batara/sumut pos
UNJUKRASA: Forum GDSM Swakelola Terzolimi saat melakukan aksi demo di kantor Bupati Deliserdang.
UNJUKRASA: Forum GDSM Swakelola Terzolimi saat melakukan aksi demo di kantor Bupati Deliserdang. Batara/sumut pos
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Puluhan pemborong yang tergabung dalam Forum Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) Swakelola berunjukrasa di Kantor Kejari Lubukpakam, dan Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (18/9).
Dalam aksinya, para pemborong membawa keranda dan menuntut Bupati untuk membayar utang proyek swakelola tahun 2014 sebesar Rp175 miliar di lingkungan Dinas PU Deliserdang.
Di kantor Kejari, para pemborong yang terzolimi diterima oleh Kasipidsus Afrizon Chairi dan Kasi Intel M. Iqbal. Safrin dan Aboy dari pihak pemborong mengatakan, bahwa kasus mantan kadis PU Deliserdang Ir. Faisal tidak ada kaitannya dengan kasus swakelola.
“Kasus Ir. Faisal tahun 2010, sedangkan ini Swakelola tahun 2014. Jangan disamakan, dan ini kasusnya berbeda. Kami mohon segera ditindaklanjuti. Tangkap semua yang terlibat,”pinta Safrin sambil menyerahkan berkas kepada perwakilan Kejari Lubukpakam.
Menjawab aspirasi para pemborong, Kasi Intel M .Iqbal mengatakan, akan mempelajari berkas yang disampaikan dan akan ditindaklanjuti. “Ini kami pelajari dulu dan nanti kami kabari,” kata M.Iqbal.
Usai diterima oleh pihak Kejari Deliserdang, para pemborong yang tergabung dalam Forum GDSM Swakelola Terzolimi tersebut melanjutkan aksinya dengan membawa keranda ke Kantor Bupati Deliserdang. Dibawanya keranda tersebut, mengandung arti bahwa 14 rekan mereka telah meninggal karena utang proyek swakelola tersebut belum dibayarkan.
“Bupati bayar uang swakelola kami, dimana hati nurani mu. Kau duduk enak di rumah, kami sengsara. Ini keranda untuk mu, kawan kami sudah 14 orang mati. Bayar uang swakelola kami,”teriak Safrin sambil menaiki pagar Kantor Bupati Deliserdang.
Kedatangan para pemborong itupun diterima oleh asisten III Bupati, Jentralin Purba. Kepada para pemborong, Jentralin berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan.
“Nanti hal ini akan saya sampaikan ke Bupati Deliserdang,”kata Jentralin Purba. (btr/han)
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
BERLUBANG: Kondisi jalan Gang Umar Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan yang berlubang dan rusak parah.
BERLUBANG: Kondisi jalan Gang Umar Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan yang berlubang dan rusak parah. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sepanjang 500 meter badan jalan Gang Umar Kelurahan Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, merupakan salah satu ruas jalan rusak parah.
Menurut warga setempat, Disindriatmo, jalan rusak parah tersebut sudah 3 tahun, dan hampir seluruhnya berlubang.
Parahnya lagi, bila musim kemarau, debu beterbangan hingga menganggu kesehatan warga sekitar. “Kondisi itu membahayakan kesehatan warga. Bila musim hujan, jalan susah dilintasi karena berlubang,”sambung Nurhayati, warga lainnya.
Karena itu, warga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Dinas Pekerjaan Umum dapat melakukan perbaikan jalan yang telah rusak parah.
“Soalnya sejak 2 tahun ini, belum ada tanda-tanda perbaikan,”keluhnya.
Kades Pelawi Selatan terpilih Muhammad Rizal membenarkan keadaan jalan yang rusak parah di Gang Umar tersebut.
“Sudah kita usulkan ke Pemkab Langkat melalui musrenbang Kecamatan Babalan, namun belum ada realisasi. Mudah-mudahan tahun ini usulan tersebut bisa direalisasikan. soalnya jalannya memang sudah rusak dan badan jalannya pun telah hancur,”kata Rizal. (yas/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menerima 17 unit ambulans dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Ke-17 unit kendaraan dinas (Randis), ambulans ini akan difungsikan sebagai sarana di Puskesmas dan sebagai moda Puskesmas Keliling (Pusling).
