JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sudah 3 hari berturut-turut Lanud Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ramai oleh pengungsi korban kerusuhan Wamena Papua. Konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih membuat warga asal Sulsel kembali dievakuasi pada Jumat (4/10/2019) siang. Sebanyak 50 pengungsi berhasil dievakuasi dan tiba di Lanud Hasanuddin Makassar dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.
Hingga hari ketiga, total pengungsi yang dipulangkan dari Wamena sebanyak 557 orang, 194 orang di antaranya berasal dari Makassar. Diprediksi jumlah ini masih akan terus bertambah.
Pengungsi ini diterima oleh Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dan Kabid Humas Polda Sulsel Dicky Sondani.
Dari 50 pengungsi yang baru tiba, 39 orang akan diberangkatkan kembali ke daerah asalnya yang mayoritas Toraja dan Palopo. 11 orang lainnya kembali melanjutkan perjalanannya ke Jakarta.
Iqbal yang melihat langsung keadaan para pengungsi mengatakan, Pemkot Makassar siap memfasilitasi para pengungsi kembali ke daerah asalnya.
“Saat ini ada 2 bus yang disiapkan pemerintah kota Makassar dan siap mengantarkan pengungsi ke kampung halamannya. Kami juga bersinergi dengan tim medis jika sekiranya ada hal yang urgent,” imbuh Iqbal.
Pengungsi kali ini yang mayoritas balita juga dihibur oleh Dicky Sondani dengan membagikan mainan serta mengajak bernyanyi bersama agar menghilangkan trauma yang sempat mereka rasakan.
“Mainan ini sengaja diberikan untuk membangun kembali tawa candanya yang sempat hilang beberapa hari ini. Rasa trauma yang mungkin saja ada, kami coba tepiskan dengan merangkul dan mengajaknya bernyanyi bersama,” ungkap Dicky. (bbs/okz/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin rupanya bukan isapan jempol. Waketum Gerindra Arief Poyuono mengakui hal tersebut.
“Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet,” ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10).
Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II. Mereka masing-masing, Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno, yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu.
Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
“Sandiaga, Fadli, dan Edhy Prabowo mereka semua tokoh Gerindra yang kompeten dan cerdas kok untuk bisa membantu pemerintahan Pak Joko Widodo, yang ke depan punya tantangan dan ancaman problem besar dengan ekonomi kalau melihat situasi global dan prediksi bank dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya akan tumbuh di bawah 5 persen,” tuturnya.
“Dan tentu saja mereka bertiga akan bisa membantu pemerintahan Joko Widodo nantinya,” lanjut Poyuono.
Meski begitu, Poyuono menyebut Gerindra menyadari Jokowi harus membicarakan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi pendukungnya. Hanya saja, Gerindra merasa bargaining 3 menteri wajar dilakukan mengingat posisinya sebagai 3 besar pemenang pemilu.
“Wajar kita minta 3 posisi karena Gerindra kan partai tiga besar di parlemen. Tapi sekali lagi semua itu saya rasa Pak Joko Widodo juga harus membicarakan dengan Parpol yang mengusungnya, tidak hanya dengan PDI Perjuangan ya, karena share holder-nya Joko Widodo-Ma’ruf Amin di luar PDI Perjuangan, kalau digabung jauh lebih besar,” sebut Poyuono.
Untuk itu, Poyuono menyarankan agar Jokowi mengisi pos-pos menteri dengan tokoh-tokoh profesional. Periode kedua Jokowi disebutnya akan menjadi tantangan kepemimpinan eks Gubernur DKI itu.(bbs/dtc/ala)
istimewa
ANCAM: Mahasiswa mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.
ANCAM: Mahasiswa mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK hingga 14 Oktober 2019.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober 2019 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, untuk mengadakan jajak pendapat dan mengeluarkan pernyataan soal penerbitan Perppu KPK. Bila tidak terealisasi, mereka akan kembali turun ke jalan dalam jumlah lebih besar.
HAL itu disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah, usai bertemu Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Kamis (3/10). Dia datang bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus swasta seperti Universitas Trisakti, Ukrida, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Bakrie.
Bagaimana Istana merespons tenggat waktu yang diberikan mahasiswa tersebut? “Ya, semua nanti kan akan dikalkulasi. Terus juga kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknyalah,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/10).
Veteran kelahiran Kediri, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa istana tidak menutup diri. Mahasiswa ingin berdiskusi juga didengar dan ditampung aspirasinya.
“Saya juga memberikan pemahaman bahwa dalam bernegara ini bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semuanya juga didengar oleh Presiden. Presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik,” tuturnya.
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini berharap setiap warga negara bijak dalam menyikapi semua keputusan yang dibuat. Pemerintah juga sadar apa yang diputuskan tidak bisa memuaskan semua orang.
“Karena keputusan itu seperti simalakama, enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak,” tandasnya.
Terpisah, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden Jokowi tidak pantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.
Menurut Nasir, pemerintah era Jokowi bersama DPR telah mengesahkan perubahan UU KPK. Jokowi dianggap tidak konsisten jika menerbitkan Perppu yang menganulir UU KPK hasil perubahan.
