26 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 4880

Bakal Hadapi PSGC Ciamis, PSMS Pede

triadi wibowo/sumut pos SELEBRASI: Penggawa PSMS Medan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSCS Cilacap di Stadion Teladan Medan, belum lama ini.
SELEBRASI: Penggawa PSMS Medan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSCS Cilacap di Stadion Teladan Medan, belum lama ini.
Triadi wibowo/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Skuad PSMS Medan percaya diri menghadapi tuan rumah PSGC Ciamis, yang bakal dihelat di Stadion Galuh, Ciamis, Senin (7/10) mendatang.

Pelatih PSMS, Jafri Sastra mengatakan, dia berharap anak-anak asuhnya nanti lebih percaya diri, terpenting bagaimana timnya dapat menghadapi pertandingan dengan baik.

“Kerja sama tim dan komunikasi harus terus kami tingkatkan. Di samping pertahanan dan finishing juga transisi,” tutur Jafri, Jumat (4/10).

PSMS memang harus mampu meraih poin penuh dari Laskar Galuh, julukan PSGC, demi memenuhi ambisi melaju ke babak 8 besar. Saat ini Ayam Kinantan masih berada diposisi kelima dengan 31 poin.

Kondisi itu jelas masih membutuhkan kerja keras untuk menambah poin demi masuk posisi 4 besar klasemen sementara, yang dihuni PSCS Cilacap di posisi keempat dengan 33 poin, Sriwijaya FC di tempat ketiga dengan 37 poin. Persiraja Banda Aceh di posisi kedua dengan 39 poin, dan Persita Tangerang memuncaki klasemen dengan 40 poin.

Kemenangan 2-1 dari Sriwijaya di pekan ke-20 lalu, tak luput dari evaluasi yang harus dilakukan Jafri. Dia sadar, jika masih ada kelemahan Legimin Raharjo dan kawan-kawan yang menjadi celah bagi lawan untuk menjebol gawang PSMS. “Pagi tadi kami sudah mulai berbenah. Alhamdulillah, pemain yang dibawa tidak ada yang cedera atau terakumulasi,” katanya.

Soal PSGC yang merupakan tim yang berada di posisi 11, dan masuk dalam zona degradasi, Jafri menegaskan, hal tersebut tak jadi pertimbangan baginya, dengan menganggap sebelah mata pasukan Andri Wijaya itu.

Terpenting bagi pelatih asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu, anak asuhnya tetap fokus dan meraih kemenangan. “Untuk menghadapi Ciamis, kami harus tetap fokus dan menjaga mental serta motivasi, untuk bisa meraih poin. Kami tetap melihat Ciamis tim yang bagus,” jelas Jafri.

Sebelumnya, peluang PSMS untuk lolos ke babak 8 besar, semakin terbuka. Hal itu terjadi setelah PSCS ditahan PSPS Riau dengan skor 1-1 di Stadion Wijaya Kusuma, Cilacap, 2 Oktober lalu.

Pada pertandingan ini, PSCS unggul lebih dulu, melalui Rendi Saputra di menit 35. PSPS menyamakan kedudukan melalui Firman Septian di menit 71. Dan pertandingan berakhir imbang. Hasil tersebut, tidak mengoyahkan posisi PSCS di peringkat 4. Namun, raihan poin mereka gagal menjauhi PSMS di posisi kelima.

PSCS mengoleksi 33 angka dari 20 pertandingan. Sedangkan PSMS meraih 31 angka dari 19 laga. Artinya selisih hanya 2 angka, namun Ayam Kinantan masih memiliki satu laga sisa. Dengan posisi tersebut, Legimin Raharjo dan kawan-kawan bisa menentukan nasib sendiri untuk lolos ke babak 8 besar.

Jafri pun mengakui, hasil imbang antara PSCS dengan PSPS memang sangat menguntungkan bagi Ayam Kinantan. Pasalnya, peluang untuk melaju ke babak selanjutnya semakin besar. Namun dia mengaku enggan jemawa. “Hasil imbang itu memang menguntungkan bagi PSMS. Kami bisa menentukan nasib sendiri. Tapi, kami tak boleh jemawa. Masih ada 3 pertandingan sisa yang harus dihadapi,” katanya.

