MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memberi sinyal, jabatan Raja Indra Saleh sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, kembali dipulihkan. Hal tersebut seiring pengungkapan komplotan pencuri uang milik Pemprovsu senilai Rp1,6 miliar oleh Polrestabes Medan.

“Lho dia kan sifatnya sementara (dinonaktifkan dari jabatan sekretaris dan Plt kepala BPKAD), untuk memudahkan dalam pemeriksaan. Selesai pemeriksaan semua, dia kembali ke posisinya. Dia apa jabatannya? Ya sudah,” kata Edy menjawab wartawan, Selasa (1/10).

Menurut Gubsu, jabatan pelaksana tugas kepala BPKAD Setdaprovsu hanya bersifat sementara. Artinya, siapa saja pejabat boleh ditempatkan jika memang memenuhi syarat. “Kalau pelaksana itukan wewenangnya saya. Kalau sudah Plt-nya yang lain kita lihatlah nanti. Siapapun, perbuatan apapun harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain memberi apresiasi tinggi kepada Polrestabes Medan, mantan Pangkostrad juga menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus yang menghebohkan Sumut tersebut membuktikan tidak adanya permainan antara Pemprovsu dengan DPRD Sumut dalam kaitan pengesahan Perubahan APBD 2019, pada 9 September lalu. Hari yang sama dengan raibnya uang Pemprovsu untuk pembayaran honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut.

“Sekarang yang kedua, uang itu harus kembali, dari mana kembali? Apapun alasannya semasih itu aku gubernurnya, saya yang bertanggungjawab. Yang selama ini kalian menuduh aku, menanyakkan samaku bahwa sangkutpautkan dengan DPR segala macam, Tuhan memberikan kejelasan, makanya aku tak pernah mau menjawab karena kalian suka begitu,” sebut Edy.

“Sekarang sudah membuktikan bahwa itu adalah kenakalan manusia, kejahatan manusia, ada kecerobohan di pihak ASN yang melakukannya,” sambungnya.

Ia mengakui, ada yang salah dalam pengelolaan keuangan selama ini. Apalagi dari hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Sumut yang sudah dia terima, menyebutkan bahwa ada kelalaian anggotanya dalam pengambilan uang miliaran rupiah tersebut. “Dan saya minta maaf.

Yang perlu saya sampaikan ke kalian semua, itu sudah berjalan setiap saat. Itulah yang salah. Itulah ditunjukkan kesalahan itu dan akan segera dievaluasi,” katanya. Ditegaskannya lagi bahwa siapapun tidak boleh sembarangan membuat suatu kesalahan yang merugikan orang lain. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan kembali menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Rabu (2/10) siang, secara bergantian tiga elemen massa berdemonstrasi di sana. Aksi diawali ribuan buruh. Disusul elemen dari mahasiswa Muhammadiyah. Terakhir elemen buruh, mahasiswa, dan LSM. Ketiga aksi demo berlangsung tertib dan damai. Namun sore harinya, puluhan pelajar mencoba memancing kegaduhan di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

SAAT mengawali aksi demo kemarin, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumut menyampaikan tiga tuntutan. Di bawah guyuran hujan deras, buruh menyatakan menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, batalkan kenaikan iuran BPJS dan hapuskan PP 78/2015 tentang Pengupahann

“Kami minta kepada DPRD Sumut memastikan kepada buruh bahwa tuntutan tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS, revisi UU Ketenagakerjaan, dan penghapusan PP 78 dipenuhi pemerintah,” ujar Ketua KSPSI Sumut, Sabam Manalu dalam orasinya.

Elemen ini tidak lama menyuarakan aspirasi. Aksi damai itu hanya sekitar satu jam. Setelah mereka pulang, masuk elemen dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut. IMM menyampaikan sikap agar setiap aksi demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan tidak anarkis. Dalam kesempatan tersebut, IMM menandatangani petisi sebagai penguatan atas penolakan unjuk rasa anarkis.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ikut menandatangani petisi tersebut. Setelah itu, seorang mahasiswa dan kader IMM memberikan bunga tanda damai kepada polisi wanita berkerudung putih. Usai aksi tersebut, seratusan massa IMM membubarkan diri dengan tertib.

