Evan Gunanzar/Riau Pos
PADAMKAN: Satgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyemprotkan air di lahan gambut yang membakar kebun sawit Desa Karya Indah, Kampar, Riau, belum lama ini.
PADAMKAN: Satgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyemprotkan air di lahan gambut yang membakar kebun sawit Desa Karya Indah, Kampar, Riau, belum lama ini. Evan Gunanzar/Riau Pos
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih terus dilakukan. Ratusan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga turut menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka. “Total keseluruhannya adalah 185 tersangka perorangan, korporasi 4 yang sudah jadi tersangka,” ujar Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/9).
Total tersebut terbagi di beberapa Polda, antara lain di Polda Riau 47 tersangka perorangan dan 1 korporasi, Polda Sumatera Selatan 18 tersangka perorangan, serta Polda Jambi 14 tersangka peroranhan. Kemudian, Polda Kalimantan Selatan 2 tersangka perorangan, Polda Kalimantan Tengah 41 tersangka peroranga dan 1 korporasi, serta Polda Kalimantan Barat 59 tersangka perorangan dan 1 korporasi.
Dari total tersebut 95 tersangka perorangan dan 4 korporasi sudah masuk proses penyidikan. Sedangkan 40 kasus sudah masuk tahap I dan 22 kasus lainnya masuk tahap II. Dedi menjelaskan, peristiwa karhutla memang 99 persen terjadi akibat ulah manusia. Baik itu yang disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dianggap perlu dituntaskan agar memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Lebih lanjut, titik api per hari ini memang sudah mengalami penurunan, terutama di wilayah Riau. Pada 13-14 September 2019 terpantau ada 600 titik api. Namun, angka itu turun menjadi 350-400 titik api pada Minggu (15/9). “Kebakarannya itu kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak,” ucap Dedi.
Untuk itu, Satgas Karhutla terus melakukan upaya mitigasi kebakaran. Pemantauan melalui satelit dilakukan selama 1×24 jam. Tim di lapangan pun patroli setiap saat melakukan pemadaman.
Sementara itu, upaya rekayasa hujan buatan sudah dilakukan. Pesawat Hercules dan Cesna milik TNI AU sudah melalukan penyemaian awan menggunakan garam. Upaya lainnya yakni menggunakan bom air melalui helikopter.
“Kendalanya memang lokasi air sangat jauh dari titik api. Kita memasuki kemarau el Nino kering. Kadar air di tempat-tempat seperti hutan-hutan sangat langka airnya, apalagi gambut,” ucap Dedi.
Di sisi lain, untuk mencegah karhutla kembali terjadi, Dedi meminta agar masyarakat mengubah pola pikirnya. Berhenti membuka lahan dengan cara membakar. Semuanya harus beralih kepada cara yang lebih ramah lingkungan. (jpc/ala)
istimewa
BERSAMA: Lima pimpinan KPK terpilih diabadikan bersama anggota DPR usai pengesahan di Jakarta, Senin (16/9).
BERSAMA: Lima pimpinan KPK terpilih diabadikan bersama anggota DPR usai pengesahan di Jakarta, Senin (16/9).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna DPR telah menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023. Penetapan itu dilakukan sebelum nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
KETUA Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan laporan terkait seleksi yang dilakukan komisi hukum itu dalam fit and proper test yang dilakukan kepada sepuluh calon, beberapa waktu lalu.
“Komisi III sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, yaitu pada 11 dan 12 September terhadap 10 calon komisioner KPK. Selanjutnya Komisi III sesuai UU 30/2002 diwajibkan memilih lima calon pimpinan KPK untuk periode 2019-2023,” ujar Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).
Kemudian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada para anggota dewan yang hadir apakah menyetujui mengenai penetapan pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 tersebut.
“Apakah laporan Ketua Komisi III tentang uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dapat disetujui?” tanya Fahri.
“Setuju (menyetujui penetapan pimpinan KPK terpilih),” jawab kompak para anggota DPR.
Sebelumnya lima orang sudah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023. Pemilihan lima orang tersebut melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.
Kelima capim KPK terpilih adalah Firli Bahuri (anggota Polri), Alexander Marwata (komisioner KPK petahana), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Komisi III DPR juga menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.
Sementara, Ketua KPK periode 2019-2023, Irjen Firli Bahuri mengatakan nantinya akan merangkul semua pihak dalam memberantas korupsi. Karena menurutnya, pemberantasan korupsi tak bisa berjalan sendiri saja.
Hal itu diutarakannya usai menghadiri pengesahan menjadi pimpinan KPK terpilih dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
“Kalau kita bicara pemberantasan korupsi, bahwa tidak ada satu individu yang bisa lepas membebaskan korupsi,” kata Firli.
Selain itu, Firli menuturkan bila dirinya akan terus memegang amanat yang sudah diberikannya sebagai Ketua KPK. Karena itu dia akan memegang tegus amanat tersebut.