Nasir mengungkapkan hal itu setelah menghadiri diskusi media dengan tema “Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK” di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).
“Saya punya keyakinan presiden tetap konsisten, lah, bahwa ini (UU KPK hasil perubahan) adalah pembahasannya bersama. Itu tidak elok kalau kemudian presiden setelah dibahas, kemudian mengeluarkan Perppu,” ucap Nasir, Jumat (4/10).
Ketika disinggung persetujuan atas Perppu tentang KPK, Nasir tidak bisa menjawab pasti. Pria yang terpilih kembali sebagai legislator itu mengaku belum tahu isi Perppu tentang KPK. Dengan begitu, dia tidak bisa bersikap prematur.
“Tentu DPR akan melihat isi Perppu itu, ya. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh presiden dan DPR,” pungkasnya.(jpnn/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution memang sudah santer disebut-sebut bakal maju sebagai Wali Kota Medan pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Namun hingga kini, suami Kahiyang Ayu itu belum ada mendaftar ke salah satu partai politik yang sudah membuka penjaringan bakal calon (balon)n
Sebelumnya, Bobby sudah mengutus perwakilannya untuk mengambil formulir pendaftaran ke DPC PDI Perjuangan Kota Medan pada 13 September lalu. Namun hingga kini, Bobby belum juga mengembalikan formulir pendaftaran sekaligus menyerahkan berkas syarat-syarat pendaftaran, baik ke DPC PDI Perjuangan Medan maupun DPD PDI Perjuangan Sumut.
Memang disebutkan Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih, pendaftaran bakal calon kepala daerah di partainya melalui tiga pintu yakni DPC, DPD, dan DPP. “Kalau DPC dan DPD bersifat memberitahukan dan mengajukan. Sedangkan DPP sebagai yang memutuskan. Keputusan DPP itu wajib untuk didukung dan dilaksanakan. Kita siap memenangkan pasangan yang diusung,” katanya.
Diakui Japorman, nama Bobby Afif Nasution tidak terdaftar sebagai bakal calon yang mengembalikan formulir melalui DPC PDIP Medan. Bahkan, Bobby juga belum ada mendaftar ke DPD PDI Perjuangan Sumut. “Tapi belum diketahui secara pasti, apakah Bobby mendaftar melalui DPP PDIP di Jakarta,” kata dia.
Meski belum mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan pada tahap penjaringan, namun PDI Perjuangan terkesan masih membuka pintu buat Bobby. Kepada Sumut Pos, Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim SE mengatakan, pihaknya akan selalu menyambut dan mendukung penuh bila hal itu memang merupakan keputusan dari DPP PDIP.
“Kota Medan ini butuh banyak perubahan, dan tokoh muda seperti Bobby memang bisa menjadi salah satu tokoh yang layak diusung. Kalau memang DPP memutuskan beliau untuk maju di Pilkada Medan, ya kenapa tidak. Siapapun yang nantinya akan dipilih oleh DPP, kita di daerah pasti siap mendukungnya,” tegasnya.
Demikian juga dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar menilai, menantu Presiden Jokowi itu sebagai sosok potensial. NasDem, kata dia, sudah sejak lama memonitor nama-nama yang berpotensi untuk bisa diusung pada Pilkada Medan 2020. “Tentu saja sebenarnya NasDem sudah memonitor yang NasDem yakin dan percaya, ada tokoh pemuda yang punya potensi untuk membangun kota Medan dan kriteria itu ada pada Bobby Nasution,” ujar Iskandar beberapa waktu lalu.
Namun begitu, hingga kemarin, Bobby belum juga mengambil formulir di DPD Partai NasDem Kota Medan yang telah membuka penjaringan bakal calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan sejak 23 September lalu.
Belakangan, Ketua DPW PKS Sumut Hariyanto menyebutkan, kemungkinan partainya untuk mengusung menantu Presiden Jokowi tersebut di Pilkada Medan memang sangat terbuka. “Pastinya masih sangat memungkinkan,” katanya usai menerima kunjungan Ketua DPW Partai NasDem, Kamis (3/10).
Menyikapi kemungkinan PKS berkoalisi mengusung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby Oktavianus Zulkarnain menegaskan, bahwa koalisi yang sudah sejak lama terbangun antara Gerindra dan PKS bukanlah koalisi abadi dan memang bukan merupakan koalisi yang harus selalu terjadi.
“Ya kita tidak membantah, kalau Gerindra dan PKS sering sejalan dan berkoalisi. Itu sudah terjadi dari hulu ke hilir, dari pusat hingga ke daerah. Tapi kan bukan berarti sudah pasti koalisi itu akan tetap terjadi, sah-sah saja kalau memang pada satu hari Gerindra dan PKS punya pandangan dan keputusan yang berbeda,” ucapnya.
Bobby mengatakan, bila benar nantinya PKS akan mendukung Bobby Nasution pada Pilkada Medan 2020, maka ia dan partainya akan berbesar hati menghormati keputusan itu. “Tapi sekali lagi harus kita tegaskan, itukan baru kemungkinan, sedangkan semua kemungkinan bisa saja terjadi.