Selanjutnya elemen ketiga hadir sekitar pukul 15.00 WIB. Yakni dari 10 elemen massa terdiri dari buruh, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumut.

Sebanyak 15 tuntutan terkait perbaikan kondisi kehidupan buruh, mereka teriakkan. Terutama tentang penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 serta kebaikan iuran BPJS. Ketua GSBI Sumut, Eben mengatakan setidaknya ada empat alasan pokok penolakan revisi UU Ketenagakerjaan. Pertama, merampas kesejahteraan rakyat.

Kedua, mempermudah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Ketiga, melonggarkan pengusaha memptaktikkan sistem kerja kontrak dan keempat, membatasi kebebasan berserikat serta berunding. “Revisi UU Ketenagakerjaan oleh Presiden Jokowi harus dilakukan akibat desahan Bank Dunia. Dia menjadi budak investor asing,” katanya.

Sekjen SBSI, Bambang Hermanto, menyatakan UU Ketenagakerjaan yang selama ini diberlakukan tidak berpihak kepada buruh. Sangat fleksibel bagi pengusaha. Kemudian akan direvisi lagi agar kian fleksibel. Oleh karena itu harus dilawan. “Lawan revisi UU Ketenagakerjaan, sebab cuti haid dan cuti melahirkan akan dihapus. Kebaikan upah dilakukan dua tahun sekali. Buruh akan semakin miskin,” ujarnya.

Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut, menyatakan keheranannya terhadap sikap ketua DPR RI yang baru dilantik, Puan Maharani, yang menyatakan memasukkan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas Prolegnas. Itu bukti DPR RI tidak berpihak kepada buruh. “Aneh, digaji dengan uang rakyat tetapi DPR RI tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Oleh dua anggota DPRD Sumut, Hendro Siswanto (Fraksi PKS) dan Pdt. Berkat Kurniawan Laoli menyambut baik demonstrasi buruh yang berlangsung aman. Keduanya mendukung desakan pembatalan revisi UU Ketenagakerjaan. Sebagai bukti dukungan tersebut, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan terhadap surat penolakan yang akan disampaikan Gerbang Sumut kepada Presiden Jokowi.

“Penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan yang ikut ditandatangani anggota DPRD Sumut akan kita kirimkan ke Jokowi agar dia mendengar sikap buruh,” ujar Tony.

Aksi demonstrasi Gerbang Sumut merupakan bagian dari aksi serupa yang berlangsung di 12 provinsi di Indonesia. Amatan Sumut Pos, setiap sudut gedung dewan para polisi, brimob, tentara dan intel, bertebaran mulai dari gerbang utama yang menghadap ke Jalan Imam Bonjol Medan, di sisi kiri dan kanan gedung, di seluruh pekarangan, di bagian belakang, di tiap lantai gedung, sampai di lorong-lorong antar ruangan.

Begitupun sejumlah kendaraan taktis milik TNI dan polisi juga terlihat, guna mendukung pengamanan aksi. Sampai-sampai seluruh areal gedung dewan terasa sedak. Dari sisi depan, belakang, samping kiri dan kanan, aneka jenis kendaraan taktis diparkir.

Beberapa unit mobil water canon, mobil pemadam kebakaran dan truk pengangkut pasukan berada di bagian depan pekarangan gedung dewan. Ada pula mobil ambulan milik Pemko Medan. Di sisi belakang, dekat dengan sekretariat dewan terdapat sejumlah sepedamotor jenis trail milik Sabhara. Satu unit mobil escape barracuda milik brimob serta beberapa truk. Disamping kanan gedung, selain truk brimob juga terparkir truk milik TNI dari Batalyon Zeni Tempur. (prn)

27 Pelajar Diamankan

Setelah ketiga aksi massa berlalu, sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib, puluhan pelajar mencoba membuat kegaduhan di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Kasat Sabhara Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar mengatakan, sejak siang pihaknya telah memonitor adanya pergerakan dari pelajar SMA di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Namun, saat dimonitor, mereka masih terpencar-pencar.