Dia berharap, anak asuhnya tampil konsisten. Untuk itu pembenahan terus dilakukan. “Saya akan terus memperbaiki kekurangan tim. Saat melawan Sriwijaya, penyelesaian akhir sudah mulai membaik. Namun masih ada beberapa kekurangan. Ini akan diperbaiki sebelum melawan PSGC,” jelas Jafri, seraya mengatakan, bakal terus melakukan rotasi, yang merupakan bagian dari strategi. (ant/saz)

Lahan Sengketa Dibangun Tembok, Hartono Rusli Disomasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lahan eks Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara II di Jalan Soekarno-hatta Simpang Tugu Pahlawan yang masih bersengketa lantaran belum ada keputusan hukum tetap, dibangun pagar atau tembok. Karenanya, Pemerintah Kota Binjai menyayangkan hal tersebut.

Hartono Rusli yang menggugat Pemko ke Pengadilan Negeri Binjai setelah dihancurkannya pagar belum lama ini, dituding sebagai orang yang membangun kembali. Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay kemudian menanggapi hal tersebut.

Sekda membenarkan, lahan eks HGU tersebut masih berstatus tanah negara. Itu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 326/Pdt/2018/PT-Mdn.

Hingga kini, belum ada kepastian hak atas tanah tersebut. Sebab, masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung dan bersengketa antara Pemko Binjai dengan Hartono Rusli.

“Karena itu saudara Hartono Rusli tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap objek tanah berperkara tersebut,” beber Sekda didampingi Kabag Hukum Salmadeni dan Kabag Humas Rudi Baros, Jumat (4/10).

Dia menambahkan, Pemko Binjai melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Hartono Rusli dan kuasanya pada 26 September 2019 lalu. Bunyinya agar Hartono membongkar pagar tembok yang telah dibangun di atas tanah objek perkara.

Bahkan, Pemko Binjai pun akan melaporkan kasus ini ke Polres. Sebelum adanya pembangunan pagar, kata Sekda, sudah digelar pertemuan antara kuasa hukum kedua belah pihak.

Disepakati bahwa tidak boleh ada pembangunan apapun sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun belakangan, pihak Hartono Rusli membangun pagar secara diam-diam pada dini hari.

“Berdasarkan informasi, pembangunan dilaksanakan diam-diam pada dini hari. Pagi hari sudah terpasang. Ini contoh perilaku yang tidak baik, dia lakukan upaya hukum tapi dia sendiri melanggar,” ucap mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini.

“Lahan itu akan digunakan untuk pelebaran jalan karena sering macet. Untuk itu, kita minta dukungan masyarakat agar proses hukum dapat berjalan sesuai yang diharapkan, pelebaran jalan bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Diketahui, sengketa tanah berawal dari rencana Wali Kota Binjai untuk melebarkan jalan Soekarno Hatta, tepatnya di seputaran Tugu Pahlawan dengan memanfaatkan lahan terlantar eks HGU PTPN II. Pelebaran jalan perlu dilakukan sesuai kebutuhan perkembangan kota dan arus lalulintas di kawasan tersebut cukup padat.

Belakangan muncul Hartono Rusli yang mengaku sebagai pemilik lahan dan menggugat Wali Kota Binjai di Pengadilan Negeri. Majelis Hakim PN Binjai kala itu memenangkan Hartono Rusli dan menyatakan yang bersangkutan sebagai pemilik sah lahan.

Namun, Wali Kota Binjai selaku tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Putusan PT Medan menganulir putusan PN Binjai dan menyatakan tindakan Pemerintah Kota Binjai terhadap tanah di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Timbang Langkat bukanlah perbuatan melawan hukum. Hartono Rusli pun bukan orang yang sah menguasai dan mengusahai lahan tersebut.(ted/ala)

Tabrak Bagian Belakang Mobil, Warga Menteng 7 Tewas di Tempat, TKP di Tanjung Morawa

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan-Tebing Tinggi KM. 11-12, Jumat (4/10) sekira Pukul 03.30 WIB. Tepatnya di depan Hotel Halay Inn, Dusun 1, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang.

