TAPUT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati hari aksi bersih sampah se-dunia (World Clean up Day) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajak pelajar dan masyarakat serta tim pelaksana WCD Sumatera Utara bersama-sama membersihkan sampah di sepanjang jalan, Sabtu (21/9).

Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Parsaoran Hutagalung di sela-sela kegiatan menjelaskan, aksi bersih-bersih sampah itu dilaksanakan di lima lokasi.

Dia menyebut, lokasi wisata yakni Pemandian Air Soda dan pemandian air panas di Sipoholon. Kemudian, di Jalan Lintas Diponegoro-Tarutung tepatnya tanggul aek sigeaon dan di terminal Siborong-borong dan di pelabuhan Muara.

Menurut Parsaoran, aksi bersih-bersih dilaksanakan untuk memperingati Hari Bersih Sampah se-Dunia tahun 2019 dengan tujuan mengajak, serta mengajarkan kesadaran diri dalam menjaga lingkungan.

“Jadi ini hanya menyadarkan diri kita untuk bersih, pertama buanglah sampah pada tempatnya, kedua menciptakan diri kita sadar akan bersih dan inilah momen yang tepat untuk mewujudkan itu,” ujar Parsaoran.

Kegiatan itu juga yang melibatkan pelajar selain warga, tampak antusias mereka melakukan aksi bersama-sama. Menurut Parsaoran, hal itu bertujuan agar pelajar juga tahu sadar dalam bersih, selain di lingkungan sekolahnya juga di rumah.

“Kita sangat senang pak, selain tahu apa arti bersih, kita tahu juga hari nasional yang diperingati seperti hari aksi bersih sampah se-dunia ini,” seru pelajar SMA yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dari kegiatan bersih-bersih itu dengan dilaksanakan di lima lokasi, tampak masing-masing dikordinir oleh ASN lingkungan Pemerintah Tapanuli Utara dan pengurus TP PKK.

Antara lain, pemandian air soda dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Herli Sinaga, di tanggul aek sigeaon oleh Pj Sekdakab Taput Parsaoran Hutagalung.

Sedangkan, di pemandian air panas Sipoholon dipimpin Camat Sipoholon Rochan Situmorang, di terminal Siborong-borong oleh Asisten III Satya Dharma Nababan dan di pelabuhan Muara oleh Camat Muara Josua Napitupulu. (mag12/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Seorang warga, Rohmalum boru Bako (52) bersama putranya, Lolo Boangmanalu (26) warga Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga, mendatangi kantor PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Jalan Runding Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang.

Keduanya mengamuk dan berteriak-teriak terhadap management perusahaan tambang timah, untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp4,3 miliar atas biaya pengolahan lahan dan tanam tumbuh diareal 6,1 hektar sejak tahun 1998, yang kini telah dikuasai PT. DPM.

“Mana janji DPM. Janji kalian menang-menang, ternyata mereka yang menang. Surat-surat saya lengkap. Mereka tidak. Tapi mereka yang dibayar. Mana Zul (pihak PT DPM). Hadirkan Zul”, teriaknya. Pihak PT DPM yang membujuknya untuk duduk di kursi tamu, ditolak. “Saya tak mau duduk di kursi. Janji kalian mana. Jangan karena saya janda, suka-suka kalian”, katanya, Sabtu (21/9).

Disela aksinya, kepada wartawan, istri mantan Camat Silima Pungga-Pungga, Kadir Boangmanalu (almarhum), Rohmalum memaparkan kronologi tuntutannya.

Disebut, mereka telah mengusahai lahan seluas 6,1 hektare sejak tahun 1998. Belakangan, tanaman di atas lahan itu sudah diratakan oleh PT DPM. Ganti rugi, hingga saat ini belum mereka terima. “Lahan kami sudah diobrak-abrik. Tanaman sudah rata dengan tanah. Sejak bulan Maret 2019 ada mediasi untuk ganti rugi. Yang dibayar justru yang tidak ada surat-surat. Kami yang lengkap surat, tidak dibayar”, Dikatakan, mereka memiliki surat tanah serta bukti-bukti pengeluaran pengolahan tanah sejak tahun 1998.