Kepala Dinas Kesehatan Karo, Irna Safrina Meliala menyatakan, penyaluran bantuan ke-17 unit ambulans dari Kemenkes buah jerih payah yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Dan hanya Dinas Kesehatan Pemkab Karo mendapat bantuan tersebut.
Dijelaskan Irna, ambulans tersebut akan dimanfaatkan sebagai fasilitas di Puskesmas dan sebagai Pusling. Ke-17 unit ambulans itu terdiri dari dua jenis, double gardan dan single gardan. Irna menjelaskan, penyaluran ambulans ini dari dana DAK, terdiri dari 12 unit ambulans single gardan Rp4.697.520.000, ambulance double gardan 3 unit, dana sebesar Rp1.569.355.500. Sedangkan ambulans Pusling sebanyak 2 unit anggaran Rp782.920.000.
“Total keseluruhan 17 unit Rp7.049.795.500,” kata Irna saat mendampingi Bupati Karo Terkelin Brahmana melakukan pengecekan ambulans bantuan Kemenkes, Rabu (18/9) di halaman Kantor Bupati, Kabanjahe, Kabupaten Karo.
Dia menyebutkan, bantuan kendaraan ambulans dari Kemenkes RI akan disalurkan ke sejumlah Puskesmas.
Untuk ambulans tipe single gardan akan disalurkan kepada Puskesmas Kabanjahe, Berastagi, Korpri, Singa, Dolat Rakyat, Barusjahe, Tiga Nderket, Tiga Panah, Merek, Naman Teran, Payung, dan Puskesmas Simpang Empat.
Sedangkan ambulans tipe double gardan diberikan kepada Puskesmas Tiga Binanga, Laubaleng dan Puskesmas Mardingding. Kemudian ambulans Pusling diperuntukan pada Puskesmas Kabanjahe dan Puskesmas Munte.
Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pengecekan bantuan ke-17 unit ambulans dari Kemenkes, melakukan ujicoba.
Bupati berharap dengan adanya ke-17 unit ambulans tersebut, pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas makin prima. Bupati juga berpesan agar ambulans bantuan dari Kemenkes dijaga dan dirawat. (deo/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Peringatan Gebyar Muharram 1441 Hijriah yang digelar Pemko Binjai di Lapangan Merdeka dihadiri ribuan masyarakat, Rabu (18/9). Tidak hanya masyarakat Binjai. Masyarakat yang berasal dari Kota Medan, Langkat, dan Deliserdang juga turut hadir untuk meramaikan peringatan Gebyar Muharram tersebut.
Wali Kota Binjai, HM Idaham saat membuka peringatan Gebyar Muharram mengatakan, peringatan tahun baru Islam rutin menandakan Kota Binjai sebagai kota religius. “Hari ini sama-sama kita memperingatan tahun baru Islam 1441 Hijriah, momentum ini adalah bahagian evaluasi diri atas apa yang telah kita perbuat di tahun yang lalu, agar dapat lebih baik di tahun ini,” ungkapnya.
Sementara AL Ustaz Syeikh Ali Jaber yang diundang secara khusus, dalam tausiahnya mengatakan, tahun baru Hijriah merupakan momentum yang istimewa. Setiap kita merayakan tahun baru kita akan mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW meninggalkan (hijrah) dari Mekkah dan pindah ke Madinah.
“Tidak mudah mengambil keputusan untuk hijrah, mari kita sama-sama membuka lembaran baru kepada Allah di tahun baru ini, dengan selalu menjaga nikmat ketentraman dan keamanan Indonesia, karena keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugrahkan untuk Indonesia,” tegas Syeikh dalam tausiahnya.
Syeikh Ali Jaber mengungkapkan bahwa Kota Binjai merupakan kota ke-201 kunjungannya dalam program Safari Dakwah. Beliau bercita-cita mencetak generasi Alquran, serta mewujudkan keingginan dan mimpinya melahirkan satu juta penghafal Alquran untuk Indonesia.
“Kita harus menjaga kesatuan NKRI, bersyukur karena masih di berikan nikmat aman oleh Allah SWT. Jangan gampang di adu domba. Mari buka lembaran baru dengan Alquran, mulai hari mu dengan membaca Alquran, dan akhiri harimu dengan membaca Alquran,”pesan Syeikh Ali Jaber. (ted/han)
TIBA: Hj Bunda Indah (dua kiri) didampingi Dirut Bunda Foundation Chandra Syuhada Sinaga, Direktur Opreasional Bunda Foundation Febry S Dalimunthe, Ketua RKLA Sumut Soufi Nur Restu, dan lainnya saat tiba di Bandara Kualanamu, Rabu (18/9).
