cabang di Hotel BWP Panbil, Kamis (10/10).

Mendengarkan mantan Pangkostrad, yang kini menjadi Gubernur Sumatera Utara tersebut mendukungnya, Rudi hanya tersenyum dan terlihat begitu sumringah di dalam lift, sembari bercanda meninggalkan wartawan.

“Kalian harus dukung juga untuk pak Rudi maju Ke kepri I,” ucapnya kembali.(int/han)

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – KPU terus mempersiapkan penggunaan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) hasil pemilu. Penggunaan e-Rekap dinilai dapat mengefisienkan waktu dan biaya.

“(Penggunaan e-Rekap) ini makin efisien dan murah. Lalu tingkat kepercayaan publik semakin tinggi. Dukungan informasi teknologi semua orang bisa akses pemilu dengan mudah dan dari mana saja,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di gedung rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (11/10).

Ia menjelaskan adanya e-Rekap ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses seluruh informasi berkaitan dengan pemilu. Bahkan masyarakat dapat mengecek sejak dari awal usai pemungutan suara.

“Ketika kita melakukan pemungutan suara, siapa yang di TPS? Semua orang bisa lihat, dia ikut teriak sah, tidak sah. Semua orang bisa lihat. Artinya apa yang ditulis di form C1 plano itu autentik. Nah yang autentik itu yang kita kirim sebagai salinan. Jadi publik bisa mengecek sejak dari awal dari TPS. Sekarang mau cek dari TPS, tingkat kecamatan, tingkat kota kabupaten, bisa semua,” tutur Arief.

Menurut dia, proses e-Rekap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil penghitungan di TPA ke tabulasi data di pusat. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan, seperti mengirim langsung dari TPS, dari tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten dan kota.

“Kenapa harus begitu? Karena kondisi daerah di Indonesia ini macam-macam. Ada TPS di tengah hutan yang nggak ada jaringan. Ada yang hanya sampai kecamatan. Tapi ada juga di kecamatan kesulitan, dikirim lewat kabupaten. Kalau kabupaten sudah disiapkan,” ucapnya.(dth)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumut bersama 23 DPC kabupaten/kota yang akan menggelar Pil kada 2020 telah memetakan kekuatan kepada DPP PDIP pada 10-11 Oktober 2019.

Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih SH mengatakan, tahapan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon (Balon) kepala daerah (KDh) di 23 kabupaten/kota.

“Dua hari kemarin, DPD dan seluruh DPC 23 kabupaten/kota mempersentasekan peta kekuatan dihadapan DPP,” kata Japorman usai melakukan pertemuan dengan DPP PDIP di Jakarta, Sabtu (12/10).

Japorman menyebut dari DPD PDIP Sumut yang hadir adalah dirinya bersama Sekretaris DPD PDIP Sumut Dr Soetarto MSi dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sumut Mangapul Purba SE. Begitu juga dengan pengurus DPC.

“Kepada DPP Bidang Pemenangan Pemilu pak Bambang Murianto, kami mempresentasikan pemetaan terkait dengan peluang menang dan juga kekuatan dari masing-masing balon,” jelasnya.

Selain itu, juga dibahas tentang komitmen dari masing-masing balon yang berpeluang untuk diusung. Setelah tahapan ini, pihaknya diinstruksikan oleh DPP untuk mempersiapkan struktur partai.

“Kami diminta konsolidasi internal sampai tingkat paling bawah, terkait kesiapan pemenangan Pilkada 2020,” sebut mantan Wakil Ketua DPRDSU ini.

Soetarto menambahkan, bulan November atau Desember 2019, DPP mengeluarkan rekomendasi awal kepada setiap balon.

“Insya Allah, November atau Desember bisa dikeluarkan rekomendasi awal kepada setiap balon,” jelasnya.

Rekomendasi awal itu, disebutkannya berupa instruksi agar setiap balon melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain khususnya pada daerah yang PDIP tidak bisa mengusung pasangan calon (Paslon) sendiri, karena harus berkoalisi.

“Balon yang mendapat rekomendasi ditugaskan melakukan komunikasi dan dialog dengan partai lain kalau tidak bisa mengusung sendiri. Pada saat yang sama kami ditugaskan melakukan konsolidasi internal partai untuk kesiapan struktur partai dari paling bawah, memberikan untuk pemenangan kontestasi 2020 mendatang,” paparnya.(int)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum menentukan koalisi bersama Pantai Amanat Nasional (PAN). Baik PKS maupun PAN, keduanya masih membuka kran komunikasi politik.

Ketua DPD PKS Medan, H Salman Alfarisi Lc MA mengaku, tak mau latah mengikuti sejumlah partai politik lainnya yang telah dan akan membuka penjaringan Bakal Calon (Balon) kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang. PKS lebih memilih membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh di Kota Medan dalam membahas Pilkada Medan.