“Kami berlima diberi mandat, amanat oleh Allah SWT. Tentu kami akan memegang teguh amanat itu,” ujarnya. (jpc/okz/ala)
istimewa
CEK: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengecek temuan siswa SMK di Jakarta.
CEK: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengecek temuan siswa SMK di Jakarta.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tidak semua sekolah bisa menikmati pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, untuk mempercepat pemerataan digitalisasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi.
Dana BOS afirmasi berbeda dengan BOS regular. Dana itu disediakan untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran.
Termasuk untuk pembelajaran perkembangan teknologi. Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal, total dana BOS afirmasi dianggarkan Rp2,85 triliun.
Selain itu, disiapkan dana BOS kinerja untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 1,5 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, tahun ini program digitalisasi sekolah akan direalisasikan untuk 30.227 sekolah melalui BOS afirmasi dan 6.004 sekolah melalui BOS kinerja.
Melalui program itu, pemerintah akan memberikan komputer tablet sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Target penerima adalah 1,753 juta siswa kelas VI, kelas VII, dan kelas X se-Indonesia.
Khususnya sekolah yang berada di daerah pinggiran. Sebagai langkah awal, program itu akan diluncurkan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 September 2019.
Muhadjir mengamini bahwa salah satu tantangan saat ini adalah akses pendidikan di daerah pinggiran, pendidikan karakter, dan perkembangan teknologi yang belum merata. Karena itu, pihaknya akan fokus untuk mengejar hal tersebut.
“Tahun depan kalau bisa sepuluh kali lipat. Dengan begitu, digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” tegasnya.
Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran berfungsi dengan baik, Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah.
Untuk jaringan internet, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sedangkan untuk energi listrik, Kementerian ESDM sudah menyanggupi.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, kepala dinas pendidikan akan dilibatkan penuh. Diharapkan, kepala dinas bisa ikut memberikan pembinaan kepada sekolah.
“Juga, mengawasi sekolah agar betul-betul memberikan peralatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai membeli yang tidak diperlukan,” ungkapnya. (jpc/ala)
istimewa
BUKU NIKAH: Seseorang memperlihatkan buku nikah.
BUKU NIKAH: Seseorang memperlihatkan buku nikah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disahkan DPR lewat rapat paripurna. Melalui pengesahan RUU Perkawinan itu, maka batas usia minimal perkawinan kini menjadi 19 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
Pengesahan RUU Perkawinan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Totok Daryanto, menyampaikan laporan atas kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia minimal perkawinan.
Ia menjelaskan delapan fraksi di DPR dan pemerintah sepakat usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Namun, ada catatan dari Fraksi PKS dan Fraksi PPP yang meminta usia minimal kawin 18 tahun.
“Menyetujui batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk perkawinan adalah 19 tahun. Namun dengan catatan dua fraksi, yaitu PKS dan PPP bahwa usia minimal untuk perkawinan adalah 18 tahun,” kata Totok.
Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise juga menyampaikan laporan atas RUU Perkawinan itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 1/1974.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami,” ujar Yohana.
Atas laporan DPR dan pemerintah, Fahri pun meminta persetujuan para anggota dewan. Anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan revisi UU Perkawinan disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah rancangan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui?” kata Fahri. “Setuju,” jawab hadirin rapat. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan undang-undang.
“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada presiden yang mewakilinya, atas keterlibatan dalam rancangan UU tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah dan DPR yang telah menyelesaikan rancangan UU tersebut,” ujar Fahri. (dtc/ala)
Seratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024 resmi dilantik, Senin (16/9). Hari yang sama, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Medan juga dilantik. Anggota DPRD di Sumut dan Medan didominasi wajah baru. Adapun kursi Ketua DPRD di kedua daerah ini diduduki wakil rakyat dari PDIP. Baskami Ginting di DPRD Sumut, dan Hasyim Wijaya di DPRD Medan.
PENGAMBILAN Sumpah Janji Jabatan DPRD Provinsi Sumut periode 2019-2024, dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cicut Sutiarso, di ruang paripurna DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (16/9). Pelantikan itu dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan disaksikan pimpinan dari partai politik (Parpol) dan unsur muspida di daerah tersebut.
Anggota dewan yang dilantik ini didominasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan 19 kursi. Kemudian Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing 15 kursi. Partai NasDem 12 kursi, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 kursi.
Partai Demokrat 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 8 kursi, Hanura 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing 2 kursi, serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1 kursi.
Dari nama-nama yang dilantik, hanya 21 orang wajah lama alias petahana DPRD Sumut. Sebanyak 79 lainnya wajah baru.
Seusai pelantikan, pimpinan sementara yang berasal dari partai dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan. Baskami Ginting dari PDIP terpilih sebagai ketua dan Sri Kumala Sari dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua sementara. PDIP dan Gerindra terpilih sebagai pimpinan sementara DPRD Sumut 2019-2024, karena PDIP memperoleh kursi terbanyak, yakni 19 kursi. Sedangkan Gerindra, meski sama-sama memperoleh 15 kursi dengan Golkar, namun perolehan suaranya lebih banyak.