Kalau hanya sekadar lobi-lobi politik, saya pikir itu belum bisa dijadikan barometer akan terjadinya koalisi. Karena dalam kondisi saat ini, saya yakin semua partai termasuk Gerindra sendiri akan membuka komunikasi seluas-luasnya dengan semua pihak. Begitu juga dengan PKS, NasDem dan partai-partai lainnya, semua pasti menbuka diri dan komunikasi dengan semua pihak,” tuturnya.
Terkait koalisi yang terjadi di pusat antara Gerindra dan PKS, Bobby mengatakan, hal itu tidak bisa dijadikan patokan karena setiap daerah belum tentu memiliki kepentingan yang sama dengan pusat. “Itu nggak bisa dijadikan patokan, lain pusat lain daerah dan semua partai juga begitu,” tegasnya.
Gerindra Buka Penjaringan
Sementara itu, Bobby juga menyebutkan, DPC Partai Gerindra Kota Medan dalam waktu dekat akan membuka penjaringan balon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. “Penjaringan akan dibuka secara serentak di 23 daerah yang menggelar Pilkada se- Sumut,” ujarnya.
Bobby menuturkan, draft mengenai penjaringan balon kepala daerah untuk Pilkada 2020 telah disusun oleh DPD Gerindra Sumut. “Tahapan, jadwal dan agenda sudah disusun oleb DPD dan telah diajukan ke DPP, tinggal menunggu persetujuan,” jelasnya.
Berkaca pada Pilkada Medan 2015 lalu, kata dia, Partai Gerindra juga membuka penjaringan. “Penjarigan dibuka secara terbuka, baik kader dan nonkader silahkan mendaftar,” ungkapnya.
Diakuinya, ada beberapa nama yang mulai mencuat dari Partai Gerindra untuk Pilkada Medan yakni Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ihwan Ritonga. Keduanya berasal dari kalangan internal. “Belum ada kepastian mengenai keduanya, karena memang DPP belum membuat keputusan,” paparnya.
Komunikasi politik, diakuinya tetap terbuka dengan siapa saja. Termasuk partai politik yang dahulu bersebrangan di Pilpres 2019. “Gerindra dan PDIP saat ini hubungan sudah harmonis, pilpres dan pilkada berbeda. Jadi dengan siapa saja bisa berkoalisi,” paparnya. (map/bbs)
istimewa
ANDALAN: Salah dan Firminho kembali menjadi andalan lini depan Liverpool.
ANDALAN: Salah dan Firminho kembali menjadi andalan lini depan Liverpool.
LIVERPOOL akan menjamu Leicester City di Anfield pada pekan ke-8 Premier League 2019/2020, Sabtu (5/10) malam WIB. The Reds selalu menang dalam 16 laga terakhirnya di Premier League. Dan mereka mengincar 17 kemenangan beruntun, sekaligus meneruskan start sempurna mereka musim ini.
Tantangan berikutnya adalah laga melawan tim yang sedang on fire bersama mantan manajer Liverpool Brendan Rodgers, yakni Leicester. Rodgers akan kembali ke Anfield, untuk pertama kalinya sejak dipecat Liverpool pada 4 Oktober 2015. Dia datang bersama Leicester, yang di liga musim ini telah mengumpulkan 14 poin dari 7 pertandingan, dan sekarang menguntit The Reds serta Manchester City di 3 besar.
Leicester sedang sangat bersemangat. Di laga terakhirnya, menjamu Newcastle, mereka menang telak 5 gol tanpa balas. Sang bomber Jamie Vardy pun telah mengemas 5 gol di Premier League musim ini, dalam 7 penampilannya.
Namun, Liverpool jelas tak kalah bersemangat. Tengah pekan kemarin, pasukan Jurgen Klopp ini, baru saja memenangi partai sengit Liga Champions kontra Red Bull Salzburg di Anfield, dengan skor 4-3.
Liverpool sempat memimpin 3-0 melalui gol-gol Sadio Mane, Andrew Robertson, dan Mohamed Salah. Hanya sayang, lini belakang Liverpool yang digalang Virgil van Dijk tampil di bawah standar. Liverpool kebobolan 3 gol balasan. Namun, Salah mampu mencetak gol kedua di laga tersebut, untuk memastikan kemenangan timnya.
Melawan Leicester, dengan Vardy yang sudah mencetak 7 gol Premier League kontra Liverpool, Klopp pasti menuntut barisan belakangnya untuk tampil lebih disiplin dibandingkan laga sebelumnya. Dengan begitu, target mengamankan 3 poin di Anfield, sekaligus meneruskan start sempurna sebelum masuk jeda internasional, bakal bisa diwujudkan. (bln/saz)
dr Restuti Hidayani S, SpPD
Dokter Penanggung Jawab Pasien
dr Restuti Hidayani S, SpPD
Dokter Penanggung Jawab Pasien
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua mahasiswi Fakultas Kedokteran (FK) USU asal Malaysia, LW (21) dan U (21), yang diduga terkena difteri atau suspect difteri, akhirnya dibolehkan pulang. Kedua mahasiswi ini sempat dirawat hampir dua minggu di RSUP Haji Adam Malik, Medan.
Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, mengatakan mereka pulang pada Kamis (3/10) sore sekitar pukul 17.00 WIB. “Keduanya dibolehkan pulang karena kondisinya terus membaik. Pun begitu, keduanya masih harus tetap minum obat sesuai resep dokter. Mereka juga dalam pengawasan sampai benar-benar sembuh,” ucapnya, Jumat (4/10).
dr Restuti Hidayani Saragih SpPD selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) pasien suspect difteri RSUP Haji Adam Malik mengatakan hal yang sama. “Keduanya sudah PBJ (Pulang Berobat Jalan), karena kondisinya sudah membaik. Sebab, responnya sesuai dengan yang diharapkan saat terapi difteri ketika menjalani perawatan,” ujarnya.
Menurut dr Restuti, sebelum dibolehkan pulang ke rumah, kedua pasien itu terlebih dahulu diberikan antibiotik. “Ada dua jenis antibiotik yang bisa diberikan kepada pasien, boleh yang disuntikkan ke bagian paha dan boleh juga berbentuk pil. Ini tergantung dari penilaian dokter yang merawatnya,” kata dia.
Ketika berada di rumah nantinya, sambung dr Restuti, pasien tetap harus minum antibiotik selama 14 hari. Antibiotik tersebut jenis eritromisin berbentuk pil atau cairan untuk diminum. Selain itu, pasien juga diwajibkan berada di dalam rumah saja, dan mengurangi kontak dengan orang lain di luar. Hal ini untuk menghindari agar orang lain tertular.
“Kedua pasien tersebut mau tidak mau harus di rumah untuk istirahat, sama seperti orang yang baru sembuh dirawat karena terkena penyakit tipes. Jadi, ketika di rumah bukan berarti bisa langsung melakukan aktivitas di luar rumah, misalnya sekolah (kuliah) dan lain sebagainya,” sebut dr Restuti.
Ia melanjutkan, pasien ini juga dipantau oleh dinas kesehatan kabupaten/kota terkait dan provinsi karena bertanggung jawab melakukan pemantauan kondisinya.
Disinggung apakah tidak membahayakan terhadap orang lain dalam arti bisa menularkan, dr Restuti tidak menjawab secara pasti. “Yang bisa menularkan difteri adalah pasien itu sendiri dan carrier atau pembawa (sehat tapi bisa menularkan),” jawabnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, masa penularan penyakit ini terjadi pada H-10 sampai dengan H+2. Artinya, 10 hari sebelum mulai timbulnya gejala. Sedangkan H+2 adalah waktu pasien mendapatkan terapi oleh dokter.
Contohnya, pasien mulai mengalami gejala difteri pada tanggal 20. Lantas, tanggal 19 merupakan hari terakhir pasien sehat dan dikurangi 10 hari. Maka, tanggal 9 merupakan masa penularan. “Dokter, perawat serta orang-orang yang kontak erat dengan pasien, harus mendapatkan vaksinasi yaitu imunisasi. Kemudian, terapi pencegahan salah satunya diberi antibiotik eritromisin minimal 7 hari,” terang dr Restuti.
Tak hanya itu, lanjut dia, sebagian dari orang yang kontak erat itu juga diperiksa tenggorokannya. Tujuannya, untuk melihat apakah carrier. “Artinya, orang ini tak sakit dan tak ada gejala namun berpotensi bisa menularkan bakteri.
Namun demikian, harus menunggu hasil uji swab (sampel) laboratorium. Jika positif, maka orang tersebut carrier. Orang ini tidak sakit tetapi bisa menularkan. Makanya, setiap orang yang kontak erat dengan pasien suspect difteri harus minum antibiotik eritromisin selain vaksinasi,” tandasnya.
Diketahui, LW dan U merupakan teman satu kos Nurul Arifah Ahmad Ali (20), mahasiswi FK USU asal Malaysia yang meninggal dunia karena suspect difteri pada Sabtu bulan lalu (21/9). Keduanya mulai dirawat di RSUP Haji Adam Malik tak lama setelah Nurul masuk ke rumah sakit tersebut pada Jumat (20/9).
LW dan U mengalami gejala yang hampir sama yaitu demam dan rasa sakit menelan. Namun, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, satu kasus ada ditemukan selaput putih di langit-langit mulutnya dan satu lagi hanya kemerahan saja. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatangn
Namun hingga kemarin, masih ada delapan daerah yang belum melapor soal kesiapan anggaran Pilkada ke KPU Sumut.
Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin menyebutkan, kedelapan daerah itu yakni Kota Medan, Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Tanjungbalai, Simalungun, Gunungsitoli, dan Nias Selatan. Namun dari kedelapan daerah itu, tiga di antaranya yakni Kota Medan, Karo, dan Pakpak Bharat sudah siap membahas anggaran untuk Pilkada serentak tahun depan. “Tiga daerah itu hanya tinggal menunggu penandatanganan NPHD dengan pemda masing-masing,” terang Herdensi.
Sedangkan 15 daerah yang sudah melaporkan anggaran Pilkadanya dan sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni Kota Sibolga sebesar Rp9,46 miliar, Tapanuli Selatan sebesar Rp30,2 miliar, Nias sebesar Rp25 miliar, Labuhan Batu sebesar Rp30,9 miliar, Asahan sebesar Rp40 miliar.