“Saya merasa ditipu, dikhianati. DPM tidak menepati janji”, katanya. Ditambahkan, tiga kali DPM menyewa lahan mereka, untuk landasan helikopter, camp pekerja dan lainnya. “Tapi kenapa setelah ganti rugi tidak ke kami?”, tanya Rohmalum. Setelah kedatangan Acting Ekternal

Relation PT. Bumi Resources Mineral (BRM), Achmad Zulkarnain, Rohmalum dan anaknya diajak berdialog di salah satu ruangan.

Zulkarnain didampingi Legal PT BRM Wiku Krisna Mukti, External Manager PT DPM, Holy Nurrachman, serta Legal PT DPM, Jefry Jonathan mengajak keduanya keruang pertemuan perusahaan. Namun, pembicaraan tidak berlangsung lama. Tidak ada titik temu. Rohmalum dan anaknya, keluar. Ia mengatakan, akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. “Saya bawa ini ke jalur hukum!”, ucapnya sambal bergegas meninggalkan pertemuan.

Kepada wartawan, pihak PT DPM menyampaikan tanggapannya atas tuntutan Rohmalum. Dijelaskan Zulkarnain, tanah garapan seluas 6 hektare itu adalah hutan lindung. Bukan hak milik. Ganti rugi adalah untuk mengganti biaya pengolahan lahan dan tanam tumbuh. “6 hektare yang berperkara ini, adalah bagian dari pembebasan lahan tahun 2019, sekitar 58 hektare, berada di dalam kawasan hutan lindung”, jelasnya.

Disebut, sesuai hasil mediasi dan rapat dengan pemilik hak ulayat (PHU), tokoh masyarakat, saksi-saksi, serta analisa, disepakati bahwa 2,5 hektare adalah hak ahli waris Iskandar Boangmanalu. 1,5 hektare hak Nashrun Angkat dan 2 hektare hak Nashrun Cibro. Akhir Mei, dilakukan pembayaran ganti rugi pada ahli waris Iskandar Boangmanalu sebesar Rp1,2 miliar.

Sementara kepada Nashrun Angkat Rp 450 juta, Nashrun Cibro Rp 900 juta, serta untuk “perkebbas” (buruh tani) Rp 500 juta. Zulkarnain mengakui bahwa ada surat perjanjian kerja sama pengolahan lahan antara Kadir Boangmanalu, suami Rohmalum, dengan Iskandar Boangmanalu.

Terhadap keluarga Kadir Boangmanalu, perusahaan bersedia memberikan ganti rugi tanam tumbuh Rp13 ribu per m2. Untuk 6 hektare, sekitar Rp 800 juta. Tapi beliau tidak terima”, katanya.

Terkait pernyataan Rohmalum yang akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan haknya, Zulkarnain serta legal perusahaan menyebut, silahkan. Perusahaan tidak pernah menghambat masyarakat untuk menempuh jalur hukum, tandasnya. (rud/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut (Pemprovsu) akan membangun rumah komunitas sebanyak 277 unit yang tersebar di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Batubara dan Padangsidimpuan.

“Ini program yang paling baru. Merupakan pilot project untuk Sumut. Pembangunannya berbasis komunitas,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Ida Mariana, Jumat (20/9).

Ia menerangkan, bahwa program berbasis komunitas, artinya rumah tersebut akan dibangun minimum ada 50 orang dalam komunitas tersebut.

“Misalnya untuk Sumut, ada 50 abang betor, maka kita akan bangun 50 rumah untuk mereka. Begitu juga jika ada 50 orang penyapu jalan, buruh bangunan maupun honorer yang belum punya rumah, kita bangunkan secara gratis,” katanya.