Akibat kecelakan itu, Dimpos Silalahi (23) tewas di tempat. Korban mengendarai sepedamotor Yamaha Mio Soul BK 2289 AED.

Ia merupakan warga Jalan Menteng 7, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Informasi dihimpun, korban datang dari arah Medan menuju ke arah Tebingtinggi.

Tiba di tempat kejadian, korban diduga menabrak bagian belakang mobil yang ada di depannya. Nomor polisi mobil tersebut belum diketahui.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka robek dan memar di kepala. Kemudian, hidung dan mulut mengeluarkan darah.

Selain itu, luka lecet ditangan dan kaki. Kerasnya benturan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat.

Setelah dievakuasi pihak Satlantas, jenazah korban dibawa ke RSUD Deliserdang Lubukpakam untuk divisum.

Kasatlantas Polres Deliserdang AKP Budiono Saputro SH MH membenarkan peristiwa tersebut.

“Kasusnya masih dalam lidik dan korban sudah diserahkan ke pihak keluarga,” singkat AKP Budiono.(btr/ala)

Sidang Kasus Korupsi Tapian Siri-siri, Proyek Disebut Perintah Bupati Madina

istimewa DIHADIRKAN: Para saksi dihadirkan terkait kasus korupsi Tapian Siri-siri Kabupaten Madina, Jumat (4/10).
DIHADIRKAN: Para saksi dihadirkan terkait kasus korupsi Tapian Siri-siri Kabupaten Madina, Jumat (4/10).

MADINA, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan Tapian Siri-Siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) Pemkab Mandailing Natal (Madina) disebut merupakan inisiatif Bupati, Dahlan Hasan Nasution. Itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (4/10).

PERNYATAAN itu dikeluarkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Muhammad Syafi’i saat bersaksi untuk tiga terdakwa.

Ketiganya masing-masing, Plt Kadis Perumahan dan Permukiman (Perkim) Madina, Rahmadsyah Lubis serta dua pria yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Khairul Akhyar Rangkuti dan Edy Djunaedi.

“Awalnya bupati yang mulai bercerita tentang pembangunan Taman Raja Batu ini saat bertemu biasa dan rapat resmi pun diceritakan juga,” ujar Syafi’i, di hadapan Ketua majelis hakim, Irwan Efendy, Jumat (4/10).

Bahkan, Syafi’i membenarkan bahwa bupati pernah memerintahkan ketiga dinas yaitu Perkim, Dispora dan PU untuk membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pengerjaan proyek TSS dan TRB.

“Jadi perintah Bupati Dahlan Hasan Nasutio. Isinya surat perintah masing-masing untuk mengajukan DPA,” bebernya.

Dia menambahkan, bahwa proyek TRB dikerjakan bukan hanya oleh Dinas Perkim, namun juga Dinas PU.

“Jadi pengerjaan beranda Madina, Taman Raja Batu itu konstruksinya seperti besi dikerjakan oleh Dinas PU, kaca dan lainnya dikerjakan Dinas Perkim,” sebutnya.

Saksi membenarkan, bahwa ketiga terdakwa dari Dinas Perkim hanya terlibat dalam pembangunan Taman Raja Batu. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa 10 paket pembangunan Taman Raja Batu telah dikerjakan dan masih berfungsi.

“Jadi tidak ada dibahas di Dinas Perkim proyek Tapian Siri-Siri. Jadi kalau Taman Raja Batu itu ada di komplek perkantoran Pemkab Bupati Madina. Ada 10 paket pekerjaan dan masih berfungsi,” jelas Syafi’i.

