MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih terkait BPJS, kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan kategori mandiri ditentang buruh Kota Medan. Ratusan elemen buruh mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyuarakan hal itu saat berunjukrasa di kantor Gubernur Sumut, Rabu (18/9).

Selain menentang kenaikan iuran BPJS, kaum buruh juga menolak revisi Rancangan Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai kenaikan iuran BPJS nantinya semakin memberatkan hidup buruh. Demikian juga revisi UU Ketenagakerjaan, juga semakin membuat buruh sengsara.

Hampir dua jam berorasi, perwakilan buruh akhirnya diterima Pemprovsu di Ruang Rapat Tengku Rizal Nurdin, lantai I Kantor Gubsu. Perwakilan buruh diterima Kadisnaker Sumut, Harianto Butarbutar, Kasatpol PP Suriadi Bahar, Kabiro Administrasi Pembangunan, Syafuddin dan Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Salman.

Dalam dialog itu, terjadi debat kusir. Buruh tetap ngotot harus diterima gubernur. Kadisnaker mencoba memberi pemahaman. Ia bahkan menggaransi bahwa tuntutan mereka soal penolakan revisi UU Ketenagakerjaan, bisa sampai ke menteri Tenaga Kerja.

Namun itu tak membuat perwakilan buruh tenang. Bahkan penjelasan yang berulang-ulang disampaikan Kadisnaker, Kasatpol PP maupun Kabiro Administrasi Pembangunan, bahwa gubernur sedang di Langkat, tidak bisa langsung menerima mereka.

Sambil menunggu hasil koordinasi, Asisten Deputi SDM Umum dan Komunikasi Publik, Wahyu Krisbudiharto, memberi klarifikasi. Menurutnya, rencana kenaikan iuran BPJS adalah kepada peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah.

Wahyu juga menyinggung kenaikan iuran BPJS untuk peserta pekerja, belum ada rencana kenaikan. Terakhir iuran BPJS bagi pekerja naik pada 2016. “Harusnya naik setiap dua tahun sekali, tapi sampai saat ini belum naik,” katanya.

Penjelasan Wahyu itu dibantah buruh. Ketua KSPSI Kota Medan, J Sitanggang dan buruh lain mengatakan peserta pekerja termasuk dalam rencana kenaikan iuran. Informasi itu mereka dapat dari berbagai sumber, termasuk dari televisi.

Pada kesempatan itu, Syafruddin menambahkan waktu gubernur sudah terjadwal hingga 29 September. Artinya gubernur baru ada waktu di awal Oktober. Hal ini pun kembali diperdebatkan. Buruh ngotot harus dijadwalkan ketemu dengan gubernur. Setelah terus didesak buruh, akhirnya disepakati pertemuan dengan gubernur antara 2-4 Oktober.

Kadisnaker diminta mengomunikasikan pertemuan itu. Tak yakin sampai disitu, buruh meminta para pejabat yang menerima aksi mereka itu membuatnya dalam bentuk tertulis dan bertandatangan yang akhirnya dituruti para pejabat tersebut.

Kesepakatan itu pun kemudian diumumkan kepada buruh lainnya yang setia menunggu di depan kantor Gubsu. J Sitanggang didampingi Kadisnaker dan Kasatpol PP mengumumkan kesepakatan itu. Meski nampak kecewa, buruh akhirnya menerima dan tak lama kemudian membubarkan diri.

Amatan Sumut Pos, massa buruh datang mengendarai mobil pick up dan sepeda motor. Jumlah mereka cukup banyak. Mereka berorasi di depan kantor Gubsu. Sesekali mereka memainkan musik.

Aksi mereka juga membuat macet jalanan. Jalan Diponegoro ditutup kepolisian. Akses lalu lintas dialihkan ke Jalan Kartini hingga ke Jalan Cut Meutia. Jalan Imam Bonjol juga macet. Petugas kepolisian dan Satpol PP siaga mengamankan. Namun keseluruhan aksi berlangsung tertib. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada tiga prioritas pembangunan Kota Medan tahun 2019 hingga tahun 2020 mendatang yang kerap kali didengungkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, yakni pembangunan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur. Ketiga prioritas ini masih belum maksimal dilakukan Wali Kota Medan.

“Belum ada yang maksimal. Kesehatan? Masyarakat Kota Medan baru sekitar 80 persen yang tercover BPJS, jumlah RS kita juga masih kurang. Pendidikan? Jumlah sekolah negeri setiap kecamatan masih sangat banyak yang kurang, tapi mau sekolah di kecamatan lain malah terhalang Zonasi.

Infrastruktur? Sudahlah, kalau RTRW tak juga direvisi, Pemko Medan akan terus menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mereka ‘buang badan’ dalam percepatan pembangunan,” ujar salah satu calon pimpinan DPRD Medan periode 2019-2024 dari fraksi PAN, HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Rabu (18/9).

