28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 4923

Pupuk Bersubsidi Langka di Dairi, Petani Diimbau Tunda Bercocok Tanam

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Sulitnya mendapat pupuk bersubsidi, membuat para petani di Kabupaten Dairi, resah karena sudah memasuki masa tanam. Kelangkaan pupuk bersubsidi itupun dibenarkan oleh Kadis Pertanian melalui Plt Humas Pemkab Dairi, Palti Pandiangan.

Dalam siaran persnya, kelangkaan pupuk bersubsisi tersebut terjadi akibat adanya pengurangan kuota dari rencana depenitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan Pemkab Dairi.

Disebutkan, kuota pupuk bersubsidi telah habis per 2 September 2019. Pun demikian, lanjut Palti, Pemkab Dairi telah mengajukan surat penambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut kepada Kementerian Pertanian dan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

”Pemerintah mengajak petani untuk bersabar, dan meminta petani menunda penanaman mengganti sampai tambahan alokasi pupuk disetujui,”ujarnya.

Imbauan penundaan bercocok tanam tersebut dari Pemkab Dairi tersebut, mendapat kecaman dari para petani. Bonitra Sinulingga, salah satu petani jagung di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, mengaku saran yang disampaikan oleh Pemkab Dairi tersebut merupakan solusi konyol dan tak masuk diakal. “Itu sama saja menyuruh petani supaya tidak makan alias mati,”ujar Bonitra kesal.

Menurut Bonitra, Kecamatan Tanah Pinem penghasil jagung terbesar untuk Kabupaten Dairi, di samping Kecamatan Tigalingga dan Gunung Sitember. (mag-10/han)

Korupsi Tapian Siri-siri dan Taman Raja Batu, Mantan Kadis Perkim Madina Diadili

DIADILI: Tiga terdakwa korupsi TSS dan TRB Kabupaten Madina, saat diadili di Pengadilan Negeri Medan, Senin (16/9).
DIADILI: Tiga terdakwa korupsi TSS dan TRB Kabupaten Madina, saat diadili di Pengadilan Negeri Medan, Senin (16/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rahmadsyah Lubis, Mantan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madina, dan dua terdakwa lainnya Khairul Akhyar Rangkuti dan Edy Djunaedi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjalani sidang pertama dalam kasus dugaan korupsi pembangunan obyek wisata Tapian Siri-siri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) di Mandailing Natal (Madina).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurul Nasution, pada akhir tahun 2016, Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution menggagas untuk membangun kawasan wisata di kawasan perkantoran Pemkab Madina yang berada di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan.

“Menindaklanjuti gagasan tersebut, kemudian Bupati memerintahkan kepada tiga Kadis yakni, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Dispora Madina untuk mewujudkan gagasan bupati,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai, Irwan Effendi, Senin (16/9).

Lebih lanjut, Bupati bersama terdakwa Kadis Perkim dan kadis lainnya di Pemkab Madina meninjau lokasi yang akan dikerjakan. Tepatnya di kasawan Sempadan Sungai Batang Gadis dan Sempadan Aek Singolot.

“Ketiga dinas terkait, atas perintah Bupati memasukkan beberapa paket kegiatan yang akan dibangun tersebut ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2016 dan Tahun 2017,” urai jaksa.

Namun dalam pelaksanannya, ternyata mekanisme penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan Bupati, dilaksanakan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan undang-undang karena pelaksanaan pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan telah mendahului kontrak.

“Terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK, dalam proses penunjukan rekanan tidak melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan ketentuan Perpres No 54 Tahun 2010,” ujarnya.

Jaksa melanjutkan, kedua terdakwa PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap harga pasar.

“Selanjutnya terdakwa dua dan terdakwa tiga selaku PPK, memerintahkan kontraktor untuk untuk melaksanakan pembangunan seperti yang sudah diarahkan oleh terdakwa Rahmadsyah Lubis,” sebutnya.

Jaksa mengatakan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai membacakan dakwaan, Rahmadsyah Lubis mengajukan eksepsi. Begitu juga kedua terdakwa lainnya. Namun, karena dua terdakwa lain belum siap menyusun eksepsi, sidang kemudian ditunda hingga Kamis mendatang.