“Ssekitar pukul 16.00 WIB, tiba-tiba mereka (pelajar, Red) masuk ke arah Titi Gantung lalu melakukan perusakan. Selain itu, mereka berusaha membuat kerusuhan di dekat Stasiun Kereta Api Medan. Sejumlah pelajar berhasil diamankan, namun lainnya melarikan diri sembari melempar petugas dengan batu,” kata Sonny.

Ia menyebutkan, ada 27 pelajar yang diamankan di antaranya berstatus siswa SMP dan SMA. Selain itu, ada juga yang berstatus bukan pelajar dan sudah tamat. “Setelah para pelajar diamankan, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan tas mereka. Saat digeledah, kami menemukan berbagai barang bukti dari dalam tas seperti batu, kunci T hingga obeng,” sebutnya.

Para pelajar yang berhasil diamankan tersebut kemudian dibawa ke Mapolrestabes untuk didata. Selanjutnya, diberi pengarahan dan dipanggil orang tuanya masing-masing untuk menjemputnya pulang.

Demokrasi Tidak Paksakan Kehendak

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, turun langsung memantau jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh dan mahasiswa. Bahkan, Agus yang didampingi Kabid Propam Kombes Pol Yofie Girianto Putro dan jajaran, sempat menemui massa dan berinteraksi.

Ketika diwawancarai, Agus kembali mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat, agar melakukannya dengan cara-cara yang santun. Dengan demikian, kondusifitas kota Medan tidak terganggu.

“Jangan merasa ketika menyampaikan aspirasi mengatasnamakan masyarakat, dapat seenaknya melanggar aturan hukum. Boleh menyampaikan pendapat, namun harus dipahami juga ada masyarakat yang memiliki pendapat lain dan belum tentu sama dengan mereka,” katanya.

Agus menegaskan, pihaknya tetap akan menjalankan tugas menjaga dan mengawal aksi-aksi unjuk rasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya aksi sesuai dengan aturan hukum yang ada.

“Silakan sampaikan aspirasi karena pemerintah juga sudah menerimanya. Revisi KUHP dan beberapa wacana revisi undang-undang lainnya sudah ditunda, lantas mau apa lagi? Begitupun, kalau tetap mau turun aksi, saya minta jaga kesopanan dan ketertiban umum,” tegasnya.

Menurut dia, keberatan masyarakat terhadap undang-undang yang sudah disahkan juga punya jalur untuk menggugat, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, diharapkan kalangan yang betul-betul merasa keberatan dengan undang-undang yang sudah disahkan, agar menempuh jalur tersebut.

“Kalau keberatan, ada jalurnya judicial review. Sebaiknya digunakan. Itu ‘kan langkah yang lebih elegan dibanding harus turun ke jalan. Demokrasi tidak memaksakan kehendak atau pendapat, tetapi menghargai hak dan pendapat orang lain. Artinya, demokrasi yang memaksakan kehendak maka bukan demokrasi,” cetusnya.

Disinggung mengenai oknum anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa, Agus menyatakan yang bersangkutan tidak patuh dengan perintah pimpinan. Oleh sebab itu, diberikan hukuman disiplin.

“Kalau semua anggota polisi dihukum, siapa yang menjaga kondusifitas negara ini? Makanya, kalau anggota salah dalam bertugas tentu diberi sanksi. Perlu diketahui, ketika mengamankan aksi demo, senjata api anggota tidak ada yang dibawa karena sudah disita terlebih dahulu guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan,” ungkap Agus.