Dari segi kesehatan, kata Bahrum, setidaknya Pemko Medan harus berhasil mengcover warganya dengan dengan asuransi berupa BPJS Kesehatan setidaknya diangka 95 persen. “Ini malah masih di angka 80 persen, baik itu peserta mandiri, pekerja ataupun PBI.

Artinya, masih banyak yang belum punya jaminan kesehatan. Pemerintah harus bisa menaikkan anggarannya untuk bisa memfasilitasi mereka yang belum punya jaminan kesehatan agar masalah kesehatan di Kota Medan dapat teratasi,” ujarnya.

Begitupun dengan masalah pendidikan, cetus Bahrum, Kota Medan sangat jauh dari kata peduli terhadap pembangunan fasilitas Pendidikan di Kota Medan. Pemko Medan juga dinilai tidak siap dalam menghadapi regulasi ‘zonasi’ yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Misalnya, jelas Bahrum, di Kecamatan Medan Marelan, ada 4 sekolah SMP negeri yang berdiri di sana. Sedangkan di sisi lain, di Medan Belawan hanya ada 1 sekolah SMP negeri di sana. Ini bukti nyata bahwa begitu parahnya pemerataan pembangunan di kawasan Medan Utara.

“Dengan kondisi itu, hampir setiap anak di Marelan bisa masuk SMP negeri. Sedangkan di Belawan, mereka cuma punya 1 SMP negeri, akibatnya banyak yang tak bisa sekolah. Kenapa? Mau sekolah SMP negeri lain, terhambat zonasi. Mau sekolah swasta? Jangankan untuk sekolah, ongkos saja tak punya. Pemko gagal dalam hal ini,” jelasnya.

Bahrum mengaku kalau pihaknya akan terus mendesak agar ada penambahan 1 sekolah negeri di tiap-tiap kecamatan yang masih sangat kurang jumlah sekolah negerinya setiap tahunnya.

“Walau itupun masih kurang, tapi setidaknya ada penambahan. Lalu soal kepala sekolah (kasek), Pemko melalui Dinas Pendidikan harus kembali melakukan ‘assesment’ terhadap seluruh kasek yang ada di sekolah negeri di Kota Medan agar setiap kasek punya kualitas hingga nantinya anak didiknya pun berkualitas, bukan hanya tahu mengelola dana BOS saja,” ujarnya.

Begitu juga soal infrastruktur, lanjut Bahrum, untuk membangun Kota Medan maka RTRW yang telah berusia di atas 5 tahun itu harus direvisi karena sudah tidak sesuai dengan fokus pembangunan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Banyak pembangunan Kota Medan yang kini ‘tersandera’ karena masih menggunakan RTRW yang lama.

“Sampai kapanpun kalau RTRW tak direvisi maka pembangunan akan terus terhambat. Apalagi Pemko Medan sudah pernah mengakui, bahwa RTRW yang berlaku saat ini memang ada kesalahan rancangan dari konsultannya dahulu,” paparnya.

Untuk itu, terus Bahrum, pihaknya akan memfokuskan fungsi-fungsi legislasi dalam hal ini, yakni mengatur regulasi peraturan daerah, anggaran/budgeting dan pengawasan.

Maka dari itu, pihaknya telah merencanakan atau mengagendakan rapat paripurna untuk membahas revisi tersebut.

“Harus kita revisi, pada periode sebelumnya sudah dijadwalkan tapi terakhir malah tertunda karena pemilu dan proses pelantikan anggota dewan yang baru. Sekarang pelantikan sudah selesai, nanti kita tinggal jadwalkan untuk waktu pembahasannya di paripurna. Itu harus direvisi, kalau tak direvisi pembangunan di Kota Medan cuma mimpi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara dalam waktu dekat akan membahas tata tertib anggota dewan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) melalui perwakilan fraksi-fraksi.

Ketua DPRD Sumut sementara, Baskami Ginting mengatakan, minggu depan pihaknya sudah agendakan paripurna pengunungan ketua-ketua fraksi definitif agar pokja tatib tersebut bisa segera terealisasi.

“Jadi Senin depan kita akan gelar paripurna untuk mengumumkan ketua-ketua fraksi, juga tatib yang nantinya dibahas melalui pokja. Agar setelah itu kita bisa langsung bekerja,” katanya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (18/9).

Dia menekankan paling lama tiga minggu ke depan tatib tersebut sudah selesai dibahas pokja. Diharapkannya dengan semangat wakil rakyat yang baru mampu mendorong percepatan pembuatan tatib tersebut.