Saksi lain, Kepala Bappeda Madina, Abu Hanifah, Kabag Keuangan Madina, Kamal Rangkuti dan Kabid Asset, Randuk Siregar juga membenarkan bahwa baik pembangunan Tapian Siri-Siri maupun Taman Raja Batu adalah inisiatif dari Bupati Madina.

Saat dikonfirmasi seusai sidang terkait keterlibatan Bupati Madina dalam kasus ini, Syafi’i tak berkomentar sama sekali. “Saya no coment,” tandasnya.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Rahmadsyah, Baginda Umar Lubis mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk menghadirkan Bupati Madina dalam persidangan.

“Kamu juga telah bermohon secara lisan kepada Ketua Majelis Hakim, Irwan Effendi untuk memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Bupati Madina dalam persidangan ini,” ujar Baginda.

Baginya, hal ini sangat penting karena pembangunan proyek yang merugikan negara Rp1,63 miliar tersebut digagas oleh Bupati Madina.

“Jadi kasus ini tidak bisa dilihat kejelasannya apabila Bupati tidak dihadirkan. Makanya kita bermohon kepada majelis hakim,” tandasnya.(man/ala)

Tawarkan Perlengkapan Bengkel Mobil Inovatif dan Terjangkau, Himawan Putra Corp Hadir di Kota Medan

BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos MELIHAT: Seorang Konsumen saat melihat perlengkapan bengkel di Kantor Cabang Himawan Putra Corp di Medan.
MELIHAT: Seorang Konsumen saat melihat perlengkapan bengkel di Kantor Cabang Himawan Putra Corp di Medan.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda empat di Kota Medan terus meningkat.

Hal ini menjadi alasan Himawan Putra Corp yang merupakan distributor perlengkapan bengkel membuka cabang di Jalan Kapten Muslim, Medan, Kamis (3/10).

Vice President PT. Himawan Putra, Kevinski Himawan menjelaskan Himawan Putra merupakan perusahaan distributor ternama di Indonesia menyediakan perlengkapan bengkel, yang langsung didatangkan dari Amerika Serikat dan Italia. Disini juga menjual pendukung bengkel yang memiliki teknologi tinggi seperti merk HUNTER dan CORGHI.

Selain itu, memiliki kualitas produk yang baik dan berstandar internasional.

“Teknologi yang ditawarkan HUNTER yang merupakan diproduksi di Amerika Serikat sangat mengutamakan kualitas utamanya keselamatan dan kenyamanan. Sedangkan CORGHI yang diproduksi di Italia adalah salah satu merek yang digunakan di ajang Moto GP. Kedua produk ini berbeda secara kualitas dengan produk asal Tiongkok karena AS dan Italia merupakan pionir teknologi otomotif dunia,” ungkap Kevinski kepada wartawan di Medan, kemarin.

Kevinski mengungkapkan untuk mendukung optimalisasi kendaraan tersebut dibutuhkan teknologi perbengkelan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi kendaraan yang semakin maju dan berkembang.

Utamanya fitur yang terkait aspek keselamatan dan kenyamanan berkendara.

Sebelumnya, pada 2018, Himawan Putra Corp memperkenalkan wajah baru kantor cabangnya di Surabaya dengan mengundang para pelaku bisnis perbengkelan di area Surabaya dan sekitarnya hingga ke Indonesia bagian timur.

Kevinski mengatakan, secara alami kondisi kaki-kaki kendaraan paling sering luput dari perhatian pengemudi, padahal komponen kaki-kaki kendaraan termasuk komponen krusial dalam keselamatan berkendara.

“Mengabaikan kondisi kaki-kaki mobil dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan ban cepat aus dan memperbesar kemungkinan pecah ban maupun mempengaruhi pengendalian ketika berkendara dilakukan dalam kecepatan tinggi,” sebut Kevinsk.

Himawan Putra Corp. sebagai sole distributor Hunter Egineering Company di Indonesia, menawarkan produk inovatif yaitu “Hunter Upgradable” yang merupakan mesin spooring yang berteknologi tinggi untuk menjembatani kebutuhan perawatan kaki mobil penumpang dan keterbatasan modal pemilik bengkel.