Selanjutnya Labuhanbatu Selatan sebesar Rp21,3 miliar, Labuhanbatu Utara sebesar Rp24,5 miliar, Nias Utara sebesar Rp27,6 miliar, Binjai sebesar Rp16,3 miliar, Nias Barat sebesar Rp16 miliar, Mandailingnatal sebesar Rp40,3 miliar, Samosir sebesar Rp19,1 miliar, Toba Samosir sebesar Rp29,1 miliar, Humbang Hasundutan sebesar Rp25 miliar, dan Pematangsiantar sebesar Rp21 miliar.
Menurutnya, jumlah besaran NPHD yang telah ditandatangani tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara KPU dan pemerintah daerah bersangkutan. “Sudah disepakati bersama, dan sudah tanda tangan NPHD,” katanya.
Ia sebelumnya mengungkapkan, Pilkada serentak 2020 pada empat daerah di Sumut berpotensi terganggu. Hal ini terjadi karena penganggaran yang ditampung oleh pemerintah daerah masing-masing tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh KPU pada masing-masing daerah. Empat daerah tersebut yakni Kabupaten Simalungun, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat. “Pada empat daerah ini akan sulit menggelar NPHD. Sesuai jadwal kan penandatanganan NPHD itu paling lambat 1 Oktober 2019,” ujarnya.
Ia mengemukakan persoalan utama dalam masalah penganggaran pada empat daerah tersebut yakni karena pemda terkait tidak mengakomodir jumlah anggaran Pilkada sesuai dengan yang diajukan KPU pada daerah masing-masing. Besaran dana penyelenggaraan pilkada yang ditampung menurutnya berada dibawah jumlah yang diajukan.
“Anggaran yang mereka tampung untuk Pilkada 2020 lebih kecil dibanding jumlah anggaran pada 2015 lalu. Misalnya Pemkab Simalungun hanya menampung anggaran Rp 41 miliar, padahal Pilkada tahun 2015 saja sudah Rp 46 miliar. Begitu juga Tanjungbalai hanya menampung Rp 10 miliar padahal tahun 2015 lalu saja sudah Rp 14 miliar. Yang begini kan sangat mengganggu, karena seharusnya jumlahnya lebih besar mengingat adanya beberapa item pengadaan yang membutuhkan anggaran seperti belanja kotak dan juga kenaikan honor petugas ad hoc,” ujarnya.
Hendensi menyebutkan, jajaran KPU sifatnya hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan penganggaran sepenuhnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah sesuai dengan UU Pilkada Nomor 10/2016 tentang Penganggaran yang juga dikuatkan oleh Permendagri Nomor 54/2019 dan surat edaran menteri Dalam Negeri Nomor 900/2019 juga tentang penganggaran. Karena itu, jajaran KPU menurutnya akan menyampaikan kondisi ini kepada Kemendagri melalui KPU RI.
“Kami akan menyampaikan kondisi ini kepada pihak Kemendagri melalui pimpinan kami di KPU RI. Karena kewajiban untuk mengadakan penganggaran itu ada pada pemerintah daerah,” pungkasnya.
Eldin Teken SK Penetapan Anggaran Pilkada Medan
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menandatangani surat keputusan (SK) penetapan anggaran untuk Pilkada Medan pada tahun 2020 mendatang. “Iya, kemarin SK-nya sudah ditandatangani sama Pak Wali,” ucap Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Syahrial.
Syahrial menjelaskan, dengan sudah ditandatanganinya SK tersebut, maka pihaknya segera mengatur jadwal untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang anggaran Pilkada Medan 2020 tinggal. “Untuk jadwal penandatanganan NPHD sedang kita atur, rencananya hari Senin (7/10) nanti. Tapi begitupun nanti akan dipastikan kembali. Untuk tempat penandatanganannya ya bisa dimana saja karena kan tidak harus seremonial,” ujarnya.
Dijelaskan Syahrial, tahapan sebelum penandatanganan NPHD adalah penetapan SK oleh Wali Kota Medan. Selain itu, di Permendagri 54/2019 batas akhir penandatanganan NPHD adalah satu bulan sebelum tahapan di mulai. Syahrial juga meyakinkan bahwa tidak akan ada kekurangan anggaran pada Pilkada Medan. “Rp100 miliar untuk KPU dan Bawaslu dan beberapa pihak lainnya. Nanti kalau kurang masih bisa diambil dari dana tidak terduga atau efesiensi dari OPD lainnya,” jelasnya.
Ditanyai mengenai hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Divisi Hukum, Zefrizal SH MH mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui perihal penandatanganan SK penetapan tersebut oleh Wali Kota Medan. “Iya, kita sudah tahu kabar itu. Ini sekarang kita sedang menunggu jadwal kapan kita akan dipanggil untuk menandatangani NPHD nya,” ujar Zefrizal.
Dijelaskan Zefrizal, sebenarnya penandatanganan NPHD sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Kemendagri, yakni 1 Oktober. “Sebenarnya udah lewat waktunya, harusnya kan tanggal 1 Oktober kemarin, tapi ternyata belum di tanggal 1 belum bisa ditandatangani Wali Kota NPHD nya. Entah apa alasannya, kita pun gak tahu. Pemko cuma bilang tidak bisa ditanggal 1, apa sebabnya tidak ada diberitahu ke kita,” jelasnya.