Tatib akan dibahas oleh pokja yang terdiri dari 54 dewan, antara lain 52 anggota dewan ditambah dua unsur pimpinan dewan. Sehingga selanjutnya tatib yang sudah dibentuk tersebut segera dapat dikirimkan ke Kemendagri.

Melalui paripurna pekan depan itu, sambung politisi PDI Perjuangan, dan setelah pokja pembahasan tatib terbentuk pula, seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) ikut disusun.

“Barulah setelah itu kita melakukan rapat kerja yang diagendakan paling lambat November nanti, agar kerja-kerja politik kita dapat segera dimulai dan efektif berjalan,” katanya.

Pada hari itu, pihaknya juga telah meminta sekretariat DPRD untuk menyusun agenda paripurna dan bahan-bahan keperluan rapat pembahasan pokja tatib.

“Mengenai tatib yang akan dimasukkan nantinya, bilamana poin yang lama dinilai masih bagus agar tetap dipakai dan dikombinasikan dengan masukan-masukan baru. Namun terlebih dahulu yang penting kita dorong adalah struktur fraksi,” katanya.

Anggota Fraksi PKS Sumut, Jumadi membenarkan pada hari itu pihaknya sudah menyusun struktur fraksi defenitif. Dari rapat internal yang mereka lakukan, terpilihlah Misno sebagai ketua fraksi, Misno.

“Iya, Senin depan nanti diumumkan seluruh struktur fraksi ini melalui rapat paripurna. Kalau kami sudah selesai secara internal dan diputuskan. Saya sendiri sebagai anggota saja,” katanya.

Mengenai tatib yang dibahas pokja nanti, pihaknya menyarankan disesuaikan saja dengan ketentuan yang berlaku. “Bagi kami tidak adapun revisi tatib tidak persoalan. Sebab tahun depan jika ada perubahan aturan, dapat kita sesuaikan kembali. Jadi bukan persoalan,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Kota Medan yang baru dilantik, mulai menyusun pembentukan fraksi dari seluruh Partai Politik (Parpol) anggota DPRD Medan. Hal ini sebagai rangkaian jadwal kegiatan dalam penetapan pimpinan defenitif. Kemudian, menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) dan program kerja masing-masing AKD.

Kepada Sumut Pos, Ketua DPRD Medan sementara, Hasyim SE mengatakan, sebagai pimpinan sementara sesuai dengan peraturan sudah diatur tugas pokoknya yakni memfasilitasi pembentukan fraksi, pembentukan peraturan dewan tentang Tata Tertib (Tatib) dan membantu proses penetapan pimpinan defenitif.

“Makanya kami sudah mengundang dan melakukan rapat dengan perwakilan partai politik yang ada di DPRD Medan agar memasukkan nama-nama komposisi fraksi dan msnyerahkannya kepada kami di pimpinam,” ucap Hasyim di ruang kerjanya, Rabu (18/9).

Disebutkannya, sejumlah nama komposisi fraksi harus diserahkan perwakilan masing-masing partai yang ada di DPRD Medan kepada pihaknya paling lambat, Senin (23/9). Setelah itu, pada Selasa (24/9) pihaknya akan melakukan rapat paripurna internal pengesahan pembentukan fraksi dan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tatib dewan.”Kami tunggu dulu semua komposisi fraksi. Nantinya ada fraksi gabungan dari tiga parpol yakni Hanura, PPP dan PSI. Jadi nanti akan ada 8 fraksi,” ujarnya Hasyim.

Untuk pembentukan Pokja Tatib dewan, kata Hasyim, akan ditetapkan atas usulan fraksi dan waktu kerjanya telah ditetapkan secepatnya dalam dua minggu ke depan. “Pembahasannya apa, nanti di paripurnakan. Tatib dewan ini memang harus dilakukan setiap periode masa jabatan anggota DPRD Medan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah,” katanya.

Sementara untuk proses pembentukan pimpinan dewan defenitif, lanjut Hasyim, pihaknya menunggu masuknya surat rekomendasi dari DPP partai yang mendapatkan kursi pimpinan yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKS dan PAN.

“Jadi Selasa ini juga sekaligus dibacakan usulan nama pimpinan dari DPP pada rapat paripurna internal tersebut. Kemudian oleh sekretariat DPRD akan membuat berita acara nya untuk dikirim ke Wali Kota Medan dan diteruskan ke Gubernur Sumatera Utara,” paparnya.

Sedangkan penyusunan komposisi fraksi PDIP sendiri, dikatakan Hasyim telah terbentuk, yakni Ketua Fraksi akan dijabat oleh Robi Barus, Wakil Ketua dijabat oleh Margaret MS, Sekretaris dijabat oleh Daniel Pinem dan Bendahara dijabat oleh Paul Mei Anton.

