MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumut menggelar kegiatan Belanja Bareng Yatim (BBY), Sabtu (22/9). Dalam rangka Muharam Ceria, sebanyak 80 adik–adik yatim dan duafa mendapat kesempatan untuk berbelanja kebutuhan mereka di Transmart Carrefour, Plaza Medan Fair.

Kepala IZI Perwakilan Sumut Muhammad Iqbal Farizi mengungkapkan rasa syukurnya dapat membersamai adik-adik yatim dhuafa untuk berbelanja.

“Kita bersyukur di hari yang berbahagia ini bisa memberikan keceriaan kepada mereka untuk membeli barang kebutuhan di event Muharam ini,” ungkap Iqbal.

Penerima manfaat program ini merupakan adik-adik yatim dari berbagai daerah, di antaranya dari Kampung Bina Mualaf IZI di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Sibirubiru, Deliserdang. Sebanyak 30 yatim duafa berangkat dari Sibirubiru untuk mengikuti program ini.

Antonius Sembiring selaku penanggung jawab rombongan dari Desa Kuala Dekah mengucapkan terima kasih kepada IZI atas dilaksanakannya acara ini.

“Ada rasa haru ketika melihat kegembiraan di wajah-wajah mereka, semoga ini bisa memberikan mereka semangat untuk giat belajar,” tutur Antonius.

Acara dibuka dengan Tilawah Quran dan sajian dongeng dari Kampung Dongeng Medan. Kak Indri dari Kado Medan sukses memukau adik-adik yang tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan.

Setiap penerima manfaat mendapatkan voucer Rp 200.000 untuk kemudian dibelanjakan barang kebutuhan dibantu kakak pendamping.

Lebih jauh Iqbal kembali menambahkan, semoga keberadaan IZI di Sumut dapat dirasakan manfaatnya oleh adik-adik yatim dan duafa. Terutama, dalam kebutuhan pendidikan di mana IZI punya ragam program di bidang tersebut. Iqbal berharap, dengan bantuan ini menjadikan mereka semangat dalam belajar, sehingga mereka punya masa depan yang cemerlang.

“Perlu diketahui bersama, selama ini paket bantuan peralatan sekolah yang diberikan oleh IZI bersifat paket. Dan istimewanya di program ini, adik-adik yatim dan duafa dapat memilih langsung berbagai kebutuhan perlengkapan sekolah mereka sesuai kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing,” pungkas Iqbal. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alas hak reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur dipertanyakan. Sebab, alas hak reklame milik PT Intermedia Saka Neto tersebut, disebut-sebut tanpa diketahui di hadapan notaris.

Dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 38/2014 pada poin 4 huruf d disebutkan, bahwasanya persyaratan izin reklame melampirkan fotokopi surat perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotokopi alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta).

Instansi berwenang itu adalah notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang (UU) Nomor 2/2004, bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut.

“Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat perusahaan tersebut (PT Intermedia Saka Neto) diduga dilakukan di bawah tangan. Artinya, bukan dilakukan di hadapan notaris sebagai pejabat berwenang. Padahal, sesuai persyaratan harus dilakukan di hadapan notaris (sesuai Pasal 5 Perwal Nomor 38/2014),” ujar Rapioman Siregar, selaku Koordinator Lembaga Studi dan Kajian Independen Sosial Sumut kepada Sumut Pos, Kamis (26/9).

Dijelaskan dia, menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971 bahwa kekuatan pembuktian surat di bawah tangan lemah dan belum sempurna. Oleh karena itu, surat perjanjian sewa-menyewa yang dijadikan permohonan PT Intermedia Saka Neto untuk mengurus izin reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan tak sesuai prosedur. “Dinas Perizinan Terpadu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) Medan harus jeli dan teliti dalam menerbitkan izin reklame. Tak hanya itu, segera cabut izin reklame tersebut dan juga reklamenya dibongkar,” tegasnya.

Oleh karena prosedur pengajuan izin diduga tak seusai prosedur atau bermasalah, sambung dia, maka diminta dengan tegas kepada dinas terkait harus mencabut izin reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan. “Pemberian izin reklame kepada perusahaan periklanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Selain itu, bersikap adil dan profesional,” cetusnya.