Konsep Hunter Upgradable terdiri dari tiga jenis produk mesin wheel alignment (spooring) yang dapat berkembang sesuai kebutuhan pemilik bengkel.

Hunter Upgradable dimulai dari Hunter Hawkeye Profesional yang dapat ditingkatkan fiturnya menjadi Hunter Hawkeye ProPlus dengan kelebihan alat yang tidak akan menggores velg mobil.

Sebelum berinvestasi untuk alat yang lebih mahal, pemilik bengkel dapat membeli produk Hunter yang paling dasar (basic) dengan harga terjangkau. “Nanti seiring kebutuhan pasar, produk tersebut dapat ditingkatkan kemampuannya (Upradeable) sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Dengan Hunter Upgradable dimulai dari Hunter Hawkeye Profesional sebagai produk starter dapat ditingkatkan fiturnya menjadi Hunter Hawkeye ProPlus yang merupakan produk mid-level dengan kelebihan alat ramah bagi velg mobil yang dapat dikembangkan menjadi Hunter Hawkeye Elite.

“Sebagai versi tertinggi, Hunter Hawkeye Elite memiliki banyak kelebihan salah satunya fitur Hunter Quick Check, fitur yang dapat mendeteksi kondisi kaki-kaki mobil hanya dalam +/-2 menit saja sehingga dapat meningkatkan produktifitas bengkel di tengah tuntutan kebutuhan perawatan kaki-kaki mobil dengan harga terjangkau,” tandas Kevin.(gus/ram)

Harga Ikan Segar Mahal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harga ikan segar dan basah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pasokan ikan berkurang di tingkat penjual.

Pedagang ikan basah di pasar tradisional Simpang Limun Medan, Uci mengatakan kenaikan harga ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Bahkan, sempat beberapa kali dirinya kosong stok.

“Kan hujan terus, jadi nelayan tidak mau melaut, ya dampaknya ikan di pasaran berkurang malah ada yang tidak dapat sama sekali,” ujarnya.

Dijelaskannya, kenaikan berbagai jenis ikan ini beragam, mulai dari Rp5.000 per kg hingga mencapai Rp7.000 per kg.

“Seperti ikan dencis naik jadi Rp32.000 ada juga yang Rp35.000 per kg nya biasanya Rp28.000 per kg. Ikan tongkol biasanya Rp25.000 per kg jadi Rp32.000 per kg,” sebut Uci, Jum’at (4/10).

Sedangkan untuk ikan bawal biasanya Rp60.000 per kg jadi Rp70.000. Cumi-cumi biasa Rp50.000 per kg jadi Rp60.000 per kg. Udang biasanya Rp65.000 jadi Rp75.000 per kg nya.

Selain itu, harga ikan kembung yang biasanya paling mahal Rp30.000 per kg jadi Rp35.000 per kg. Ikan salam biasanya Rp28.000 per kg naik jadi Rp32.000 per kg.

“Jangankan ikan laut, ikan air tawar pun sepi ini. Biasanya ada ikan patin hidup ini hanya ikan nila aja yang ada. Kalau untuk harganya sih biasanya ya Rp29.000 per kg nya,” bebernya.

Hal yang sama disampaikan oleh pedagang ikan di Pasar Tradisional Padang Bulan Jalan Jamin Ginting Medan harga ikan juga naik lantaran banyak nelayan yang tak melaut. “Ikan pun tak banyak,” ungkap Dedi salah satu penjual ikan basah di Pasar Tradisional Padang Bulan.

Sementara itu, harga komoditas cabai merah, bawang merah, cabai hijau dan tomat terpantau stabil. Harga cabai merah berada di harga Rp40.000 per kg, tomat Rp5.000 per kg dan bawang merah Rp 16.000 per kg.(gus/ram)

Rumah Penampungan Gepeng Dibangun Tahun Depan, Berlokasi di Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan

DEDI/SUMUT POS DIBANGUN: Rumah Adria, sebagai penerima bedah rumah dari Pemkab Humbahas sedang dalam proses pembangunan.
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan berencana akan membangun rumah penampungan untuk para gelandangan dan pengemis (Gepeng) pada tahun depan.