Usai dilantik, Ketua Sementara DPRD Sumut Baskami Ginting menyampaikan, pihaknya akan segera menyusun alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus), serta Badan Kehormatan Dewan (BKD), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) hingga terbentuknya pimpinan dewan yang definitif.
Sedangkan untuk pelantikan pimpinan definitif, ditarget November dilantik, dimana saat ini Baskami didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Sumut Sementara Sri Kumala.
Adapun Baskami Ginting telah ditetapkan akan menduduki kursi Ketua DPRD Sumut periode 2019-2024, sesuai penunjukan DPD PDIP Sumut. Kedudukan itu diperoleh karena PDIP menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Sumut. Di Medan, wakil rakyat dari PDIP, Hasyim juga ditunjuk menjadi ketua DPRD Medan karena PDIP memperoleh kursi/suara terbanyak (berita terpisah).
Baskami Ginting usai pelantikan mengungkapkan kepada wartawan, ke depan para dewan periode ini dapat meningkatkan kinerja demi membangun Sumut.
“Kami akan terus mengawal pemerintahan ini dalam rangka mewujudkan visi misi Sumut Bermartabat,” sebut Baskami.
Sebagai ketua dewan yang langsung ditunjuk oleh partai, ia juga menekankan para dewan terpilih dapat meningkatkan kehadiran. Ia mengaku para anggota dewan periode lalu memang sering bolos. “Kita punya pengalaman yang lewat kearifan kawan-kawan yang lewat kurang memadai. Kadang ada masyarakat yang mengadu ke dewan tidak ada orang,” ujarnya.
Ada 13 Perempuan Anggota DPRD
Dari 100 anggota DPRD Sumut yang dilantik, 13 orang di antaranya perempuan. Jumlah ini sama dengan periode sebelumnya.
Anggota DPRD Sumut perempuan itu di antaranya, empat dari PDIP, Artha Berliana Samosir, Meryl Rouli Saragih, Teyza Cimira Tisya dan Meriahta Sitepu.
Dari Partai Golkar ada tiga nama, yakni Erni Ariyanti Sitorus, Megawati Zebua, dan Putri Susi Meilany Daulay. Kemudian dari Gerindra ada dua nama, yakni Tia Ayu Anggraini dan Sri Kumala.
Kemudian Anita Lubis dari Demokrat, Remita Sembiring dari Nasdem, Riri Stephanie Siregar dari Hanura dan Hidayah Herlina Gusti Nasution dari PKS.
Terkait dengan keterwakilan perempuan di DPRD Sumut yang sama dengan periode sebelumnya, Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan keterpilihan itu sangat bergantung pada personalnya. “Partai tetap mengajukan calon legislatif dengan keterwakilan tiga puluh persen, tetapi keterpilihan, bergantung pada kapasitas masing-masing calon,” kata Kurnia Tanjung kepada wartawan.
Adapun ke-100 anggota DPRD Sumut yang dilantik itu meliputi: Daerah Pemilihan I Rudy Hermanto (PDIP), Salman Alfarisi (PKS), Tia Ayu Anggraini (Gerindra), M. Faisal (PAN), Parlaungan Simangunsong (Demokrat), Mustafa Kamil Adam (NasDem), Artha Berliana Samosir (PDIP), Jumadi (PKS), M. Aulia Rizki Agsa (Gerindra), Irham Buana Nasution (Golkar).
Dari Dapil II yakni Meryl Rouli br Saragih (PDIP), Muhammad Hafez (PKS), Benny Harianto Sihotang (Gerindra), Baskami Ginting (PDIP), Kuat Surbakti (PAN), Akbar Himawan Buchari (Golkar), Tuahman Franciscus Purba (NasDem).
Dari Dapil III, yakni Kiki Handoko (PDIP), Yantoni Purba (Gerindra), Hariyanto (PKS), Wagirin Arman (Golkar), Anita Lubis (Demokrat), Timbul Sinaga (NasDem), Ruben Tarigan (PDIP), Hendra Cipta (PAN), Muhammad Subandi (Gerindra), Riri Stephanie Siregar (Hanura), Mara Jaksa Harahap (PKS), Jafaruddin Harahap (PPP).
Dari Dapil IV, yakni Delpin Barus (PDIP), Dimas Tri Adji (NasDem), Azmi Yuli (Gerindra), Loso (PKB), Misno Adisyah Putra (PKS).
Dari Dapil V, yakni Mahyaruddin Salim B (Golkar), Armyn Simatupang (Demokrat), Sri Kumala (Gerindra), Teyza Cimira Tisya (PDIP), Ahmad Hadian (PKS), Yahdi Khoir Harahap (PAN), Darwin (PPP), Ebenejer Sitorus (Hanura), Syamsul Bahri Batubara (Golkar), Santoso (Demokrat).