Untuk itu, kata Zefrizal, bila nantinya pihaknya sudah menerima surat undangan untuk penandatanganan NPHD tersebut, maka jadwal penandatanganan itu harus di plenokan terlebih dahulu oleh KPU Medan. “Harus begitu. Kalau kemarin NPHD itu ditandatangani sebelum atau tepat di tanggal 1 Oktober, maka kita tinggal datang saja. Tapi ini kan berbeda, kita sudah melanggar aturan ini namanya, sudah melewati batas waktu yang ditetapkan Oleh Kemendagri karena penandatanganannya sudah di atas 1 Oktober, maka ini harus diplenokan dulu, nantinya kita akan minta pendapat juga dari KPU Sumut,” katanya.
Terkait besaran anggaran Pilkada Medan tahun 2020 yang akan diterima KPU Medan, Zefrizal membenarkan senilai Rp69 Miliar. “Iya, untuk KPU Medan sebesar Rp69 Miliar,” tutupnya.
Seperti diketahui, awalnya KPU Medan mengusulkan anggaran Pilkada Medan 2020 kepada Pemko Medan senilai Rp104 Miliar. Namun, anggaran itu dinilai terlalu besar hingga akhirnya di revisi ke angka Rp92 Miliar. Nilai itu juga dinilai masih cukup berpotensi untuk dipangkas dengan berbagai bentuk efisiensi, hingga akhirnya ditentukan anggara KPU Medan untuk Pilkada 2020 sebesar Rp69 Miliar. (prn/map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mendukung pariwisata Danau Toba, maskapai Garuda Indonesia telah membuka rute baru Amsterdam-Medan-Denpasar. Flight perdana dilakukan Selasa (1/10/2019) baru lalu.
Rute ini akan memberi impact positif buat Destinasi Super Prioritas Danau Toba. Apalagi, Medan telah dipilih sebagai hub baru.
Garuda mengoperasikan armada Airbus A330 – 200. Kapasitas sekali angkutnya sekitar 222 penumpang, yaitu 36 seat kelas bisnis dan 186 kursi ekonomi. Poros baru ini akan dilayani 6 kali dalam sepekan, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
Dari Amsterdam, penerbangan akan dilayani dengan nomor flight GA 089. Wisatawan berangkat dari Bandara Schipol, Amsterdam, pukul 12.05 LT, lalu tiba di Bandara Kualanamu pukul 06.25 LT.
Transit sekitar 40 menit, GA 089 melanjutkan perjalanan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dengan waktu kedatangan 11.05 LT.
Sedangkan dari Bali, penerbangan akan dilayani oleh pesawat GA 088. Berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pukul 20.25 LT, lalu tiba di Bandara Kualanamu pada jam 23.15 LT.
Setelah transit 40 menit, GA 088 melanjutkan flight menuju Amsterdam pukul 23.55 LT dan tiba 07.50 LT.
“Kami menyambut gembira kebijakan Garuda membuka rute baru dari Eropa, menyambungkan Amsterdam – Medan – Denpasar. Amsterdam dan Belanda tetap pasar potensial. Poros ini menguntungkan buat Danau Toba. Arus wisman akan semakin optimal,” ungkap Staf Khusus Menteri Bidang Infrastruktur Pariwisata Kemenpar, Judi Rifajantoro.(gus/jpnn/bbs/int)
MENYEBERANG
Kapal Ferry menyeberangi perairan Danau Toba untuk mengantar wisatawan ke objek wisata yang dituju. Untuk mengembangkan pariwisata di Danau Toba, BOPDT terus mengajak para investor untuk berinvestasi.
MENYEBERANG
Kapal Ferry menyeberangi perairan Danau Toba untuk mengantar wisatawan ke objek wisata yang dituju. Untuk mengembangkan pariwisata di Danau Toba, BOPDT terus mengajak para investor untuk berinvestasi.
Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) terus mengajak para investor untuk berinvestasi di Danau Toba. Targetnya, membangun berbagai fasilitas bertaraf internasional di danau terbesar di Asia Tenggara tersebut. Saat ini puluhan investor sudah menjalin koordinasi dengan BOPDT karena berminat membangun berbagai fasilitas pendukung industri pariwisata di sana.
“SEKITAR 30 sampai 40 investor. Kemarin 7, jadi ada 30 lebih lagi investor. Kita ajak untuk membangun,” kata Direktur BOPDT, Arie Prasetyo kepada wartawan, Jumat (4/10).
Sebelumnya pada 21 Oktober 2018, tujuh investor telah menandatangani MoU di Bali untuk menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 6,1 triliun di kawasan Danau Toba. Tak berhenti hanya di 7 investor, BOPDT terus mengundang investor lainnya, baik lokal maupun luar negeri.
Berapakah nilai investasi yang dibutuhkan untuk membangun pariwisata superprioritas di Danau Toba? Arie mengatakan belum menghitung keseluruhan. Tapi jika ingin menjadikan danau vulkanik terbesar di dunia itu masuk pariwisata bertaraf internasional, diperlukan dana investasi yang besar.