Sementara, Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Medan, Jhon E Lase mengakui bahwa persyaratan pengajuan reklame berupa fotokopi surat perjanjian sewa-menyewa bukan hanya dilegalisir saja tetapi di hadapan notaris. Disinggung mengenai persyaratan izin reklame yang diajukan PT Intermedia Saka Neto di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur, Jhon E Lase langsung terkejut. “Enggak ah, kok bisa tahu,” ujarnya ketika dikonfirmasi via seluler.

Jhon mengaku surat perjanjian sewa-menyewa tersebut dilakukan di hadapan notaris. “Seingatku ada itu (di hadapan notaris), enggak mungkin enggak ada itu,” akunya.

Namun, Jhon mengaku akan mengecek kembali pengajuan izin reklame perusahaan tersebut. “Kalau izinnya sebelum Perwal Nomor 17/2019, saya kurang tahu dan saya cek dulu. Sebab, kalau untuk izin berdasarkan perwal tersebut maka tidak menjadi persyaratan perjanjian di hadapan notaris. Justru, sertifikat tanahnya yang menjadi persyaratan. Tapi, kalau izin reklame yang ini seingat saya enggak ada masalah,” tukasnya.

Sebelumnya, reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur tersebut diduga menyalahi. Sesuai izin yang diterbitkan mulai berlaku tanggal 9 September dan berakhir 7 September 2020, ukurannya 2×8 meter persegi. Akan tetapi, di lapangan diduga terjadi perubahan ukuran.

“Ukuran reklame dalam izinnya tertera 2×8 meter persegi, dengan ketinggian 12 meter di atas persil. Akan tetapi, di lapangan ternyata reklame tersebut tidak sesuai karena ukurannya 3×7 meter persegi,” bebernya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program jaminan sosial merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Di Indonesia, BPJS adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana untuk program jaminan sosial ini.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Khairul Syahnan saat membuka Rapat Kerjasama Operasional (KSO) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dengan PD Pasar Kota Medan tentang Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pedagangang pasar di wilayah Kota Medan di Hotel Adimulia, Kamis (26/9).

Di dampingi Kadis Ketenagakerjaan Hannalore Simanjuntak, Asisten Ekbang mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 kepentingan dan hak normatif yang diberikan, yaitu mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

“Selain 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga turut memberikan manfaat tambahan bagi peserta dan keluarganya, yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan para pekerja dan keluarganya. Sayangnya, masih banyak yang belum mengetahui seluruh manfaat dari bpjs ketenagakerjaan ini,” kata Asisten Ekbang.

Selanjutnya, mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) tersebut mengungkapkan Kso ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pegawai di lingkungan PD Pasar Kota Medan dan untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh tenaga kerja termasuk tenaga honorer maupun tenaga kontrak dan para pedagang di lingkungan PD Pasar Kota Medan.

“Adanya kepastian perlindungan atas risiko sosial yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua, tentu akan memberikan rasa nyaman di kalangan pegawai dan juga bagi pedagang pasar di wilayah kerja PD Pasar Kota Medan,” ungkap Syahnan.

Lanjut Syahnan, hal ini, sesuai dengan amanah Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2015 mengenai kewajiban setiap orang yang bekerja untuk menjadi peserta BPJS.

Mengakhiri sambutan hari ini, Syahnan berharap kerja sama operasional antara BPJS Ketenagakerjaan dan PD Pasar Kota Medan ini akan bisa terjalin secara harmonis. Sehingga ke depannya, BPJS Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan mutu layanannya sehingga masyarakat akan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai inovasi layanan itu.

“Dengan demikian, maka para pegawai dan juga bagi pedagang pasar di wilayah kerja PD Lasar Kota Medan akan tenang menjalani profesinya dan mampu lebih meningkatkan lagi produktivitasnya,” harapnya. Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang Medan Kota Syahrial mengatakan, para pedagang maupun tukang parkir dan yang lainnya haruslah berhak mendapatkan perlindungan sebaik mungkin dengan menjadikan mereka peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. “Beberapa hari yang lalu kami telah melakukan audiensi dengan Pemko Medan dan disambut sangat baik atas kegiatan ini. Sehingga kami mengadakan rapat untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai kerjasama ini,” ujar Syahrial. (map/azw)