“Iya, rumah penampungan itu memang sudah lama direncanakan. Rencananya memang akan dibang-un di kawasan Jalan Jamin Ginting, di Medan Tuntungan, di dekat Kantor Basarnas. Lahannya juga sudah ada,” ujar epala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (4/10).

Nantinya, kata Endar, rumah penampungan itu bukan hanya sebagai tempat penampungan, melainkan juga sebagai tempat pelatihan dan pembekalan bagi gepeng.

“Jadi nantinya bukan cuma sekadar ditampung, tapi di sana mereka juga akan diberi pelatihan-pelatihan dan berbagai pembekalan. Tujuan, setelah keluar dari rumah penampungan, mereka bisa mandiri dan tidak jadi gelandangan atau pengemis lagi. Itu intinya,” ujar Endar.

Namun Endar mengaku belum mengetahui sampai di mana rencana pembangunan tersebut. Sebab, anggaran dan rencana pembangunannya ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

“Itukan anggarannya ada di Perkim (PKPPR). Mereka lah yang nantinya akan menganggarkan dan membangunnya. Yang saya tahu lahannya sudah ada, dan rencananya akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2020,” jelasnya.

Endar mengharapkan rumah penampungan gepeng tersebut dapat segera dibangun dan terlaksana agar pihaknya dapat dengan segera mengelola gedung tersebut guna menampung dan mengatasi banyaknya para gepeng di Kota Medan.

“Walaupun pembangunannya ada di Perkim, tapi memang nanti Dinsoslah yang akan mengelola rumah penampungan itu. Kita harapkan itu segera terwujud, “ harapnya. supaya para gepeng ini bisa lebih tertata,” pungkasnya. (map/ila)

Fakultas Kehutanan USU di Kwala Bekala Mulai Dibangun

istimewa/sumut pos BATU PERTAMA: Rektor USU, Runtung meletakkan batu pertama Fakultas Kehutanan Kwala Bekala.
BATU PERTAMA: Rektor USU, Runtung meletakkan batu pertama Fakultas Kehutanan Kwala Bekala.
istimewa/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, meletakkan batu pertama di kawasan Kampus USU Kwala Bekala, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Fakultas Kehutanan USU, baru-baru ini Turut mendampingi dan ikut melaksanakan kegiatan tersebut, Wakil Rektor I USU Prof Dr Ir Rosmayati, MS dan Wakil Rektor II USU Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar, M Ked (OG), Sp OG (K).

Peletakkan batu pertama disaksikan Sekretaris Majelis Wali Amanat USU, Kajatisu yang diwakili oleh Tim TP4D, Parlin DE Pasaribu, Dekan Fakultas Kehutanan Siti Latifah, S Hut, M Si, Ph D, beserta beberapa dekan dan wakil dekan, pimpinan lembaga dan satuan unit kerja lainnya di lingkungan USU.

Dalam kesempatan itu, Rektor USU mengucapkan syukur dan kelegaannya atas dimulainya proses pembangunan gedung Fakultas Kehutanan di Kwala Bekala. Mengingat perencanaannya yang termaktub dalam Renstra USU 2014-2019 telah dilakukan cukup lama. Bahkan sebelum Dekan Fakultas Kehutanan yang pertama dilantik.

“Dengan pembangunan gedung Fakultas Kehutanan ini diharapkan akan semakin cepat dilakukan pendirian gedung fakultas dan prasarana lainnya, demi kemajuan USU,” harapnya.

Menyusul kegiatan ini, Rektor akan mengajukan proposal ke Kementerian PUPR untuk dapat membangun asrama mahasiswa di kawasan tersebut. Juga akan segera direalisasikan Memorandum of Understanding USU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk pembangunan 40 hektare etalase kelapa sawit yang pengelolaannya nanti akan bekerja sama dengan minimal 15 perusahaan kelapa sawit.