“Kalau total nilai investasi masih perlu kajian,” sebut Arie sembari mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk mendatang investor ke Danau Toba.
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan lahan dan infrastruktur. Lahan dipastikan clear and clean, agar investor merasa nyaman dan aman membawa dana investasi ke Danau Toba. Akan dibangun rumah sakit, hotel berbintang, dan lainnya. “Semuanya bertaraf internasional. Sehingga kelas Danau Toba naik kelas dan menarik wisatawan mancanegara (wisman) dalam jumlah besar,” ungkap Arie.
Arie mengharapkan dukungan dari delapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se-kawasan Danau Toba dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk memberikan kemudahan perizinan dan kepastian hukum kepada investor yang akan menanamkan modal di Danau Toba.
“Mereka (investor) datang, maunya semua masalah perizinan, kenyamanan berinvestasi dan menjaga aset-aset mereka, dibantu oleh kita. Di sini BOPDT memposisikan sebagai pengelola, memastikan di sana aman dan kondusif untuk berinvestasi,” pungkasnya.
Turis Malaysia Dominasi Kunjungan
Tahun 2018 lalu, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba dan Medan sebanyak 231.465 wisman. Wisatawan Malaysia mendominasi dengan angka 137.692 wisatawan, atau 13,5 persen. Sementara kunjungan wisatawan Singapura mencapai 18.256 atau tumbuh 7,4 persen.
Adapun wisman dari negara lainnya sekitar 56.531 orang. Pada rentang Januari – Juli 2019, realisasi aliran wismannya mencapai 137.155 orang.
“Dengan akses langsung Garuda Indonesia, pergerakan wisatawan Eropa akan terus bertambah, khususnya wisatawan dari Belanda. Pergerakannya akan tumbuh optimal. Apalagi, kawasan Danau Toba sejak awal sangat siap menyambut kehadiran wisman dari negara manapun. Danau Toba ini luar biasa dengan dukungan beragam infrastrukturnya,” jelas Judi lagi.
Selain indah, beragam infrastruktur disiapkan pemerintah di Danau Toba. Danau Toba juga semakin mudah dijangkau dengan hadirnya tol, tepatnya menghubungkan Kualanamu-Tebingtinggi-Pematangsiantar-Parapat.
Selain akses tol, kawasan Danau Toba juga dipoles. Untuk membangun beragam infrastruktur tersebut, aliran dana besar juga sudah diberikan.
Selain itu, untuk mendukung akses masuk, penguatan infrastruktur juga diberikan pada Kawasan Danau Toba. Untuk mendukung jalan dan jembatan, pemerintah sudah menyuntikan dana Rp570,6 miliar.
Dana tersebut dipakai untuk preservasi dan pelebaran jalan Pangururan – Ambarita -Tomok – Onan Rungu. Program itu juga diberikan bagi ruas jalan Tele – Pangururan – Nainggolan – Onan Rungu.
Optimalisasi pengembangan infrastruktur juga dilakukan pada 2020. Total anggaran yang disiapkannya Rp1,016 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk rekonstruksi jalan di Ambarita – Simanindo. Selain itu, dilakukan juga penggantian Jembatan Aek Sioto.
Judi menambahkan, kawasan Danau Toba semakin nyaman dan ramah bagi wisatawan. “Semua sudah dikembangkan optimal di sana. Dukungan infrastrukturnya sangat luar biasa. Destinasi wisata di sana akan terus tumbuh. Tentu ada manfaat ekonomi besar yang dinikmati masyarakat. Rute baru yang dikembangkan Garuda akan tumbuh cepat. Seluruh aspek sangat mendukung,” lanjut Judi.
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya menilai, hadirnya rute Amsterdam – Medan – Denpasar menggembirakan. Pasar Eropa khususnya Belanda akan tergarap lebih maksimal.
“Bagaimanapun, kuncinya adalah aksesibilitas. Destinasi di Danau Toba dan Bali sangat luar biasa. Alam dan budayanya eksotis,” terang Nia Niscaya.
Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar, Rizki Handayani menilai, Garuda Indonesia makin berkontribusi besar terhadap pariwisata Indonesia.
“Pergerakan wisman menuju Tanah Air akan semakin besar. Dengan keindahan destinasi yang ditawarkan, kami yakin respons pasar di Belanda dan Eropa sangat positif. Apalagi budaya di Danau Toba juga sangat kuat seperti Bali. Alam keduanya indah,” tutur Rizki Handayani.
Apresiasi disampaikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Ia mengatakan, Kemenpar akan memberikan suport agar rute ini bisa maksimal, sehingga kunjungan ke Danau Toba bisa ikut meningkat.
“Terima kasih karena Garuda Indonesia membuka rute baru Amsterdam – Medan – Denpasar. Kami tentu akan memberikan suport maksimal. Hal serupa juga selalu kami berikan bagi maskapai yang mau membuka rute baru. Kami pun berharap, maskapai lain terus mengembangkan rute baru mancenagara,” tutup menteri yang juga Menpar Terbaik ASEAN ini.