Sementara usai sidang, Baginda Umar Lubis dan Rozak Harahap kuasa hukum tiga terdakwa menyebutkan, sesuai pasal 143 KUHAP, melihat banyak kejanggalan dari dakwaan jaksa. (man/han)

Plt Bupati Labuhanbatu Kunker ke Tulung Agung, Belajar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Online

istimewa CENDERAMATA: Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, menerima cenderamata saat Kunker di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur.
CENDERAMATA: Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, menerima cenderamata saat Kunker di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Rantauprapat, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Senin (16/9).

Dalam kunjungan ke RSUD Dr Iskak Tulungagung itu, Andi Suhaimi didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Rantauprapat, dr. Syafril Rahmadi Maulana Harahap.

Dijelaskan Kepala Bagian Protokoler Setdakab Labuhanbatu, Supardi Sitohang, mengatakan selain meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Rantauprapat, kunjungan kerja tersebut juga dalam rangka koordinasi bidang pemerintahan daerah. Serta men jalin hubungan kerjasama yang baik dalam upaya tatakelola pemerintahan daerah.

“Kabupaten Tulungagung adalah sebuah Kabupaten yang sudah maju di Indonesia dan sarat dengan berbagai prestasi, inovasi dan memiliki angka kemiskinan di bawah rata-rata. Salah satu prestasi Kabupaten Tulungagung adalah telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai The Inspiring and Innovative Hospital 2018,”bebernya.

Masih kata Supardi, Tulungagung melakukan inovasi-inovasi berbasis digital dalam pelayanan, sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kedatangan Bupati Labuhanbatu beserta rombongan, disambut hangat Bupati Tulung Agung, Maryoto Birowo dan Dirut RSUD Dr Iskak, Tulungagung, Supriyanto serta sejumlah Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Tulungagung.

Rumah Sakit Umum Rantauprapat, katanya memiliki status Type B, dan tahun 2012 telah meraih akreditasi paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Saat ini sedang melakukan berbagai inovasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu melengkapi Aplikasi Pengelolaan Data Sarana, Prasrana dan Alat-alat Kesehatan (ASPAK), Fasilitas Kesehatan, RS Online dan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).

Di RSUD Tulungagung, Plt Bupati Labuhanbatu dan Direktur RSUD Rantauprapat belajar pelayanan online berbasis aplikasi yang dinamakan Poetri (Pendaftaran Online Tanpa Antre) milik Pemkab Tulungagung. Dimana aplikasi pasien tidak perlu mengantre panjang saat di Rumah Sakit, melainkan bisa dari rumah melalui android atau telepon/sms. (mag-14/han)

53 Pelajar Keracunan Ikan Tongkol

FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS MENDAPAT PERAWATAN:Para pelahar dari Asrama Putri GKPS saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Rondahaim Pematangraya, usai keracunan ikan tongkol.
MENDAPAT PERAWATAN:Para pelahar dari Asrama Putri GKPS saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Rondahaim Pematangraya, usai keracunan ikan tongkol.
FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 53 pelajar dari Asrama Puteri GKPS mengalami keracunan saat mengonsumsi ikan tongkol, Senin (16/9) malam. Akibatnya, sebagian pelajar menjalani rawat inap di rumah sakit.

Direktur Utama (Dirut) RS Rondahaim Pematangraya, Elisabet, mengatakan ada 34 pelajar yang mendapatkan perawatan inap dan 19 pelajar rawat jalan.

Dijelaskan Elisabet, para pelajar tersebut mengalami keracunan dari lauk ikan Tongkol menu makan siang di asrama.

“Diduga keracunan ikan tongkol. Pelajar sudah mendapatkan perawatan dengan diinfus, pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam dan anak. Kita juga sudah memberikan obat,” ujarnya, Selasa (17/9.

Masih kata Elisabet, pelajar yang kesehatannya sudah pulih bisa untuk pulang. Ada beberapa pelajar juga yang dirawat di Kota Pematangsiantar. ”Pasien yang sudah pulih telah dipersilakan pulang. Ada juga pelajar yang langsung dilarikan dari asrama ke Siantar,” ungkapnya.

Sementara, Ibu Asrama Puteri GKPS Pematangraya Mida Romauli Sitorus mengaku para pelajar keracunan dari ikan tongkol menu makan siang.