Sementara untuk melengkapi arboretum yang sudah ada, USU juga akan menggandeng Kebun Raya Bogor untuk menambah koleksi pepohonan dan tanamannya.

“Jika seluruh perencanaan ini dapat segera direalisasikan maka USU akan menjelma menjadi kampus hijau sebagaimana yang kita semua harapkan,” ucap Rektor.

Rektor USU menegaskan kembali bahwa, pembangunan Gedung Fakultas Kehutanan dan keberadaan Kampus USU Kwala Bekala bukan berarti memindahkan Kampus USU Padang Bulan, melainkan bagian dari pengembangan Kampus USU yang juga mencakup Kampus USU Tambunan.

“Saya berharap dengan adanya dua lokasi baru kampus USU itu, tidak hanya akan bermanfaat bagi USU dan segenap civitas akademikanya, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat di sekitar kampus,” kata Runtung.

Prof Runtung optimis daerah di sekitar kawasan Kampus USU Kwala Bekala akan dengan cepat mengalami peningkatan nilai ekonomi dan diuntungkan dengan mulai aktifnya kegiatan perkuliahan di sana.

Ia juga berjanji akan mengikutsertakan masyarakat di sana dalam kegiatan memajukan USU, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk direkrut sebagai tenaga kerja di USU. Rektor menambahkan, bahwa digandengnya pihak TP4D dalam pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk menjamin seluruh proses pengadaan barang dan jasa berlangsung sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.(gus/ila)

Dari Seratusan Perusahaan di KIM Hanya 39 Investor Salurkan Limbah

TINJAU: Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumut, Mariduk Sitorus didampingi Asisten Manajer PT KIM, Bernike Simanjuntak, meninjau IPAL PT KIM di Jalan Pulau Batam, Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (3/10).
TINJAU: Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumut, Mariduk Sitorus didampingi Asisten Manajer PT KIM, Bernike Simanjuntak, meninjau IPAL PT KIM di Jalan Pulau Batam, Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (3/10).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Medan (KIM), hanya 39 investor atau tenant yang mengalirkan limbahnya ke PT KIM. Artinya, yang lainnya masih sembarangan membuang limbah cair dalam Kawasan Industri Medan.

Asisten Manager PT KIM, Bernike Simanjuntak mengakui bahwa masih ada perusahaan atau tenant yang beroperasi di KIM tidak mengalirkan limbah cairnya melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT KIM.

“Ada juga yang nakal (industri pengolahan cairan) yang tidak melalui kita. Kita khawatir dibuang di parit-parit dan sungai. Ini tentu kan bisa berbahaya. Tapi memang umumnya yang banyak itu perusahaan gudang yang tidak mengolah limbah cair,” katanya.

Pihaknya memiliki metode pengawasan terhadap mitra industri atau investor, melalui baku mutu yang ditetapkan PT KIM berdasarkan sembilan parameter. Yakni antara lain COD, BOD, TSS, PH, CL2, NH3, dan lemak minyak.

“Jadi kami memonitoring semua mitra industri atas limbah cairnya ke IPAL KIM. Di sini ada tiga shif petugas kami melakukan pengawasan. Namun dibanding jumlah perusahaan yang ada, masih kalah untuk mengawasi semuanya,” katanya kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHSU, Mariduk Sitorus saat meninjau ke PT KIM di Jalan Pulau Batam, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (3/10).

Bernike menyebutkan, terdapat 39 investor atau tenant yang beroperasi dan mengalirkan limbahnya ke PT KIM. Limbah-limbah tersebut diolah dengan debit masing-masing operasional yang dilakukan para tenant tersebut.

“Ada yang 20 ribu, lima ribu dan ada juga yang cuma 10 meter kubik. Itulah yang kita olah di sini. Di mana hasil akhirnya sesuai Kepmen 03/2010 yang dikeluarkan Kementerian LHK,” terang Bernike.