Penetapan Kaldera Toba April 2020
Sementara itu, terkait informasi bahwa Kaldera Toba telah diterima sebagai bagian dari Taman Bumi (Global Geopark) UNESCO, hingga kini United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) belum mempublikasikan secara resmi.
“Penetapannya baru April 2020 nanti di Paris,” kata GM Geopark Kaldera Toba, Wan Hidayati, kemarin.
Dilansir dari situs Unesco.org, pada Agustus 2018, hasil keputusan atas pengajuan Kaldera Toba sebagai Geopark masih berstatus ditangguhkan (deffered). Artinya, masih ada 11 aspek yang rekomendasinya ditolak dan butuh perbaikan, termasuk di antaranya fasilitas dan infrastruktur, warisan alam (natural heritage), warisan budaya (cultural heritage), warisan budaya tak benda (intangibel heritage).
Menurut pemerhati Danau Toba dari Lembaga Prakarsa Masyarakat (LPM) Haranggaol Horison, Tohap Simamora, sepanjang belum resmi diumumkan UNESCO pada April 2020, maka belum bisa dikatakan Kaldera Toba sudah resmi menjadi Geopark UNESCO.
“Kita tunggu dulu sampai April, setelah itu diumumkan barulah sah. Jangan mendahului. Karena yang saya tahu banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Jurinya saja kalau tak salah individu dari berbagai negara, dari Indonesia ada lima, termasuk seorang pastor dari Timur,” katanya.
Menurut Tohap, salah satu aspek penilaian yang penting ialah aspek legalitas situs yang masih bagian dari masyarakat.
“Misalnya, ada satu situs yang masuk dalam bagian geopark itu, apakah sebelumnya sudah disahkan secara legal yang menyatakan bahwa itu situs geopark. Artinya, sudahkah ada perda maupun aturan legal yang menyatakan itu situs resmi, nah ini kan nanti bisa menimbulkan konflik kalau tidak ada legalitasnya. Apakah masyarakat juga sudah diberitahu?” terang Tohap.
Sementara itu, dari aspek pariwisata, menurut praktisi pariwisata Dearman Damanik, tentu saja akan sangat bagus bila Kaldera Toba sudah menjadi bagian dari Geopark UNESCO.
Namun, ia melihat masih minimnya koordinasi dengan stakeholder pariwisata. Misalnya, dalam hal penyampaikan sosialisasi kepada wisatawan, sudahkah berkoordinasi dengan stakeholder yang tepat, misalnya asosiasi pariwisata, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) atau asosiasi lainnya.
“Ini kan ada kaitanya dengan pariwisata, jadi alangkah baiknya jika sosialisasi informasi mengenai geopark itu adalah stakeholder pariwisata. Kemudian, apakah stakeholder pariwisata sudah mendapat informasi yang akurat dan detail soal ini? Sehingga mereka bisa membantu mempromosikannya kepada wisatawan, bahkan bisa mengemaskan menjadi paket wisata,” ujar Dearman. (gus/jpnn/bbs/int)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komite Pemilihan (KP) PSSI telah mengumumkan nama-nama calon Ketum PSSI yang berkasnya terverifikasi dan bisa maju bersaing. Selain nama calon ketua umum, juga ada wakil ketua umum, dan anggota Exco PSSI.
Pengumuman dilakukan di Kantor PSSI, Senayan, Jumat (4/10) sore. Total, ada 10 caketum, kemudian 20 nama cawaketum, dan 90 nama calon anggota Exco.
“Saya bacakan 10 nama caketum saja, yang lainnya nanti akan dikirimkan dalam bentuk rilis,” ungkap Ketua Komite Pemilihan PSSI Syarif Bastaman.
Nama itu, yakni Arif Putra Wicaksono, Aven Hinelo, Vijaya Fitriyasa, Bernhard Limbong, Fary Djemy Francis, Mochamad Iriawan, Rahim Soekasah, Sarman, Yesayas Oktovianus, dan La Nyalla Mattalitti.
“Nama-nama ini sudah lengkap berkasnya, tinggal diverifikasi oleh tim. Calon sementara ini akan diumumkan pada 8 Oktober,” imbuh Syarif.
Pemilihan Ketua Umum PSSI akan digelar dalam Kongres pemilihan 2 November 2019 mendatang. Nama-nama calon tetap definitif akan diumumkan pada 16 Oktober mendatang, setelah melalui masa banding.
Sebelumnya, Komite Pemilihan PSSI terkejut dengan tingginya antusiasme pendaftar yang mencapai ratusan orang. “Yang diumumkan hari ini (kemarin, red) adalah semua nama yang sudah lolos, sebelumnya banyak sekali yang mendaftar (caketum PSSI, red), kemungkinan ada 50 lebih sampai hari terakhir kemarin,” beber Syarif.
Syarif juga menilai, antusiasme tinggi ini mengejutkan, karena bukan hanya dari kalangan sepak bola saja yang mendaftar. Nama-nama yang selama ini kental dengan dunia politik juga mendaftar di menit-menit akhir. “Pada antre kemarin (Kamis (3/10)) yang datang dari berbagai kalangan, termasuk dari DPR juga, dan mereka banyak yang tidak lolos. Intinya banyak politikus yang senang dengan PSSI,” pungkasnya. (dkk/jpnn/saz)