Sedangkan saat ditanya nama calon pimpinan defenitif dari DPP PDI Perjuangan, Hasyim mengakui sudah menerima surat penetapan dirinya sebagai Ketua DPRD Kota Medan periode 2019-2024. Setelah dibentuk pimpinan defenitif, tutur Hasyim, akan dibentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan disusun program kerja masing-masing AKD.

“Setahu saya tiga parpol lainnya (Gerindra, PKS, PAN) sudah ada surat rekomendasi dari DPP terkait yang jadi pimpinan. Sehingga penetapan defenitif dapat segera dilakukan, target kita paling lama satu bulan semua Alat Kelengkapan Dewan sudah definitif, mulai dari pimpinan dan struktur fraksi,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Bahasa Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar Pekan Bahasa dan Sastra tahun ini, 2019. Ajang kegiatan tahunan yang menyambut bulan bahasa dan sastra tersebut, digelar berbagai perlombaan yang menuntut kreativitas para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum selama dua hari (18-19 September).

Kepala Balai Bahasa Sumut Dr Maryanto MHum mengatakan, kegiatan ini rutin setiap tahun dilakukan hanya saja waktu pelaksanaannya berbeda karena tergantung dari kesiapan. Ada 7 cabang perlombaan yang diselenggarakan, antara lain lomba reportase (umum), debat bahasa Indonesia (SMA), cerdas cermat bahasa Indonesia (SMP), berbalas pantun (mahasiswa), mendongeng cerita rakyat (guru PAUD/TK), dan bermain membaca (SD) dan dendang tradisi lisan (umum).

“Peserta yang ikut tahun ini mencapai 534 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Para peserta berasal dari belasan kabupaten/kota yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Dairi, Karo, Mandailing Natal, Taput, Sibolga, Tobasa, Tapteng, Tebing Tinggi, Sergai, Simalungun, Asahan, Siantar dan Labuhan Batu,” ungkap Maryanto saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

Diutarakan Maryanto, tema yang diangkat tahun ini adalah ‘Pelangi Bahasa dan Sastra Sumatera Utara’. Tema itu dapat diartikan, bahwa bahasa dan sastra yang hadir lewat kegiatan tersebut sebagai ekspresi keberagaman. Namun, keberagaman ini disajikan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Pelangi diartikan dari sisi keberagaman, di sisi lain pelangi ini juga untuk mempersatukan. Pekan bahasa dan sastra ini bukan kegiatan yang diada-adakan, melainkan sebuah pekerjaan yang diberikan dari para pendahulu kita. Artinya, mewarisi pesan-pesan mulia yang harus didukung dan dikembangkan setiap tahunnya,” terang dia.

Menurutnya, pekan bahasa dan sastra ini bukan sekadar rutinitas agenda tahunan saja, melainkan upaya pembinaan, pemasyarakatan, dan peningkatan kualitas berbahasa dan bersastra. “Kegiatan ini merupakan strategi yang kreatif dalam upaya pelindungan dan pelestarian eksistensi bahasa dan sastra Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi, sikap positif, dan kepedulian masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah sebagai akar kebudayaan nasional,” kata Maryanto.

Selain itu, sambung dia, lewat kegiatan ini juga ingin memastikan dan meyakinkan bahwa bahasa dan sastra hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dengan kata lain, bukan sekadar perlombaan atau kompetisi bahasa dan sastra saja, melainkan untuk membangun kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda.

“Bahasa bukan sekadar alat untuk mengomunikasikan atau menyampaikan pesan, seni, dan budaya. Namun juga sebagai sarana untuk membangun pikiran secara kritis, sistematis hingga empiris. Sebab, dalam kegiatan ini merupakan hasil pengolahan data dan observasi,” tegasnya.

Kata Maryanto, perlu diingat bahwasanya Sumut ini boleh dibilang merupakan tempat pertama yang menjadi provinsi diselenggarakannya kegiatan kebahasaan secara nasional. “Kongres Bahasa Indonesia pertama setelah terbentuknya NKRI, digelar di Sumut pada 1954. Setelah itu, tidak ada lagi kecuali di DKI Jakarta,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang peserta, Azrul Rasyid mengapresiasi digelarnya pekan bahasa dan sastra tersebut. Kata dia, lewat kegiatan ini bakat dan talenta yang dimiliki para pelajar maupun anak muda dapat tersalurkan.

“Kami berasal dari SMAN 1 Rantau Utara, Labuhanbatu, yang mendaftar beberapa cabang perlombaan salah satunya dendang tradisi lisan. Persiapannya sudah sekitar satu bulan lebih, dan berharap bisa menang. Kalau menang, tentunya prestasi yang membanggakan bagi kami karena baru tahun ini ikut kegiatannya,” ujar Azrul bersama teman-temannya. (ris/ila)