Syarat dibangunnya rumah komunitas ini salah satunya para komunitas harus menyiapkan lahan. Kemudian selanjutnya, Dinas Perkim Sumut akan membantu para komunitas dengan memfasilitasi ke pihak perbankan.

“Jadi kita fasilitasi mereka agar dapat kredit lahannya maksimal Rp20 juta. Kreditnya dalam waktu lima tahun dengan bunga yang terjangkau. Jadi sangat tidak memberatkan mereka,” ucapnya.

Setelah lahan tersedia, pemerintah akan melakukan pengerjaan fisik. Pemprov sendiri sudah menganggarkan Rp35 juta untuk per satu unit rumah tersebur. Sisanya juga tetap ada swadaya masyarakat.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan ground breaking untuk program rumah komunitas ini. Di Sumut jumlah yang sudah pada tahap penjajakan untuk pembangunan rumah komunitas ini ada sekitar 277 rumah,” ungkap Ida.

Sebanyak 277 rumah komunitas ini akan dibangun di Labuhanbatu, Labusel, Batubara dan Padangsidimpuan.

“Jadi kalau ada abang betor, buruh bangunan, honorer maupun penyapu jalan yang belum memiliki rumah, bisa bentuk komunitas kita bangunkan rumah gratis,” katanya seraya menyebut bahwa ini juga merupakan salah satu pencapaian dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wagubsu, Musa Rajekshah.

Selain program pembangunan rumah komunitas, pihaknya juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota di Sumut ikut berkontribusi membantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membangun rumah layak huni untuk warga Sumut.

Saat ini pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan akan membangun 10.850 rumah tidak layak huni di Sumut. Dari Pemprovsu, Dinas Perkim telah menganggarkan membangun 540 rumah tidak layak huni. Sementara untuk mencapai pembangunan 150 ribu rumah tidak layak huni dalam waktu lima tahun, peran pemkab dan pemko sangat dibutuhkan.

“Ini yang kita harapkan dari pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak hanya menerima bantuan saja. Untuk menjadikan Sumut bermartabat, warga nya harus punya rumah yang layak,” pungkasnya. (prn/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – DPRD Labuhanbatu mengimbau pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Stasiun Rantauprapat mematuhi peraturan daerah (Perda) Labuhanbatu, khususnya pembayaran pajak air tanah.

“Sebaiknya PT KAI mematuhi peraturan yang ada di Labuhanbatu. Diimbau agar membayar pengenaan pajak yang berlaku,” ungkap salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu, Dipa Topan, Minggu (22/9).

Selain itu, dia menyarankan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Labuhanbatu agar mengejar objek pajak dan menginvetarisir para wajib pajak di Labuhanbatu.

Sementara, pihak Bapenda Labuhanbatu mengaku sudah melakukan upaya pengimbauan pembayaran pajak kepada pihak PT KAI.

“Kita sudah surati pihak kereta api,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Labuhanbatu, Tomi Harahap melalui Kabid Pengawasan dan Pelaporan, Muslih kepada Sumut Pos, Rabu (18/9) di ruang kerjanya.

Menurut dia, pihaknya sudah melayangkan surat imbauan. Namun, tak ada respon. Sehingga kembali dilayangkan surat teguran pertama hingga ke teguran ke-II.

“Pihak Stasiun Kereta api Rantauprapat mengaku itu urusan Medan,” ujarnya. Pihaknya, kata Muslih berencana akan melayangkan surat teguran ke-III. Dan jika tidak diindahkan maka akan diambil tindakan tegas. “Dengan langkah penyegelan,” tukasnya.

Memang kata dia, belum diketahui besaran pajak yang belum dihitung. Sebab belum didapat estimasi penggunaan air tanah yang dipakai pihak PT KAI di stasiun Rantauprapat.