Diungkapkan Mida, ikan tongkol yang dimasak pada malam hari tersebut telah bau busuk. Katanya, faktor lampu padam menjadi penyebab petugas dapur kurang memerhatikan kualitas ikan Tongkol yang dimasak.

“Semalam itu terjadi keracunan siap makan siang. Lauk makanan itu ikan Tongkol. Hari minggu mati lampu di sini. Memang agak menguap ikan Tongkolnya, tapi tetap dimasak untuk makan siang,”katanya.

Mida mengatakan setelah makan siang ada dua pelajar yang melapor mengalami alergi seperti gatal-gatal di bagian mulut. Saat menjelang malam, laporan mengalami hal yang sama semakin banyak. Dengan sigap, pihak asrama langsung membawa semua pelajar ke rumah sakit.

“Setelah makan siang 10 menit ada 2 orang yg melapor mukanya panas seperti alergi dan gatal-gatal di bagian mulut. Sesudah itu yang melapor banyak sore dan malam. Ada yang merasa mual dan muntah-muntah, panas dan pening,” katanya, seraya mengatakan ada 94 pelajar yang makan siang saat itu. (trb/han)

Prajurit Yon Marinir Latihan Menembak di Hutan TNGL

bambang/sumut pos MENEMBAK: Prajurit marinir Tangkalagan saat melakukan latihan tembak di Hutan TNGL, Langkat.
MENEMBAK: Prajurit marinir Tangkalagan saat melakukan latihan tembak di Hutan TNGL, Langkat.
Bambang/sumut pos

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 64 prajurit petarung “Harimau Putih” Batalyon Infanteri Marinir 8 menggelar Latihan menembak GPMG dan sniper dalam rangka Satuan Lanjutan (LST) Triwulan III TA 2019 yang secara resmi dibuka Danyonif 8 Marinir, Letkol Mar Danang Ary Setyawan, SAP, MTr (Hanla) di Lapangan Apel Markas Yonif 8 Marinir Petarung Harimau Putih, Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Selasa (17/9).

Sebanyak 64 prajurit yang terlibat latihan ini terdiri dari 10 personel pelaku penembak sniper, 27 personel pelaku penembak GPMG, 27 personel terlibat pelatih dan pendukung, Latihan digelar di Hutan TNGL desa Pir ADB Besitang Kabupaten Langkat.

Pada kesempatan itu, Danyonif 8 Marinir mengatakan, rangkaian kegiatan Latihan Satuan Lanjutan Triwulan III ini untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya Prajurit Yonif 8 Marinir pada tingkat satuan terkecil sampai hubungan kompi, sebagai wujud dan tekad bersama dalam meningkatkan profesionalitas prajurit untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.

Di samping itu, latihan ini merupakan program yang diberikan dari satuan atas dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan satuan yang ada di Yonif 8 Marinir dalam proses perencanaan dan pelaksanaan latihan.

“Ini menunjukkan betapa besar perhatian pimpinan di satuan atas agar Yonif 8 Marinir untuk terus menjaga semangat profesionalitas sebagai pasukan tempur dengan memprioritaskan faktor keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan setiap materi latihan,” sebut Danyonif Marinir 8.

“Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tugas tersebut maka Yonif 8 Marinir perlu melaksanakan latihan ini sebagai suatu upaya untuk terus meningkatkan kemampuan sebagai satuan pelaksana di jajaran Brigif 4 Marinir/BS dengan mengedepankan pola pembinaan yang berorientasi kepada keseimbangan perhatian baik aspek internal maupun eksternal,” pungkas Danyonif Marinir 8, Letkol Mar Danang Ary Setyawan, SAP, MTr. (bam)

Warga Keluhkan Jalan Rusak

SOLIDEO/sumut pos TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama pejabat lainnya meninjau jalan rusak di Gang 90, Jalan Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.
TINJAU: Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama pejabat lainnya meninjau jalan rusak di Gang 90, Jalan Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.
SOLIDEO/sumut pos

KARO, SUMUTPOS.CO – Merespons laporan warga Gang 90 tentang kondisi drainase dan jalan di kawasan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama pejabat Pemkab Karo dan wakil rakyat (DPRD Karo), meninjau kondisi jalan Gang 90, Jalan Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Kehadiran Bupati Karo dan rombongan disambut Kepala Lingkungan Gang 90, Sakti Meliala dan Kepala Lingkungan Katepul Musa Brahmana, Senin (16/9). Mereka pun langsung mengajak Bupati Karo Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, anggota DPRD Karo Mansur Ginting, Camat Kabanjahe Frans Leo Surbakti, Kabid PUPR Rudi Sembiring, ke jalan Gang 90 yang rusak.