Terkait membubuhkan tanda tangan untuk aksi damai tersebut, Agus menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi. “Sebagai aparat keamanan tentunya saya sangat mendukung semua pihak yang menginginkan stabilitas kambtimbas di kota Medan. Untuk itu, saya berterima kasih dan salam damai,” pungkasnya.

DPRD Medan Perketat Keamanan

Saat ada aksi unjukrasa ke DPRD Sumut, kemarin, Sekretariat DPRD Medan memperketat penjagaan keamanan di kantor DPRD Medan jalan Kapten Maulana Lubis. Sekwan tidak mau kecolongan kembali seperti dua kejadian sebelumnya, yakni pada aksi Selasa (24/9) dan Jumat (27/9) yang lalu.

Saat aksi massa pekan lalu, gedung DPRD Medan rusak parah dengan kaca gedung yang pecah mulai dari lantai dasar sampai lantai 5. Kerusakan itu akibat lemparan batu yang dilakukan oleh para pengunjukrasa yang kocar-kacir dibubarkan pihak Kepolisian. Para pengunjukrasa berlarian ke arah gedung DPRD Medan yang berada di sebelah DPRD Sumut, dan melempari gedung DPRD Medan hingga merusak pintu pagar.

Karena itu, kemarin Sekretariat DPRD Medan meminta pengawalan ketat dari pihak kepolisian pada hari Rabu (2/9).

Pantauan Sumut Pos, ratusan personil Kepolisian telah berjaga-jaga di kantor DPRD Medan mulai dari sebelum aksi dimulai hingga aksi dibubarkan. “Itu antisipasi dari kita. Kita minta bantuan dari pihak kepolisian untuk mengamankan gedung ini,” ucap Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Harahap.

Sebelumnya, Andi menjelaskan DPRD Medan mengalami kerugian hingga Rp700an juta rupiah, akibat pecahnya kaca hingga 106 titik, rusaknya sejumlah kamera CCTV, hingga hilangnya beberapa barang akibat dijarah oleh pengunjukrasa. (prn/ris/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan turut serta dalam Perlombaan Pementesan Media Tradisional/Pertunjukan Rakyat (Merta/Pertunra) Tingkat Sumut 2019 yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (2/10).

Kegiatan yang diinisiasi Pemprov Sumut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provsu ini dihadiri Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Kominfo Kota Medan Zain Noval.

Pemukulan alat musik Gondang yang dilakukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provsu Agus Tripriyono disaksikan Kadis Kominfo Kota Medan dan seluruh Kadis Kominfo kabupaten/kota se-Sumut menjadi pertanda dibukanya perlombaan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan, memperkenalkan dan melestarikan kesenian tradisional kabupaten/kota di Sumut melalui tim kesenian dibawah binaan Dinas Kominfo masing-masing.

Selain Kota Medan, perlombaan yang mengusung tema Peran Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Sebagai Saluran Komunikasi Tatap Muka di Era Industri 4.0 ini juga diikuti 14 kabupaten/kota lainnya. Di antaranya, Kabupaten Karo, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Nias Utara. Diharapkan, kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan kepedulian dan kecintaan generasi muda pada kesenian tradisional di tengah-tengah kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Dalam sambutan Gubsu yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Tripriyono mengatakan bahwa perlombaan Merta/Pertunra merupakan upaya untuk menghidupkan dan memasyarakatkan kesenian tradisional di Sumut.

Selain itu juga menjadi wadah dan motivasi para pelaku seni dalam mengasah diri dan kemampuan dalam bidang seni seperti tari dan teater.”Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melestarikan beragam kesenian tradisional yang dimiliki Sumut sehingga tetap hidup dan bahkan mampu dikenal di mata dunia. Untuk itu, mari bersama kita lestarikan kekayaan budaya yang kita miliki sebagai sarana perekat hubungan pemerintah dan masyarakat lewat komunikasi pembangunan yang disampaikan,” kata Agus.

Agus berpesan kepada seluruh kabupaten/kota untuk membina dan memelihara kesenian tradisional yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Selain dapat melestarikan budaya bangsa, upaya ini digunakan sebagai alat penyampai pesan terutama sebagai sarana untuk membantu pemerintah dalam mendiseminasikan informasi dengan cara tradisional.