Di Kabupaten Labuhanbatu, lanjutnya dasar kutipan pajak air itu sesuai Perda No4/2011 terkait pajak daerah air tanah. Potensi pajak air tanah di sana, ujarnya dari 40-an perusahaan. Terdiri dari, depot isi air ulang, perusahaan air mineral, perhotelan, doorsmer, dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala UPT Stasiun Kereta Api Rantauprapat, Herman ketika konfirmasi mengaku persoalan itu merupakan kewenangan pihak divisi regional (Divre) I Medan. “Itu kewenangan pihak Divre I. Saya tidak menangani soal itu,” ujarnya.

Herman mengharapkan, salinan surat pihak Badan Pendapatan Daerah Labuhanbatu yang pernah dikirimkan ke UPT Stasiun Rantauprapat. Tujuannya, agar diteruskan ke kantor Divre Medan. “Tolong bagi ke saya contoh suratnya, agar saya teruskan ke Medan,” tutupnya.(mag-13/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Reza Fauzi (28) warga Jalan Adi Mencirim, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, akhirnya tewas usai kejang-kejang saat mendaki gunung Sibayak, Minggu (22/9).

Paur Humas Polres Tanah Karo, Aiptu J. Sitepu mengungkapkan, sekitar pukul 10.30 WIB, personel Polsek Simpang Empat menerima informasi dari masyarakat tentang adanya pendaki mengalami hypotermia saat melakukan pendakian di Gunung Sibayak. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat celcius.

Nah ketika suhu tubuh berada dibawah normal (37 derajat Celsius), fungsi sistem saraf dan organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan.

Jika tidak segera ditangani, kondisi hypotermia dapat mengakibatkan gagal jantung, gangguan sistem pernapasan, dan bahkan kematian.

Tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Simpang Empat, Basarnas, Koramil Simpang Empat, Polisi Kehutanan, Basarnas Medan, Ranger Sibayak dan masyarakat, berhasil mengevakuasi korban turun dari Gunung Sibayak sekitar pukul 12.45 WIB. “Sekira pukul 12.45 WIB, korban dapat dibawa turun dengan menggunakan mobil Dinas Kehutanan Tahura, dalam kondisi sekarat. Namun sampai di Rumah Sakit Amanda Berastagi, korban dinyatakan dokter sudah meninggal dunia. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan,”sebut Sitepu.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, diketahui korban mendaki Gunung Sibayak bersama tiga rekannya, Raka Army Kavadryanto, Gamal Samadu Hasibuan, dan Nanda Syaputra, ketiganya penduduk Kecamatan Medan Krio, pada Minggu dinihari. Perlu diketahui, Gunung Sibayak berada sekitar 80 kilometer dari Medan. Suhu di puncak gunung ini bisa mencapai 15 derajat pada malam hari, sedangkan siang hari bisa mencapai 25 derajat atau lebih. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Narkoba adalah musuh kita bersama, dan bisa merusak semua lini kehidupan. Hal itu disampaikan Kapolsek Pangkalan Berandan, Iptu Danil Saragih kepada peserta Latihan Kepemimpinan Dasar (LKD) bagi pengurus OSIS SMK dan SMA Harapan Babalan Pangkalan Berandan, Sabtu(21/9).

Dikatakan Danil, narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa. Anak-anak, pelajar dari SD hingga mahasiswa. Kepada peserta LKD, Kapolsek Pangkalan Berandan memperkenalkan jenis-jenis narkoba, seperti daun ganja, sabu, ekstasi, kokain, heroin dan lainnya.”Yang sangat mengkhawatirkan, peredarannya sudah sampai ke dusun-dusun,”imbuhnya.

Bila mengonsumsi narkoba, semua jaringan saraf akan rusak yang bisa mengakibatkan kematian. “Ancaman bagi semua pelaku narkoba itu, paling kecil di atas 5 tahun dan paling besar hukumuman seumur hidup hingga hukuman mati,”pungkasnya.