Salman Alfarisi menilai, membuka komunikasi adalah cara yang lebih ampuh dalam menghadapi ajang Pilkada. “Kita gak seperti itu caranya, buka penjaringan, banyak yang daftar, terus nanti kita akan lakukan lobi-lobi politik, bukan begitu kalau PKS,” ujar Salman Alfarisi Lc MA kepada Sumut Pos, Minggu (13/10).

Dikatakan Salman, PKS tidak pernah berfokus untuk mencari sosok yang akan diusung, tetapi lebih bersikap untuk menentukan konsep yang baik dan benar dalam membangun Kota Medan yang jauh lebih baik.

“Jadi kalau ditanya siapa yang akan diusung, tentu kita jawab kita belum punya nama yang kita sepakati untuk diusung. Yang paling penting saat ini adalah menentukan konsep yang tepat untuk membangun dan membenahi Kota Medan. Nantinya apabila ada sosok yang tepat dengan konsep kita itu, tentu akan kita pertimbangkan untuk kita usung,” ujarnya.

Salman mengakui, pihaknya telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh di Kota Medan. “Menurut kami, komunikasi politik seperti itu lebih baik dari sekadar membuka penjaringan. Kita bisa lebih kenal sosok tersebut serta menelisik lebih jauh konsep yang dia tawarkan untuk membangun Kota Medan,” katanya.

Soal arah koalisi politik, Salman menyebutkan pihaknya belum menentukan hal tersebut. PKS tidak pernah membatasi apalagi sampai menutup diri dengan pihak manapun. Namun demikian, ia juga tidak menampik kalau pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik di Kota Medan.

“Belum ada arah koalisi itu, tapi kalau komunikasi tentu ada dan itu memang harus dilakukan. Sampai saat ini kami terus membuka diri kepada setiap pihak tanpa terkecuali, siapapun itu, pihak manapun dia kalau dia punya konsep yang baik, kemauan yang besar serta kemampuan yang memadai untuk membangun Kota Medan, tentu akan kita sambut baik,” pungkasnya.

Sementara, Pantai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan kapan akan membuka penjaringan, termasuk menetukan koalisi bersama PKS.”Belum tahu kalau itu, kita tunggu arahan dari DPP saja,” ucap Ketua DPC PAN Kota Medan, HT Bahrumsyah.

Terkait nama-nama dan arah koalisi yang akan dibangun, Bahrumsyah juga mengatakan pihaknya belum menentukannya. “Siapapun bisa kita usung dan dengan siapapun kita bisa berkoalisi, tapi tentunya semua itu harus melewati komunikasi politik. Kita sudah menjalin komunikasi dengan banyak pihak, tak hanya PKS tapi dengan banyak pihak. Saat ini saya yakin semua partai juga sedang membuka komunikasi seluas-luasnya, begitu juga dengan PAN,” kata Bahrum.

Sementara itu, Pengamat Politik, Rafriandi Nasution menilai, kedua parpol yang sama-sama berkoalisi sewaktu Pilpres 2019 itu, yakni PKS dan PAN, mereka masih menjalin komunikasi intens sesama parpol maupun kepada parpol lainnya sebelum memutuskan membangun kerja sama di Pilkada serentak 2020.

“Kalau banyak parpol belum membuka pendaftaran atau penjaringan untuk Pilkada Kota Medan 2020 dan daerah lainnya, termasuk PKS dan PAN, bisa jadi mencermati pascapelantikan Presiden RI 2019 dan kabinet Jokowi-Makruf di periode kedua ini. Apalagi PKS dan PAN tidak bisa mengusung sendiri dari masing-masing partainya, tidak seperti PDIP atau Gerindra,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (13/10).

Kata Rafriandi, parpol itu merupakan organisasi struktural dan memiliki garis instruksi yang hirarkinya dari pusat hingga ke daerah. “Kalau PDIP, Nasdem sudah melakukan penjaringan karena mereka sudah ada garis instruksi yang jelas dari pucuk pimpinannya di pusat,” ujarnya.

Oleh karenanya, lanjut dia, PKS dan PAN beranggapan masih cukup waktu untuk membangun komunikasi politik ke masing-masing partai seperti PDIP, Gerindra dan parpol lainnya untuk membangun koalisi dan menentukan pilihan-pilihan politik dengan mencermati hasil-hasil dari lembaga survey internal partai, maupun dari lembaga survey eksternal lainnya. Terutama, secara spesifik pada kontestasi Pilkada Medan yang lebih menarik perhatian publik.

“Bisa jadi pilihan PKS dan PAN sudah ada deal atau komunikasi politik dengan parpol lain dalam posisi wakil kepala daerah. Sehingga mereka menunggu pinangan sesungguhnya dari calon yang pasti diusung, apakah dari PDIP, Gerindra atau gabungan parpol lain yang tidak cukup kursinya, yang kemudian berkoalisi mengusung pasangan calon untuk bertarung di Pilkada Kota Medan 2020,” kata mantan anggota DPRD Sumut dan politisi PAN Sumut itu.