TIBA: Hj Bunda Indah (dua kiri) didampingi Dirut Bunda Foundation Chandra Syuhada Sinaga, Direktur Opreasional Bunda Foundation Febry S Dalimunthe, Ketua RKLA Sumut Soufi Nur Restu, dan lainnya saat tiba di Bandara Kualanamu, Rabu (18/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bunda Foundation diharapkan menjadi motor penggerak dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Karenanya, diharapkan Bunda Foundation yang bergerak di bidang sosial, banyak melakukan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jadi kita akan banyak melakukan program ke masyarakat melalui Bunda Foundation ini,” kata Pembina Bunda Foundation, Hj Bunda Indah kepada wartawan di Bandara Kualanamu, saat tiba dari Jakarta, Rabu (18/9). Di bandara, Bunda Indah disambut Dirut Bunda Foundation Chandra Syuhada Sinaga, Direktur Opreasional Febry S Dalimunthe, Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) Sumut Soufi Nur Restu, Sekretaris RKLA Sumut Edy Koesriadi SP, dan lainnya.
Disebut Bunda Indah, Bunda Foundation ini juga akan bersinergi dengan Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) yang juga di bawah kepemimpinannya, dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dia juga berharap, keberadaan kedua lembaga ini dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, untuk memperkenalkan Bunda Foundation kepada masyarakat luas, pada awal November 2019 mendatang akan digelar soft launching di Kota Medan yang diisi kegiatan jalan sehat bersama 10 ribu masyarakat dan dimeriahkan dengan ratusan hadiah menarik serta bazaar.
Sementara itu, pada 15 Oktober mendatang, juga akan dideklarasikan RKLA se-Indonesia di Jakarta. “Alhamdulillah, makanya saya pulang ke Sumatera Utara dalam rangka penataan (konsolidasi). Saya mengharapkan deklarasi atau pengukuhan RKLA se-Indonesia ini akan menjadi contoh bagi provinsi lain. Kita akan menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Bunda juga menyebutkan, acara pengukuhan RKLA yang rencananya juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo akan dibuat semeriah mungkin. “Kita akan gebyar. Bukan hanya di Indonesia, kita akan buat gebyar di tingkat internasional, khususnya Asia,” tegasnya.
Disebutnya, RKLA sudah berdiri sejak dua tahun lalu dan sudah berdiri di 27 provinsi di Indonesia. “Insya Allah nanti tanggal 15 Oktiober 2019 silahkan hadir. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, datanglah beramai-ramai untuk melihat pengukuhan deklarasi RKLA seluruh provinsi yang ada di Indoensai. Tentunya kita patut bangga dong, Sumatera Utara masih memiliki perempuan yang menjadi barometer, menjadi tonggak, menjadi bamper, bagi rakyat Indoensia,” tandasnya. (adz)
teddy akbari/sumut pos
LANTIK: Sekdako Binjai M Mahfullah P Daulay melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat eselon II, III dan IV di Pendopo Umar Baki, Rabu (18/9).
LANTIK: Sekdako Binjai M Mahfullah P Daulay melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat eselon II, III dan IV di Pendopo Umar Baki, Rabu (18/9). Teddy akbari/sumut pos
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris daaerah Kota (Sekdako) Binjai M Mahfullah P Daulay melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat eselon II, III dan IV di Pendopo Umar Baki, Rabu (18/9). Pejabat yang dilantik, di antaranya Tobertina, SH sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
Sekdako Binjai mengatakan, mutasi dan pelantikan pejabat II, III dan IV yang dilaksanakan harus dipandang sebagai usaha pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pada pengembangan dan pembinaan kader aparatur. “Kepada saudara-saudari yang baru dilantik, saya berharap agar kiranya dapat menjalankan tugas atau amanah yang kami berikan kepada saudara-saudari,” ujar sekda
Dia berharap pejabat yang baru dilantik harus segera menguasai dan memahami tugas, fungsi dan tata kerja pada masing-masing perangkat daerah. Tingkatkan motivasi dan semangat kerja, sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Kepada saudara-saudari yang meninggalkan jabatan sebelumnya, terimakasih atas sumbangsih yang telah diberikan. Teruslah berkarya dengan segenap kemampuan yang dimiliki sehingga bisa terus berperan dalam membangun kota bisa,” tandasnya. (ted/han)
TANJUNGMORAWA, SUMUTPOS.CO – PB (27) warga Gang Pendidikan, Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa memang tergolong suami bejat. Ketika isteri dan mertuanya kerja di rumah makan dengan menitipkan adik iparnya sebut saja Mekar (15), PB bukannya menjaga adik iparnya itu tapi malah “menggarapnya” dua kali.