Warga yang diwakili Sakti Meliala dan Musa Brahmana mengaku terkejut dengan kehadiran Bupati Karo dan rombongan.

Di pertemuan itu, Sakti dan Musa mengakui melaporkan tentang kondisi jalan pemukiman itu kepada orang nomor satu di Pemkab Karo. “Tidak sia-sia upaya kami selama ini menyampaikan keluhan terkait saluran parit dan ada jalan rusak,” kata Sakti dan Musa.

Menurut kedua kepala lingkungan itu, jalan rusak mencapai 25 meter, dengan kondisi belum diaspal. Keadaan jalan ini acap becek, digenangi air yang meluber dari rumah warga. “Mudah-mudahan dengan kedatanagan Bupati, ada solusi dan aksi nyata bukan hanya reaksi. Ini harapan kami warga,” kata Sakti.

Bupati Karo menegaskan, kondisi jalan di Gang 90, Katepul, akan menjadi atensi Pemkab Karo. Dia menginstruksikan Camat Kabanjahe bersama Dinas PUPR dan warga melaksanakan gotong-royong. “Ini menjadi atensi kita. Untuk itu camat dan PUPR segera ajak masyarakat adakan gotong-royong bersihkan sekitar jalan yang ditumbuhi rumput.

Saluran parit secara manual dikorek, dinormalisasi agar parit yang ada sekarang di depan rumah warga tersambung dengan parit yang lain untuk pembuangan. Ini segera lakukan. Ini tugas kalian,” tegas Terkelin.

“Segera kerjakan, kalau perlu besok sudah bersih rumput-rumput di sekitar jalan yang semak. Ini juga salah satu faktor air tergenang. Cara mengatasi ini, ciptakan ide kreatif, misal buatkan biopori di setiap pinggir jalan agar resapan air berfungsi,” imbuhnya. (deo/han)

Binjai Raih Penghargaan WTN Tertib Lalu Lintas

IST PENGHARGAAN: Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan foto bersama dengan Kapolres AKBP Nugroho Tri Nuryanto dan jajaran usai menerima Penghargaan Piala WTN 2019.
PENGHARGAAN: Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan foto bersama dengan Kapolres AKBP Nugroho Tri Nuryanto dan jajaran usai menerima Penghargaan Piala WTN 2019.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Untuk kali kelima, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai meraih Penghargaan Wahana Tata Ruang tahun 2019 yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Convention Center, Minggu (14/9).

Namun kali ini, penghargaan WTN tersebut dalam kategori bidang tertib lalu lintas. Penghargaan itu pun diterima oleh Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan didampingi Kadishub Syahrial dan Kapolres AKBP Nugroho Tri Nuryanto. “Penghargaan WTN tahun 2019 ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil melakukan inovasi di bidang lalulintas dan angkutan kota. Kota Binjai dinyatakan lulus pada tahapan penilaian,” jelas Kadishub Binjai, Syahrial, Selasa (17/9).

Menurut dia, Kota Binjai mewakili Provinsi Sumut dalam meraih Penghargaan WTN 2019. “Kota Binjai bersama Kota Medan mewakili Sumut mendapatkan penghargaan tertib lalulintas,” sambung mantan Kasatpol PP Binjai ini.

Karenanya, dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah ikut serta menjaga ketertiban dalam berlalulintas. Bagi dia, peran serta masyarakat Kota Rambutan menuai hasil dengan kembali terpilihnya daerah yang memiliki 5 kecamatan itu meraih Piala WTN yang kelima pada tahun 2019 ini.

Sementara, Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyerukan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara. (ted/han)

Galian C Bhakti Karya Kembali Beroperasi, DPRD Sumut: Polisi Harus Tutup Permanen

ILEGAL: Lokasi tambang Galian C Illegal di lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN2 di Desa Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. 
Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Wirhan Arif (baju merah) memimpin penggerebekan di lokasi Galian C Ilegal, Kelurahan Bhakti Karya, Binjai Selatan

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Galian C Ilegal yang mengeruk tanah PTPN II di Kelurahan Bhakti Karya, Binjai Selatan, diduga kembali beroperasi. Padahal, Polres Binjai sudah menggerebek aktivitas ilegal tersebut. Sebelumnya, Polres Binjai sudah menyita 2 eskavator atau alat berat, dari lokasi galian C itu.