Dari Dapil VI, yakni Ari Wibowo (Gerindra), Zeira Salim Ritonga (PKB), Poaradda Nababan (PDIP), Erni Ariyanti (Golkar), Erwinsyah Tanjung (NasDem), Dedi Iskandar (PKS), Muhammad Gandhi Faisal Siregar (PAN), Edi Susanto Ritonga (Hanura).
Dari Dapil VII, yakni Harun Mustafa Nasution (Gerindra), A. Yasyir Ridho Loebis (Golkar), Abdul Rahim Siregar (PKS), Tondi Roni Tua (Demokrat), Ahmad Fauzan (PAN), Fahrizal Efendi Nasution (Hanura), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Parsaulian (NasDem), Syahrul Effendi Siregar (PDIP), Syamsul Qamar (Golkar).
Dari Dapil VIII, yakni Budieli Laia (PDIP), Edward Zega (Demokrat), Megawati Zebua (Golkar), Berkat Kurniawan Laoli (Nasdem), Thomas Dachi (Gerindra), Tukari Talunohi (PAN).
Dari Dapil X, yakni Mangapul Purba (PDIP), Rony Reynaldo Situmorang (NasDem), Iskandar Sinaga (Golkar), Saut B. Purba (Demokrat), Gusmayadi (Gerindra), Franky Partogi Wijaya Sirait (PDIP), Hidayah Herlina Gusti Nasution (PKS), Rusdi Lubis (Hanura).
Dari Dapil XI, yakni Anwar Sani Tarigan (PDIP), Franc Bernhard (Golkar), Remita br Sembiring (NasDem), Ingan Amin Barus (Gerindra), Sumihar Sagala (PDIP).
Dari Dapil XII, yakni Rizky Yunanda Sitepu (Golkar), Meriahta Sitepu (PDIP), Ajie Karim (Gerindra), Muhammad Andri Alfisah (Demokrat), Zainuddin Purba (Golkar), Hendro Susanto (PKS), Rudi Alfahri Rangkuti (PAN), Ricky Anthony (NasDem), Putri Susi Meilani Daulay (Golkar), Sugianto Makmur (PDIP).
Gubsu Sebut Dewan Mitra Strategis
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, berharap kehadiran anggota dewan saat pelantikan sama banyaknya ketika melakukan pembahasan dan keputusan apapun yang diambil bersama Pemprovsu ke depan, terkait kesejahteraan maupun kepentingan rakyat Sumut.
Harapan ini disampaikan Gubsu saat memberi sambutan dalam sidang paripurna pelantikan DPRD Sumut. “Saya ingin bapak dan ibu anggota dewan yang baru yang ada di depan saya ini sekarang, begini banyaknya (semua) hadir ketika kita sama-sama membahas kepentingan dan kesejahteraan rakyat kita. Apapun itu yang menjadi keputusan kita bersama ke depan, tujuan utama kita adalah untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara,” ujarnya.
Gubsu mengaku DPRD merupakan lembaga strategis yang sama kedudukannya seperti pemerintah. Yakni sama-sama penyelenggara daerah. Karenanya tanpa dukungan wakil rakyat, ia menyebut apa yang sudah Pemprovsu canangkan dan targetkan tidak akan mampu terealisasi.
“Kita ini mitra strategis. Tanpa DPRD saya juga tidak bisa berbuat apapun. Mari sama-sama kita wujudkan Sumut aman, maju, sejahtera dan bermartabat,” ajaknya.
Edy juga berharap, anggota dewan dapat mengajak masyarakat untuk merajut kembali silaturahmi. Hal itu menyusul kondisi masyarakat yang sempat terbelah karena pilihan politik yang berbeda pada putaran pemilu 2019 lalu. Sisa-sisa polarisasi akibat perbedaan pandangan dan pilihan itu masih terasa hingga kini.
“Tantangan kita ke depan memang semakin banyak. Tetapi, jika kita semua bersatu dan bersama membangun Sumut, semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik,” pungkasnya. (prn/bbs)
PELANTIKAN: Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024, foto bersama usai dilantik di Gedung DPRD Sumut dan DPRD Medan, Senin (16/9/2019).
PELANTIKAN: Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024, foto bersama usai dilantik di Gedung DPRD Sumut dan DPRD Medan, Senin (16/9/2019).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 dilantik dan diambil sumpah di ruang sidang DPRD Kota Medan Jalan Maulana Lubis, Kota Medan, Senin (16/9) Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Medan.
Dari 50 anggota, kursi terbanyak dipegang oleh PDIP dan Gerindra. Rinciannya, PDIP dan Gerindra masing-masing 10 anggota. Kemudian PKS 7 kursi, PAN 6, masing-masing 4 kursi untuk NasDem, Golkar, dan Demokrat. Lalu Hanura dan PSI mendapat 2 kursi dan PPP 1 kursi.
Usai pengambilan sumpah, sidang dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sementara. Hasyim Wijaya dari PDIP terpilih sebagai Ketua dan Ihwan Ritonga dari Partai Gerindra menjadi wakil.