Akibat perbuatan bejatnya itu sopir truk pengangkut taik ayam itu dibekuk Sat Reskrim Polres Deli Serdang, Selasa (17/9/2019) sekira pukul 11.00 wib.
Informasi dihimpun, terungkapnya perbuatan PB yang sempat sopir pupuk kandang itu karena sejak “digarap” abang iparnya itu, korban tak mau lagi dititipka ke rumah PB saat ibu dan kakak kandungnya bekerja dirumah makan. Curiga, ibu korban menginterogasi korban mengapa tak mau tinggal dirumah PB.
Awalnya korban yang masih kelas 3 SMP ini takut membongkar aib itu tapi karena terus didesak ibu kandungnya akhirnya korban buka mulut dan mengungkapkan jika ia sudah dua kali “digarap” abang iparnya.
Pertama sekali PB “menggarap” korban pada 17 Agustus 2019 malam sekira pukul 21.00 wib. Ketika itu NN (21) isteri PB dan mertuanya sedang bekerja dirumah makan. Melihat situasi rumah yang begitu aman, PB merayu korban agar mau berhubungan badan tapi korban menolak.
Namun PB tak kehabisan akal agar dapat mencicipi tubuh korban. PB pun menyebutkan jika korban menolak maka ibunya akan diperlakukan kasar. Karena takut, maka korban pun tak berkutik ketika PB berhasil “menggarap” perawan korban dalam kamar.
Berhasil “menggarap” korban membuat PB ketagihan. Beberapa kemudian setelah peristiwa pertama, untuk kedua kalinya PB kembali “menggarap” korban dalam kamar. Tak tahan menjadi pelampaisan nafsu bejat abang ipar, maka korban menolak ketika ibu dan kakak kandungnya menitipkannya dirumah PB abang iparnya. Mendengar pengakuan korban itu maka ibu kandungnya melaporkan PB ke Polres Deli Serdang. Agar PB tidak kabur, NN pun merahasiakan jika PB dilaporkan ke polisi.
Setelah menerima laporan pengaduan korban, Sat Reskrim Polres Deli Serdang melakukan penyelidikan. PB yang ketika itu sedang santai dikediamannya dibekuk Sat Reskrim Polres Deli Serdang dan dijebloskan ke sel untuk ditahan.
Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP Raffles Langgak Putra SIk ketika dikonfirmasi membenarkan PB diamankan. “Tersangka PB dijerat pasal 81 ayat (2), pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun,” sebut perwira berpangkat tiga balok emas dipundak ini. (*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, melantik Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris (MKNP) periode 2019-2022.
Mereka yang dilantik menjadi MPPN dan MKNP terdapat nama-nama pejabat di lingkungan Kemenkumham. Seperti, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menjadi MPPN, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting menjadi MPPN dan MKNP serta Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menjadi MPPN dan MKNP.
Menurut Yasonna, MPPN serta MKNP memiliki tanggung jawab berat. Mengingat di seluruh Indonesia jumlah notaris 17.856 orang tersebar di 514 kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 juta akta.
Tugas MPPN serta MKNP melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notaris.
“Saudara-saudara dituntut untuk dapat memastikan bahwa perilaku, etik dan akta-akta yang dibuat para Notaris tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal itu, saya minta untuk tegas dan cepat menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran,” ujar Yasonna melalui siaran persnya, Selasa (17/9).
Namun, karena melaksanakan sebagian tugas Menkumham, harus tetap mengedepankan pembinaan dan bersama-sama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sehingga dapat mendorong untuk terus menerus melakukan upgrading.
Bisa dengan berbagai pendidikan dan pelatihan agar notaris dalam melaksanakan profesinya dapat profesional dan bermartabat.