Dugaan kembali beroperasi ini sejak Selasa (10/9) lalu. Polemik masih beroperasinya galian C ilegal tersebut, ditanggapi Anggota DPRD Sumut, Zainuddin Purba.

Dia mendesak agar polisi dapat menutup permanen Galian C Ilegal tersebut. “Lokasi itu sudah diberi garis polisi oleh petugas.

Tapi oknum pengusaha seakan mengecilkan petugas dengan menabrak garis polisi itu,” kata pria yang akrab disapa Pak Uda ini, Senin (16/9). “Ini harus ditindak tegas. Segera tangkap pengusaha galian C ilegal tersebut,” sambung dia.

Karena adanya dugaan kembali beroperasi, menurut dia, ketegasan dan keseriusan polisi diuji oleh pengusaha pengrusakan lingkungan ini. “Seperti saya sampaikan bahwa kerusakan yang dilakukan oknum yang sudah kaya raya ini mencapai 100 hektare, dengan kedalaman 30 meter. Ditaksir kerugian negara mencapai Rp100 miliar. Apa ini mau dibiarkan terus menerus,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.

Dia menambahkan, masyarakat Kota Binjai khususnya di Binjai Selatan sudah kecewa dengan Korps Tri Brata. Pasalnya, kata dia, penyelidikan yang dilakukan tidak menunjukkan kemajuan. “Sampai saat ini tersangka belum juga ditetapkan. Hebatnya mereka bisa beroperasi lagi. Kapolres jangan kecewakan masyarakat Binjai. Jangan biarkan penjahat pengrusakan lingkungan di kota ini merajalela,” ujar dia.

Sementara, Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto, saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum monitor aktivitas galian C ilegal tersebut. “Belum kami cek. Apa sudah pasti informasinya ini? Biar saya turunkan anggota ke lokasi,” tegas Nugroho via selulernya. (ted/han)

Pilkada Medan 2020: Berebut Pendamping Birokrat

Oleh: Anwar Saragih

* Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU)

* Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 telah memasuki tahapan awal. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan P-KPU No 15/2019 tentang jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian pelaksanaan 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. 

Lebih lanjut, Kota Medan adalah satu dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun depan. Secara kalkulasi politik, situasi masih sangat cair. Pun semua kemungkinan dalam konstalasi politik dalam bursa bakal calon masih mungkin terjadi. Mengingat pendaftaran bakal pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Medan masih menyisakan kurang lebih 8 (delapan) bulan lagi. Di mana penyerahan syarat dukungan jalur perseorangan terjadwal pada tanggal 15 sampai 22 Mei 2020 sementara untuk pendaftaran pasangan calon dari partai politik dijadwalkan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Namun, riuh pembahasan mengenai siapa yang layak menjadi Walikota dan Walikota Medan 2020-2024 ramai diperdebatkan masyarakat. 

Pada ragam pemberitaan di media; baik media massa, media elektronik hingga media sosial disebutkan bahwa dua nama populer secara nasional yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak (Jubir Prabowo Subianto) dan Bobby Afif Nasution (menantu Presiden Joko Widodo) dikabarkan akan ikut meramaikan Pilkada Kota Medan 2020. 

Tak ketinggalan, nama-nama populer di Kota Medan juga ikut membumbui panasnya konstalasi politik bakal Calon Walikota Medan yaitu Politisi PDI Perjuangan Akhyar Nasution, Politisi Gerindra Ihwan Ritonga, Politisi PKS Salman Alfarisi, Purnawirawan Polri Maruli Siahaan hingga Akademisi Edy Ikhsan yang mulai running untuk maju dari calon perseorangan. 

Mantan Birokrat di Pilkada Kota Medan

Secara empirik pada setiap pertarungan politik, relasi antara pelaksana birokrasi (birokrat) dengan dengan politik tidak bisa dipisahkan. Sebab, peran dan kontribusinya dianggap telah terfragmentasi menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi ceruk tersendiri dalam meraih dukungan pemilih pada setiap pertarungan elektoral. Seluk beluk pengetahuan birokrasi, potensi memobilisasi kekuatan ASN dan budaya patronase membuat praktek-prektek politis kerap terjadi di lingkungan birokrasi ketika pemilu berlangsung. Utamanya menyangkut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti; Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat hingga Lurah kerap menjadi sasaran empuk, baik kandidat penantang atau petahana dalam meraih suara. 