Ia berkeyakinan jika parpol lain ada membuka tahapan penjaringan, maka figur ataupun sosok lain akan muncul ke permukaan. Bahkan nama-nama yang sebelumnya tidak terdengar dalam bursa, akan muncul sebagai penantang baik sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah.

Seperti diketahui, PKS dan PAN merupakan dua partai politik dengan perolehan suara yang cukup memuaskan. Hal itu dapat dilihat dari jabatan Pimpinan DPRD Medan yang turut diisi kedua partai tersebut. Padahal pada periode sebelumnya kedua partai tersebut tidak mendapatkan kursi pimpinan. Hal itu disebabkan karena PKS yang berhasil meraih 7 kursi di DPRD Medan, sedangkan PAN yang berhasil meraih 6 kursi.

Walaupun salah satu partai ini tidak bisa mengusung sendiri sosok yang akan diusungnya pada Pilkada Medan 2020 seperti halnya PDIP dan Gerindra yang meraih 10 kursi di DPRD Medan atau 20 persen dari total kursi, namun keduanya dapat mengusung tokoh yang akan mereka usung apabila keduanya sepakat untuk berkoalisi.

Apalagi hubungan kedua partai tersebut diketahui harmonis dari pusat hingga ke daerah. Bila PKS dan PAN bersatu di Pilkada Medan 2020, koalisi itu sudah cukup kuat, berbekal total 13 kursi, keduanya mampu mengusung kader yang keduanya sepakati.

Sedangkan PDI Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumut saat ini sudah dan sedang melaksanakan penyaringan calon kepala daerah.

PDI Perjuangan Sumut sudah tuntas melakukan fit and proper test terhadap seluruh bacalon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk berkompetisi di Pilkada serentak tahun depan. Nama seluruh figur bahkan sudah dikirimkan ke DPP partai untuk dilakukan seleksi secara menyeluruh. Sedangkan Partai NasDem Sumut hingga kini masih membuka masa penjaringan ditingkat DPD 23 kabupaten/kota.

16 Oktober, Gerindra Sumut Buka Pendaftaran

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumut membuka pendaftaran pencalonan pada Pilkada serentak 2019 di 23 Kabupaten/Kota di Sumut di masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dijadwalkan akan dibuka 16 hingga 31 Oktober 2019. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu, Sabtu (12/10/2019), seusai Rakornis di Medan.

Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Rakornis Pilkada 2020 ini digelar untuk memberi penguatan dan masukan kepada kader Gerindra, baik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), DPD dan para anggota dewan terpilih terkait persiapan pelaksanaan Pilkada tahun depan.

Pilkada 2020, lanjut Gus, memberikan peluang kepada seluruh kader maupun masyarakat yang berpotensi untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyatya.

“Saya kira kita harus sepakat bahwa dalam pemilihan kepala daerah ini, kader kita utamakan dengan syarat memberi manfaat kepada partai,” tutur mantan Calon Gubernur Sumut itu.

Dari evaluasi dilakukan DPD Gerindra Sumut pada Pilkada serentak sebelumnya, Gus menyindir ada sejumlah kader diusung partai dinakodahi Prabowo Subianto tersebut, tidak memberikan manfaat kepada partai sendiri. “Banyak sekali kader Gerindra yang terpilih menjadi kepala daerah tapi kemudian tidak memberi manfaat ke partai. Malah jadi musuhan kita setelahnya,” tegas anggota DPR RI 2019-2024 itu.

Gus Irawan mengatakan, pihak siap membuka peluang sebesar-besarnya bagi kader dan masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk maju di Pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota di Sumut.

“Namun banyak juga tokoh masyarakat dan pemuda potensial yang punya niat baik membangun daerahnya. Tentu hal ini positif dan harus didorong agar mendaftar ke Gerindra,” tutur Gus Irawan.

Dengan dibuka seluas-luasnya pendaftaran calon kepala daerah di masyarakat, kata Gus, maka Gerindra sepakat menggratiskan semua biaya pengembalian, pemulangan formulir dan pemberkasan lainnya. Hal itu penting demi menjaga stigma positif Partai Gerindra dan menarik minat para kader dan masyarakat luas.

Sejauh ini, lanjut Gus, sudah banyak yang berkomunikasi dan berkonsultasi secara informal terkait pencalonan Pilkada di berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada, baik dari kader internal maupun masyarakat.

Untuk koalisi, kata Gus, Gerindra terbuka pada partai mana pun, mengingat di beberapa daerah tidak semua calon kepala daerah bisa diusung sendiri oleh Gerindra. “Bagi para kader dan masyarakat yang berniat maju sebagai calon kepala daerah, silakan mendaftar ke DPC Gerindra Kab/kota, karena pendaftaran dibuka di tingkat DPC,” pungkas Gus Irawan.(map/prn/gus)