Menurut Yasonna, peran notaris sangat besar dalam mendorong roda perekonomian nasional, penataan lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Ia pun meminta agar notaris juga berperan aktif Making Indonesia 4.0.
“Notaris juga harus berperan aktif adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau Online Single Submission (OSS) dan upaya penataan badan usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hingga semua badan usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ujarnya.
Belakangan ini banyak pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris. Untuk itu, perlu diperketat pengawasan terhadap notaris baik dengan sanksi maupun penguatan kelembagaan guna meminimalisir pelanggaran.
Kepada yang baru dilantik, ia ucapkan selamat agar diberikan kekuatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap notaris Indonesia.
“Hanya dengan kemampuan dan pengetahuan serta kerjasama vertikal, maka pengawasan dan pembinaan ke seluruh wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha,” tuturnya. (bbs/okz/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai dengan tanggal 15 September 2019 sudah mencapai 328.724 hektare.
Luas lahan tersebut terdiri dari 239.161 hektare di tanah mineral, dan 89.563 hektare di lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, selain melakukan pemadaman, pihaknya juga menyegel 48 perusahaan pemegang izin konsesi dan satu penyegelan lahan terbakar milik perorangan, dengan total luas 8.931 hektare.
PEMADAMAN: Satgas Karhutla Riau melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (16/9).
“Perusahaan ini dua di Jambi, tujuh perusahaan di Riau, satu perusahaan di Sumatera Selatan, 28 perusahaan dan satu lahan milik perorangan di Kalimantan Barat. Lalu sembilan perusahaan di Kalimantan Tengah dan satu perusahaan di Kalimantan Timur,” ujar Rasio ketika dihubungi, Selasa (17/9).
Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan penyidikan terhadap lima perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana karhutla. Kelima perusahaan itu adalah PT SKM, PT ABP, PT AER, ketiganya berada di Kalimantan Barat, serta PT KS dan PT IFP yang berada di Kalimantan Tengah.
“Perusahaan lainnya juga sedang dicek, total ada 44 yang dilakukan pemeriksaan,” sambung Rasio.
Rasio menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK melalui direktur-direkturnya yang tengah bertugas sementara di wilayah-wilayah terdampak karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan tindak pidana karhutla.
“Semua tim di lapangan sedang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas dia. (jpnn/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gelombang penolakan yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan pemerintah. Revisi UU KPK tetap disahkan oleh DPR.
Revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Meski demikian, revisi UU KPK baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka.
Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.
Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Dari laporan itu, diketahui bahwa 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh; 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas. Sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Fahri lalu melanjutkan agenda pengesahan dengan penyampaian tanggapan pemerintah. Tanggapan itu dibacakan Menkum HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU.
Setelah itu, Fahri kembali mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota Dewan. “Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Fahri.
“Setuju,” jawab anggota DPR serempak.
Pembahasan revisi UU KPK sejak resmi jadi usul inisiatif DPR hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya 13 hari. DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019.
Sementara, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan sikap Jokowi tersebut. Ia punya analisis sendiri mengapa Presiden akhirnya berani menyetujui revisi.
Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK.
“Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan,” kata Fahri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9).
Menurut mantan politisi PKS ini, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah terjadi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014. Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan kepada KPK.
Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU.
“Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang. Dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning. Dia bilang yang hijau boleh dilantik, kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian yang merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. Luar biasa sehingga ada begitu banyak nama dalam kabinet yang diajukan oleh Pak Jokowi dan parpol kandas di tangan KPK,” kata dia.
Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden. Namun selanjutnya, Fahri menilai KPK justru semakin bertindak berlebihan.
Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Tiba-tiba (Budi Gunawan) ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK,” ujar Fahri.
Budi yang tidak terima saat itu melawan KPK lewat praperadilan. Ia menang dan lepas dari status tersangka.
Tapi Fahri menilai KPK saat itu terus menggunakan masyarakat sipil, LSM termasuk juga media untuk menyerang sang calon tunggal Kapolri.
“Apa yang terjadi, Budi Gunawan terlempar, dia tidak jadi dilantik. Tetapi begitu Pak Jokowi mencalonkan Budi Gunawan kembali sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes, akhirnya diam-diam saja. Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja Pak Jokowi,” ucap Fahri.
Sebelumnya diberitakan, revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya kini disahkan. (bbs/ala)