Setelah ditetapkan, Hasyim Wijaya yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah PDIP Kota Medan itu langsung mengambil alih sidang paripurna pelantikan anggota DPRD Medan periode 2019-2024.
Dalam pidato pertamanya, Hasyim menyampaikan terimakasih atas kepercayaan masyarakat yang telah memilih sebanyak 50 anggota dewan untuk periode 2019-2024. “Dalam kesempatan berbahagia ini, sebagai pimpinan dewan sementara masa jabatan 2019-2024, mengucapkan terimakasih atas kepercayaan masyarakat yang memilih anggota dewan melanjutkan periode yang sudah selesai. Harapannya akan mampu bekerja dengan baik untuk memajukan Kota Medan,” kata Hasyim.
Hasyim berharap kinerja seluruh anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 lebih baik lagi ke depan. “Semoga kinerja anggota Dewan saat ini bisa lebih baik,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang berharap anggota dewan yang baru dapat bersinergi dalam membangun Kota Medan sesuai dengan yang di cita-cita kan.
“Kami pimpinan pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat atas pelantikan 50 anggota dewan periode 2019-2024. Selamat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bersama-sama membangun Kota Medan kearah yang lebih baik. Seyogyanya kedua lembaga ini memang harus bersinergi,” kata Dzulmi Eldin.
Salah satu anggota DPRD Medan terpilih yang juga anggota dewan petahana, HT Bahrumsyah, menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilihnya kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Medan. “Kita semua tahu kalau kepercayaan itu harganya sangat mahal, dan tidak bisa diukur dengan apapun. Saya akan jaga amanah ini, saya akan bekerja keras untuk kepentingan rakyat Kota Medan,” ucap Bahrum kepada Sumut Pos, usai pelantikan.
Salah satu anggota DPRD Medan yang dilantik, Afif Abdillah, menyebutkan dirinya dan rekan-rekannya yang disebut-sebut sebagai anggota dewan kaum millenial, akan memberikan angin segar dan semangat baru bagi Kota Medan.
“Kota Medan butuh perubahan. Semangat kaum muda menjadi semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Kota Medan. Saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan membangun Kota Medan bersama rekan-rekan lainnya yang baru saja dilantik. Kami juga siap bekerjasama dengan anggota dewan petahana. Juga dengan Pemerintah Kota Medan,” jelas Ketua DPC NasDem Medan ini.
Usai pengambilan sumpah jabatan, seluruh anggota DPRD Medan beserta istri dan suami turut foto bersama dengan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, Sekda Kota Medan dan para Forkopimda tingkat Kota Medan di depan kantor DPRD Medan.
Adapun ke-50 anggpta DPRD Medan yang dilantik, dari Dapil I (8 Kursi) yakni Edward Hutabarat (PDIP), Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Robi Barus (PDIP), Abdul Rahman (PAN), Renvelli Pandapotan Napitupulu (PSI), Antonius Devolis Tumanggor (Nasdem), Rudiawan Sitorus (PKS).
Dari Dapil II (12 Kursi) yakni Aulia Rachman (Gerindra), HT Bahrumsyah (PAN), Margaret MS (PDIP), Abd Latif Lubis (PKS), T Edriansyah Rendy (Nasdem), Mulia Asri Rambe (Golkar), Surianto Butong (Gerindra), Abd Rani (PPP), Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat), Janses Simbolon (Hanura), Siti Suciati (Gerindra), Sudari (PAN).
Dari Dapil III (8 Kursi), yakni Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Wong Chun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yuniati Siregar (Gerindra), Modesta Marpaung Golkar), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Irwansyah (PKS), Parlindungan Sipahutar (Demokrat).
Dari Dapil IV (10 Kursi), yakni Hasyim SE (PDIP), David Roni G Sinaga (PDIP), H Ihwan Ritonga (Gerindra), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto S.Pd.I (PKS), Edi Saputra ST (PAN), M Rizki Nugraha SE, (Golkar), Drs Hendra DS (Hanura), Dodi Robert Simangunsong (Demokrat), Afif Abdillah (Nasdem)
Dari Dapil V (12 Kursi), yakni Daniel Pinem (PDIP), Dhiyaul Hayati (PKS), Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Muhammad Afri Rizky (Golkar), Sukamto SE (PAN), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Johannes Haratua HTG (PDIP), Syaiful Ramadhan (PKS), Burhanuddin Sitepu (Demokrat), Erwin Siahaan (PSI), Suranta Meliala (Gerindra), Hendri Duin (PDIP). (map/bss)
ANGKA:
Bayu Tri Sanjaya dkk berambisi meraih poin di kandang Blitar United, Selasa (17/9) sore ini.
ANGKA:
Bayu Tri Sanjaya dkk berambisi meraih poin di kandang Blitar United, Selasa (17/9) sore ini.
PSMS Medan membidik kemenangan saat bertandang ke markas Blitar Bandung United di Stadion Siliwangi, Selasa (17/9) sore ini. Untuk mewujudkan misi tersebut, pemain Ayam Kinantan diminta konsentrasi penuh.