Pada Pilkada Kota Medan, utamanya sejak keran pilkada langsung dibuka sejak tahun 2005. Keterlibatan langsung birokrat yang maju menjadi calon Walikota atau Calon wakil Walikota menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan untuk meraih ceruk suara. Bakal calon yang berasal dari kalangan birokrat pun menjadi magnet tersendiri mengingat Kota Medan identik dengan brandKota Para Ketua” menunjukan relasi kuasa antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi atau birokrasi bertautan dengan tingkat kepatuhan junior terhadap senior. Pun keterlibatan birokrat maju di Pilkada Kota Medan membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi permasalahan kota dan solusi penyelesaiannya bisa segera diakses sebagai landasan visi, misi dan program saat running kampanye pilkada. 

Bukti nyatanya, kombinasi antara pengusaha dengan birokrat, politisi dengan birokrat atau birokrat dengan birokrat kerap memenangkan seluruh pertarungan politik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan pada 3 (tiga) edisi terakhir.

Misalnya; Keberhasilan pasangan Abdillah (pengusaha) yang berpasangan dengan Ramli (Birokrat/Mantan Sekda Kota Medan) menjadi pemenang Pilkada Kota Medan untuk periode 2005-2010. Kemudian, pasangan Rahudman Harahap (Birokrat/Pejabat Walikota Medan) dan Dzulmi Eldin (Birokrat/Mantan Sekda Kota Medan) menjadi pemenang Pilkada Kota Medan untuk periode 2010-2015. Lalu yang terakhir, pasangan Dzulmi Eldin (Petahana Walikota) dan Akhyar Nasution (Politisi PDI Perjuangan) yang memenangkan Pilkada Kota Medan untuk periode 2015-2020. 

Nama Potensial

Hipotesis awal dalam konstalasi bursa bakal Calon Wakil Walikota Medan untuk Pilkada 2020 adalah akan muncul kandidat yang berasal dari kalangan birokrat. Asumsinya tentunya berkaitan dengan pengalaman di 3 (tiga) edisi pilkada terakhir yang salah satu dari Walikota atau Wakil Walikota terpilih Kota Medan salah satunya adalah seorang mantan birokrat.

Berdasarkan analisis kapasitas dan kapabilitas bursa Wakil Walikota Medan, sampai saat ini setidaknya ada 4 (empat) nama birokrat yang berpotensi muncul dalam konstalasi Pilkada Medan 2020, yaitu ;

Pertama, Wirya Al Rahman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan menjadi nama yang potensial dipinang menjadi bakal Calon Wakil Walikota Medan. Kemunculan nama Wirya di bursa bakal calon Wakil Walikota bukan tanpa alasan. Disamping penguasaan birokrasi karena pernah menjabat berbagai jabatan strategis di lingkungan SKPD Kota Medan. Wirya juga memiliki jaringan yang luas di Kota Medan, terlebih ia merupakan ipar dari Kapolda Sumatera Utara. 

Kedua, Muslim Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan juga berpotensi diajak menjadi bakal Calon Walikota Medan. Disamping menguasai seluk beluk kepegawaian di Kota Medan, Muslim juga dianggap mewakili semangat transparansi di Kota Medan karena beberapa kali bicara di media terkait pelaporan harta kekayaan  pejabat Pemko Medan ke LHKP. 

Ketiga, Zulkarnain Lubis yang saat ini mejabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan. Kemunculan nama Zulkarnain tentu menjadi kekuatan tersendiri, utamanya penguasaannya terhadap big data kependudukan di Kota Medan yang diperlukan bakal calon yang ingin maju sebagai mapping potensi pemilih. 