Dia mengaku, PT KIM juga telah berupaya menyurati perusahaan nakal tersebut agar mematuhi aturan dengan mengalirkan limbah cairnya melalui IPAL PT KIM. “Bersama DLH Sumut, DLH Deliserdang, DLH Kota Medan dan stakeholder terkait lainnya, kami pun sebenarnya terus mengawasi pembuangan limbah seluruh mitra kerja kami di sini. Tapi memang kami punya keterbatasan personel, begitupun dengan DLH Sumut,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHSU, Mariduk Sitorus mengatakan, dari informasi pihak PT KIM yang mereka terima tersebut, maka pihaknya akan menelusuri perusahaan nakal yang membuang limbah sembarangan. “Apalagi bila hasil pengolahan dari sebuah industri terkait limbah cair yang sudah merusak lingkungan sudah menjadi wewenang kami untuk menindak dan melakukan pengawasan,” tegas Mariduk Sitorus.

Pihaknya menegaskan, semua limbah yang masuk melalui IPAL PT KIM dari industri yang beroperasi juga mesti sesuai baku mutu. Sehingga dengan demikian akan diketahui debit limbah yang dihasilkan para tenant tersebut.

“Kami bersama PT KIM tentu akan selalu bersama-sama mengawasi urusan limbah cair di kawasan ini. Sehingga, aspek lingkungan di sekitaran KIM juga ikut terpelihara. Jangan sampai masyarakat mendapat dampak yang tidak baik dari operasional industri di KIM ini,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan catatan Wikipedia, KIM mempunyai luas total sebesar 514 hektare. Ada sekitar 100 perusahaan menempati kawasan industri ini; sebagian besar di antaranya adalah perusahaan dalam negeri. (prn/ila)

Tak Ada Dana Perbaikan Kerusakan Kantor DPRD Medan, Sementara Ditutup Plastik

Markus/sumut pos PECAH: Jendela kaca Ruang Banmus di lantai 2 DPRD Medan, hancur dilempari batu saat demo pelajar dan mahasiswa, baru-baru ini.
PECAH: Jendela kaca Ruang Banmus di lantai 2 DPRD Medan, hancur dilempari batu saat demo pelajar dan mahasiswa, baru-baru ini.
Markus/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascademo ribuan pelajar dan mahasiswa di Kantor DPRD Sumut pada Selasa (24/9) dan Jumat (27/9) pekan lalu hingga berujung kerusuhan dan pengrusakan kaca di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, hingga kerusakan itu belum diperbaiki.

Hal ini karena tidak adanya dana Sekretaris DPRD Medan untuk memperbaiki gedung. “Itukan dananya besar, mana ada dana kita segitu. Itu sebabnya kita akan ajukan ke Pak Wali Kota. Begitu dapat jawaban, akan kita bangun. Mungkin akan menggunakan dana RAPBD 2020 atau bisa saja dengan dana pendahuluan. Yang pasti teknisnya kita belum tahu, nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya,” ujar Kepala Bagian umum DPRD Medan, Andi Harahap.

Sedangkan upaya perbaikannya, Andi akan mengupayakan pada akhir tahun ini. Karenanya, untuk sementara waktu pihaknya akan segera menutup kaca-kaca yang pecah tersebut dengan plastik.

“Lebih kurang ada sekitar 106 titik, mau tidak mau untuk sementara akan kita tutup dengan plastik. Nanti kalau dananya sudah ada, maka kacanya pasti akan segera kita ganti,” kata Andi.

Diterangkan Andi, bahwa total kerugian yang dialami oleh DPRD Medan mencapai angka Rp700 juta. “Itu total kerugian dari kaca pecah, gerbang rusak, CCTV pecah dan ada barang yang dijarah. Semua laporan itu segera kita serahkan ke Pak Sekwan untuk dilanjutkan ke Pak Wali Kota,” ujar Andi.

Pantauan Sumut Pos, Jumat (4/10), sejumlah kaca yang menganga masih tampak terlihat jelas dari lantai dasar. Dan bukan hanya di lantai dasar, pecahnya kaca-kaca tersebut terdapat hingga ke lantai 5 DPRD Medan. (map/ila)