“Untuk menjaga peluang lolos ke babak delapan besar, kami harus menang di Bandung Kami harus konsentrasi dan tidak boleh lengah,” ujar pelatih PSMS, Jafri Sastra pada sesi konferensi pers, Senin (16/9).
Jafri Sastra sadar posisi timnya saat ini sangat berat. Mereka berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan 27 angka. Agar bisa lolos ke babak delapan besar, Ayam Kinantan harus menyapu bersih enam pertandingan sisa.
“Persaingan untuk lolos ke babak delapan besar sangat ketat. Delapan tim masih berpeluang lolos. Karena itu, bagi kami semua pertandingan sisa seperti final,” sebut Jafri.
Pelatih asal Sumatera Barat tersebut pun meminta pemainnya fokus, khususnya melawan Blitar United. Dia meminta Ayam Kinantan tidak anggap remeh, karena tuan rumah berada di papan bawah.
“Kita tidak bisa anggap remeh. Kami harus mewaspadai kebangkitan Blitar. Mereka memiliki pelatih yang cukup bagus meracik strategi,” sebut Jafri.
PSMS tidak akan diperkuat kapten tim Legimin Raharjo pada laga ini, karena akumulasi kartu. Jafri tidak ambil pusing, karena tiga pemain lainnya kembali bisa bermain. “Legimin akan absen. Tapi Afiful Huda, Aidun Sastra dan Rendi Saputra sudah bisa bermain,” tegasnya.
Afiful akan kembali menjadi tembok di lini pertahanan bersama Bruno Casimir. Aidun akan berduet dengan Elina Soka di lini tengah, kemudian Rendi akan kembali mengisi pos gelandang serang bersama Eki Fauji atau Bayu Tri Sanjaya. Lini depan kemungkinan diisi Ilham Fathoni atau Tri Handoko.
Sementara Blitar Bandung United siap untuk memberikan perlawanan kepada PSMS. Mereka bertekad bangkit usai dipermalukan Babel United pada laga terakhir.
“Kami tidak ingin dipermalukan lagi di kandang. Melawan PSMS, kami akan bekerja keras guna meraih kemenangan,” sebut pelatih Blitar United, Budiman.
Budiman yang baru satu minggu menangani Blitar United memprediksi laga ini akan berjalan ketat. Pasalnya, dia melihat PSMS merupakan tim kuat dan diperkuat beberapa pemain Liga 1.
“Tapi saya sudah instruksikan pemain agar meredam permainan PSMS. Untuk keluar dari zona degradasi, kami harus menang. Tapi saya juga meminta agar pemain bermain tanpa beban,” tandasnya.
Budiman menegaskan, timnya sudah menyiapkan strategi untuk meredam PSMS. Dia akan mengandalkan teknik pada laga kali ini. “PSMS kan terkenal dengan gaya rap-rapnya. Kita akan ladeni dengan teknik. Pokoknya kita akan menikmati pertandingan ini,” pungkasnya. (dek)
DPRD TEBING: Sebanyak 25 anggota DPRD Tebingtinggi periode 2019-2024, dilantik di Gedung Paripurna DPRD, Kota Tebingtinggi, Senin (16/7).
DPRD TEBING: Sebanyak 25 anggota DPRD Tebingtinggi periode 2019-2024, dilantik di Gedung Paripurna DPRD, Kota Tebingtinggi, Senin (16/7).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 25 anggota DPRD Tebingtinggi periode 2019-2024, dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Paripurna DPRD, Kota Tebingtinggi, Senin (16/7).
Dari Partai Golkar, wakil rakyat yang dilantik adalah Basyaruddin Nasution, Hendra Gunawan, Ibrahim Nasution dan Martin Hutahean Dari Partai Nasdem Muhammad Azwar, Muhammad Doni Damanik, Jonner Sitinjak, dan Abdul Rahman.
Dari PDIP yakni Tamsil Husni, Imam Irdian Saragih, Mangatur Naibaho dan Waris. Dari Partai Gerindra Husein, Imam Ansyori, Muhammad Hazly Ashari Hasibuan.
Dari Partai Hanura Ogamota Hulu, Khaharuddin Nasution. Dari Partai Demokrat Chairil Mukmin Tambunan, dan Zainal Abidin Tambunan. Dari PKS yakni Anda Yaser dan Ernawati. Dari PAN diduduki Syamsul Bahri dan Fahmi Tanjung. Dari PKB, Mulyadi, dan Perindo, Erwin Harahap. Dari 25 anggota DPRD yang dilantik, hanya satu perempuan, yakni Erniwati dari PKS.
Pantauan di gedung dewan, pelantikan DPRD Kota Tebingtinggi hanya dihadiri dua mantan anggota DPRD periode sebelumnya yang tak terpilih. Yakni Pahala Sitorus dari Partai Golkar dan Sofiyani Tambunan dari Partai PDIP. Sementara sembilan mantan yang juga tidak terpilih, absen.