Keempat, M Husni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kemunculan M Husni di bursa Wakil Walikota Medan 2020 tentu bukan hal yang baru. Sebab pada Pilkada Kota Medan 2015, nama M Husni sempat digadang-gadang mendampingi Dzulmi Eldin sebelum namanya bergeser oleh Akhyar Nasution menjadi Calon Wakil yang diusung oleh PDI Perjuangan saat itu. Artinya dengan absennya Dzulmi Eldin di Pilkada tahun depan, nama M Husni kemungkinan akan didorong. Lebih lagi, berdasarkan hitung-hitungan umur pensiun dari ASN, masa pensiun M Husni menyisakan 2-3 tahun lagi. Artinya kemunculan nama M Husni dalam bursa calon Wakil Walikota Medan 2020 sangat mungkin terjadi selain masa pensiun dari ASN. Pun lebih lanjut ia memiliki jaringan dan penguasaan birokrasi yang mumpuni karena pernah menjabat di lingkungan Bappeda Kota Medan dan Dispenda Kota Medan. (*)

Telkomsel Ikut Sukseskan Sail Nias 2019

Direktur Network Telkomsel – Bpk Iskriono Windiarjanto di dampingi General Manager Consumer Sales Region Sumbagut – Ricky E Panggabean memberikan dukungan untuk ikut mensukseskan event Sail Nias dengan memastikan produk dan layanan yang diberikan secara maksimal kepada pelanggan selama event berlangsung.

Hadirkan Jaringan Telekomunikasi Berkualitas Melalui 118 BTS

Kemudahan Mendapatkan Produk dan Layanan bagi Wisatawan Melalui 601 Outlet

Direktur Network Telkomsel – Bpk Iskriono Windiarjanto di dampingi General Manager Consumer Sales Region Sumbagut – Ricky E Panggabean memberikan dukungan untuk ikut mensukseskan event Sail Nias dengan memastikan produk dan layanan yang diberikan secara maksimal kepada pelanggan selama event berlangsung.

GUNUNG SITOLI, SUMUTPOS.CO – Sebagai event tahunan berskala Internasional, Telkomsel sebagai digital telco company paling Indonesia yang terus #AkselerasikanNegeri menjadi yang terdepan memberikan dukukan untuk mensukseskan Sail Nias 2019. Suksesi yang diberikan berupa optimalisasi jaringan demi memenuhi kebutuhan wisatawan yang aktif menggunakan layanan komunikasi selama berada di Pulau Nias.

 “Telkomsel sadar, layanan komunikasi voice dan broadband sangat krusial perannya dalam menunjang publikasi event serta menciptakan citra Indonesia yang baik dimata dunia. Oleh karena itu, kami menghadirkan jaringan 4G LTE berkualitas untuk mempermudah masyarakat, rekan media serta wisatawan yang ingin berbagi dan menyebarkan eksotisme Pulau Nias selama event berlangsung.   Inilah wujud nyata dukungan Telkomsel dalam membangun industri pariwisata Tanah Air,” ungkap Direktur Network Telkomsel, Iskriono Windiarjanto.

Selama event berlangsung, secara khusus Telkomsel menyiapkan cakupan dan kapasitas jaringan melalui 118 unit Base Transceiver Station (BTS), 52 unit di antaranya adalah BTS 4G. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan voice dan broadband yang terbaik di lokasi acara.

Saat ini, layanan 4G Telkomsel telah menjangkau sekitar 75 % wilayah populasi Pulau Nias yang meliputi Kabupaten Nias,  Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Sedangkan secara keseluruhan cakupan jaringan Telkomsel sekitar 95% wilayah populasinya.

Telkomsel juga melakukan monitoring kualitas jaringan secara rutin. Untuk beberapa titik point of interest (POI), Telkomsel  menyiapkan penambahan transmisi untuk memperkuat jaringan pada saat digelarnya kompetisi di kawasan wisata. Terkait potensi gangguan network yang disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik, Telkomsel mengantisipasi dengan menyiapkan Mobile Genset serta beberapa alternatif sumberdaya Fuelcell dan Fluidic.

Dari sisi produk dan layanan, Telkomsel berupaya menjaga ketersediaan kartu perdana dan layanan isi ulang pulsa sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang meningkat selama Event Sail Nias 2019 berlangsung. Telkomsel juga menggelar posko layanan di area pameran Sail Nias 2019 yang berlokasi di Lapangan Orurusa. 

Selain itu, seluruh kanal pelayanan existing Telkomsel juga terus melayani pelanggan, di antaranya 2 GraPARI Telkomsel, 1 Mobile GraPARI serta 4 kantor pelayanan mitra distributor, dan 601 Outlet.