Kadis Kominfo Kota Medan Zain Noval mengaku senang karena tim kesenian Kota Medan dalam kembali ikut serta dalam perlombaan tersebut. Noval berharap tim yang tampil dapat menunjukkan yang terbaik sehingga memporelah hasil yang memuaskan nantinya. Apalagi di tahun 2018, Kota Medan menjadi perwakilan perlombaan Merta/Pertunra tingkat nasional dan berhasil meraih juara tiga.

“Kita berharap di perlombaan tahun ini tim kesenian Kota Medan dapat lebih menampilkan yang terbaik. Dengan demikian, Kota Medan akan semakin dikenal sebagai kota yang memiliki beragam kesenian tradisional yang dapat dibanggakan. Yang terpenting adalah fokus dan keseriusan dan buatlah bangga Kota Medan,” harap Noval.

Nantinya tim kesenian Kota Medan akan membawakan drama dan tarian tradisional berjudul Kecak Mendai yang menceritakan tentang cara memperkenalkan kearifan lokal kepada dunia melalui sambungan media modern menggunakan internet. “Ini menunjukkan bahwa media tradisional dapat berjalan selaras dan tidak ditinggalkan karena kehadiran media modern. Selanjutnya peserta yang menang akan mewakili Sumut mengikuti lomba metra/pertunra tingkat nasional di Bangka Belitung,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) Terbaik kategori Penyaluran Kredit Ultra Mikro Terbanyak Tahun 2017-2019 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Jalan Balai Kota Medan, Rabu (2/10).

Keberhasilan ini diraih setelah Kota Medan selama kurun waktu tiga tahun paling banyak menyalurkan Kredit Ultra Mikro dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Penghargaan tersebut diberikan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Provinsi Sumut Tiarta Sebayang kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi.

Di samping itu, Kota Medan juga meraih penghargaan peringkat kedua Pemda Terbaik Kategori Kemandirian Fiskal 2018. Sebab, ibukota Provinsi Sumut ini dinilai mampu mengelola sumber daya alam sehingga pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dari pendapatan daerah dari sumber lain.

Sebelum penghargaan diberikan, Rakor yang mengusung tema Bersinergi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menuju Sumut Bermartabat lebih dulu dibuka Gubsu Edy Rahmayadi. Rakor yang bertujuan untuk mensinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk program pembangunan dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sumut.

Di hadapan seluruh Bupati/Wali Kota, Gubsu mengajak seluruh kepala daerah di Sumut untuk sama-sama bergerak dan berkolaborasi dalam mensinergikan peningkatan perekonomian masyarakat. Dikatakan Gubsu, walaupun rakyat Sumut memiliki keberagaman suku, agama dan ras, namun tidak menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan Sumut Bermartabat.

Gubsu menekankan kepada seluruh kepala daerah agar mengikuti Rakor ini dengan sebaik-baiknya. ‘’Manfaatkan rakor ini untuk mengambil ilmu dan manfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, Insya Allah kita dapat bersama-sama mewujudkan Sumut Bermartabat,’’

Usai menerima kedua penghargaan tersebut, Wakil Wali Kota mengatakan atas nama Pemko Medan dan seluruh warga Kota Medan tentunya sangat senang dan bangga atas penghargaan yang baru diterima tersebut.

Dikatakannya, keberhasilan ini berkat kerja keras dari seluruh jajaran Pemko Medan dan seluruh warga.

‘’Alhamdulillah pagi ini, kita mendapatkan dua penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Provinsi Sumut. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Di samping itu juga, menjadi spirit untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan, termasuk program-program pembangunan,’’ harap Wakil Wali Kota.

Usai pembukaan, Rakor selanjutnya diisi dengan sesi diskusi bersama Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Wiwiek S Widayat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumut Yusup Ansori serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi. (map/ila)