Informasi dari kesekretariatan DPRD Kota Tebingtinggi, semua anggota DPRD yang tidak terpilih lagi tetap diundang menghadiri pelantikan. “Terkait ketidakhadiran, kami tidak mengetahuinya. Yang pasti surat undangan sudah diberikan,” jelasnya.
Pengamat Masyarakat Pemerhati Pemerintahan dan Korupsi (KPPK) Kota Tebingtinggi, Hasan Damanik, mengatakan mantan anggota DPRD tidak terpilih harusnya berjiwa besar meski tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan.
“Tak perlu merasa malu karena tidak terpilih lagi. Jangan anggap menjadi anggota DPRD itu sebagai pekerjaan, tetapi membawa amanat masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan lalu yang sudah memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap pembangunan di Kota Tebingtinggi, walau banyak kritikan yang diberikan lembaga legislatif tersebut. (ian)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah temuan terkait raibnya uang Rp1,6 miliar lebih di pelataran depan kantor Gubernur Sumut, Senin (9/9) lalu, mulai terkuak sedikit demi sedikit. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengungkapkan fakta baru. Yakni sudah ada honor yang sebelumnya ditransfer kepada empat orang penerima, yaitu bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut.
“Saya dengar dari Pak Ijeck (Wagubsu, Red) ada empat orang yang honornya telah ditransfer. Tapi ada yang sekian orang tidak ditransfer. Kenapa dibeda-bedain? Ada apa gitu,” ungkap Edy menjawab wartawan usai Salat Zuhur di Masjid Agung, Senin (16/9).
Ia mengatakan, orangnya itu (tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud apakah yang 2 orang pembawa uang dari Bank Sumut atau apakah Plt Kepala BPKAD Sumut Raja Indra Saleh), melampaui wewenang. “Secara internal melampaui wewenang itu,” katanya.
Disinggung alasan kedua pembawa uang —Pembantu PPTK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Muhammad Aldi Budianto, dan tenaga honorer BPKAD Sumut, Indrawan Ginting— meninggalkan uang karena mau mengerjakan salat, Gubsu menyebut, salat tidak bisa dijadikan alasan.
“Terus salat, salat.. loh udah di dalam sini, kok salat uangnya nggak dibawa naik ke atas? Katakanlah… di situ ‘kan ada Satpol PP. Kalau dia memang nggak mau, malas bawa, ‘kan tinggal dipanggilnya aja Satpol PP: eh kau jaga mobil ini,” sambung Edy.
Saat ini, Satreskrim Polrestabes Medan masih menyelidiki kasus hilangnya uang Rp 1,6 miliar, dari sebuah mobil yang diparkir di pelataran depan kantor Gubsu, pekan lalu. Tim Inspektorat Sumut juga sedang melakukan pemeriksaan internal. Gubsu Edy kepada Inspektur Inspektorat Sumut menekankan agar pemeriksaan kasus hilangnya uang itu harus selesai secara tuntas jelas dan tegas.
Publik menilai ada yang aneh dalam kasus hilangnya uang Rp 1,6 miliar tersebut. Keanehan itu antara lain mengapa uang sebanyak itu ditarik tunai. Karena dalam pengelolaan keuangan pemerintahan saat ini, umumnya pembayaran untuk hal apapun sudah lewat transfer.
Namun menurut Gubsu, penarikan uang secara tunai bukan tidak bisa. Artinya, diperbolehkan. Mantan Pangkostrad itu mendasarkannya pada adanya Peraturan Gubernur (Pergub), yang melegalkan penarikan tunai.
“Kita akan selesaikan. Kita akan evaluasi dari sekarang. Memang pergubnya juga mengatakan boleh ditarik tunai, namun secara terbatas. Tapi itu dalam rangka untuk mempermudah yang sifatnya teknis,” ujarnya.
Sebelumnya saat ditemui usai pelantikan anggota DPRD Sumut, Gubsu mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan internal melalui Inspektorat Sumut. “Cari itu sampai ke mana,” ujarnya.
Selain melakukan pemeriksaan internal, Pemprovsu juga mempercayakan pengusutan kasus ini melalui kepolisian. “Kita sama-sama cari. Sudah ada tanda-tanda kita temukan. Nanti kita buktikan apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya. (prn)
TEKS/FOTO: DEDDI MULIA PURBA | LOKASI : Kediaman muhammad Afri rizki lubis
DIULOSI: Muhammad Afri Rizki Lubis diulosi kerabat dan keluarga usai pelantikan, di kediaman Jalan Karya Tani, Medan Johor.
TEKS/FOTO: DEDDI MULIA PURBA | LOKASI : Kediaman muhammad Afri rizki lubis
DIULOSI: Muhammad Afri Rizki Lubis diulosi kerabat dan keluarga usai pelantikan, di kediaman Jalan Karya Tani, Medan Johor.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 4 ribuan masyarakat mendatangi kediaman Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024 yang baru dilantik, Muhammad Afri Rizki Lubis SM MIP di Jalan Karya Tani, Medan Johor. Kehadiran ribuan masyarakat ini, sebagai bentuk ucapan selamat kepada politisi muda dari DPD TK II Partai Golkar Kota Medan tersebut.