Ketua Panitia kegiatan LKD SMA dan SMK Harapan Babalan, Budi Ismuliadi SPd mengatakan, kegiatan dilaksanakan selama dua hari, Sabtu(21/9) dan Minggu (22/9) siang. (yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ikatan Alumni Taman Siswa Binjai (Ikatasbi) membagikan 3.000 bibit rambutan kepada masyarakat di empat kecamatan di Kota Binjai. Pembagian ini sebagai bentuk kepedulian Ikatasbi kepada Kota Binjai agar kembali memiliki ikon.

Ketua Ikatasbi, Sutrisno mengatakan, Kota Rambutan sudah menjadi sebutan lain untuk menyebut Kota Binjai. Tetapi, pada kenyataannya produksi rambutan di Kota ini sangat minim. Bahkan, rumah yang memiliki pohon rambutan saat ini bisa dihitung dengan jari saja.

“Waktu saya masih kecil, semua rumah di Kota Binjai memiliki pohon rambutan, jadi saat musim rambutan masyarakat banyak yang berjualan,” ujarnya saat acara Ikatasbi Berbagi dengan pembagian Bibit Rambutan di Binjai, Minggu (22/9). Dijelaskannya, rambutan dari kota Binjai sudah sangat terkenal, bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi hingga ke pulau Jawa. Hal ini dikarenakan rasa dan bentuk rambutan Binjai lebih baik bila dibandingkan dengan rambutan dari daerah lain.

Rambutan Binjai terkenal karena rasanya yang manis, dan kulit rambutan yang tebal dan kenyal, tidak berserabut sehingga lebih mudah disantap. “Untuk mendapatkan bibit ini, kita sampai meminta kepada Kementerian Lingkungan,” tambahnya.

Sutrisno mengatakan, selain mengembalikan ikon Kota Binjai, juga bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama para kaum ibu. Sementara itu, Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra mengapresiasi Ikatasbi ini untuk mengembalikan ikon Kota Binjai. Pihaknya siap bergandeng tangan menjadikan Binjai sebagai kota terdepan di Sumut. (ram)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Auditor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, mengusulkan Taman Buah Lubukpakam mendapatkan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

“Selama tiga hari, semua hasilnya baik. Jika ada sesuatu yang kurang, pihak pengelola langsung melakukan perbaikan. Taman Buah Lubukpakam mendapat nilai 445, tertinggi dari 3 kabupaten lainnya,” kata Hendri Tamara bersama Eti Nurhayati, Auditor Kementerian dalam pertemuan penilaian standarisasi dan sertifikasi RBRA untuk percepatan Kabupaten Layak Anak di Kantor Bupati, Lubukpakam, Jumat (20/9).

Diungkapkan Hendri dan Eti, nilai 445 merupakan tertinggi dari 3 Kabupaten/Kota terbaik tahun lalu, yakni RBRA Hulu Sungai Selatan, RBRA Mojokerto dan RBRA kudus. Namun tahun ini, Taman Buah Lubukpakam tertinggi dari 27 Kabupaten/Kota yang ikut sertifikasi.

Selama melakukan audit, lanjut Hendri, semua perwakilan OPD melakukan sumbangsih dalam menentukan penilaian.

“Semua komit dukung RBRA baik Bupati, Sekda, Asisten dan para OPD. Dan yang luar biasa dari Dinas Perkim yang tak pernah berhenti lakukan perbaikan, ada temuan langsung diperbaiki,”bebernya.

Sementara sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Muna Lubis berharap dengan acara ini aka membawa Deliserdang menjadi Kabupaten Layak Anak.

“Mudah-mudahan Deliserdang dapat terbaik, dan dibawa ke tingkat nasional dan mendapat RBRA,” ungkapnya.

Sementara mewakili Bupati Deliserdang, Darwin Zein menyambut baik acara standarisasi dan sertifikasi RBRA tersebut.

“Saya ucapkan terimakasih dan hendaknya membawa kebaikan bersama bagi kita semua di Deliserdang,”pungkasnya. (btr/han)