Muhammad Afri Rizki Lubis ditetapkan oleh KPU Kota Medan sebagai Anggota DPRD Medan dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Medan, yang meliputi Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal.
Atas penetapan itu, Muhammad Afri Rizki Lubis, yang merupakan putra sulung dari Ketua DPD TK II Partai Golkar Kota Medan HM Syaf Lubis, diambil sumpahnya oleh Ketua PN Medan Dr Djaniko MH Girsang SH MH di Gedung DPRD Medan, Senin (16/9).
Setelah diambil sumpahnya, Syaf Lubis menekankan, Muhammad Afri Rizki Lubis sudah resmi menjadi Anggota DPRD Medan. Dengan adanya pengambilan sumpah ini, maka segala aspirasi saat kampanye dulu, mulai bisa dilaksanakan melalui lembaga DPRD.
Syaf Lubis yang juga politisi senior Partai Golkar, berpesan, silakan masyarakat mengawal kerja-kerja Anggota DPRD Medan, khususnya politisi muda Muhammad Afri Rizki Lubis. Dengan adanya pengawalan oleh banyak orang, maka diyakini kinerja DPRD Medan serta Pemko Medan bisa menjadi lebih baik.
KELUARGA: Muhammad Afri Rizki Lubis didampingi sang ayah HM Syaf Lubis dan ibunda Hj Warsi Ningsih, dan kedua adiknya Nicki Sefanny Lubis dan Muhammad Syafiqki Juanda Lubis, usai pelantikan.
KURSI DEWAN: Muhammad Afri Rizki Lubis duduk di kursi dewan bersama anggota DPRD Medan terpilih lainnya.
Selaku orangtua, Syaf Lubis bersama istrinya Hj Warsi Ningsih, mengaku akan terus mengawasi kerja-kerja Muhammad Afri Rizki Lubis di DPRD Medan, dan kesehariannya di luar tugas. Selanjutnya, sebagai politisi muda harus patuh terhadap senior, kemudian loyal terhadap partai, serta terus mendengar dan menjalankan amanah rakyat.
“Setiap suara yang diberikan masyarakat itu, memiliki nilai amanah yang besar untuk dilakukan. Maka saya tekankan, hargailah setiap suara masyarakat dengan kerja sungguh-sungguh. Jangan pikirkan mau ini dan mau itu, kerja politik ini adalah pengabdian untuk kesejahteraan banyak orang,” pesan Syaf Lubis.
Di tempat sama, Muhammad Afri Rizki Lubis mengatakan, perolehan suaranya lebih dari 8.000, artinya ada lebih dari 8.000-an orang yakin terhadapnya, mampu bekerja sungguh-sungguh di DPRD Medan. “Insya Allah saya akan bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, dan selesaikan satu per satu aspirasi yang disampaikan melalui saya, serta Golkar,” katanya.
Sebagai seorang yang baru terjun di dunia politik, istilahnya politisi muda, Muhammad Afri Rizki Lubis mengaku, akan cepat beradaptasi dan terus meniti karir dengan tak lupa belajar dari para politisi senior di Partai Golkar. Dengan begitu, dia yakin, semua kerja di DPRD Medan bisa dilaksanakan lebih mudah, tuntas, dan bermanfaat bagi semua masyarakat Kota Medan.
Saat ditanya, mengapa banyak sekali yang hadir, Muhammad Afri Rizki Lubis mengatakan, setelah ditetapkan KPU Medan menjadi Anggota DPRD Medan terpilih untuk periode 2019-2024, banyak sekali pesan WhatsApp, pesan singkat, telepon, dan bertanya langsung, kapan dibuat acara kumpul-kumpul tim. “Awalnya saya kumpulkan tim, tapi tim meminta masyarakat juga diundang. Akhirnya saya undang dengan menyebarkan 1.500 undangan. Alhamdulilah, dengan rezeki hujan, ternyata yang hadir sekitar 4 ribuan orang dari semua lapisan masyarakat. Dari kalangan masyarakat biasa, pejabat, serta ba-nyak juga ibu-ibu pengajian,” be-bernya.
“Dengan acara kumpul ini, banyak yang bisa dibuat. Pertama silaturahim terjalin dengan baik, dan pastinya saya akan kerja lebih semangat lagi untuk warga Medan umumnya, serta terkhusus untuk warga 6 kecamatan yang telah memilih saya,” imbuh Muhammad Afri Rizki Lubis.
Hingga pukul 17.00 WIB, saat hujan deras, warga masih banyak berdatangan demi mengucapkan selamat sukses kepada Muhammad Afri Rizki Lubis. Bahkan, keluarga harus menambah pesanan makanan dari sekitar rumahnya. (*)
